SURAT KUASA

 

LANDASAN TEORI:

Surat kuasa terbagi atas surat kuasa umum yang peruntukkan adalah general dan biasanya lebih dari satu perbuatan hukum yang dilimpahkan sedangkan surat kuasa khusus hanya menyangkut satu atau dua saja perbuatan hukum yang dilakukan, yang diberikan oleh pemberi kuasa.

 

Untuk mewakili klien dimuka persidangan seorang kuasa harus memiliki “Surat Kuasa Khusus”. Tentang Surat Kuasa Khusus ini diatur dalam pasal 123 HIR, 147 RBG, yang lazimnya disebut BIJZONDERE SCHRIFTELIJKE MATCHTIGING. Surat kuasa diatur di dalam  pasal 1795 KUHPerdata sampai dengan pasal 1819 KUHPerdata sedangkan untuk kuasa yang bersifat khusus diatur pasal 123 HIR, 147 Rbg.

 

SYARAT-SYARAT KUASA KHUSUS (diatur dalam SEMA tanggal 23 Januari 1971):

ü  Harus berbentuk tertulis

  1. Bisa berbentuk surat di bawah tangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan catatan apabila pemberi kuasa tidak dapat bertandatangan maka dapat dicap jempol, pemberi kuasa harus dilegalisir di Notaris atau dikepaniteraan pengadilan;
  2. Dibuat oleh panitera pengadilan, dilegalisir oleh KPN atau Hakim
  3. Berbentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris

ü  Menyebut secara jelas spesifikasi surat kuasa untuk berperan di Pengadilan Negeri

ü  Harus menyebut identitas para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat)

ü  Menyebut Secara Tegas Obyek dan Kasus yang diperkarakan

  1. Menyebutkan hal apa yang diperkarakan
  2. Menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dipersengketakan

Syarat-syarat tersebut diatas adalah berbentuk komulatif, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan:

  1. Surat kuasa cacat/ tidak sah
  2. Kedudukan Kuasa sebagai pihak formal, menjadi tidak sah
  3. Segala tindakan hukum yang dilakukan kuasa adalah tidak sah dan tidak mengikat
  4. Gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima

 

MACAM-MACAM SURAT KUASA:

  1. Surat Kuasa Umum

Diatur dalam pasal 1795 KUHPerdata. Kuasa umum bertujuan untuk:

  • Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa;
  • Pengurusan itu, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya

Dengan demikian titik berat kuasa umum hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

  1. Surat Kuasa Khusus untuk beracara di Pengadilan (123 HIR, 147 RBG)

Pemberian Kuasa hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih.

 

ISI SURAT KUASA:

  1. Identitas para pihak:
    1. Pemberi Kuasa
    2. Penerima Kuasa
    3. Obyek sengketa (Materi/ Pokok Masalah)
    4. Kompetensi:
      1. Absolut
      2. Relatif
      3. Ruang lingkup

 

 

SUMBER:

ARIYANTO (Dosen Advokatur),  MATERI KULIAH ADVOKATUR, ILMU HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2012