SINOPSIS BUKU [1]

“HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA”

PENULIS                  : R. WIYONO, SH

PENERBIT               : SINAR GRAFIKA

KOTA PENERBIT : JAKARTA

TAHUN TERBIT    : 2007

TEBAL BUKU         : XII + 362 HALAMAN

 

hukum-acara-peradilan-tata-usaha-negara-edisi-kedua- (1)

Klik Sumber Gambar

Oleh : M. Jamil UH [2]

Setiap keputusan tata usaha negara rentan menimbulkan sengketa antara pejabat tata usaha negara dengan individu atau badan hukum perdata. Agar sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan baik, tentu diperlukan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang bagaimana menjalankan proses beracara pada pengadilan tata usaha negara.

Buku “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” karangan R. Wiyono, SH sampai sekarang sudah mengalami beberapa cetakan lanjutan, tapi sinopsis kali ini menyajikan cetakan pertamanya pada saat tahun 2007. Bahan dasar dari penulisan buku ini merupakan pelajaran yang pernah diberikannya  dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, penyajiannya lebih banyak dilakukan dari sudut praktik daripada sudut teori.

Diantara keistimewaan yang akan di dapatkan dalam buku ini adalah penulisannya dibuat dengan metode yang unik berupa penafsiran undang-undang, pembahasannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta berisikan contoh-contoh kasus dan putusan hakim yang penting dalam penegakan hukum acara peradilan tata usaha negara.

 Dari buku ini tentunya banyak pelajaran yang akan kita dapat terkait  teori dan praktek dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan membaca buku ini kita bisa mengasah dan memperdalam pengetahuan kita tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Ada pun isi dalam buku tersebut terdiri dari tujuh belas bab, ditambah Daftar Pustaka dan Lampiran, yakni pada bab pertama berisikan “Pendahuluan” yang menyajikan secara umum tentang isi buku. Pada bab kedua berisi “Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara”, diantaranya menyajikan masalah kekuatan Absolut (Kompetensi Absolut) dan Kekuasaan Relatif (Kompetensi Relatif). Sajian pada bab ketiga berupa “Keputusan Tata Usaha Negara”, dalam penyajiannya menjelaskan secara gamblang tentang pengertian, perkecualian dan perluasan dalam Keputusan Tata Usaha Negara. Penyajian dalam bab empat menjelaskan “Para Pihak” yakni penggugat dan tergugat. Penggagasan pada bab kelima yaitu menyajikan “Keikutsertaan Pihak Ketiga” dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara. Pada sesi bab keenam  penyajiannya tentang “Bantuan Hukum”, dalam bab ini banyak yang akan kita dapatkan pengetahuan dalam praktik dunia peradilan dewasa ini. Bab ketujuh kita akan menemukan penyajian mengenai “Dasar Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara”, dalam bab ini juga diuraikan tentang Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pada bab delapan dalam buku ini menyajikan tentang “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara” berupa upaya administratif, gugatan dan perdamaian dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Penyajian dalam bab sembilan yakni tentang “Pemeriksaan Sidang Pengadilan di Tingkat Pertama” dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, diantaranya membahas pemanggilan para pihak, konsekuensi ketidakhadiran para pihak serta tahap-tahap pemeriksaan para pihak. Bab sepuluh dalam buku ini membahas tentang “Acara Pemeriksaan Biasa” meliputi pengajuan gugatan, penelitian administratif, rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan. Pada bab selanjutnya yaitu bab sebelas menyajikan tentang “Acara Pemeriksaan Singkat”. Bab duabelas membahas terkait “Acara Pemeriksaan Cepat”m dalam bab ini penyajiannya terkait pengajuan gugatan, penelitian administratif serta rapat permusyawaratan. Penyajian dalam bab tigabelas terkait “Hukum Pembuktian” yakni bahasan mengenai ajaran pembuktian dan alat bukti, berupa keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak serta pengetahuan hakim. Pada bab empatbelas menyajikan perihal “Putusan”, yakni membahas terkait jenis putusan, isi putusan, sistematika putusan dan kekuatan hukum dari putusan. Isi pada bab limabelas buku ini yaitu perihal “Upaya Hukum”, yakni perlawanan terhadap putusan dismissal, banding, kasasi, peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum. Pengklarifikasian dalam bab enambelas yakni terkait “Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara”, serta bab terakhir dalam buku ini yaitu bab tujuhbelas membahas terkait “Eksekusi Putusan Pengadilan”, cakupannya yakni putusan yang dapat di eksekusi, cara eksekusi putusan, penentuan ganti rugi, rehabilitasi, serta pengawasan eksekusi.

Dengan kehadiran buku ini tentu sangat membantu dalam pembaharuan hukum di negara ini, terutama dalam hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Akhir kata, selamat membaca dan semoga bermanfaat. Amin.


[1] Penulis baru kali ini menulis sebuah synopsis, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari para pembaca sekalian. Trimakasih.

[2] Adalah salah satu Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga sebagai darah kelahiran Bima NTB, aktif diberbagai organisasi Intra dan Ekstra Kampus, diantaranya : Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (BEM-PS IH UIN SUKA)., Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Himpunan Mahasiwa Hukum Indonesia (PERMAHI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Rayon Ashram Bangsa), Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY), dan Forum Intelektual Mahasiswa Bima Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (FIMBi UIN SuKa).