GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA

PUSAT STUDI DAN KONSULTASI HUKUM

 FAKULTAS SYARI’AH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

A.   PENDAHULUAN

1.    Garis-garis Besar  Program Kerja (GBPK) adalah pola umum pedoman kerja PSKH Fakultas Syariah dan Hukum  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

2.    GBPK merupakan hasil Sidang Tahunan PSKH dan berfungsi untuk memberi arah bagii program kerja pengurus 2011-2012.

 

B.   MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya GBPK ini adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi pelaksanaan program kerja PSKH, sehingga tercipta Pusat Studi dan Konsultasi Hukum yang sesuai dengan visi dan misinya.

 

C.   LANDASAN

GBPK ini disusun berdasarkan aturan formal  dan mengikat berdirinya sebuah organisasi.

D.   PELAKSANAAN

1.    GBPK ini dituangkan secara sistematis dalam pola umum pedoman kerja PSKH, meliputi:

a.    Arah program kerja

b.    Pola kerja PSKH satu periode mendatang

2.    GBPK yang telah ditetapkan oleh STP ini pelaksanaannya diserahkan kepada pengurus dan anggota dengan penanggungjawab sepenuhnya oleh pengurus.

3.    Setiap periode kepengurusan, GBPK ini akan diajukan dan ditinjau kembali serta disesuaikan dengan kondisi PSKH melalui sidang tahunan.

 

BAB II

PEDOMAN KERJA PSKH

A.  PENDAHULUAN

1.    Mahasiswa sebagai civitas akademika yang berkiprah dibidang hukum mempunyaii tanggungjawab yang besar dalam pembinaan hukum.

2.    PSKH lahir sebagai upaya untuk memberdayakan wawasan mahasiswa di bidang hukum baik teoritis maupun praktis

3.    Agar tujuan tersebut tercapai maka perlu ditentukan pola kerja secara umum untuk memberikan arah bagi program kerja.

B.  TUJUAN

Pola umum pedoman kerja yang dilaksanakan memiliki tujuan:

1.    Penguatan basic hukum dan profesionalitas anggota.

2.    Melakukan transformasi wacana hukum kepada anggota dan masyarakat baik bersifat teoritis maupun praksis.

3.    Turut menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum.

C.  PRIORITAS

PSKH memperioritaskan kepada kegiatan yang bersifat penguatan wawasan hukum dan konsultasi hukum.

D.   ARAH PROGRAM KERJA

D.1. ARAH PROGRAM KERJA PSKH SECARA UMUM

1.    Sesuai dengan visi dan misinya maka kegiatan yang dilakukan adalah berupa kajian-kajian,  konsultasi hukum, dan menjaga solidaritas antar anggota

2.    Semua kegiatan PSKH diarahkan untuk membentuk kader-kader potensial di bidang hukum.

D.2.  ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM KERJA

1.    Direktur dan wakil

a.    Bertanggungjawab atas segala aktivitas baik eksternal maupun internal.

b.    Membangun kerja-kerja konsolidatif dan koordinatif terhadap pengurus dan anggota.

c.    Membangun kerja-kerja konsolidatif terhadap ormawa di lingkungan Fakultas Syari’ah maupun lembaga-lembaga yang terkait.

d.    Membangun dan mempertahankan jaringan keluar dalam upaya mengembangkan PSKH di luar kampus.

2.    Sekretaris dan wakil

Mengatur dan bertanggungjawab atas segala administrasi organisasi.

3.    Bendahara dan wakil

a.    Mengatur MELAPORKAN dan bertanggungjawab segala hal yang berhubungan dengan keuangan organisasi.

b.    Mengatur DAN MEMANTAU seluruh kebijakan finansial PSKH.

c.    Mengupayakan penggalian keuangan PSKH yang berasal dari luar subsidi kampus yang tidak mengikat.

4.    Bidang Penelitian dan Pengembangan

a.    Riset yang dilakukan adalah masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat, baik studi lapangan maupun studi pustaka.

b.   Melakukan riset yang berkaitan dengan upaya pengembangan organisasi.

c.    Merespon fenomena DAN WACANA sosial dan hukum.

d.    Mengembangkan kemampuan penelitian hukum melalui pendidikan, pelatihan dan publikasi.

5.    Bidang Pendidikan dan Pengkaderan

a.    Pendidikan merupakan proses yang konvensional untuk memberikan wawasan teoritis, oleh karena itu dilakukan secara baik dan sistematis.

b.   Pendidikan yang dilakukan dalam rangka penguatan basic skill hukum anggota PSKH.

c.    Pendidikan yang dilakukan harus disertai pembacaan realitas social sehingga memberikan wawasan hukum yang berkerakyatan.

d.    Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan dalam bidang kajian, konsultasi, dan bidang riset hukum.

e.    Untuk memperoleh kader-kader yang tangguh dan profesional, maka setiap anggota biasa dilibatkan dalam seluruh proses pengkaderan yang ada dalam PSKH.

f.     Rekruitmen pengurus dan anggota baru dilaksanakan secara sehat, independen dan proporsional.

6.    Bidang Advokasi dan Pelatihan Hukum

a.    Sebagai upaya peningkatan profesionalitas anggota, maka diperlukan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan.

b.   Advokasi yang dilakukan merupakan upaya pendampingan terhadap mahasiswa maupun masyarakat sebagai wujud dalam merespon fenomena sosial dan hukum berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

7.    Bidang Publikasi dan Relasi

a.    Untuk mensosialisasikan PSKH perlu diadakan kegiatan yang melibatkan anggota dan mahasiswa umum sehingga melahirkan respon positif dari anggota dan mahasiswa.

b.   Untuk pengembangan PSKH dibutuhkan kerja sama yang baik dengan lembaga-lembaga bantuan hukum dan lembaga lain yang mempunyai visi yang sama.

c.    Sebagai salah satu alternatif upaya sosialisasi maka dibutuhkan media publikasi.

d.    Memberikan pemahaman seputar hukum kepada civitas akademika melalui media ataupun pers kampus.

8.    Biro Konsultasi Hukum

a.    Biro Konsultasi Hukum PSKH memberikan pelayanan terhadap mahasiswa dan masyarakat berupa konsultasi hukum.

b.    Biro Konsultasi Hukum PSKH mengupayakan untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat.

E.    POLA KERJA SATU PERIODE MENDATANG

1.            Sebagai sebuah organisasi mahasiswa PSKH mampu mewujudkan dirinya sebagai lembaga yang profesional.

2.            Pengurus PSKH perlu mensinergikan penguatan wacana dan konsultasi hukum.

3.            Sebagai wujud Tri Darma Perguruan Tinggi maka pengurus mendatang perlu mengintensifkan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pelayanan hukum terhadap masyarakat.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pukul           :

 

Pimpinan Sidang Tetap

Sidang Tahunan PSKH

 

 

 

Pimpinan Sidang I            Pimpinan Sidang II             Pimpinan Sidang III

 

 

 

           

         (                                )          (                                 )            (                                     )