ANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART )

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

 

BAB I

STATUS KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota Biasa

Anggota biasa adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang dinyatakan lulus sebagai anggota PSKH.

 

Pasal 2

Anggota Istimewa

Anggota istimewa adalah anggota PSKH yang telah menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 

Pasal 3

Perekrutan Anggota

Anggota baru dinyatakan sah apabila :

1.   Lulus seleksi test perekrutan anggota.

2.   Mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar Hukum (Diklatsarkum) PSKH.

3.    Memenuhi Persyaratan-persyaratan lain yang diberlakukan oleh PSKH.

 

Pasal 4

Pemberhentian Anggota

Anggota PSKH dinyatakan berhenti, apabila:

1.    Berhalangan tetap.

2.    Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan disetujui pengurus PSKH.

3.   Diberhentikan secara tidak terhormat oleh pengurus, dikarenakan mencemarkan nama baik PSKH fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5

Hak Anggota

Setiap anggota berhak :

1.      Mengikuti seluruh aktifitas yang diselenggarakan PSKH.

2.      Menggunakan fasilitas PSKH sesuai aturan yang ditetapkan.

3.      Mengeluarkan pendapat, usul, saran dan masukan, baik secara lisan maupun tulisan.

Pasal 6

Kewajiban Anggota

1.      Menjunjung tinggi nama baik PSKH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2.      Berperan aktif dalam peningkatan kinerja PSKH.

3.      Mendinamisasikan aktifitas PSKH.

4.      Bertanggung jawab terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh PSKH.

 

BAB III

KEORGANISASIAN

Pasal 7

Pelindung

Pelindung adalah Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 

Pasal 8

Penanggungjawab

Penangggung jawab PSKH adalah Pembantu Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 

Pasal 9

Konsultan Ahli

Konsultan Ahli adalah Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan  Kalijaga Yogyakarta atau para ahli dalam bidang hukum yang dipilih oleh tim formatur.

 

Pasal 10

Pembina

Pembina adalah Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 

Pasal 11

Majelis Pengawas dan Penasihat Organisasi

Majelis Pengawas dan Penasihat Organisasi adalah mantan pengurus dan atau anggota istimewa yang dipilih oleh tim formatur.

 

Pasal 12

Staff Ahli

Staff Ahli adalah anggota yang memiliki kompetensi keunggulan yang dipilih oleh tim formatur.

 

Pasal 13

Pengurus

Pengurus adalah terdiri dari pengurus harian, pengurus bidang dan pengurus lembaga semi otonom.

Pasal 14

Pengurus Harian

Pengurus harian adalah anggota PSKH yang terpilih dalam Sidang Tahunan PSKH dan yang dipilih oleh tim formatur, terdiri atas :

1.       Direktur

2.       Wakil Direktur

3.       Sekretaris

4.       Wakil Sekretaris

5.       Bendahara

6.       Wakil Bendahara

Pasal 15

Pengurus Bidang

1.       Pengurus bidang adalah anggota yang dipilih oleh tim formatur, yang terdiri dari :

a.      Kepala Bidang

b.      Anggota

2.       PSKH terdiri dari bidang-bidang :

a.      Bidang Riset dan Pengembangan

b.      Bidang Pendidikan dan Pengkaderan

c.      Bidang Advokasi dan Pelatihan Hukum

d.      Bidang Publikasi dan Relasi

 

Pasal 16

Pengurus Lembaga Semi Otonom

1.    Lembaga semi otonom adalah Biro  Konsultasi Hukum.

2.    Pengurus Biro Konsultasi Hukum adalah kepengurusan yang ditunjuk oleh tim formatur.

3.    Pengurus Biro Konsultasi Hukum terdiri dari Kepala, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

 

Pasal 17

Masa Kepengurusan

Masa kepengurusan PSKH adalah satu  tahun dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 18

Syarat menjadi pengurus

1.       Terdaftar sebagai anggota biasa PSKH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

2.       Bersedia berbakti selama satu periode kepengurusan.

3.       Telah mengikuti  Pendidikan dan Latihan Dasar Hukum (Diklatsarkum) PSKH

4.       Mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap PSKH

5.       Menyatakan kesanggupan dibawah sumpah

 

Pasal 19

Tugas Pengurus

1.       Melaksanakan AD/ART secara murni dan konsekuen.

2.       Menjabarkan dan melaksanakan GBPK dan hasil-hasil rapat.

Pasal 20

Pertanggungjawaban Pengurus

Pengurus bertanggung jawab kepada Sidang Tahunan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum.

Pasal 21

Pergantian Pengurus (Resuffle)

1.      Pengurus dapat diganti apabila:

a.       Berhalangan tetap.

b.      Mengundurkan diri   dan di setujui oleh rapat pleno pengurus PSKH.

c.       Melalaikan atau tidak melaksanakan tugas yang telah ditentukan dan di setujui oleh rapat pleno PSKH.

2.      Apabila terjadi  penggantian seperti di atas ( pasal 1 (1) ), maka dilakukan penggantian dalam periode berjalan.

3.      Setiap penggantian pengurus dilaporkan kepada Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG ORGANISASI

Pasal 22

Kewajiban

Kewajiban PSKH Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga adalah sebagai berikut :

1.      Menjaga dan mengharumkan nama baik almamater.

2.      Merencanakan dan melaksanakan kegiatan internal pada tingkat Fakultas dalam bidang hukum.

3.      Membuat laporan pertanggungjawaban PSKH dalam setiap satu periode kepengurusan.

4.      Melaksanakan Sidang Tahunan PSKH satu kali dalam satu periode kepengurusan.

5.      Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Sidang Tahunan PSKH (STP) pada akhir periode kepengurusan.

 

Pasal 23

Hak

1.  Berhak untuk mengatur dan mengembangkan organisasi PSKH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan  Kalijaga.

2.  Mendapatkan dan menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki Universitas dan Fakultas untuk kepentingan organisasi.

 

 

Pasal 24

Wewenang

1.  Mengadakan konsolidasi antar ORMAWA yang ada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2.  Mengadakan komunikasi dan hubungan dengan lembaga hukum dan lembaga-lembaga lainnya baik di tingkat internal maupun eksternal.

 

BAB V

BAHASA DAN SURAT

Pasal 25

Bahasa

Bahasa resmi yang digunakan dalam organisasi adalah bahasa Indonesia

 

Pasal 26
Surat

Kop yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.       Lambang diletakkan pada sebelah kiri atas dan disebelah kanannya dituliskan PSKH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan alamat sekretariat di bawah lambang.

2.       Format surat yang dipergunakan adalah minimal mengandung unsur Nomor, lampiran dan perihal. Adapun hal-hal lain diatur dalam Buku Pedoman Administrasi Surat-Menyurat PSKH

 

BAB VI

SIDANG TAHUNAN PSKH (STP)

Pasal 27

Status STP

STP merupakan forum tertinggi dalam kepengurusan PSKH.

 

Pasal 28

Pelaksanaan

1.      STP dilaksanakan satu tahun sekali pada akhir kepengurusan.

2.      STP dihadiri Anggota dan pengurus PSKH.

3.      STP dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota sidang PSKH.

Pasal 29

Tugas dan wewenang

1.  Tugas :

a.       Menyusun dan menetapkan rekomendasi PSKH.

b.      Menyusun dan menetapkan GBPK PSKH.

c.       Menyusun dan menetapkan AD/ART.

d.      Merumuskan dan atau merubah visi misi jika diperlukan.

2.    Wewenang :

a.       Mengevaluasi, menerima atau menolak Laporan  Pertanggung Jawaban Pengurus PSKH.

b.      Memilih mandataris PSKH.

 

BAB VII

SIDANG ISTIMEWA PSKH (SIP)

Pasal 30

Status SIP

SIP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan STP.

 

Pasal 31

Pelaksanaan

Sidang Istimewa dapat dilaksanakan apabila Direktur berhalangan tetap dan atau didomisionerkan dengan tidak terhormat.

 

Pasal 32

Tugas dan wewenang

Memilih dan mengangkat Direktur baru.

 

BAB VIII

RAPAT PENGURUS

Pasal 33

Rapat pengurus terdiri dari rapat pleno, rapat pengurus harian, rapat bidang dan rapat Pengurus Lembaga Semi Otonom

Pasal 34

Wewenang

Rapat pengurus dilaksanakan untuk menentukan kebijakan pengurus PSKH.

 

Pasal 35

Pelaksanaan

1.    Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus PSKH.

2.    Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri oleh Direktur, wakil Direktur, Sekretaris, wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.

3.    Rapat Pengurus Bidang adalah rapat yang dihadiri oleh kepala bidang dan staf-stafnya.

4.    Rapat Pengurus Lembaga Semi Otonom adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus Lembaga Semi Otonom.

BAB IX

MANDATARIS

Pasal 36

Pengertian

1.      Yang dimaksud mandataris adalah Direktur terpilih PSKH.

2.      Mandataris dipilih dan ditetapkan dalam STP.

 

Pasal 37

Persyaratan

Seorang mandataris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.      Terdaftar sebagai anggota PSKH  Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta.

2.      Telah menjadi pengurus.

3.      Memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap PSKH.

4.      Hadir dalam STP.

5.      Tidak sedang menjabat sebagai ketua dalam organisasi lain yang mempunyai AD/ART.

Pasal 38

Pemilihan

1.      Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2.      Pemilihan dilaksanakan dalam dua tahap.

a.       Tahap Pencalonan.

b.      Tahap Pemilihan.

3.      Mekanisme pemilihan diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan.

 

BAB X

TIM FORMATUR

Pasal 39

1.      Tim formatur bertugas melengkapi susunan pengurus PSKH dan mengajukan pengesahan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan  Kalijaga Yogyakarta.

2.      Tim formatur dipilih dan ditetapkan dalam STP.

3.      Masa waktu penyelesaian tugas tim formatur selama tujuh kali 24 jam.

4.      Susunan tim formatur terdiri dari:

a.       Mandataris PSKH, sebagai ketua merangkap anggota.

b.      Mantan Direktur PSKH, sebagai anggota.

c.       Ketua sidang pleno STP, sebagai anggota.

d.      Peringkat  kedua dalam pemilihan, sebagai anggota.

e.       Seorang peserta, sebagai anggota.

 

BAB XI

LAMBANG

Pasal 40

Bentuk Lambang

Bentuk lambang PSKH adalah bingkai logo UIN lama yang didalamnya ada timbangan, telapak tangan, buku dan pena.

Pasal 41
Makna Lambang

Makna dalam lambang PSKH adalah :

1.     Bingkai UIN melambangkan eksistensi dalam naungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2.     Timbangan melambangkan keadilan.

3.     Dua telapak tangan menunjukkan menjunjung tinggi nilai keadilan.

4.     Buku dan pena melambangkan akademisi dan keilmuan.

 

 

 

BAB XII

PERUBAHAN

Pasal 42

1.      Perubahan dalam peraturan organisasi ini hanya dapat dilaksanakan dalam STP.

2.      Keputusan perubahan yang dimaksudkan dalam ayat ini dinyatakan sah apabila disetujui oleh 2/3 dari anggota sidang PSKH.

 

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 43

1.      Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas akan diatur  dalam ketentuan khusus.

2.      Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pukul           :

 

 

Pimpinan Sidang Tetap

Sidang Tahunan PSKH

 

 

 

Pimpinan Sidang I            Pimpinan Sidang II             Pimpinan Sidang III

 

 

 

           

         (                                )          (                                 )            (                                     )