•         LABEL OTODA

•         Sidang BPUPKI  29 Mei 1945

•         “ Pembagian daerah Indonesia atas daerah yang besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UU, dengan memandang  dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

•         Pidato Moh Yamin tanggal 11 juli 1945:

•         Pemerintahan dalam RI ini pertama-tama kali tersusun dari badan-badan mayarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintah yang paling bawah, pemerintah ini saya namakan pemerintahan bawahan”………………….

•         Soepomo

•         Ttg daerah, kita menyetujui bentuk persatuan,unie, oleh karena itu di bawah Pemerintahan Pusat, di bawah negara tidak ada negara lagi. Tidak ada onderstaats, akan tetapi, hanya Daerah. Bentuknya Daerah itu ada  dan bagaimana bentuk Pemerintahan Daerah, ditetapkan dalam UU. Demikian Pasal 16

•         Pasal 16

•         “ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam UU, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

•         18 Agustus 1945

•         Dalam Rancangan UUD 1945 :

•         Intinya:

•         1. keberadaan daerah otonomi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi.

•         2. Satuan Pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.

•         3. pemerintahan tingkat daerah hanya disusun dan diselenggarakan dengan” memandang dan mengingati hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

•         Penjelasan Pasal 18

•         DaerahIndonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah pripinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah admnistrati.

•         Otoda Masa RIS dan UUDS 1950

•         Swapraja

•         Diatur dala pasal 64-67 (tidak disebut daerah istimewa).

•         Keluar UU No 22 Tahun 1948 ttg Pemda diatur dalam Pasal 32.

•         Dalam UUDS 1950, daerah swapradj sama derajatnya dengan daerah2 lain. Keistimewaannya hanya karena dengan daerah swapraja mempunyai hak asal-usul yang perlu mendapat perhatian tersendiri.

•         Pasal 132 UUDS1950 : daerah swpradja dapat dihapuskan.

•         Pengaturan Pemda Setelah Perubahan UUD 1945

•         18 Agustus 2000, MPR Melalui Sidang Tahunan melakukan Perubahan kedua Terhadap UUD 1945 dengan mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B,

•         Prinsip-Prinsip Pemerintah Daerah Pasca Amandemen

•         (1) Prinsip daerah mengatur dan mengurus rumah sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan ( Pasal 18 ayat (2).

•         (2) Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya ( Pasal 18 ayat (5)).

•         (3). Prinsip kekhususan dan keragaman daerah ( Pasal 18 A) ayat 1).

•         (4). Prinsip  mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya ( Pasal 18 B) ayat 2).

•         (5). Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18 B ayat (1).

•         (6). Prinsip badan perwakilan dip[ilih langsung dalam suatu pemilu ( Pasal 18 ayat (3).

•         (7). Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara adil (Pasal 18 A ayat (2).

•         Pengaturan Daerah Istimewa dalam UU

•         1. UU No. 1 Tahun 1945 ttg Kedudukan Komite Nasional Daerah.

•         2. UU No. 5 Tahun 1970 ttg Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah-à diganti

•         3. UU No. 22 Tahun 1999.

•         UU Otoda khusus

•         UU No. 18 Tahun 2001 ttg Otonomi Khusus bagi Propinsi DIY.

SUMBER :

SITI FATIMAH,SH., M.HUM, MATERI KULIAH HUKUM TATA NEGARA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2010