By : Jamil(2)

Oleh : Syarifuddin Jurdi(3)

PENGANTAR
Iklim politik Bima atau kita sebut saja dana Mbojo dewasa ini sudah semakin “kosmopolitan”, berbagai tanda yang menunjukkan kosmopolitan itu dapat dilihat dengan penataan kota, gaya hidup, budaya hedonisme dan konsurnerisme telah menjadi bagiar-bagian dari kehidupan sebagian masyarakat, tentu didukung oleh modernisasi alat transformasi seperti ojek, juga memasyarakatnya HP sebagai tanda modernisasi.
Pada saat yang sama kita menyaksikan praktek politik kaum elite yang sulit dibedakan (antara mereka yang berkuasa atau pun yang berusaha meraih berkuasa) antara yang sungguh-sungguh berjuang untuk memajukan dana Mbojo dengan mereka yang hanya “menumpang” untuk mecani hidup dan menggunakan seluruh simbol budaya, agama dan politik dou Mbojo untuk “menghancurkan” identitas dou Mbojo. Komitmen elite politik untuk membangun Mbojo yang lebih maju dan mensejahterakan rakyat semakin diragukan, apakah mereka yang kini berkuasa benar-benar punya ittikad baik untuk membangun dana Mbojo atau hanya sekedar bertopeng dibalik isu-isu politik “manipulatif” untuk menipu dan membodohi rakyat?
Melalui tulisan sederhana ini, saya akan menunjukkan beberapa persoalan empirik yang sedang dihadapi oleh masyarakat Mbojo, tentu apa yang akan saya tunjukkan ini belum dapat mewakili apa yang menjadi kegelisahan masyarakat Bima, juga apa yang akan saya kemukakan ini oleh sebagian dou Mbojo akan membantahnya, itu hal biasa dalam dunia Demokrasi asal dilakukan dengan cara-cara yang argumentative, rasional dan didukung oleh data-data empirik, meskipun data sekunder seperti yang digunakan oleh Geroge Junus Aditjondro dalam bukunya Membongkat Gurita Cikeas Dibalik Skandal Bank Century. Tulisan ini akan menelusuri proyek islamisasi dana Mbojo dengan pendekatan historic dengan memetakan bagaimana proses Islamisasi berlangsung di Bima, kemudian akan melihat dengan pendekatan kontekstual- khususnya pada rnasa rezim otoriter (Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru) dan usaha re-Islamisasi yang dilakukan oleh elite-elite daerah Bima dalam sepuluh tahun terakhir, diakhiri dengan usaha melihat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Apakah kebijakan pemerintah Bima dewasa ini sudah mensejahterakan rakyat atau justru membuat penderitaan bagi rakyat?

Islamisasi Masyarakat Bima: Pendekatan Historis
Dalam konteks sejarah masyarakat Bima, kita dapat menyebut proses Islamisasi generasi pertama terjadi sejak kerajaan Bima membangun kontak dengan kerajaan Tallo dan kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan, setidaknya dua kerajaan itu telah lebih dahulu terjadi Islamisasi setelah kedatangan Chatib Tuaggal (Dato ri Bandang), Chatib Sulaeman ( Dato ri Patimang) dan Chatib Bungsu (Dato ri Tiro) yang terjadi antara abad ke-14 sampai abad ke-15. Sementara Islamisasi di Bima dimulai dengan masuk Islamnya raja Bima La Ka’i yang keimudian berganti nama menjadi Sultan Abdul Kahir pada tanggal 5 Juli 1640, sejak saat itu pemerintahan di Bima menjalankan kekuasaan dengan syariat Islam. Meski pemerintahan secara resmi dijalankan diatas syariat, namun adat tetap dipertahankan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan.(4)
Proses transmisi Islam ke dalam wilayah kekuasaan membuka kemungkinan agama ini akan melakukan transmisi ke dalam kehidupan masyarakat secara cepat Dengan memahami konteks sosio‑politik Islamisasi generasi awal tersebut, Islam diterima sebagai seperangkat dogma dan nilai yang memandu kehidupan masyarakat, Islam yang diterima tidak seluruhnya berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang otentik, Islam diterima dengan sejumlah persyaratan seperti tradisi dan kebiasaan masyarakat yang telah berurat-akar tidak boleh dihilangkan begitu saja, tegasnya Islam diterima dengan modifikasi berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Pasca kepemimpinan Sultan Abdul Kahir (La Ka’i), kepemimpinan di Bima masih memiliki pola Islamisasi yang sama dengan menguatkan pencerahan bagi warga, karena itu, Islam pasca Sultan Abdul Kahir dipergunakan sebagai ideologi gerakan untuk menentang segala bentuk kolonialisme dalam bentuk apapun, termasuk kerajaan Mbojo menentang keras segala tindakan dan perilaku pemerintah Kolonial Belanda yang dengan berbagai dalih ingin masuk ke dana Mbojo. Dengan sikapnya yang tegas terhadap Kolonialisme tersebut, kerajaan Mbojo tetap dihormati dan dihargai di wilayah Indonesia Timur, selain itu, kerajaan Mbojo membangun hubungan mutualistik dengan kerajaan Gowa, kerajaan Tallo, Kerajaan Bone dan Luwu di Sulawesi Selatan.
Kendati sikap tegas dan keras pernah ditunjukkan oleh kerajaan terhadap kolonialisme, namun pada 1906, kerajaan Mbojo berhasil ditaklukkan Belanda dan mengakui kekuasaan Belanda. Sikap kerajaan pada waktu itu melahirkan gerakan perlawanan rakyat atas kerajaan dan sekaligus perlawanan terhadap Belanda yang sudah mulai menguasai dana Mbojo. Setidaknya terdapat empat Galarang yang memprotes sikap kerajaan yang ketika itu di pimpin oleh Sultan Ibrahim yaitu galarang Ngali, Kalla, Dena dan Rasanggaro. Implikasi dari sikap protes tersebut, keempat galarang tersebut terpaksa mengangkat senjata untuk melawan kolonial Belanda, maka meletuslah perang Ngali, perang Kalla (Donggo), perang Denah dan perang Rasanggaro. Di antara perang tersebut, perang Ngalilah yang paling besar.
Apa yang ternjadi dasar mengapa keempat galarang tersebut melakukan perlaewanan? Menurut keterangan sebagian dou matua dan literatur yang membahas tentang hal tersebut adalah ideologi keagamaan. Islam-lah yang menjadi dasar mengapa mereka melakukan perlawanan, mereka mengumandangkar, tasbih, tahlil, tahmid dan takbir. Di Masjid besar Ngali misalnya dilantunkan ayat -ayat suci al-Qur’an untuk mengobarkan samangat perlawanan warga, demikian pula pada perang Kalla, Dena dan Rasanggaro.(5)
Dengan sangat jelas, proyek Islamisasi yang dilakukan pra kemerdekaan yang berlangsung sejak kerajaan Mbojo menganut Islam dipandang sangat sukses, karena Islam tidak hanya menjadi simbol-simbol politik kerajaan semata, kendati kerajaan sendiri tidak lagi peduli dengan proyeknya sendiri, tetapi kesadaran ideologis dan keagamaan masyarakat Mbojo terhadap kolonialisme dan penjajahan dalam bentuk apapun telah tertanam begitu kuat dalam masyarakat, ini kita anggap sebagai keberhasilan proyek Islamisasi — yang semula mengandalkan pendekatan struktural, namun dalam perkembangannya dengan sangat meyakinkan justru pendekatan kultural telah membangunkan masyarakat dari ketertindasannya.
Islamsasi yang berlangsung di dana Mbojo harus dibaca dengan memahami proses transmisi Islam melalui proyek struktural yang secara meyakinkan berhasil mencipta masyarakat yang memiliki kesadaran teologis dan kesadaran itu telah membangkitkan mereka dari ketertindasan, Islam bagi dou Mbojo dengan meminjam Ali Syariati telah menjadikan Islam sebagai ideologi gerakan perlawanan terhadap hegemoni asing, ketidakadilan, kolonialisme dan berbagai bentuk penjajahan.
Dengan memahami posisi negara (kerajaan) dan masyarakat pada periode pra kemerdekaan, maka dapat disederhanakan bahwa proyek Islamisasi yang digagas oleh kerajaan sangat sukses dengan menciptakan sejumlah identitas lokal atau budaya lokal yang religius seperti budaya rimpu, budaya ini merupakan budaya yang sangat Islami, karena mengajarkan perernpuan untuk menutup aurat, menutup aurat menurut budaya Mbojo adalah rimpu, menutup aurat bagi masyarakat modern memakai jilbab, bagi masyarakat yang lain dengan cara yang lain pula, toh Nabi tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa model tutup aurat harus pakai jilbab. Dalam aktivisme warga yang terkait dengan kehidupannya, Islamisasi pra kemerdekaan kita harus mengakui sangat sukses.
Sebenarnya kita dapat saja mernbuat sejumlah daftar mengapa kita menyebut Islamisasi pra kemerdekaan sukses, misalnya aktivitas budaya Islami berlangsung secara merata di berbagai Desa dan pelosok dana Mbojo. Pada dekade-dekade terdahulu, kegiatan budaya berupa belajar mengaji atau membaca al-Qur’an berlangsung secara massif hingga dekade awal 1990-an. Apa yang terjadi sebenarnya merupakan realisasi dari warisan intelektual Islam yang sudah berurat-akar pada masyarakat. Banyak dou matua yang secara talus ikhlas mengajarkan anak-anak agar pandai membaca al-Qur’an tanpa dipungut biaya satu sen pun, mereka hanya mengharapkan pamrih sosial, artinya anak didiknya agar bisa baca Al-Qur’an dengan baik. Demikian pula budaya gotong royong yang merupakan warisan kemanusiaan dari budaya nusantara dan Mbojo sangat mewarnai kehidupan masyarakat kala itu. Dengan tegas saya harus menyebutkan bahwa proyek Islamisasi sangat sukses, mengangkat masyarakat dari ketertindasan, dari kebodohan, dari “kafir” atau belum Islam ke Islam yang identik dengan cahaya yang terus menerus menerangi kehidupannya dan menjadikan ideologi Islam sebagai ideologi masyarakat. Apakah masih berlangsung proyek Islamisasi atau minimal, mempertahankan warisan intelektual Islam periode pra kemerdekaan pada periode setelahnya?

Pendekatan Kontesktual Islamisasi Dana Mbojo
Sejak dekade 1950-an, nuansa Islam di Bima mulai mengalami pemudaran akibat langsung dari kondisi politik bangsa yang bergejolak, khususnya setelah peristiwa PRRI/Permesta di Sumatera Berat, kasus DI/TII di Jawa Barat, Aceh den Sulawesi Selatan. Pada periode yang sama, partai Masyumi sebagai partai yang dominan di Bima masih terus menjalankan aktivitasnya, namun kondisi politik nasional mulai mengalami perubahan yang ditandai, dengan langkah Soekarno menciptakan pra kondisi untuk memuluskan jalannya membentuk Demokrasi Terpimpin dan akhirnya 1959, Soekarno mengeluarkan dekrtit Presiden yang membubarkan Parlemen dan membentuk pemerintahan baru yang langsung dipimpin Soekarno sendiri.(6)
Sejak perubahan politik tersebut, segera bergeser pada perubahan di berbagai daerah tersebutkan disini yang terasa adalah lembaga adat dan lembaga Islam (mahkamah syariah) mengalami perubahan, bahkan sejak akhir 1950-an, Mahkamah Syariah yang selama ini sebagai lembaga politik penting pada kerajaan Bima mulai kehilangan eksistensinya, padahal itu kita sebut sebagai identitas lokal dou Mbojo yang merupakan hasil dari Islamisasi sebelumnya. Pemudaran tersebut – entah berkaitan atau tidak, dengan hilangnya Sultan Muhammad Shalahuddin. Menurut Muma (Kyai Haji Abdul Ghany Masjkur) sejak akhir dekade 1950-an, lembaga-lembaga Islam yang menjadi simbol kekuasaan islam di Bima mulai mengalami pemudaran pengaruhnya, hingga Demokrasi Terpimpin dan terus menerus terjadi pada masa Orde Baru, Mahkamah Syariah tidak lagi berfungsi sebagai lembaga yang bertugas mengawal jalannya pemerintahan.(7)
Pemudaran pengaruh Islam di dana Mbojo terus dirasakan selama periode Orde Baru, bahkan simbol-simbol budaya dan warisan kekuasaan Islam di Bima Perlahan-lahan hilang. Pada dekade 1970-an dan 1980-an, sejumlah simbol-simbol kebudayaan dou Mbojo dan warisan kerajaan diambil oleh Bupati yang berkuasa antara periode tersebut. Pada periode yang sama terjadi modernisasi yang signifikan, ditandai dengar, modernisasi pada bidang pertanian, modernisasi ini membawa manfaat dan kebaikar kepada para petani seperti pupuk, bibit dan alat-alat modern lain (mesin pembajak sawah dll.) memberi efek bagi peningkatan hasil produk pertanian. Sejalan dengan itu, industri komunikasi seperti media massa dan TV mulai menjangkau masyarakat pedesaan dan pedalaman yang menyebabkan masyarakat cepat memperoleh informasi-informasi dari berbagai kota dan belahan dunia lainnya.
Sejak Demokrasi Terpimpin hingga kejatuhan Ode Baru 1998, proses Islamisasi di dana Mbojo nyaris tidak memiliki greget lagi, bahkan pamornya mengalami pemudaran yang signifikan, secara struktural – Islamisasi mengalami kegagalan total bahkan kekuasaan selama Orde Baru memiliki varian sikap terhadap Islam, mulai dari sikap antagonis (antara 1968-1982), kemudian antara Islam dan negara mengembangkan sikap resiprokal kritis (1982-1988) dan sejak 1988, Negara mengakomodasi sejumlah aspirasi Islam. Dengan membaca konteks politik nasional tersebut, dengan watak sentralistik Orde Baru, tentu implikasi tersebut merambah ke sejumlah daerah termasuk di Bima, maka mustahil melakukan gerakan Islamisasi pada ranah struktur dan demikian pula pada ranah kultural. Kuatnya kelompok phobi Islam dalam struktur negara pada era 1970-an sampai 1980-an menyulitkan proyek Islamisasi, bahkan para ustadz yang mau khutbah harus membuat naskah khutbahnya untuk diserahkan ke Babinsa atau Kapolsek, apabila tidak menyerahkan naskah khutbahnya, akan diancam akan ditangkap dan dipenjara.
Negara termasuk negara lokal Bima tidak berpretensi melarang Islam ibadah, Islam masjid atau Islam ritual, yang mereka “musuhi” adalah Islam politik dan Islamisme yang mengusung isu negara Islam atau teokrasi. Itulah sebabnya, Islam ritual, Islam ibadah dan Islam masjid di Bima berkembang dengan baik, kegiatan mengaji dan aktivitas keagamaan berlangsung dengan baik. Inilah yang sedikit memelihara warisan kebudayaan Islam di Bima, tanpa adanya tokoh-tokoh yang gigih terus berjuang pada ranah kultural tersebut, maka tentulah sulit bagi generasi yang hidup antara 1970-an – akhir 1990-an untuk menyaksikan aktivitas keagamaan yang mengagumkan.
Kegagalan dalam proyeks Islamisasi pada masa Orde Baru, juga berimbas pada rendahnya tingkat kesejahteraan warga. Hasil-hasil pertanian yang merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakat Bima tidak cukup mengangkat kesejahteraannya, meski program pemerintah pada sektor pertanian dianggap sukses di Bima, sehingga masyarakat Bima pada masa itu surplus beras, tetapi itu tidak banyak mengangkat tingkat kesejahteraan warga, karena harga padi sangat rendah. Setidaknya dapat dikatakan bahwa hasil modernisasi membawa implikasi bagi peningkatan materi, tetapi warga kurang bahagia dalam mengamalkan dan mensosialisasikan ajaran Islam yang dipahaminya.

Re-Islamisasi or Repolitisasi: Islam di Bima 2000-2010
Pasca kejatuhan Orde Baru telah membuka Jalan bagi sejumlah gerakan Islam untuk mengembangkan aktivismenya yang selama rezim sebelumnya dibatasi ruang gerakrya. proyeks re -Islamisasi menjadi pilihan sejumlah daerah di Indonesia, di Bulukumba (Sulsel) dianggap daerah yang sukses melakukan Islamisasi dengan lahirnya sejumlah Perda syariat, demikiar pula dengan sejumlah daerah lainya di Jawa Barat dan daerah-daerah lainnya. Sejalan dengan itu, gerakan revivalisme Islam tumbuh dan berkembang, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, termasuk di dana Mbojo.
Keinginan untuk melakukan reformasi terhadap nilai-nilai lama sudah menjadi harapan umum warga, masyarakat Bima menghendaki perubahan mendasar pada level sistem dan struktur politik, khususnya sistem yang tidak mecerminkan nilai-nilai etis Islam. Keinginan untuk mengganti sistem lama yang sekuler dengan sistem baru yang Islami (nizam islami) atau Islam sebagai alternatif (al-islam ka badil) Islam adalah solusi (al-islam huwa al-hall) atau syariat sebagai solusi krisis yang sudah tertanam kuat di sebagian aktivis gerakan Islam politik.
Pada ruang inilah spirit untuk mentransmisikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Bima dikonseptualisasi dan diorganisir menjadi agenda politik yang akan diperjuangkan. Bagi para aktor gerakan Islam memandang dana Mbojo telah kehilangan identitasnya sebagai masyarakat yang religius, bahkan warisan intelektual dari proyek Islamisasi pra kemerdekaan nyaris hilang oleh arus modernisasi dan globalisasi yang begitu massif terjadi belakangan ini. Sehingga ruang publik (public sphere) yang tadinya diisi dengan aktivitas yang positif bergeser dengan aktivitas yang tidak saja merugikan, tetapi justru menunjukkan identitas lokal Bima telah hilang, sebagian kaum muda telah terjerumus ke dalam budaya permisif, hedonisme dan konsumerisme. Ini kerugian yang sangat besar, kalau tidak segera disadari oleh elite Mbojo, baik elite politik, elite agama, intelektual dan budayawan atau pun dou matua.
Untuk merespons keadaan yang bergeser secara massif tersebut, para aktivis gerakan Islam seperti Nurfarhaty, Sathur Ahmad, Ichwan Syamsuddin dan tentu saja mereka yang berkecimpung dalam orgonisasi gerakan menjadi tumpuan harapan untuk menggalang kembali gerakan kebangkitan (revivalisme) islam di bima. Apa yang kita maksudkan dengan gerakan revivalisme Islam itu adalah gerakan untuk mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai otentik islam. Menurut Dekmejian kebangkitan Islam menggambarkan tingginya kesadaran Islam di kalangan umat Islam, bentuk Islam yang merakyat ini ditunjukkan dengan menyebarnya masyarakat yang dipenuhi kebajikan dan persaudaraan dan ketaatan yang mencolok untuk mempraktekkan ajaran-ajaran Islam. Dalam aktivisme keagamaan selalu melibatkan kelompok Islam militan. Kelompok militan memiliki kesadaran politik tinggi, bermusuhan dengan negara sekular dan aparat pemerintah. Antara gerakan revivalis Islam dengan kelompok militan memiliki hubungan simbiotik dimana kelompok militan akan mudah melakukan rekruitmen anggota-anggota baru, dan mudah pula bersembunyi di balik gerakan kebangkitan islam ketika berkonfrontasi dengan penguasa. Tidak heran kalau dikatakan bahwa gerakan revivalis Islam dianggap sebagai suatu rangkaian kesatuan yang dinamis antara spiritualisme pasif-apolitis dengan militansi dan radikalisme.(8)
Kaum pergerakan di Bima memiliki orientasi politik yang sama yakni mewujudkan kehidupan masyarakat Bima yang religius. Saya melihat kaum pergerakan di dana Mbojo dapat dimasukkan ke dalam apa yang disebut Oliver Roy dengan Islamism dan neo-fundamentalis, Roy menyebut Islamism sebagai paham keagamaan Islam kontemporer yang memandang bahwa Islam adalah ideologi politik (Islamis as a political ideology) lebih dari sekedar agama sebagaimana pandangan yang berkembang di dalam masyarakat Barat(9). Sedangkan John L Esposito menyebutnya dengan upaya kembali kepada kepercayaan fundamental Islam, dalam seluruh aktivitasnya, kaum revivalis-fundamentalis mendasarkan segala aktivitasnya pada pemahaman al-Qur’an dari Sunnah secara literal. Gerakan revivalis Islam menurut Esposito tidak identik dengan ekstremisme, fanatisme, aktivisme politik, terorisme dan anti-Amerika. Karma itu Esposito lebih memilih menggunakan Islamic revivalism atau aktivisme Islam, untuk menggambarkan gerakan kebangkitan Islam kontemporer, karena terma ini dianggap memiliki akan tradisi Islam.(10)
Kita melihat gerakan kaum muda Muslim Mbojo dewaso ini termasuk dalam definisi gerakan revivalis model Esposito, mereka memiliki keinginan k.uat untuk mengajak masyarakat kembali kepada nilai-nilai otentik Islam, hanya dengan kembali mengamalkan nilai-nilai otentik Islam itulan menurut para aktor yang mempejuangkannya, dana Mbojo dapat bangkit, karena Islam sudah menjadi batu bata yang menjadi landasan masyarakat Mbojo. Dalam pesisi inilah saya melihat peluang politik terbuka luas pasca kejatuhan Orde Baru 1998, tidak laima berselang di Bima terjadi suksesi kepemimpinan daerah, kalau selama beberapa decade, Bima selalu di pimpin oleh “kolonial” dari bangsa lain, maka momentum suksesi 2000 itulah peluang untuk membangun kembali Bima. Meski bukan yang paling baik yang terpilih sebagai Bupati, tetapi semua warga memiliki optimisme yang tinggi untuk membumikan kembali nilai-nilai Islam, mulai dari struktur kekuasaan sampai ke jantung masyarakat dan pelosok-pedalaman.
Itulah sebabnya, masa depan dana Mbojo akan ditentukan oleh kebijakan-kebijakan Starategis yang diambil oleh pemerintah berkuasa. Kebijakan dengan pendekatan sosio-kultural harus dikedepankan bila dibandingkan dengan kebijakan yang hanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan administratif- birokratis. Kesejahteraan dan kemajuan hanya menjadi “mimpi” bagi masyarakat, kalau para pemimpinnya tidak sungguh-sungguh merealisasikan janji mensejahterakan rakyat, sebab kalau tidak, isu kemiskinan dan kesejahteraan akan menjadi alat politisi untuk memanipulasi dukungan rakyat yang akan dipergunakan oleh elite-elite yang mau berkuasa untuk mencari simpati masyarakat, meski dalam hati yang paling dalam, elite politik yang menjual isu kesejahteraan, memberantas kemiskinan dan kemajuan tidak memiliki kapasitas, konsep, dan kemauan untuk memajukan daerah Mbojo.
Kita semua ingat, ketika Zainul Arifin terpilih sebagai Bupati Bima pada tahun 2000, semua masyarakat Bima menaruh harapan besar agar Bupati yang berasal dari putra asli Bima tersebut meletakkan dasar praktek politik di Bima yang member harapan bagi konstruksi Bima yang lebih maju dan mensejahterakan rakyatnya yang berlandaskan nillai-nilai etis agama. Sebagian harapan masyarakat pada periode awal kepennimpinan Bima pasca reformasi, telah memberikan perhatian pada rumusan-rumusan peraturan daerah (Perda) yang mencerminkan nilai-nilai religius dalam masyarakat Bima. Terdapat sejumlah Perda yang disahkan pada periode tersebut yaitu Perda Jum’at Khusu’, Perda Pelacuran, Perda Kemaksiatan dan Minuman Keras dan berbagai Perda yang membuka ruang bagi konstruksi masyarakat Bima yang religius.
Semboyang yang digaungkan pada periode tersebut adalah BIMA IKHLAS, konsep tersebut sepenuhnya diambil dari teks Islam (Qur’an). Diatas kertas, gagasan Islamisasi masyarakat dengan pendekatan struktural tidak ada yang salah dan semua masyarakat memberikan dukungannya, karena itulah masyarakat Bima mengharapkan agar kebijakan politik tersebut dapat dilaksanakan, tidak hanya berlaku untuk rakyat, tetapi berlaku semua bagi dou Mbojo dan siapa saja yang berdomisili di Bima termasuk elite-elite berkuasa.
Gagasan Islamisasi tersebut direspons dengan baik oleh masyarakat, gerakan-gerakan sosial Islam yang telah lama memperjuangkan Islamisasi dengan pendekatan kultural menganggap kebijakan tersebut membantu mereka untuk membumikan nlai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Proyek Islamisasi berlangsung pada dua ranah yaitu pada ranah politik struktural dan pada ranah kultural dengan mengintensifkan program pemberdayaan dan penguatan dengan nilai-nilai Islam, khususnya yang dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam. Intensifnya aktivitas Islam yang dilakukan oleh pemerintah dan juga yang dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam telah memberi optimisme yang kuat di kalangan warga masyarakat secara meluas, karena itu, pemerintahan Zainul pada awalnya memperoleh sambutan dan antusiasme warga yang begitu luas, karena proyek Islamisasi yang diusungnya.
Apakah langkah Islamisasi Zainul pasca Orde Baru tersebut berhasil? Sekali lagi diatas kertas konsep-konsep Islamisasi yang dirintisnya sangat menarik untuk diteruskan, namun dalam tempo dua tahun berkuasa, pemerintahan Zainul kehilangan orientasi, entah ada motif-motif politik tertentu atau tidak, yang pasti sebagian bangunan Islamisasi yang dirumuskan pemerintah dengan pendekatan strukturalnya, justru mereka sendirilah yang melanggarkan, inilah aural delegitimasi kekuasaan Zainul. Ia tidak konsisten dengan gagasannya sendiri, masyarakat punya hak politik untuk melegifimasi atau mendelegitimasi kekuasaan siapa saja, akibatnya pada Pilkada Juni 2005, Zainul dengan sangat telah kalah dari Ferry Zulkarnaen. Padahal prediksi sejumlah pengamat dari lembaga survei, Zainul masih berpeluang besar memenangi Pilkada 2005.
Kemenangan Ferry tidak terlepas dari kegagalan Zainul dalam merealisasikan gagasan politiknya, selain itu, warga memiliki harapan yang besar terhadap kepemimpinan Ferry (Putra Mahkota [Raja Bima]) untuk merevitaiisasi konsep Islamisasi Zainul. Pada awal kekuasaannya, Ferry juga mengusung ide membumikan al-Qur’an atau bahkan proyek Bima Qur’ani, suatu konsep yang sangat baik, tentu warga Mbojo tidak punya alasan menolak gagasan tersebut. Pertanyaannya apakah gagasan Bima Qur’ani yang digagas Ferry lima tahun yang lalu terwujud atau minimal ada tanda bahwa proyek itu benar-benar digarap? Ataukah itu hanya politisasi Islam untuk kepentingan kekuasaan? Apakah tingkah laku penguasa selama lima tahun terakhir ini mengarah kepada konstruksi Bima yang religius atau Bima yang lebih maju?

Dana Mbojo: Mungkinkah Dou Mbojo Sejahtera?
Dengan menggunakan pendekatan ilmu- ilmu sosial dan pendekatan keterlibatan, maka masyarakat merupakan suatu struktur yang kait mengait dan penekanan pada konsensus, stabilitas, integrasi dan hubungan fungsional antar berbagai komponen dalam masyarakat tersebut. Setiap individu dalam masyarakat mengintegrasikan diri dengan sistem dan struktur yang ada, proses integrasi ini mengindikasikan adanya stabilitas yang didasarkan pada keharusan fungsional ataupun berdasarkan konsensus nilai-nilai yang disepakati bersama.
Dengan pendekatan ini, perubahan akan sulit terjadi, karena pendekatan ini mendukung kemapanan dan status quo, mereka yang sudah terlanjur hidup sulit dan miskin akan “dipelihara” untuk tetap terus-menerus miskin, sementara yang kaya dan elite akan terus-menerus menjadi elite dan kaya. Adanya dua kelas sosial menurut perspektif Marxis menunjukkan adanya kelas yang selain memperoleh manfaat dan keuntungan dari apa saja yang terjadi dalam masyarakat sementara kelas bawah atau proletariat akan terus menjadi kelas tertindas. Proses tindas-menindas ini berlangsung dalam sejumlah konteks dan kebijakan sehingga visi membangun masyarakat yang beradab, maju dan masyarakat sejahtera hanya ada dalam wilayah ide dan gagasan (utopia) dan tidak menjadi pemandu gerakan masyarakat, elite Mbojo hanya fokus memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya.
Gagasan menciptakari masyarakat damai dan sejahtera dalam konteks Bima harus dibaca dalam perspektif kritis, bahwa ide dan gagasan itu harus kita respons sebagai suatu gagasan yang baik, tetapi harus segera kita koreksi dan kritik secara konstruktif proses manipulasi masyarakat yang dilakukan oleh elite-elite berkuasa. Dalam kasus konflik Ngali-Renda, dengan sangat baik menunjukkan bahwa elite-elite berkuasa tidak memiliki konsep dan gagasan yang realistik menciptakan keamanan dan kedamaian dalam masyarakat, untuk merespons dan menyikapi konflik antar desa yang kecil seperti itu, elite berkuasa tidak tegas, tidak jelas dan bahkan dituduh oleh sebagian masyarakat sebagai yang sengaja diciptakan untuk suatu cause yang bagi elit berkuasa akan bernilai politis dikemudian hari.
Dalam seouluh tahun terakhir (2000-2010) elite berkuasa di Bima tidak merniliki agenda politik yang jelas, terarah dan terukur untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Banyak elite politik yang pandai mengumbar program dan janji politik, tetapi ketika mereka berkuasa – masyarakat menuntut program dan janjinya untuk segera direalisasikan, elite berkuasa memiliki dalih dan alasan yang sangat beragam untuk menunda atau bahkan mengabaikan sejumlah janji dan programnya. Pada tingkat ini, kita akan mengatakan bahwa elite politik di dana Mbojo tidak memiliki itikad baik untuk membangun daerah, program dan janjinya, mereka hanya memanfaatkan rakyat untuk memenuhi ambisi politiknya. Dalam sepuluh tahun terahir ini, kita menyaksikan politik manipulasi kaum elite terhadap rakyatnya terjadi dengan begitu baik di Bima.
Politisi yang mencari kekuasaan di Bima, insya Allah pada 2010 ini akan banyak, mereka yang berminat ingin menjadi pejabat akan mengumbar janji baik untuk membangun dana Mbojo, kita semua tidak perlu apriori atau skeptis terhadap gagasan, program atau pun visi-misi para politisi yang mencari kekuasaan tersebut, tetapi kita harus menguji program tersebut, apakah programnya realistis atau tidak untuk direalisasikan di Bima? Ataukah program, visi dan misinya hanya “topeng” untuk menipu rakyat Bima? Selain itu, kita juga harus melihat latar belakang dan jejam rekamnya, apakah sang politisi punya prestasi apa untuk merealisasikan programnya. kalau tidak memiliki prestasi apa-apa, maka kita harus waspada terhadap elite tersebut.
Hal penting lain dalam memilih pemimpin adalah memerhatikan kepribadian sang calon, apakah ketika secara berapi-api berbicara tentang masyarakat religius, membangun Bima yang maju, sejahtera, aman, damai dan seterusnya, tetapi dalam diri sang calon tidak menunjukkan sama sekali gagasan kebaikan itu, maka ini kedok saja untuk memperoleh kekuasaan. Apalagi mereka yang sudah pernah berkuasa, berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah dia lakukan selama berkuasa, maka itu kedok saja, tokh waktu diberi kesempatan tidak pernah dipergunakan untuk membangun dan mensejahterakan rakyat.
Menurut hemat saya, baru bisa kita berbicara tentang kedamaian, keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat Bima, yang perlu dibereskan terlebih dahulu adalah politisi yang sakit jiwa, politisi yang tidak memiliki kapasitas untuk memimpin, menyingkirkan politisi yang suka berbohong, berjanji bohong, suka menipu warganya sendiri dan berbagai jenis politisi busuk dan politisi bermasalah, hanya dengan cara demikian kita baru bisa berbicara dengan baik bagaimana merekonstruksi masyarakat damai dan sejahtera.
Politisi dewasa ini termasuk di Bima secara umum dan pimpinan masyarakat secara pribadi sudah tidak jujur, secara pribadi meeka pun mengidap penyakit korup. Politisi di Bima secara umum hanya mengedepankan pamrih pribadinya dan bukan pamrih politiknya, mereka hanya berorientasi pada memperkaya diri, tidak memikirkan rakyatnya, dengan demikian mereka juga akan mempergunakan segala cara untuk memenuhi ambisi pribadinya, karena itu, politik dalam masyarakat Bima telah merosot menjadi bisnis untuk memperkaya diri dan keluarganya. Politisi di Bima telah terjebak dalam suatu permainan yang menjerumuskan diri para politisi sehingga jatuh ke dalam bisnis politik yang kotor, ia mengotori tangannya demi kekuasaan politik, demi partainya, demi untuk memenangkan suatu cause, juga sekaligus mengotori dirinya sendiri, hanya pamrih kekayaan, kekuasaan dan memperkaya dirinya sendiri.
Politisi di Bima tidak banyak yang memikirkan kepentingan kolektif, mereka telah terjebak pada orientasi yang bersifat sempit, lebih sempit lagi mereka terjebak pada pengejaran kepentingan pribadi dan kelompoknya dan tidak lagi secara moral dan politik memenuhi amanah rakyat yang diwakilinya untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keamanannya. Bahkan politisi untuk memenuhi ambisinya, membiarkan konflik, kekerasan dan penderitaan rakyat untuk kepentingan politiknya. Bahkan kemiskinan sengaja dibiarkan tetap ada, karena isu kemiskinan “seksi” untuk dijual ke masyarakat.
Kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat Bima selama ini tampaknya akan sulit terpenuhi dengan komposisi elite berkuasa saat ini, mereka yang berkuasa tidak memiliki agenda aksi konkret untuk merealisasikan program kesejahteraan rakyat. Proyek sosial yang diluncurkan elite hanya sekedar “pemanis” somata, tidak memiliki landasan sosio-politik dan kultural yang kuat. Perilaku politisi di Bima dewasa ini tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Mbojo seperti yang termuat dalam maja labo dahu atau kasabua nggahi ro rawi, ini sebenarnya memiliki filosofi yang tinggi, kalau sekiranya politisi di Bima memahami dengan baik. Masihkah layak masyarakat Bima mempertahankan kekuasaan saat ini? Apakah “impian” untuk menuju masyarakat yang sehat, damai dan sejahtera dapat direalisasikan dengan mempertahankan kekuasaan saat ini? Untuk menjawahnya sederhana saja, kita kembalikan kepada masyarakat Bima. Tapi bagi masyarakat Belo Selatan (Kec. Belo – Ngali-Renda-Monta-Soki -Ncera), mungkin menyebut pemerintahan gagal menangani konflik horisontal yang terjadi, tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga menelan korban jiwa.!!!!

Agenda dan Prioritas Bagi Pembangunan Mbojo
Dengan memahami kondisi sosio-politik masyarakat Bima yang semakin tak menentu arah masa depan, apakah mungkin membentuk masyarakat religius sebagaimana yang sudah membudaya atau menggantinya dengan budaya baru yang serba tak jelas modelnya? Namun yang pasti harus segera dilakukan adalah membangun kesadaran kolektif dou Mbojo untuk merekonstruksi nilai-nilai kultur masyarakat sebagai identitas sosial politiknya yang berbeda dengan identitas politik masyarakat lainnya.
Para politisi di Bima harus segera berbenah diri dan perlahan-lahan menyingkirkan agenda politik pribadi dan kelompoknya, segera merumuskan agenda dan program bagi konstruksi Bima yang religius atau khairah ummah. Para elite dan rakyat memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara, melangsungkan dan menyempurnakan segala hal yang dianggap kurang dalam membangun Bima. Elite dan rakyat harus secara sungguh-sungguh melakukan pendidikan politik untuk menyadarkan rakyat agar mereka dapat memahami betapa penting mengutamakan kepentingan kolektif daripada kepentingan partikular dan parsial yang selama ini dirumuskan dan diperjuangkan. Konflik yang terjadi di Ngali-Renda pada dasarnya rendahnya kesadaran warga mengenai perlunya membangun kohesi sosial.
Dengan meminjam teori ashobiyah Ibn Khaldun bahwa kohesi sosial akan dapat dibangun apabila elite dapat berperan sebagai pihak yang layak didengar warganya, syarat elite agar berperan efektif dalam masyarakat yakni sang elite harus menyatu antara ucapan dengan perbuatan, bersikap takabur, sombong dan angkuh tentu tidak banyak membantu, apalagi sang elite sering berkata dusta, tidak jujur dan mengabaikan janji-janjinya kepada rakyatnya.

Waffahu a’lam bi shawab

Catatan kaki :
(1)Makalah disampaikan pada acara Pelantikan Pengurus Keluarga Pelajar dan Mahasiswa (Kepma) Bima Yogyakarta yang dirangkaikan dengan Diskusi Terbuka pada tanggal 24 Januari 2010 di Yogyakarta
(2)Salah satu mahasiswa yang ikut diskusi terbuka dalam pelantikan Pengurus Keluarga Pelajar dan Mahasiswa (Kepma) Bima Yogyakarta yang dirangkaikan dengan Diskusi Terbuka pada tanggal 24 Januari 2010 di Yogyakarta.
(3)Dosen Program Studi Sosiologi. Fakultas Elmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga; Menvelesaikan Doktor Ilmu Politik pada Sekolah Pascasariana UGM.
(4)Lihat misalnya Syarifuddin Jurdi. Islam, Masyarakat Madani dan Demokrasi di Bima (Yogyakarta: CNBS, 2007)
(5)Lihat Penjelasan mengenai Penang Ngali, perang Kalla, Dena dan Rasanggaro dalam Syarifuddin Jurdi, Op. Cit.. khususnya bab terakhir yang membahas tentang Desa dan Ruang Partisipasi warga.
(6)Sejak akhir dekade 1940-an, Soekarno hanya menjadi simbol saja, karena ia tidak langsung memimpin pemerintahan, ia hanya kepala Negara, sementara yang memimpin pemerintahan adalah Perdana Menteri yang dibentuknya sendiri, sejak dekrit dikeluarkan, maka posisi Soekarno tidak hanya sebagai kepada Negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan.
(7)Mahkamah Syariah pada masa Orde Baru berubah menjadi lembaga kultural dan tidak lagi berkaitan secara langsung dengan kekuasaan, lembaga tersebut hanya mengurusi kegiatan dakwah Islam, meresmikan para Lebe Na’E di sejumlah Desa, mengatur hak-hak Lebe Na’E seperti tanah bengkok dll. Wawancara dengan Muma (KH. Abdul Ghany Masjkur) di kediaman beliau di Bima pada 30 Desember 2007.
(8)Shiren T. Hunter, Politik Kebangkilan Islam Keagamaan dan Kesatuan, terj. Ajat Sudrajat (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2001). hlm. 3
(9)Oliver Roy. The Failure of Political Islam (London: I.B. Turis Publishers, 1994), him. ix
(10)John L. Esposito, “The Islamic Threat Myth or Reality (Oxford Oxford University Press, 1192), hlm.7-8

Daftar Bacaan :
Esposito, John L., 1992, The Islamic Threat Myth or Reality Oxford: Oxford University Press
Hunter, Shireen T., 2001, Politik Kebangkitan Islam Keagamaan dan Kesatuan, terj. Ajat Sudrajat Yogyakarta: Tiara Wacana
Jurdi, Syarifuddin, 2007, Islam, Masyarakat Madani dan Demokrasi di Bima, Yogyakarta, CNBS
Kuntowijoyo, 1994, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, Yogyakarta, Shalahuddin Press & Pustaka Pelajar Magnis-Suseno, Frans, 1994, Filsafat Kebudayaan Politik., Jakarta, Gramedia
Mulkhan, Abdul Munir, 1994, Runtuhnya Mitos Politik Santri, Yogyakarta, Sipres.
Roy, Oliver, 1994, The Failure of Political Islam London: I.B. Turis Publishers, 1994