ANGGARAN DASAR

PUSAT STUDI DAN KONSULTASI HUKUM BIMA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.       AD adalah Anggaran Dasar, yaitu landasan konstitusional atau pola dasar yang merupakan sumber hukum tertinggi suatu organisasi.

2.       ART adalah Anggaran Rumah Tangga, yaitu penjabaran mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar.

3.       GBPK adalah Garis-Garis Besar Program Kerja, yaitu pola umum pedoman kerja PSKH yang menyeluruh, terarah, dan berkesinambungan.

4.       PSKH adalah Pusat Studi dan Konsultasi Hukum yang merupakan Badan Otonom Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5.       STP adalah Sidang Tahunan PSKH sebagai bentuk permusyawaratan tertinggi organisasi dalam rangka penyusunan AD/ART, Laporan pertanggungjawaban dan Pemilihan Mandataris PSKH.

6.       SIP adalah Sidang Istimewa PSKH, yang dilakukan guna menetapkan mandataris baru dalam keadaan terhalangnnya mandataris lama oleh sebab-sebab tertentu.

7.       DIKLATSARKUM adalah Pendidikan dan Pelatihan Dasar Hukum dalam rangka perekrutan kader baru PSKH.

 

BAB II

NAMA, WAKTU, STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama

Organisasi ini bernama Pusat Studi dan Konsultasi Hukum yang disingkat PSKH

Pasal 3

Waktu

PSKH  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta didirikan pada tanggal 23 Oktober 1991.

Pasal 4

Status

PSKH merupakan Badan Otonom Mahasiswa Fakultas  (BOMF) Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pasal 5

Kedudukan

PSKH berkedudukan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  Yogyakarta.

 

BAB III

ASAS DAN SIFAT

Pasal 6

Asas

PSKH berasaskan Pancasila.

Pasal 7

Sifat

PSKH bersifat Otonom, Edukatif, Kemahasiswaan dan Sosial Kemasyarakatan.

 

BAB IV

TUJUAN DAN Fungsi

Pasal 8

Tujuan

PSKH Bertujuan untuk :

1.      Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni; Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

2.      Mewujudkan Tri Karya Perguruan Tinggi: Profesionalisme, Institusional, dan Transpolitisasi.

3.      Mengembangkan peran mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.

4.      Menciptakan Masyarakat yang sadar hukum serta memiliki komitmen kepada kemanusiaan dan keadilan.

 

Pasal 9

Fungsi

PSKH Berfungsi Sebagai :

1.    Wahana Pemberdayaan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

2.    Wahana Memperluas Wawasan Hukum

3.    Wahana Mengembangkan keilmuan

4.    Wahana Konsultasi seputar permasalahan hukum

5.    Wahana Pengabdian masyarakat di bidang hukum

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota PSKH Fakultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga terdiri atas anggota biasa dan anggota istimewa

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 11

1.    Dana Kemahasiswaan yang berasal dari SPP dan Dana Lainnya

2.    Usaha-Usaha yang sah, halal dan tidak bertentangan dengan AD/ART

3.    Sumbangan-sumbangan halal yang tidak mengikat

 

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Struktur Organisasi PSKH  terdiri atas:

1.       Pelindung

2.       Penanggungjawab

3.       Konsultan Ahli

4.       Pembina

5.       Majelis Pengawas dan Penasihat Organisasi

6.       Staff Ahli

7.       Pengurus

8.       Anggota

 

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN ORGANISASI

Pasal 13

Permusyawaratan organisasi terdiri atas :

1.   Sidang Tahunan PSKH (STP)

2.   Sidang Istimewa PSKH (SIP)

3.   Rapat Pengurus

 

 

BAB IX

KEKUASAAN DAN PIMPINAN

Pasal 14

Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi organisasi ini terletak pada Sidang Tahunan PSKH  (STP) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pasal 15

Pimpinan

Pimpinan organisasi ini adalah Pengurus PSKH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

 

BAB X

LAMBANG

Pasal 16

Lambang PSKH adalah SEBAGAIMANA dijelaskan dalam ART PSKH.

BAB XI

PERUBAHAN

Pasal 17

Anggaran Dasar ini dapat diubah dalam Sidang Tahunan PSKH ( STP ).

 

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

1.       Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar akan dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga PSKH Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2.       Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pukul           :

 

 

 

Pimpinan Sidang Tetap

Sidang Tahunan PSKH

 

 

 

Pimpinan Sidang I            Pimpinan Sidang II             Pimpinan Sidang III

 

 

 

           

         (                                )          (                                 )            (                                     )