Category: Umum


kebersamaan

Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah, mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. (Imam Ghozali)

Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya kolektifitas merupakan sikap yang tertanam dalam diri pribadi seseorang yang memiliki rasa kebersamaan dalam melalukan segala sesuatu, baik bernilai positif atau negatif. Maksud dalam tulisan kali ini, yaitu  mengandung pentingnya membangun suatu kebersamaan agar tercapai suatu tujuan yang baik atau suatu tujuan yang bernilai positif.
Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Manusia tersebut pasti memerlukan suatu kebersamaan atau bantuan dari seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapai, walau ada juga sebagian yang bisa dilakukan sendiri namun dalam suatu kehidupan pasti lebih banyak suatu kebutuhan untuk memenuhi tuntutan hidupnya memerlukan bantuan dari orang lain.

Dalam suatu remaja, pemuda/mahasiswa, maupun masyarakat pada umumnya, nilai kebersamaan dewasa ini sangatlah kurang. Terbukti dari tindakan segala sesuatu semata karena ingin mengunggulkan diri mereka, kelompok mereka, organisasi mereka, dan lain sebagainya. Itulah keegoisan yang telah tertanam membatu dalam pribadi seseorang atau suatu kelompok. Sejatinya sikap demikian harus dihindari bahkan kita harus dihilangkan agar dalam setiap gerak gerik langkah kita terbangun rasa kebersamaan dalam setiap segi hidup dan kehidupan bermasyarat, berbangsa dan bernegara.

Kebersamaan di Masa Remaja

Masa remaja adalah masa yang berapi-api, masa dimana sangat mudah untuk dipengaruhi pola pikir dan tingkahnya. Pada masa remaja pola pikirnya masih labil. Apapun yang ditransfer atau yang telah dia amati akan menjadi patokan dalam berpikir dan bertindak. Jika yang diamati atau diperoleh dalam pergaulan, di suatu lembaga formal pendidikan, atau yang diperolehnya dari tokoh panutan masyarakat merupakan sesuatu yang baik (nilai moral, kebersamaan, kesederhanaan, menghargai, budi pekerti, kerja keras, tanpa pamrih, rendah hati, suka menolong, dll), maka itulah yang akan menjadi landasan berpikirnya (mind set). Demikian pula sebaliknya  jika yang mereka peroleh dalam kesehariannya adalah suatu kejanggalan perilaku (berkelahi, berjudi, minum-minuman beralkohol, berzina dll), maka yang demikian akan menjadi mind set-nya pula.

Terkadang, ada anggapan bahwa perilaku tidak senonoh merupakan perilaku yang wajar baginya karena itu merupakan cerminan dari apa yang mereka lihat dan amati dalam pergaulan. Parahnya, mind set mereka sudah tertanam bahwa tindakan demikian sebagai bentuk pengakuan diri bahwa mereka hadir dan ada. Dan itu butuh pengakuan dengan cara-cara yang tak wajar menurut etika dan norma masyarakat, namun hal yang lumrah baginya. Tak peduli, tindakan itu berdampak buruk atau tidak bagi dirinya dan orang lain.
Membangun pola pikir (mind set) remaja agar mempunya rasa atau keinginan untuk bersama-sama dalam hal kebaikan, perlu ada dorongan atau didikan dari berbagai pihak, baik didikan dalam rumah tangga, didikan lingkungan sekolah, maupun didikan dari lingkungan masyarakat pada umunya.

Dedikan di rumah tangga yang diperankan orang tua, memberikan pemahaman dasar pada anak-anaknya agar nilai religius dan pentingnya membangun kebersamaan bila berada dalam  suatu lingkungan tertanam dengan baik dalam pribadi dan tingkah laku anak-anaknya. Didikan di lingkungan sekolah yang dilakoni para guru, sepatutnya mendidik anak-anak didiknya dengan hati. Mendidik dengan hati akan melunakkan kekerasan yang dominan diperankan kaum remaja. Apabila seorang guru mendidik dengan hati, sekeras atau sebandel apapun anak didiknya dalam lingkup sekolah, maka akan luluh dengan didikan hati seorang guru yang penuh kasih sayang. Pada dasarnya remaja ingin mendapatkan transferan ilmu dari para gurunya dengan cara yang lebih santun dan penuh kesabaran, dengan harapan anak remaja mampu menyerap dengan indah apa-apa yang guru sampaikan dan selalu mereka ingat pancaran nilai-nilai tersebut sampai kapan pun dan dimanapun.

Didikan masyarakat, melibatkan semua unsur masyarakat. Remaja, seberapa bandel pun mereka, pastilah ada keinginan dalam hatinya mengambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat. Tinggal diarahkan melalui apa yang mereka bisa dan apa yang mereka mampu lakukan.

Seorang tokoh masyarakat yang mempunyai ilmu tentang keagamaan (guru ngaji) misalnya, dapat memainkan peran didikan bagi remaja untuk mengajarkan bagaimana membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Kontribusi guru ngaji sangan besar dalam suatu masyarakat kita, karena kemurahan hati dan kegigihan mereka mengajarkan baca Al-Qur’an kepada remaja-remaja dalam suatu masyarakat sangat besar. Buah kegigihan mereka jualah, banyak remaja yang sudah mahir mengaji.

Dalam suatu masyarakat, perlu juga membangun suatu wadah pemersatu bagi remaja yang berada dalam suatu masyarakat. Wadah tersebut dapat berupa komunitas atau organisasi remaja. Para orang tua dan tokoh masyarakat hanya perlu mengarahkan, terutama dalam agenda-agenda yang mereka lakukan yaitu agenda-agenda yang bisa membangkitkan rasa persaudaraan mereka sesama remaja. Misalnya, jika ada Pekerjaan Rumah (PR) dari sekolah, para remaja dapat mengerjakannya secara bersama melalui organisasi remaja yang mereka bentuk.

Bila ada suatu penyelesaian soal-soal atau pekerjaan rumah tersebut dirasa sulit untuk dikerjakan sendiri, disitulah wadah untuk mendiskusikan semua persoalan-persoalan yang dihadapi, karena seberapa besarpun suatu persoalan kalau dikerjakan secara bersama maka akan terasa mudah. Begitu juga sebaliknya, sesederhana apa pun suatu pekerjaan kalau dikerjakan sendirian akan terasa sulit adanya. Seperti halnya sapu lidi. Sapu lidi merupakan gabungan dari puluhan atau ratusan lidi. Jika satu lidi dipakai untuk menyapu batu sebesar genggaman tangan, maka patahlah ia karena satu lidi punya tingkat kerapuhan yang tinggi. Sebaliknya, jika batang lidi-lidi tersebut digabungkan jadi satu dalam satu ikatan akan menjadi sapu lidi dan juga akan bisa menyapu batu yang besarnya sebesar genggaman tangan tersebut. Oleh karena itu, makna atau hasil yang didapat dari suatu kebersamaan itu akan bernilai tinggi adanya.

Kebersamaan Pemuda/Mahasiswa

Pemuda/mahasiswa merupakan agen pengontrol (agent of control) dan agen perubahan (agent of change). Di tangan pemuda/mahasiswa bisa membuat atau menciptakan suatu perubahan dalam suatu lingkup masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia. Sifat dan karakter mahasiswa yang sejatinya masih murni dari kendali atau pengaruh siapapun (independent), dengan kemurnian hati dan pikiran seorang mahasiswa bisa merangkul dari aspirasi semua kalangan, lebih-lebih untuk kepentingan masyarakat menengah ke bawan. Bahkan seorang Soekarno pernah berkata “berikan saya sepuluh pemuda, maka saya akan bisa mengguncangkan dunia”.

Itulah sejatinya prestasi yang akan diraih oleh pemuda/mahasiswa bilamana mereka menyatukan ide, pikiran, gagasan, dan bersama-sama melangkah melakukan perubahan untuk masyarakat, bangsa dan negara tercinta ini, maka suatu perubahan yang nyata akan terlihat atau terpampang dengan jelas dari buah tangan atau karya pemuda/mahasiswa.

Seperti halnya masyarakat Desa Ncera yang memiliki banyak pemudanya yang melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Hampir 90% remaja yang telah lulus SMA melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, bahkan orang yang telah berkeluarga merasa terpanggil hatinya berkeinginan mengambil bagian untuk melanjutkan studi. Di lihat dari sebaran daerah tujuan studi sangat beragam,  ada yang tetap tanah kelahiran (kabupaten/kota Bima), ada juga yang merantau lebih jauh ke Lombok, Mataram, Bali, Semarang, Malang, Surabaya, Bandung, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kalimantan, kota Gudeg Yogyakarta, dan bahkan di luar negeri.

Sudah menjadi rutinitas tiap tahunnya, bila mendekati liburan panjang kuliah, para mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari desa Ncera yang kuliah diberbagai penjuru kota di Indonesia, mereka yang tergabung dalam organisasi daerah. Di Mataram mereka berkumpul bersama menyatukan ide dan pikiran mereka dan merencanakan terkait program yang akan mereka laksanakan di kampung halaman nanti bila musim libur panjang kuliah tiba, begitu juga yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi Ncera yang berada di Makasar, Jakarta, Yogyakarta, dan kota-kota lainnya. Masing-masing kota mempunyai program kerja yang dilaksanakan untuk kebaikan tanah kelahiran.

Tak sedap rasanya kegiatan mereka dilakukan berjalan sendiri-sendiri. Sikap demikian menunjukkan pada masyarakat bahwa mahasiswa yang notabene kalangan muda terlihat tidak kompak dan satu pikiran. Sikap dan tindakan demikian layaknya dicari jalan bersama agar pandangan masyarakat dalam melihat gerak gerik pemuda/mahasiswa menyatu dalam satu kesatuan dan bingkai kebersamaan yang utuh.

Sikap demikian bukanlah tidak bagus, hanya tidak indah dipandang karena terlihat tidak adanya kekompakan pada semua elemen pemuda/mahasiswa. Sudah saatnya semua elemen pemuda/mahasiswa tersebut duduk bersama menyatukan ide, pikiran, gagasan, dan dijalankan secara bersama-sama. Tidak ada lagi mengatasnamakan organisasi dan melaksanakan kegiatan tanpa koordinasi dan kebersamaan seluruh unsur pemuda dan mahasiswa. Mari kita bersama menyatu dengan indah layaknya lidi-lidi yang berserakan dikumpulkan jadi satu, membentuk satu kekuatan yang utuh, yaitu kekuatan untuk membangun suatu masyarakat, bangsa dan negara. Malu rasanya sikap dan sifat individual seperti itu dipertahankan, terlebih mengingat kiprah sejarah pemuda/mahasiswa tahun 1998 yang kala itu berhasil menumbangkan rezim lalim berkat kekuatan dari kebersamaan dan persaudaraan yang menyatu.

Kebersamaan dalam Masyarakat

Hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat syarat akan nilai kebersamaan. Itulah sejatinya hidup dalam bermasyarakat yang telah menjadi tradisi dari masa ke masa sejak ribuan tahun silam. Kebersamaan tersebut terpatri melalui nilai-nilai yang tertanam dalam pribadi-pribadi masyarakat. Di antaranya gotong royong, musyawarah mufakat, dan senasib sepenanggungan, ramah tamah, dll. Dalam suatu masyarakat syarat akan rasa gotong royong yang tinggi, sebagai contoh, bila mana ada suatu pembangunan untuk keperluan bersama, maka masyarakat yang berada disekitar berbondong-bondong datang dan mengekspresikan rasa kebersamaan mereka dengan bentuk yang mereka bisa.

Pembangunan masjid misalnya masyarakat terbiasa berbondong-bondong datang untuk melakukan apa yang mereka bisa, ada yang menyumbangkan ide, gagasan, tenaga, atau menyumbangkan sejumlah uang untuk pembangunan tersebut. Begitupun halnya jika ada persoalan dalam suatu kehidupan bermasyarakat, maka musyawarah mufakat haruslah dikedepankan.

Itulah sikap-sikap kolektifitas yang harus tertanam dalam hidup dan kehidupan dalam suatu masyarakat. Tatkala kita ingin menggapai tujuan yang mulia sejatinya kita harus melaksakan tujuan tersebut secara bersama-sama agar suatu persoalan sesulit apapun dapat diselesaikan secara bersama-sama. Semoga penggalan tulisan ini menjadi bahan bacaan untuk kita renungkan bersama-sama bahwasannya nilai kebersamaan (kolektifitas) sangatlah tinggi manfaat dan kegunaan yang bisa didapat dalam menggapai tujuan mulia.[M. Jamil].

NB: Tulisan ini telah diterbitkan di Buletin FIMNY Edisi Spesial Idul Fitri 1434 H (8-10 Agustus 2013) yang akan disebarkan di tiap-tiap masjid di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, NTB

 

A.    LATAR BELAKANG
Pelajar dan Mahasiswa sebagai civitas dan pelaku pendidikan merupakan sumber daya potensial yang secara bertanggung jawab di tuntut harus menyiapkan diri dan mengembangkan diri selaku kader penerus dan pelaku pembangunan dimasa yang akan datang. Berkenaan dengan itu, sebagai generasi muda harus siap menghadapai tantangan dan perkembangan jaman serta kemajuan teknologi yang semakin pesat. Dengan mengembangkan potensi diri yang dirasa ini belum maksimal dikembangkan sehingga kemudian dapat dimanfaatkan dan di gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Potensi diri tersebut mencakup dalam bidang pengembangan Intelektual dan juga kemampuan di bidang olahraga. Dua hal di atas kita semua menyadari bahwa betapa pentingnya Potensi intelektual dan pengembangan olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan olahraga yang teratur maka akan berakibat positif terhadap tingkat perkembangan daya pikir manusia serta mampu meningkatkan kecerdasan emosional seseorang.
Mengingat betapa besar peranan pelajar dan mahasiswa dalam kancah pembangunan mendatang, maka dalam menyiapkan dan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkualitas. Dengan ini Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakata (FIMNY) Bima yang bertujuan mewadahi terciptanya pemuda dalam mengembangkan kreatifitas Intelektual dan hubungan tali Persaudaraan di kota merantau yang berada di Yogyakarta, khususnya warga Bima NTB serta mahasiswa pada umumnya bisa berbaur dengan masyarakat Yogyakarta (Pribumi).
Oleh karena itu, kami dari Forum ini ingin membahana di Bumi Yogyakarta yang ramah akan lingkungan, Kota Pendidikan, Kota Budaya dan Miniatornya Indonesia. Maka kami ingin membangun kreatifitas dengan mengadakan sebuah Pentas Budaya, Pelatihan Jurnalis Turnamen Futsal, Turnamen Catur, Turnamen Bola Mini, Refleksi HUT FIMNY dan Doa Bersama dengan semangat Pengembangan Intelektual, Semangat Persaudaraan, Semangat junjung tinggi Sportifitas, Solidaritas dan sebagainya. Atas dasar pemikiran diatas, untuk meningkatkan prestasi pelajar dan mahasiswa Bima NTB serta mahasiswa pada umumnya yang berada di Yogyakarta sebagai aset potensial untuk Masyarakat, Agama, Bangsa dan Negara. Kami mengadakan beberapa kegiatan dengan tema : “Menciptakan Kreatifitas Dan Meningkatkan Semangat Intelektual Serta Nilai-Nilai Kebangsaan”, dengan tema ini kami benar-benar mengharapkan pemuda yang potensial dan kreatifitas yang bijaksana dalam mengembankan tugas dan tangung jawab dalam segala bidang.

B.    NAMA KEGIATAN
Peringatan HUT Ke-6 Forum Intelektual Mahasiswa Ncera Yogyakarat (FIMNY) Bima-Yogyakarta

C.    TEMA KEGIATAN
“Menciptakan Kreatifitas Dan Meningkatkan Semangat Intelektual Serta Nilai-Nilai Kebangsaan”

D.    TUJUAN KEGIATAN
1.    Mewujudkan pemuda intelektual yang mempunyai wawasan keilmuan.
2.    Meningkatkan rasa kebersamaan di kota merantau dalam berkreatifitas dan inofasi.
3.    Mempererat tali silaturrahmi antar saudara-saudari se-Nusantara yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarata.
4.    Mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa dan umum yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarata.
5.    Kawara Angi (Saling Mengingatkan)
6.    Menciptakan Pribadi yang Maja Labo Dahu (malu dan takut)
7.    Melahirkan para Jurnalis muda yang berbakat

E.    BENTUK KEGIATAN DAN BENTUK PELAKSANAAN
1.    Pelatihan Jurnalis dilakasanakan pada :
Hari/Tanggal    : 26 April 2014
Tempat     : Ruang Teatrikal Fakultas Syariah Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tema        : “Melahirkan Pemuda Dengan Jiwa Jurnalis Dalam Mengawal Demokrasi”.
Target Peserta : 100 orang

2.    Turnamen Catur dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal     : Sabtu dan Minggu, 3 dan 4 Mei 2014
Tempat    : Aula Asrama Bima Sultn Salahudin
Target Peserta : 20 peserta

3.    Turnamen Bola Mini dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal     : Kamis – Minggu, 1 sampai 4 Mei 2014
Tempat    : Komplek Brimob Yogyakarta
Target Peserta : 16 tim

4.    Turnamen Futsal dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal     : Sabtu dan Minggu, 10-11 Mei 2014
Tempat    : Lapangan Futsal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Target Peserta : 32 tim

5.    Pentas Budaya dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal     : Sabtu, 24 Mei 2014
Tempat    : Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta
Target Peserta : 20 tim

6.    Refleksi HUT FIMNY dan Do’a Bersama
Hari/Tanggal     : Senin, 02 Juni 2013
Tempat    : Aula Asrama Mahasiswa Sultan Abdul Kahir Bima Yogyakarta
Pemateri:
a.    Zainudin, S.Fil., M.Si. (Staff Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri/Pembina FIMNY)
b.    Neni Iryani, S.Si. (Pembina FIMNY)

F.    SASARAN KEGIATAN
Kegiatan ini diikuti oleh semua Keluarga Pelajara Mahasiswa Se-Nusantara di Yogyakarata dan umum

 

 

CATATAN:

1. Bagi para donatur yang ingin menyumbang, silakan ambil proposal lengkapnya di sini (KLIK PROPOSAL LENGKAP)

2. Info lanjut bisa hubungi 087777792666 / 085226001936

PenipuanPenipuan merupakan sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.

R. Sugandhi (1980 : 396-397) menjelaskan Penipuan merupakan tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan idak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Kasus Penipuan Via SMS/Telepon

Kemarin pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2013 pukul 08:15 saya dikejutkan dengan datangnya sms dari nomor 081554441788 yang berbunyi : “Saya Bapak Rizal Qosim (Pudek III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Kami sampaikan kepada sauda Anjar (nama samaran atau yang disamarkan), diharapkan menghubungi Bapak Prof. Dr. Musa Asyari (HP: 08161622116), sehubungan anda ditunjuk mengikuti Seminar Nasional DITJEN DIKTI, Perihal ; Undangan peserta Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter Mahasiswa, Penelitian dan Pemberian Bantuan Dana Usaha 2013, yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Juli 2013 di Hotel Borobudur Jakarta”. Karena saya tidak membalasnya, sehingga berulang kali sms tersebut masuk dengan bunyi sms yang sama, dan yang kesekian kalinya masuk lagi sms dari nomor 081554441788 (nomor yang sama seperti nomor yang yang disebutkan diatas), isi sms-nya seperti ini : “Saya Bapak Rizal Qosim (Pudek III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Kami sampaikan kepada sauda Anjar (nama samaran atau yang disamarkan), diharapkan menghubungi Bapak Prof. Dr. Musa Asyari (HP: 08161622116), sehubungan anda ditunjuk mengikuti Seminar Nasional DITJEN DIKTI, Perihal ; Undangan peserta Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter Mahasiswa, Penelitian dan Pemberian Bantuan Dana Usaha 2013, yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Juli 2013 di Hotel Borobudur Jakarta”. (kok tanggal pelaksanaannya beda yach? Yang pertama tertera “pelaksanaannya pada tanggal 20-21 Juli 2013 di Hotel Borobudur Jakarta” sedangkan bunyi sms yang lain “dilaksanakan tanggal 18-19 Juli 2013 di Hotel Borobudur Jakarta”, Bertanya dalam hati), pasti ini cuman sms penipuan, begitu kuberucap dalam hati.

Beberapa saat kemudian, karena melihat saya tidak menghiraukan (tidak merespon) sms tersebut, saya dikejutkan dengan datangnya telepon dari nomor yang sms tersebut (081554441788), lalu dengan santunnya dia membawa salam, dan memperkenalkan namanya “Pak Rizal Qosim (Pudek III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, dengan lincahnya sang penipu tersebut menjelaskan perihal dari maksud dia menghubingi atau menelepon saya, dia menjelaskan bahwa saya adalah salahsatu dari 5 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditunjuk untuk mengikuti Seminar Nasional DITJEN DIKTI, Perihal ; Undangan peserta Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter Mahasiswa, Penelitian dan Pemberian Bantuan Dana Usaha 2013, yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Juli 2013 di Hotel Borobudur Jakarta”, dan penelepon tersebut menjelaskan bahwasannya semua akomodasi, transportasi dan lain sebagainya tersebut akan ditanggung oleh pihak DITJEN DIKTI, dana untuk itu semua akan ditransferkan ke rekening para peserta yang diundang tersebut senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah dia menjelaskan panjang lebar terkait tujuannya tersebut lalu yang penelepon tersebut berbesar agar segera meelepon Bapak Prof. Dr. Musa Asyari (HP: 08161622116), setelah itu dia berpesan lagi, jangan lupa hubungi secepatnya yach, lalu saya menjawabnya “ia pak, nanti saya telepon beliau, saya pergi isi pulsa dulu”, lalu dia bawa salam tanda dia menutup perbincangan tersebut, saya menjawab salamnya, lalu teleponnya di matikan. Hehehe, (lugu sekali yach saya menjawabnya), berpikir dalam hati, masa ia seorang rektor mau menelepon langsung mahasiswa-mahasiswa kalau hanya emang terkait masalah itu. Yach mungkin aja cih benar, apa salahnya tak coba tuk telpon beliau, begitu saya berpikir dalam hati.

Bergegas saya pergi ke counter untuk membeli pulsa, gak usah isi banyak-banyak dech, isi 5 ribu aja (berpikir dalam hati, hehe). Sesampainya di counter lalu saya mengisi pulsa, usai mengisi pulsa lalu saya menghubungi 08161622116 (yang mengatasnamakan rektor UIN SUKA tersebut), sang pemilik nomor tersebut mengangkatnya dan saya memberi salam lalu sang penipu tersebut menjawab salam tersebut, lalu saya menanyakan “apakah benar ini dengan Bapak Musa Asyari”,  ini saya Anjar (nama samaran atau yang disamarkan), saya dapat informasi dari pak Rizal Qosim (Pudek III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), bahwasannya saya ditunjuk sebagai salahsatu Undangan peserta mengikuti Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh DITJEN DIKTI, acara tersebut terkait Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter Mahasiswa, Penelitian dan Pemberian Bantuan Dana Usaha 2013, yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Juli 2013 di Hotel Borobudur Jakarta. Apakah itu benar, saya bertanya pada seseorang yang mengaku diri rektor uin tersebut, lalu orang tersebut menjawabnya, “ia bener sekali, sudah dari kemarin-kemarin saya menunggu telepon dari Anjar (nama samaran atau yang disamarkan), kok baru sekarang teleponnya? Dia bertanya”, oh iya pak, saya baru dapat informasi tadi pagi, makanya baru saya hubungi bapak sekarang (begitu saya menjawab), oh begitu ceritanya, lalu dia menambahkan “emang benar perihal undangan tersebut”, sang penipu itu menjawab, dia melanjutkan obrolannya “kebetulan ini saya lagi bersama panitia dari acara Seminar Nasional DITJEN DIKTI tersebut, ini lagi saya los spikier dan mendengarkan bersama-sama dengan pihak DITJEN DIKTI, tersebut menambahkan penjelasannya bahwasannya semua akomodasi, transportasi dan lain sebagainya tersebut akan ditanggung oleh pihak DITJEN DIKTI, dana untuk itu semua akan ditransferkan ke rekening para peserta yang diundang tersebut senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)” oleh karena itu saudara Anjar (nama samaran atau yang disamarkan) diharapkan ikut diacara tersebut, lalu saya menjawab, “insya Allah saya akan ikut, karena kebetulan pada tanggal tersebut saya tidak ada acara”, lalu dia menjawab lagi “ok, kalau begitu sebutkan nomor rekeningmu, karena saat ini pihak DITJEN DIKTI juga mendengar suaramu dan obrolan kita ini akan direkam”, lalu dengan lugunya saya menyebutkan nomor rekeningku, berlanjut dia menanyakan, “berapa saldo didalam rekeningmu saat ini sebelum nanti dari pihak DITJEN DIKTI mentransfer uang tersebut?”, saya bertanya dalam hati, haah, apa-apaan ini, kok Tanya-tanya saldo juga, hhmmm…dari obrolan tersebut, udah semakin bertambah ketidakyakinan dengan semua ini. Lalu pulsa saya habis, dan obrolan lewat telepon itupun terputus, kemudian saya mengirim pesan via sms ke nomor 08161622116 (yang mengatasnamakan rektor UIN SUKA tersebut), “pulsa saya saat ini sudah habis, nanti saya akan kroscek langsung ke fakultas dan kerektorat terkait informasi yang saya peroleh ini”.

Dikarenakan pagi kemarin (hari Jumat Tanggal 12 Juli 2013) saya ada kesibukan lain, sehingga paginya saya belum bisa kroscek di kampus, tiba waktunya sore hari dan kesibukan lain hari itu tidak ada lagi, lalu saya bergegas menuju kampus menanyakan terkait masalah itu di Dekanat Syariah dan Hukum, ternyata pelayanan kantor di bulan Ramadhan telah ditutup jam 1 siang, kemudian saya bergegas turun (karena kantor dekanat berada di lantai 2), setelah saya sampai dilantai 1 lalu bergegas kehalaman depan timur Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di halaman fakultas saya bertemu dengan beberapa sahabat-sahatku, ternyata kedatangan mereka dikampus mengalami kasus yang sama, yaitu kasus penipuan yang seperti saya uraikan diatas. Dikarenakan pelayanan di fakultas dah tutup, lalu saya dan beberapa sahabat yang mengalami kasus serupa tersebut berinisiatif mendatangi gedung rektorat dan menanyakan langsung terkait informasi tersebut, lalu sampainya di gedung rektorat, ternyata masih sama, hamper semua karyawan sudah tidak ada lagi, lalu bergegas di ruang bagian akademik, ternyata masih ada beberapa karyawan yang masih menyelesaikan pekerjaannya, dan langsung kami menyamperi salahsatu karyawan bagian akademik tersebut, lalu kami menceritakan tentang kejadian tersebut, lalu bapak tersebut menjawab, “kalau terkait informasi tersebut didak benar adanya, masa seorang rektor menghubungi langsung mahasiswanya mengenai hal yang demikian?, tapi agar lebih menyakinkan kalian lagi, alangkah baiknya kalian kroscek di fakultas atau coba hubungi pembantu dekan atau dekan via telepon”, okelah kalau informasinya seperti itu, nanti kami akan coba menghubungi dekan atau Pudek menanyakan terkait informasi tersebut.

Usai menghadap digedung rektor (menanyakan kejelasan informasi tersebut), lalu saya telepon salahsatu sahabat saya, dan meminta nomor telepon dekan atau pembantu dekan, lalu sahabat saya tersebut menjawab, oke, nanti saya cek dulu di hand phone saya, nanti kalau ada, saya sms ke sampean (begitulah sahabat saya berucap via telepon), lalu beberapa menit kemudian ada sms dari sahabat saya yang saya telepon barusan, ternyata isi sms tersebut informasi nomor hand phone dekan, setelah saya mendapatkan nomor telepon dekan tersebut, lalu saya langsung menelepon dekan tersebut, dan menanyakan terkait informasi yang telah beredar tersebut. Lalau dekan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sambil ketawa-keta, “itu kasusnya sama dengan beberapa mahasiswa yang menghadap saya tadi pagi, informasi tersebut tidak benar adanya, itu jelas-jelas orang yang berusaha menipu, jadi harapannya kepada seluruh mahasiswa agar berhati-hati bilamana mendapatkan informasi yang seperti demikian”.

Penutup dan Saran:

Itulah serangkain pencarian informasi yang saya lakukan, untung saya mempunyai kecurigaan dari awal, sehingga belum terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, dengan adanya informasi-informasi yang didapatkan disumber yang tepat tersebut, lalu saya meresa lega. Oleh karena itu, harapan saya kepada seluruh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh warga Indonesia, apabila mendapatkan informasi-informasi dengan modus atau iming-iming memberikan uang atau mendapatkan hadiah sesuatu, dan mengharuskan teman-teman semuanya untuk mentransferkan sejumlah uang, saya harapkan jangan, jangan sekali-kali terpedaya dengan informasi manis yang mereka sampaikan, agar teman-teman tidak menyesal dikemudian hari, maka, apabila mendapatkan informasi, sebelum bertindak, alangkah lebih baik dan eloknya bila kita mengkroscek dulu kebenaran-kebenaran dari informasi yang mereka sampaikan, krosceklah ke orang yang tepat atau di sumber yang terpercaya sesuai dengan dimana informasi tersebut, misalnya seperti contoh yang saya uraikan diatas, maka krosceklah langsung ke pihak dekanat atau pihak rektorat terlebih dahulu, sebelum melakukan segala sesuatu. Akhir kata, mudah-mudahan uraian diatas sedikit bisa memberi pencerahan dan mudah-mudahan kita lebih berhati-hati lagi bila menghadapi persoalan seperti yang demikian. Trimakasih.

PERINGATAN HUT KE-5 FIMNY

 

LANDASAN PEMIKIRAN:

Pelajar dan Mahasiswa sebagai civitas dan pelaku pendidikan merupakan sumber daya potensial yang secara bertanggung jawab di tuntut harus menyiapkan diri dan mengembangkan diri selaku kader penerus dan pelaku pembangunan dimasa yang akan datang. Berkenaan dengan itu, sebagai generasi muda harus siap menghadapai tantangan dan perkembangan jaman serta kemajuan teknologi yang semakin pesat. Dengan mengembangkan potensi diri yang dirasa ini belum maksimal dikembangkan sehingga kemudian dapat dimanfaatkan dan di gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Potensi diri tersebut mencakup dalam bidang pengembangan Intelektual dan juga kemampuan di bidang olahraga. Dua hal di atas kita semua menyadari bahwa betapa pentingnya Potensi intelektual dan pengembangan olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan olahraga yang teratur maka akan berakibat positif terhadap tingkat perkembangan daya pikir manusia serta mampu meningkatkan kecerdasan emosional seseorang.

Mengingat betapa besar peranan pelajar dan mahasiswa dalam kancah pembangunan mendatang, maka dalam menyiapkan dan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkualitas. Dengan ini Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakata (FIMNY) Bima yang bertujuan mewadahi terciptanya pemuda dalam mengembangkan kreatifitas Intelektual dan hubungan tali Persaudaraan di kota merantau yang berada di Yogyakarta, khususnya warga Bima NTB serta mahasiswa pada umumnya bisa berbaur dengan masyarakat Yogyakarta (Pribumi).

Oleh karena itu, kami dari Forum ini ingin membahana di Bumi Yogyakarta yang ramah akan lingkungan, Kota Pendidikan, Kota Budaya dan Miniatornya Indonesia. Maka kami ingin membangun kreatifitas dengan mengadakan sebuah Seminar Nasional, Turnamen Futsal, Turnamen Voly, Turnamen Bola Mini, Refleksi HUT FIMNY dan Doa Bersama dengan semangat Pengembangan Intelektual, Semangat Persaudaraan, Semangat junjung tinggi Sportifitas, Solidaritas dan sebagainya. Atas dasar pemikiran diatas, untuk meningkatkan prestasi pelajar dan mahasiswa Bima NTB serta mahasiswa pada umumnya yang berada di Yogyakarta sebagai aset potensial untuk Masyarakat, Agama, Bangsa dan Negara. Kami mengadakan beberapa kegiatan dengan tema : “Meningkatkan Semangat dan Kreatifitas Intelektual Serta Nilai-Nilai Kebersamaan”, dengan tema ini kami benar-benar mengharapkan pemuda yang potensial dan kreatifitas yang bijaksana dalam mengembankan tugas dan tangung jawab dalam segala bidang.

TUJUAN KEGIATAN

  1. Mewujudkan pemuda intelektual yang mempunyai wawasan keilmuan.
  2. Meningkatkan rasa kebersamaan di kota merantau dalam berkreatifitas dan inofasi.
  3. Mempererat tali silaturrahmi antar saudara-saudari Bima NTB yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarata.
  4. Mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa dan umum yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarata.
  5. Kawara Angi (Saling Mengingatkan)

BENTUK KEGIATAN DAN BENTUK PELAKSANAAN

  1. 1.      Seminar Nasional  dilakasanakan pada :

Hari/Tanggal         : 18 Mei 2013

Tempat      : Ruang Convention Hall UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tema                     : “Membuka Tabir Hitam Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia”.

Pemateri :

  1. Rudianto, Bc.IP.,SH.,M.Hum (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta) [OK]
  2. Eko Prasetyo,SH (Ketua PUSHAM UII) [OK]
  3. Rio Rama Baskara,SH (Pengacara Kasus LP Cebongan) [OK]

Moderator :

Sugiarto (Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta) (OK)

 

Target Peserta : 200 orang

  1. 2.      Turnamen Bola Voly dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal              : Sabtu dan Minggu, 25 dan 26 Mei 2013

Tempat                      : Komplek Brimob Yogyakarta

Target Peserta : 8 tim Putra dan 8 tim putri

  1. 3.      Turnamen Bola Mini dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal              : Sabtu dan Minggu, 25 dan 26 Mei 2013

Tempat                      : Komplek Brimob Yogyakarta

Target Peserta : 16 tim

  1. 4.      Turnamen Futsal dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal              : Sabtu dan Minggu, 01-02 Juni 2013

Tempat                      : Lapangan Futsal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Target Peserta : 32 tim

  1. 5.      Refleksi HUT FIMNY dan Do’a Bersama

Hari/Tanggal             : Minggu, 02 Juni 2013

Tempat                     : Aula Asrama Mahasiswa Sultan Abdul Kahir Bima Yogyakarta

Pemateri:

  1. Zainudin, S.Fil., M.Si. (Staff Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri/Pembina FIMNY)
  2. Neni Iryani, S.Si. (Pembina FIMNY)

SASARAN KEGIATAN

Kegiatan ini diikuti oleh semua Keluarga Pelajara Mahasiswa Bima-NTB-Yogyakarata, dan semua mahasiswa yang berada di yogyakarta pada umumnya.

TAWARAN UNTUK DONATUR/SPONSORSIP:

Dengan begitu banyak kegiatan yang rencana kami lakukan, sangat berharap ada para donator yang sudi kiranya membantu melancarkan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, dan tentunya dengan bapak/ibu danai kegiatan kami, pasti banyak manfaat yang bisa diuntungkan untuk mempromosi produk-produk usaha bapak/ibu pada acara tersebut. Untuk proposalnya bisa di lihat di link lampiran proposal di bawah ini.

LAMPIRAN PROPOSAL:

KLIK LINK PROPOSAL DI SINI

( http://jamilkusuka.files.wordpress.com/2013/04/proposal-hut-ke-5-fimny.pdf )

BAGI TEMAN-TEMAN YANG INGIN MELIHAT KALENDER AKADEMIK UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PERIODE 2012-2013 BISA DI KLIK DI SINI ATAU KUNJUNGI DI WEB RESMI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA WWW.UIN-SUKA.AC.ID

 

 

semoga bermanfaat. amin

AKU DAN SAYA?

AKU DAN SAYA?

 

Oleh : M. Jamil UH[1]

 

Dewasa ini makna AKU dan SAYA hampir tidak lagi ditempatkan ditempat yang seharusnya, berbicara dengan sapaan aku pada seseorang yang umurnya di atas kita bahkan jauh lebih tua dari kita, itu pun masih banyak yang melontarkan sapaannya dengan kata AKU. Apakah teman-teman tahu apa itu perbedaan dari kata AKU dan kata SAYA ? mungkin secara sederhana pasti semua tahu apa itu makna sapaan dengan kata AKU dan kata SAYA. Apabila ada teman-teman atau adik-adik yang belum tahu sepenuhnya menempatkan kata aku dan kata saya, kini penulis akan mencoba menjawab sebisa penulis, dan bila ada kesalahan atau pun kekeliruan dalam mendefinisikan kata AKU dan kata SAYA, mohon teman-teman beri masukan atau perbaiki kata-kata saya nantinya. Okey…

Agar lebih bisa kita bedakan kata AKU dan kata SAYA, maka penulis mencoba uraikan sebagai berikut:

  1. Menurut Penulis bahwasannya kata AKU itu biasanya sapaan seseorang karib pada seseorang karib lainnya yang seumuran dengannya, atau sapaan seseorang kepada orang yang dibawah umurnya. Gimana ? Apakah teman-teman atau adik-adik mengerti apa yang saya uraikan diatas? Kalau belum mengerti yang saya maksudkan di atas sungguh TERLALUU,,hehe.. bercanda,,,, gini maksudnya perkataan AKU biasanya atau sewajarnya atau selayaknya itu kita lontarkan kepada teman sebaya kita, atau sapaan kita untuk para adik-adik kita (yang umurnya dibawah umur kita).
  2. Sedangkan kata SAYA, menurut penulis kata saya itu biasanya sapaan seseorang pada seseorang yang umurnya diatas umur kita, atau sapaan seseorang kepada orang yang lebih tua dari kita. Gimana ? Apakah teman-teman atau adik-adik mengerti dengan apa yang penulis uraikan diatas? Kalau belum mengerti juga bahwasannya kata SAYA itu sapaan kita kepada kakak kita, bapak kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita, paman kita, bibi kita, dan lain-lain yang umurnya di atas kita.

Itulah uraian sederhana yang bisa penulis suguhkan terkait makna AKU dan SAYA, mudah-mudahan dengan uraian sederhana yang penulis paparkan diatas, paling tidak bisa sedikit kita membedakan penempatan kata AKU dan kata SAYA dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari.

Ada beberapa kasus yang sering penulis jumpai dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. KASUSNYA SEPERTI INI, pada suatu hari ketika dalam ruangan kuliah, dalam keasikan mendengarkan ceramah yang diuraikan oleh salah satu dosen pada saat kuliah, setelah dosennya menjelaskan pancang lebar terkait materi tersebut lalu dosen itu untuk sementara menyudahi ceramahnya lalu menanyakan pada para mahasiswa-mahasiswanya. Mahasiswa-mahasiswi ku sekalian apakah dalam penyampaian materi yang saya jelaskan dari tadi masih ada yang belum jelas atau masih ada yang ingin kalian tanyakan terkait masalah itu?? Penanya pertama mengangkat tangan tanda dia ingin menanyakan[2] sesuatu, gini pak, SAYA mau tanya sama bapak terkait apa yang bapak jelaskan dari tadi di atas…………. (dan seterusnya…). Setelah beberapa saat kemudian, lalu angkat tangan salah satu mahasiswa lagi, tanda bahwasannya dia juga ingin menanyakan sesuatu, lalu dia bertanya, seraya dia berdiri, pak AKU tuh mau bertanya ke bapak, gini pak AKU masih bingung dengan penjelasan bapak dengan poin yang ini[3]…………….(dan seterusnya….), coba jelaskan lagi agar AKU bisa memahaminya.

Itulah segelintir kasus yang sering penulis jumpai dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, kalau kita menilainya sekejap dari kasus diatas tentu tidak ada suatu masalah yang perlu dibincangkan, tetapi kalau kita menelaah lebih teliti dari apa yang penulis sampaikan diatas, pastilah ada suatu perbedaan yang sangat tinggi nilainya, tutur katanya, cara penyampaian bahasanya.

Dalam bahasa keseharian dikampung[4] halaman saya bahwasannya perbedaan antara makna AKU (nahu[5]) dan SAYA (mada) itu sangan kental pemaknaannya, karna dari cara tutur sapa yang akan dilontarkan, itulah yang akan jadi penilaian tersendiri dalam hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat di masyarat Bima.

Akhir kata, harapan penulis, semoga dari apa yang penulis gambarkan diatas bisa menyadarkan diri saya pribadi dan semua orang yang akan membaca ini. Terimakasih dan sampai jumpa di tulisan-tulisan saya selanjutnya.


[1] Adalah salah satu Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga sebagai darah kelahiran Bima NTB, aktif diberbagai organisasi Intra dan Ekstra Kampus, diantaranya : Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (BEM-PS IH UIN SUKA)., Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Himpunan Mahasiwa Hukum Indonesia (PERMAHI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Rayon Ashram Bangsa), Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY), dan Forum Intelektual Mahasiswa Bima Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (FIMBi UIN SuKa).

[2] Dalam tulisan kali ini penulis tidak bermaksud menjelaskan apa yang ditanyakan dalam kasus ini, tetapi penulis lebih menitikberatkan dari cara seseorang mahasiswa yang mengajukan pertanyaan kepada dosenya.

[3] Ibid.

[4] Penulis adalah kelahiran Indonesia bagian timur, tepatnya di Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tentunya masih diwilayah Indonesia, hehe.

[5] Nahu (bahasa daerah Bima) dalam arti bahasa Indonesia-nya AKU, biasanya orang Bima memakai kata tersebut ketika berbicara dengan karib kerabatnya yang seumuran, atau pada saat berbicara dengan orang-orang yang dibawah umurnya, tetapi kebanyakan juga walaupun berbicara dengan karib kerabatnya yang seumuran atau pada saat berbicara dengan adik-adiknya tetap menggunakan kata SAYA (dalam bahasa Bima-nya mada), itu merupakan bahasa halusnya, agar adik-adik terdidik dari awal bahwasannya dalam tingkah laku dalam hidup dan kehidupan itu ada tata karma dan sopan santunnya.

SINOPSIS BUKU

SINOPSIS BUKU [1]

“HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA”

PENULIS                  : R. WIYONO, SH

PENERBIT               : SINAR GRAFIKA

KOTA PENERBIT : JAKARTA

TAHUN TERBIT    : 2007

TEBAL BUKU         : XII + 362 HALAMAN

 

hukum-acara-peradilan-tata-usaha-negara-edisi-kedua- (1)

Klik Sumber Gambar

Oleh : M. Jamil UH [2]

Setiap keputusan tata usaha negara rentan menimbulkan sengketa antara pejabat tata usaha negara dengan individu atau badan hukum perdata. Agar sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan baik, tentu diperlukan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang bagaimana menjalankan proses beracara pada pengadilan tata usaha negara.

Buku “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” karangan R. Wiyono, SH sampai sekarang sudah mengalami beberapa cetakan lanjutan, tapi sinopsis kali ini menyajikan cetakan pertamanya pada saat tahun 2007. Bahan dasar dari penulisan buku ini merupakan pelajaran yang pernah diberikannya  dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, penyajiannya lebih banyak dilakukan dari sudut praktik daripada sudut teori.

Diantara keistimewaan yang akan di dapatkan dalam buku ini adalah penulisannya dibuat dengan metode yang unik berupa penafsiran undang-undang, pembahasannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta berisikan contoh-contoh kasus dan putusan hakim yang penting dalam penegakan hukum acara peradilan tata usaha negara.

 Dari buku ini tentunya banyak pelajaran yang akan kita dapat terkait  teori dan praktek dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan membaca buku ini kita bisa mengasah dan memperdalam pengetahuan kita tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Ada pun isi dalam buku tersebut terdiri dari tujuh belas bab, ditambah Daftar Pustaka dan Lampiran, yakni pada bab pertama berisikan “Pendahuluan” yang menyajikan secara umum tentang isi buku. Pada bab kedua berisi “Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara”, diantaranya menyajikan masalah kekuatan Absolut (Kompetensi Absolut) dan Kekuasaan Relatif (Kompetensi Relatif). Sajian pada bab ketiga berupa “Keputusan Tata Usaha Negara”, dalam penyajiannya menjelaskan secara gamblang tentang pengertian, perkecualian dan perluasan dalam Keputusan Tata Usaha Negara. Penyajian dalam bab empat menjelaskan “Para Pihak” yakni penggugat dan tergugat. Penggagasan pada bab kelima yaitu menyajikan “Keikutsertaan Pihak Ketiga” dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara. Pada sesi bab keenam  penyajiannya tentang “Bantuan Hukum”, dalam bab ini banyak yang akan kita dapatkan pengetahuan dalam praktik dunia peradilan dewasa ini. Bab ketujuh kita akan menemukan penyajian mengenai “Dasar Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara”, dalam bab ini juga diuraikan tentang Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pada bab delapan dalam buku ini menyajikan tentang “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara” berupa upaya administratif, gugatan dan perdamaian dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Penyajian dalam bab sembilan yakni tentang “Pemeriksaan Sidang Pengadilan di Tingkat Pertama” dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, diantaranya membahas pemanggilan para pihak, konsekuensi ketidakhadiran para pihak serta tahap-tahap pemeriksaan para pihak. Bab sepuluh dalam buku ini membahas tentang “Acara Pemeriksaan Biasa” meliputi pengajuan gugatan, penelitian administratif, rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan. Pada bab selanjutnya yaitu bab sebelas menyajikan tentang “Acara Pemeriksaan Singkat”. Bab duabelas membahas terkait “Acara Pemeriksaan Cepat”m dalam bab ini penyajiannya terkait pengajuan gugatan, penelitian administratif serta rapat permusyawaratan. Penyajian dalam bab tigabelas terkait “Hukum Pembuktian” yakni bahasan mengenai ajaran pembuktian dan alat bukti, berupa keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak serta pengetahuan hakim. Pada bab empatbelas menyajikan perihal “Putusan”, yakni membahas terkait jenis putusan, isi putusan, sistematika putusan dan kekuatan hukum dari putusan. Isi pada bab limabelas buku ini yaitu perihal “Upaya Hukum”, yakni perlawanan terhadap putusan dismissal, banding, kasasi, peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum. Pengklarifikasian dalam bab enambelas yakni terkait “Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara”, serta bab terakhir dalam buku ini yaitu bab tujuhbelas membahas terkait “Eksekusi Putusan Pengadilan”, cakupannya yakni putusan yang dapat di eksekusi, cara eksekusi putusan, penentuan ganti rugi, rehabilitasi, serta pengawasan eksekusi.

Dengan kehadiran buku ini tentu sangat membantu dalam pembaharuan hukum di negara ini, terutama dalam hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Akhir kata, selamat membaca dan semoga bermanfaat. Amin.


[1] Penulis baru kali ini menulis sebuah synopsis, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari para pembaca sekalian. Trimakasih.

[2] Adalah salah satu Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga sebagai darah kelahiran Bima NTB, aktif diberbagai organisasi Intra dan Ekstra Kampus, diantaranya : Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (BEM-PS IH UIN SUKA)., Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Himpunan Mahasiwa Hukum Indonesia (PERMAHI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Rayon Ashram Bangsa), Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY), dan Forum Intelektual Mahasiswa Bima Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (FIMBi UIN SuKa).

LOMBA SIDANG SEMU SE-DIY

 

 

Kepada Yth:

Sekolah Tinggi / Institute / Universitas yang ada Fakultas Hukum / Jurusan Hukum

Yang berada di wilayah Yogyakarta

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami haturkan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin.

Dalam rangka memperingati MILAD ILMU HUKUM Ke-3”, maka kami Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum (HIMA-IH) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta akan melaksanakan “Lomba Sidang Semu Se-DIYdengan tema ”Investasi Mahasiswa Menuju Profesionalitas Beracara Di Peradilan”.

Sehubungan dengan itu, kami memohon delegasi Tim Sidang yang mewakili Fakultas untuk mengikuti kegiatan tersebut yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari                             : Sabtu dan Minggu

Tanggal           : 03 dan 04 Maret 2012

Waktu             : 07.00 s.d Selesai

Tempat            : Gedung Multi Purpose UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DESKRIPSI ACARA :

Acara ini merupakan kegiatan Lomba Sidang Semu Se-DIY yang di tujukan untuk menjalin tali silahturahmi antar Mahasiswa Fakultas Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dan upaya meningkatkan kualitas diri saling membenahi, menginvestasi, bahkan memupuk integritas sebagai media suksesi menuju dunia profesi yang humanis dalam beracara di pengadilan.

Sitem peradilan yang sudah di anggap sebagai episentrum perubahan ini sangatlah di anggap vital dan sensitif dalam penegakan  hukum di Indonesia. Oleh karena itu tidak berlebihan jika hukum dikatakan sebagai alat dan sarana untuk mewujudkan keadilan yang harus dipertontonkan pada ajang beracara di pengadilan. Secerca gambaran situasi dan hiruk pikuk pengadilan di indonesia, terkadang membuat pesimisitas para audiensnya. Putusan pengadilan yang harusnya substantif dan atributif, menjadi miris ketika fiktif, alogikal, jauh dari subtansial keadilan tersebut. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika pengadilan tanpa keadilan? tanpa keadilan, pengadilan bukan lagi tempat untuk memeriksa dan memutuskan perkara sebuah perkara. Nilai sakralitas pengadilan yang sarat dengan nilai-nilai Tuhanpun telah sirna. banyaknya putusan-putusan yang tidak profesional, pelanggaran peraturan-peraturan antara lain hukum acara dengan dalih “penyimpangan prosedur”, adanya surat sakti, belum lagi adanya kolusi suap dan sebagainya. Harus diakui bahwa keadaan peradilan kita dewasa ini tidaklah memenuhi harapan. Pengadilan sudah bukanlah merupakan benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Banyak pencari keadilan dikecewakan oleh perlakuan maupun putusan pengadilan. Yang jelas tidak akan ada ujungnya jika membicarakan dramatisasi dan skenario negatif yang berkutat pada situasi pengadilan kita sekarang ini.

Perlu adanya inisiatif regional maupun nasional sebagai upaya preventif untuk mendobrak kemapanan tirani para penegak hukum di Indonesia. Kursi hakim, jaksa, advokat, dan kepolisian merupakan potensi profesi logis yang harus di pangku para punggawa muda tanah air yaitu Mahasiswa. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mencoba berusaha menjadi sebagian kecil dari salah satu promotor yang mana hal itupun akan menjadi sumbangan yang tidak seberapa jika di bandingkan dengan komitmen dan upaya kita dalam berkoalisi dan kemitraan seperti ini. Namun ia akan menjadi sumbangan besar jika diimplementasikan dalam aksi dengan semangat dan ketulusan kita demi hari esok yang lebih baik, agar selalu relevan dengan nafas dan perkembangan zaman.

 

Fasilitas Peserta :       Sertifikat Personal

                                    Cindera Mata Tim

                                    Pin Personal

                                    Makan

                                    Snack

                                    Ruangan AC

                                    Pengalaman, Ilmu dan Teman

Hadiah :                      Juara I Rp 2.500.000,00 + Piagam Tim

                                    Juara II Rp 1.500.000,00 + Piagam Tim

                                    Juara III Rp 1.000.000 + Piagam Tim

                                    Hakim Terbaik            : Uang Pembinaan + Piagam

                                    Jaksa Terbaik               : Uang Pembinaan + Piagam

                                    Advokad Terbaik        : Uang Pembinaan + Piagam

 

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN

 

  1. Peserta adalah Mahasiswa aktif
  2. Setiap tim maximal beranggotakan 15 orang
  3. Peserta Lomba harus membawa rekomendasi dari BEM atau Universitas
  4. Pendaftaran di mulai dari tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan 18 Februari 2012
  5. Pendaftaran akan ditutup jika kuota sudah penuh
  6. Formulir pendaftaran terlampir dan diserahkan kepada panitia saat HEREGISTRASI
  7. Biaya pendaftaran sebesar Rp 600.000,-
  8. Biaya pendaftaran bisa di transfer di rekening :
  • a.n Alimuddin No rekening 0183065672 Cab. UGM Yogyakarta BNI
  • a.n Amanda TS No rekening 650101012152536 Cab. Unit Balong BRI
  • a.n Alfan Alfian No rekening 2340213672 Cab. Purworejo BCA
  1. 9.      Setelah melakukan pembayaran, di harapkan melakukan konfirmasi dengan format sms: LSS_(nama perguruan tinggi)_Jumlah Anggota_Pembayaran Hari/Tanggal/Jam Transfer. Di nomor 085 727 544 547 (Ida)
  2. Pada saat HEREGISTRASI di harapkan membawa bukti pembayaran atau bukti transfer

Info lebih lanjut bisa hubungi 087851071666 (ALI) / 085643642364 (ALFAN)

Jakarta – Ayah saya Rusdin Zakaria kelahiran tahun 1952 mengalami sesak napas pada dini hari Selasa, 26 Oktober 2010. Saya lantas membawanya ke sebuah rumah sakit kecil di sekitar rumah saya. Ayah saya didiagnosa sakit jantung. Karena fasilitas rumah sakit tidak memungkinkan untuk menangani ayah saya lantas dirujuk ke RS Prikasih Pondok Labu.

Saya langsung melarikan ayah saya ke RS Prikasih dan tiba sekitar jam 5 pagi. Ayah saya langsung ditangani oleh dokter. Cek tekanan darah dan jantung dilakukan. Setelah selesai pengecekan saya dan abang diminta untuk mendaftar dan mengurus administrasi di kasir. Si kasir mengatakan saya harus membayar uang Rp 7 juta untuk perawatan ayah saya di Ruang ICU. Tapi, saya tidak bawa uang sejumlah itu.

Lalu abang saya menyatakan boleh deposit (DP) dulu atau tidak? “Tidak boleh”. Bahkan, ketika abang saya memastikan akan memberi jaminan dan memastikan bahwa uang Rp 7 juta akan kami siapkan asal ayah ditangani dulu. Tapi, kasir menolak dengan alasan harus ada uang untuk bisa dirawat di ICU. Padahal kondisi ayah saya sudah payah.

Si kasir selanjutnya mengatakan bahwa ayah saya dibawa saja ke rumah sakit yang biayanya lebih murah. Apalagi ayah saya memiliki asuransi kesehatan sebagai pensiunan pegawai negeri sipil yang berprofesi sebagai guru. Dokter pun merujuk ayah ke RS Fatmawati Cilandak.

Karena lelah mendebat dan panik saya langsung membawa ayah ke Fatmawati dengan mencegat taksi. Setelah agak lama mencegat taksi, sekitar 10 menit, saya mendapat taksi. Tapi, di perjalanan menuju Fatmawati itu saya merasakan tubuh ayah saya tidak bergerak lagi. Selama di taksi ayah saya memang sudah makin payah kondisinya. Hingga saya merasa bahwa ayah saya sudah tidak
ada.

Tapi, saya tetap memutuskan untuk membawa ayah ke Fatmawati. Setiba di sana ayah saya langsung ditangani dokter. Tapi, dokter menggeleng dan memastikan bahwa ayah saya sudah tidak bisa ditolong. Itu terjadi sekitar jam 6.30. Dokter yang memeriksa mata ayah mengatakan kalau dilihat dari matanya ayah saya sudah meninggal beberapa waktu lalu.

Si dokter juga bertanya kenapa tidak langsung ditangani di Prikasih yang memiliki dokter dan fasilitas lengkap. Kenapa harus dirujuk lagi dengan kondisi seperti ini? Saya katakan karena belum ada uang Rp 7 juta saat itu juga.

Saya ingat, jam 6.10 saya sempat meminta taksi berhenti sesaat karena ayah saya sudah tidak bergerak. Tapi, saya tetap membawanya. Orang-orang di RS Fatmawati bilang, kok tega ya kondisi begini tidak diterima. Saya merasa, RS Prikasih mudah sekali mempermainkan nyawa seseorang hanya karena uang Rp 7 juta. Padahal, ternyata pagi itu juga Ibu saya di rumah juga sudah mendapat uang sejumlah itu.

Indra Prana Rusdiansyah, 23 tahun
Putra Bapak Rusdin Zakaria
Kelurahan Limo, Kota Depok, Jawa Barat

Atas nama,
Rosmiyati Dewi Kandi
Jakarta 10340
Telp: 021-3926955
Fax: 021-3927721
Mobile: 0888 972 8989

Sepulang dari kerja Mamaku langsung meminum minyak tanah yang disimpan diatas meja

Pada Tanggal 01 Oktober 2010, setelah pulang dari Kampus (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), itu nama kampusku. Saya sampai di rumah kira-kira jam 06.00. Setelah nyampe rumah saya langsung menuju kekamar. Saya masuk kamar (Kamarnya cuman satu tidur bareng-bareng), tiba-tiba kakakku mengatakan bahwa nanti malam ada konser di Masjid Kampus UGM, lalu saya bertanya “Konser Apa Kak? Kakakku menjawab “saya dengar cih konser RELIGI”. Artisnya ciapa kak, saya lagi-lagi bertanya. Lalu si kakak yang baik hati itu menjawab dengan indahnya, “Artisnya Sulis, kenal suliskan?”. Ooh si Sulis toh, kenallah, pasti bakalan asik donk ntar malem. Kakakku bertanya “Mangnya ntar malem kamu mau pergi nonton?”. Lalu saya menjawab “Kayaknya ntar malem saya pergi nonton deh”. Okelah kalo begitu “si kakak bergurau”.

Malam telah tiba, sekitar jam 7 malam saya (Jamil), kakak saya (JEMS) dan adik sepupu saya (Awan Setiawan) kami bergegas menuju ke Masjid Kampus UGM, yang kebetulan Masjit Kampus UGM itu agak dekat dengan Kontrakan kami (Karangmalang Blok A-31 B Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta). Maklum anak kos-kosan yang tak ber-ada, kemana-mana yeach berjalan kaki. Setelah sekitar 10 menit kami berjalan ternyata udah nyampe di Masjid Kampus UGM. Setelah nyampe di panggung (halaman Masjid UGM) yang disediakan untuk Konser itu, lalu sepupuku bertanya “Kak Jamil si Sulisnya Mana? Kok cuman para nasid yang tampil”. Dengan wajah senyum saya menjawab “ya sabar toh Dek biasanya yang namanya Artis intikan tampilannya paling terakhir”. Ooh gitu tooh “sepupuku berkata”. Jujur aku tidak fens dengan si Sulis, kenapa saya mengatakan tidak fens? Karena satu pun dari sekian banyak lagunya Sulis tidak ada satu pun yang saya hafal. Hehehe. Yeach kalo lagu-lagunya saya sukasih, karena lagu-lagunya hampir semuanya melantunkan kebesaran Allah dan Nabi Muhammad SAW.
Setelah sekian lamanya kami menunggu di depan panggung, lalu si pembawa acara berkata “kok semuanya pada lemes cih, semangat donk jangan biarkan wajah kalian terlihat seperti ini di depan Sulis nanti, oke..! inilah yang kita tunggu-tunggu dari tadi, Sulis”. Huuuuuuhuuuu, para penonton bersorak sambil bertepuk tangan menyambut kedatangan si Sulis. Saya salut sama Sulis, pada hal sudah di sediakan pentas yang bagus untuk bernyanyi, eeh malah dia menyanyi di bawah dan sejajajar bersama kami para penonton, dia menyapa kami semua “Asalamu alaikum Warohmatullahi wabaro kaatuh, Selamat malam Jogja”, dengan merdunya kami (penonton) menjawab Waalaikum Warohmatullahi wabaro kaatuh, selamat malam juga Sulis dan selamat datang di Jogja. Sulis itu kepribadiannya putih, pakaiannya pun semua putih, dengan pakaian yang serba putih itu lalu Sulis duduk diatas tanah depan pentas yang di sediakan dan menyuruh semua penonton duduk bareng-bareng sama rendah. Oh iya saya lupa menceritakannya, Sulis dating ke jogja dalam rangka Konser Religi Bersama Telkomsel. Itu acara yang di dukung sepenuhnya oleh Telkomsel, semoga selalu Exis Telkomsel, amin.
Sulis membawakan lagu-lagu religinya sambil memeluk-meluk penonton (tentunya penonton yang cewe yang dia peluk), hehe. Dengan gembira dan penuh khidmah para penonton mendengarkan lantunan lagu-lagu Sulis dengan suara yang indah. Malam semakin larut tentunya semakin indah sambil mendengarkan lagu-lagu seperti : Ya toiba, Ummi, Ibu dan lain-lain.
Oh iya yeach sampai saya lupa dengan judul yang saya angkat “Ketika Sulis Bercerita”. Sekarang kita masuk dalam cerita-ceritanya Sulis. Yuuk simak baik-baik, mudah-mudahan ada yang kita petik dalam cerita ini. Amin.

Sulis adalah salah satu anak bangsa yang tinggal di salah-satu kota di Jawa Tengah, yeach tepatnya di Solo, beliau bukan berasal dari seorang keluarga kaya melainkan dia berasal dari keluarga kumu dan miskin, dia tinggal di salah satu desa terpencil yang berada di Solo.

Di sebuah desa bernama kampung Sangkrah Jl. Sungai Batanghari pinggir rel kereta api Pasar Kliwon Solo Jawa Tengah. Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 1990 lahirlah seorang bayi mungil dengan penuh kasih sayang bernama Sulistyowati, acapkali keluarga dan orang sekelilig menyapanya dengan panggilan Sulis. Dia adalah anak bungsu dari tiga dara berasaudara, Rina anak pertama, Devi yang kedua dan Sulis pemungkasnya dari pasangan Bpk. Sumadi dengan Ibu Siti Satinem. Sewaktu Sulis masih dalam kandungan lima bulan, ibunya menjadi kurus karena lambungnya menolak makanan yang dimakannya, namun demi kelahiran sang buah hati semua itu dapat dilewati. Dari kecil anak-anak Pak Sumadi dan Ibu Siti ini selalu ditanamkan nilai-nilai agama sehingga semenjak kecil Sulis sudah dimasukan orang tuanya kesebuah TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) Yayasan Al-Ihya tanpa tahu kalau salah satu pendirinya adalah Haydar Yahya dan Haddad Alwi yang kelak menjadi teman duetnya dalam bersholawat. Sulis yang saat itu masih berumur 5 tahun sudah bisa bersholawat dengan fasih, perpaduan suaranya yang melengking merupakan perpaduan antara kemampuan mengaji, bersholawat, dan bernyanyi, sehingga banyak orang bilang “ Kalau saja ada produser yang lewat dan mendengar Sulis nyanyi pasti langsung dikontrak jadi penyanyi“ dan siapa sangka kalau omongan itu benar-benar menjadi kenyataan, karena “Setiap kata adalah do’a“. (http://forum.cintarasul.co.id)

Sulis juga pernah tinggal di pinggir sungai yang ababila kalau mandi cuci dan lain-lainnya hanya di sungai itu, sunggh menyedihkan. Sulis mempunyai ayah dan ibu (itu pasti, hehe), setiap hari kerjaan ayahnya adalah Supir Pribadi dan menjadi tukang Becak. Siang harinya menjadi Supir Pribadi, itu hasilnya untuk kebuthan setiap harinya. Dan jikalau malam tiba ayah Sulis bekerja sebagai Tukang Becak, itu hasilnya buat Sulis dan kakaknya berangkat sekolah dan semua kebutuhan sekolah lainnya. Ibunya bekerja sebagai tukang jahit, tiap hari mengantarkah hasil jahitannya kerumah-rumah pelanggannya. Ketika sepulang dari sekolah juga sulis tidak lupa juga membantu ibunya menganterkan order, yeach biasalah anak yang baik sedikit-sedikit membantu orang tua. Hehe.

Ketika suatu hari Sulis dan ibunya pergi mengantarkankan order jahit ke pelanggannya. Sudah berkeliling-keliling kepanasan demi mendapatkan makanan buat penyambung hidup. Usai mengantarkan orderan-orderan tersebut, Sulis dan ibunya (Siti Satinem) kembali kerumah untuk beristirahat. Sepulang dari kerja tersebut ibu Siti Satinem langsung meminum minyak tanah yang disimpan diatas meja. Minyak tanah tersebut ia minum, dikirain air, saking hausnya abis pulang kerja. Minyak dalam botol Aqua tersebut telah habis setengah botol. Tiba-tiba datainglah kakaknya Sulis dan langsung menanyakan minyak tanah yang barusan dia simpan di atas meja yang tiba-tiba telah habis setengahnya. “Ibu, Sulis, minyak yang saya simpan di atas meja ini tadi mana? Kok bias tinggal setengahnya?”. Begitulah kakaknya sulis bertanya. Dengan kaget Ibunya Sulis berkata “haaaaah, kamu bilang yang kamu simpan diatas meja itu MInyak tanah?”. Tidak lama kemudia tiba-tiba ibu Siti Satinem itu muntah-muntah. Beliau mencoba mengeluarkan minyak tanah yang telah ia minum dikirain air tersebut. Saking paniknya juga si Sulis menangis-nangis, dia takut ibunya terjadi apa-apa sehabis kejadian itu. Menangis, menangis, terus menangis, tangisan yang tiada hentinya, itu yang dilakukan sulis. “Minyak tanah kok disimpan diatas meja makan, kenapa kak?” begitu sulis bertanya sambil menangis. Dan syukur Alhamdulillah ternyata sehabis ibunya meminum itu tidak terjadi apa-apa.

Bungsu tiga bersaudara pasangan Sumadi dan Siti Satinem ini senang menyanyi sejak kecil. Keberuntungan datang saat penyanyi Hadad Alwi mencari pelantun shalawat anak-anak untuk duet dengannya. Waktu itu banyak anak-anak yang mengikut audisi bernyanyi dan dipilihlah 3 anak terbaik. Suara ketiga anak tersebut sangatlah biliar (sangat indah) untuk di dengar dan salah satunya adalah Sulis. Tiga anak tersebut umurnya satu berumur di bawah umur Sulis dan satunya lagi di atas umurnya Sulis, berarti sulislah ditengah-tengahnya. Karena yang harus dibawa ke Ibukota cumin satu orang terpaksa dua orang tidak bias ikut, dan sulislah yang terpilih untuk ikut Hadah Alwi ke Jakarta. Nama Sulis langsung melejit setelah membawakan lagu-lagu pujian sholawat nabi yang berhasil mengambil hati para penggemarnya. Pengalaman rekaman pertamanya adalah saat dia masih berusia 9 tahun kelas III SD. Kini tak terasa, gadis kecil yang memulai debut bernyanyi sejak tahun 1999 itu sudah beranjak dewasa. Delapan tahun menekuni dunia tarik suara, 12 album sudah ia hasilkan, termasuk single dan kompilasi. Namanya pun kini identik dengan lagu-lagu religi.
Pada tahun 2007, Sulis merilis album solo keduanya. Album bertajuk Ya Allah ini merupakan album ke-12. Tak seperti lazimnya lagu religi Islam lainnya yang diwarnai dengan musik gambus dan rebana, dalam album ini menggantikannya dengan drum dan gitar bahkan lebih nge-beat. Sebelumnya, Sulis juga pernah merilis album solo Cinta Rasul 4 (2004).
Beberapa album duet Sulis bersama Hadad Alwi adalah Cinta Rasul 1, Cinta Rasul 2, Cinta Rasul 3, Cinta Rasul 5, Cinta Rasul 6, Cinta Rasul 7 serta Sulis With Orchestra. Meski telah merilis belasan album, Sulis tetap berusaha meningkatkan kualitas bernyanyinya. Ia berguru pada Anwar Fauzi yang juga pencipta beberapa lagu yang dia bawakan. Saat ini Sulis terlibat dalam pembuatan film Baik-baik Sayang bersama Wali Band. Ini merupakan film perdananya bagi Sulis setelah sekian lama dikenal publik sebagai penyanyi religi. (http://id.wikipedia.org/wiki/Sulis).

Itulah sedikit cerita tentang sulis, yeach mudah-mudahan kita semua anak bangsa (terutama kaum wanita), bisa terinspirasi dengan Sulistiawati (Sulis). Dan bila kita semua ingin selalu melihat Sulis agar tetap eksis di dunia entertainment belilah lagu-lagunya, belilah nada sambung pribadi (bagi yang punya hand pone), ingat kalo beli lagu-lagunya jangan beli yang bajakan yeach. Oke……! Oke…….! Udah dulu yeach…. Bukan berarti saya mau iklah yooh, saya gak dibayar kok sama Sulis.. hehe, cuman melatih diri aje buat jadi Penulis…hehe…! by by…!

Yogyakarta, 08 Oktober 2010

ANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART )

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

 

BAB I

STATUS KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota Biasa

Anggota biasa adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang dinyatakan lulus sebagai anggota PSKH.

 

Pasal 2

Anggota Istimewa

Anggota istimewa adalah anggota PSKH yang telah menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 

Pasal 3

Perekrutan Anggota

Anggota baru dinyatakan sah apabila :

1.   Lulus seleksi test perekrutan anggota.

2.   Mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar Hukum (Diklatsarkum) PSKH.

3.    Memenuhi Persyaratan-persyaratan lain yang diberlakukan oleh PSKH.

 

Pasal 4

Pemberhentian Anggota

Anggota PSKH dinyatakan berhenti, apabila:

1.    Berhalangan tetap.

2.    Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan disetujui pengurus PSKH.

3.   Diberhentikan secara tidak terhormat oleh pengurus, dikarenakan mencemarkan nama baik PSKH fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5

Hak Anggota

Setiap anggota berhak :

1.      Mengikuti seluruh aktifitas yang diselenggarakan PSKH.

2.      Menggunakan fasilitas PSKH sesuai aturan yang ditetapkan.

3.      Mengeluarkan pendapat, usul, saran dan masukan, baik secara lisan maupun tulisan.

Pasal 6

Kewajiban Anggota

1.      Menjunjung tinggi nama baik PSKH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2.      Berperan aktif dalam peningkatan kinerja PSKH.

3.      Mendinamisasikan aktifitas PSKH.

4.      Bertanggung jawab terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh PSKH.

 

BAB III

KEORGANISASIAN

Pasal 7

Pelindung

Pelindung adalah Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 

Pasal 8

Penanggungjawab

Penangggung jawab PSKH adalah Pembantu Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 

Pasal 9

Konsultan Ahli

Konsultan Ahli adalah Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan  Kalijaga Yogyakarta atau para ahli dalam bidang hukum yang dipilih oleh tim formatur.

 

Pasal 10

Pembina

Pembina adalah Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 

Pasal 11

Majelis Pengawas dan Penasihat Organisasi

Majelis Pengawas dan Penasihat Organisasi adalah mantan pengurus dan atau anggota istimewa yang dipilih oleh tim formatur.

 

Pasal 12

Staff Ahli

Staff Ahli adalah anggota yang memiliki kompetensi keunggulan yang dipilih oleh tim formatur.

 

Pasal 13

Pengurus

Pengurus adalah terdiri dari pengurus harian, pengurus bidang dan pengurus lembaga semi otonom.

Pasal 14

Pengurus Harian

Pengurus harian adalah anggota PSKH yang terpilih dalam Sidang Tahunan PSKH dan yang dipilih oleh tim formatur, terdiri atas :

1.       Direktur

2.       Wakil Direktur

3.       Sekretaris

4.       Wakil Sekretaris

5.       Bendahara

6.       Wakil Bendahara

Pasal 15

Pengurus Bidang

1.       Pengurus bidang adalah anggota yang dipilih oleh tim formatur, yang terdiri dari :

a.      Kepala Bidang

b.      Anggota

2.       PSKH terdiri dari bidang-bidang :

a.      Bidang Riset dan Pengembangan

b.      Bidang Pendidikan dan Pengkaderan

c.      Bidang Advokasi dan Pelatihan Hukum

d.      Bidang Publikasi dan Relasi

 

Pasal 16

Pengurus Lembaga Semi Otonom

1.    Lembaga semi otonom adalah Biro  Konsultasi Hukum.

2.    Pengurus Biro Konsultasi Hukum adalah kepengurusan yang ditunjuk oleh tim formatur.

3.    Pengurus Biro Konsultasi Hukum terdiri dari Kepala, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

 

Pasal 17

Masa Kepengurusan

Masa kepengurusan PSKH adalah satu  tahun dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 18

Syarat menjadi pengurus

1.       Terdaftar sebagai anggota biasa PSKH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

2.       Bersedia berbakti selama satu periode kepengurusan.

3.       Telah mengikuti  Pendidikan dan Latihan Dasar Hukum (Diklatsarkum) PSKH

4.       Mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap PSKH

5.       Menyatakan kesanggupan dibawah sumpah

 

Pasal 19

Tugas Pengurus

1.       Melaksanakan AD/ART secara murni dan konsekuen.

2.       Menjabarkan dan melaksanakan GBPK dan hasil-hasil rapat.

Pasal 20

Pertanggungjawaban Pengurus

Pengurus bertanggung jawab kepada Sidang Tahunan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum.

Pasal 21

Pergantian Pengurus (Resuffle)

1.      Pengurus dapat diganti apabila:

a.       Berhalangan tetap.

b.      Mengundurkan diri   dan di setujui oleh rapat pleno pengurus PSKH.

c.       Melalaikan atau tidak melaksanakan tugas yang telah ditentukan dan di setujui oleh rapat pleno PSKH.

2.      Apabila terjadi  penggantian seperti di atas ( pasal 1 (1) ), maka dilakukan penggantian dalam periode berjalan.

3.      Setiap penggantian pengurus dilaporkan kepada Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG ORGANISASI

Pasal 22

Kewajiban

Kewajiban PSKH Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga adalah sebagai berikut :

1.      Menjaga dan mengharumkan nama baik almamater.

2.      Merencanakan dan melaksanakan kegiatan internal pada tingkat Fakultas dalam bidang hukum.

3.      Membuat laporan pertanggungjawaban PSKH dalam setiap satu periode kepengurusan.

4.      Melaksanakan Sidang Tahunan PSKH satu kali dalam satu periode kepengurusan.

5.      Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Sidang Tahunan PSKH (STP) pada akhir periode kepengurusan.

 

Pasal 23

Hak

1.  Berhak untuk mengatur dan mengembangkan organisasi PSKH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan  Kalijaga.

2.  Mendapatkan dan menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki Universitas dan Fakultas untuk kepentingan organisasi.

 

 

Pasal 24

Wewenang

1.  Mengadakan konsolidasi antar ORMAWA yang ada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2.  Mengadakan komunikasi dan hubungan dengan lembaga hukum dan lembaga-lembaga lainnya baik di tingkat internal maupun eksternal.

 

BAB V

BAHASA DAN SURAT

Pasal 25

Bahasa

Bahasa resmi yang digunakan dalam organisasi adalah bahasa Indonesia

 

Pasal 26
Surat

Kop yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.       Lambang diletakkan pada sebelah kiri atas dan disebelah kanannya dituliskan PSKH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan alamat sekretariat di bawah lambang.

2.       Format surat yang dipergunakan adalah minimal mengandung unsur Nomor, lampiran dan perihal. Adapun hal-hal lain diatur dalam Buku Pedoman Administrasi Surat-Menyurat PSKH

 

BAB VI

SIDANG TAHUNAN PSKH (STP)

Pasal 27

Status STP

STP merupakan forum tertinggi dalam kepengurusan PSKH.

 

Pasal 28

Pelaksanaan

1.      STP dilaksanakan satu tahun sekali pada akhir kepengurusan.

2.      STP dihadiri Anggota dan pengurus PSKH.

3.      STP dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota sidang PSKH.

Pasal 29

Tugas dan wewenang

1.  Tugas :

a.       Menyusun dan menetapkan rekomendasi PSKH.

b.      Menyusun dan menetapkan GBPK PSKH.

c.       Menyusun dan menetapkan AD/ART.

d.      Merumuskan dan atau merubah visi misi jika diperlukan.

2.    Wewenang :

a.       Mengevaluasi, menerima atau menolak Laporan  Pertanggung Jawaban Pengurus PSKH.

b.      Memilih mandataris PSKH.

 

BAB VII

SIDANG ISTIMEWA PSKH (SIP)

Pasal 30

Status SIP

SIP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan STP.

 

Pasal 31

Pelaksanaan

Sidang Istimewa dapat dilaksanakan apabila Direktur berhalangan tetap dan atau didomisionerkan dengan tidak terhormat.

 

Pasal 32

Tugas dan wewenang

Memilih dan mengangkat Direktur baru.

 

BAB VIII

RAPAT PENGURUS

Pasal 33

Rapat pengurus terdiri dari rapat pleno, rapat pengurus harian, rapat bidang dan rapat Pengurus Lembaga Semi Otonom

Pasal 34

Wewenang

Rapat pengurus dilaksanakan untuk menentukan kebijakan pengurus PSKH.

 

Pasal 35

Pelaksanaan

1.    Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus PSKH.

2.    Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri oleh Direktur, wakil Direktur, Sekretaris, wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.

3.    Rapat Pengurus Bidang adalah rapat yang dihadiri oleh kepala bidang dan staf-stafnya.

4.    Rapat Pengurus Lembaga Semi Otonom adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus Lembaga Semi Otonom.

BAB IX

MANDATARIS

Pasal 36

Pengertian

1.      Yang dimaksud mandataris adalah Direktur terpilih PSKH.

2.      Mandataris dipilih dan ditetapkan dalam STP.

 

Pasal 37

Persyaratan

Seorang mandataris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.      Terdaftar sebagai anggota PSKH  Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta.

2.      Telah menjadi pengurus.

3.      Memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap PSKH.

4.      Hadir dalam STP.

5.      Tidak sedang menjabat sebagai ketua dalam organisasi lain yang mempunyai AD/ART.

Pasal 38

Pemilihan

1.      Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2.      Pemilihan dilaksanakan dalam dua tahap.

a.       Tahap Pencalonan.

b.      Tahap Pemilihan.

3.      Mekanisme pemilihan diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan.

 

BAB X

TIM FORMATUR

Pasal 39

1.      Tim formatur bertugas melengkapi susunan pengurus PSKH dan mengajukan pengesahan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan  Kalijaga Yogyakarta.

2.      Tim formatur dipilih dan ditetapkan dalam STP.

3.      Masa waktu penyelesaian tugas tim formatur selama tujuh kali 24 jam.

4.      Susunan tim formatur terdiri dari:

a.       Mandataris PSKH, sebagai ketua merangkap anggota.

b.      Mantan Direktur PSKH, sebagai anggota.

c.       Ketua sidang pleno STP, sebagai anggota.

d.      Peringkat  kedua dalam pemilihan, sebagai anggota.

e.       Seorang peserta, sebagai anggota.

 

BAB XI

LAMBANG

Pasal 40

Bentuk Lambang

Bentuk lambang PSKH adalah bingkai logo UIN lama yang didalamnya ada timbangan, telapak tangan, buku dan pena.

Pasal 41
Makna Lambang

Makna dalam lambang PSKH adalah :

1.     Bingkai UIN melambangkan eksistensi dalam naungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2.     Timbangan melambangkan keadilan.

3.     Dua telapak tangan menunjukkan menjunjung tinggi nilai keadilan.

4.     Buku dan pena melambangkan akademisi dan keilmuan.

 

 

 

BAB XII

PERUBAHAN

Pasal 42

1.      Perubahan dalam peraturan organisasi ini hanya dapat dilaksanakan dalam STP.

2.      Keputusan perubahan yang dimaksudkan dalam ayat ini dinyatakan sah apabila disetujui oleh 2/3 dari anggota sidang PSKH.

 

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 43

1.      Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas akan diatur  dalam ketentuan khusus.

2.      Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pukul           :

 

 

Pimpinan Sidang Tetap

Sidang Tahunan PSKH

 

 

 

Pimpinan Sidang I            Pimpinan Sidang II             Pimpinan Sidang III

 

 

 

           

         (                                )          (                                 )            (                                     )

ANGGARAN DASAR

PUSAT STUDI DAN KONSULTASI HUKUM BIMA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.       AD adalah Anggaran Dasar, yaitu landasan konstitusional atau pola dasar yang merupakan sumber hukum tertinggi suatu organisasi.

2.       ART adalah Anggaran Rumah Tangga, yaitu penjabaran mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar.

3.       GBPK adalah Garis-Garis Besar Program Kerja, yaitu pola umum pedoman kerja PSKH yang menyeluruh, terarah, dan berkesinambungan.

4.       PSKH adalah Pusat Studi dan Konsultasi Hukum yang merupakan Badan Otonom Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5.       STP adalah Sidang Tahunan PSKH sebagai bentuk permusyawaratan tertinggi organisasi dalam rangka penyusunan AD/ART, Laporan pertanggungjawaban dan Pemilihan Mandataris PSKH.

6.       SIP adalah Sidang Istimewa PSKH, yang dilakukan guna menetapkan mandataris baru dalam keadaan terhalangnnya mandataris lama oleh sebab-sebab tertentu.

7.       DIKLATSARKUM adalah Pendidikan dan Pelatihan Dasar Hukum dalam rangka perekrutan kader baru PSKH.

 

BAB II

NAMA, WAKTU, STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama

Organisasi ini bernama Pusat Studi dan Konsultasi Hukum yang disingkat PSKH

Pasal 3

Waktu

PSKH  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta didirikan pada tanggal 23 Oktober 1991.

Pasal 4

Status

PSKH merupakan Badan Otonom Mahasiswa Fakultas  (BOMF) Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pasal 5

Kedudukan

PSKH berkedudukan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  Yogyakarta.

 

BAB III

ASAS DAN SIFAT

Pasal 6

Asas

PSKH berasaskan Pancasila.

Pasal 7

Sifat

PSKH bersifat Otonom, Edukatif, Kemahasiswaan dan Sosial Kemasyarakatan.

 

BAB IV

TUJUAN DAN Fungsi

Pasal 8

Tujuan

PSKH Bertujuan untuk :

1.      Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni; Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

2.      Mewujudkan Tri Karya Perguruan Tinggi: Profesionalisme, Institusional, dan Transpolitisasi.

3.      Mengembangkan peran mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.

4.      Menciptakan Masyarakat yang sadar hukum serta memiliki komitmen kepada kemanusiaan dan keadilan.

 

Pasal 9

Fungsi

PSKH Berfungsi Sebagai :

1.    Wahana Pemberdayaan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

2.    Wahana Memperluas Wawasan Hukum

3.    Wahana Mengembangkan keilmuan

4.    Wahana Konsultasi seputar permasalahan hukum

5.    Wahana Pengabdian masyarakat di bidang hukum

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota PSKH Fakultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga terdiri atas anggota biasa dan anggota istimewa

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 11

1.    Dana Kemahasiswaan yang berasal dari SPP dan Dana Lainnya

2.    Usaha-Usaha yang sah, halal dan tidak bertentangan dengan AD/ART

3.    Sumbangan-sumbangan halal yang tidak mengikat

 

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Struktur Organisasi PSKH  terdiri atas:

1.       Pelindung

2.       Penanggungjawab

3.       Konsultan Ahli

4.       Pembina

5.       Majelis Pengawas dan Penasihat Organisasi

6.       Staff Ahli

7.       Pengurus

8.       Anggota

 

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN ORGANISASI

Pasal 13

Permusyawaratan organisasi terdiri atas :

1.   Sidang Tahunan PSKH (STP)

2.   Sidang Istimewa PSKH (SIP)

3.   Rapat Pengurus

 

 

BAB IX

KEKUASAAN DAN PIMPINAN

Pasal 14

Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi organisasi ini terletak pada Sidang Tahunan PSKH  (STP) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pasal 15

Pimpinan

Pimpinan organisasi ini adalah Pengurus PSKH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

 

BAB X

LAMBANG

Pasal 16

Lambang PSKH adalah SEBAGAIMANA dijelaskan dalam ART PSKH.

BAB XI

PERUBAHAN

Pasal 17

Anggaran Dasar ini dapat diubah dalam Sidang Tahunan PSKH ( STP ).

 

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

1.       Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar akan dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga PSKH Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2.       Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pukul           :

 

 

 

Pimpinan Sidang Tetap

Sidang Tahunan PSKH

 

 

 

Pimpinan Sidang I            Pimpinan Sidang II             Pimpinan Sidang III

 

 

 

           

         (                                )          (                                 )            (                                     )

1.MENYUSUN PENGGURUS MAX 7X24 JAM

2. PERAMPINGAN  PENGURUS ORGANISASI PSKH

3. PEMBUATAN LAMBANG PSKH YANG BARU 

4.MEMAKSIMALKAN SOSIALISASI MARS PSKH

5. MERAMAIKAN KANTOR PSKH

6.MEMPERCEPAT DIKLAT SYARKUM DAN PAB

7.MEMPERERAT TALI PERSAUDARAAN

8. BUDAYAKAN DISKUSI

9. BUATLAH JARGON

10. SETIAP KORDINATOR WAJIB MEMBUAT PROKER MAX 2     MINGGU

11.MENGGADAKAN REONI DAN MILAD PSKH

12. PENGARSIPAN HASIL STP

13. KALAU ADA ACARA HARUS TEPAT WAKTU.

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA

PUSAT STUDI DAN KONSULTASI HUKUM

 FAKULTAS SYARI’AH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

A.   PENDAHULUAN

1.    Garis-garis Besar  Program Kerja (GBPK) adalah pola umum pedoman kerja PSKH Fakultas Syariah dan Hukum  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

2.    GBPK merupakan hasil Sidang Tahunan PSKH dan berfungsi untuk memberi arah bagii program kerja pengurus 2011-2012.

 

B.   MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya GBPK ini adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi pelaksanaan program kerja PSKH, sehingga tercipta Pusat Studi dan Konsultasi Hukum yang sesuai dengan visi dan misinya.

 

C.   LANDASAN

GBPK ini disusun berdasarkan aturan formal  dan mengikat berdirinya sebuah organisasi.

D.   PELAKSANAAN

1.    GBPK ini dituangkan secara sistematis dalam pola umum pedoman kerja PSKH, meliputi:

a.    Arah program kerja

b.    Pola kerja PSKH satu periode mendatang

2.    GBPK yang telah ditetapkan oleh STP ini pelaksanaannya diserahkan kepada pengurus dan anggota dengan penanggungjawab sepenuhnya oleh pengurus.

3.    Setiap periode kepengurusan, GBPK ini akan diajukan dan ditinjau kembali serta disesuaikan dengan kondisi PSKH melalui sidang tahunan.

 

BAB II

PEDOMAN KERJA PSKH

A.  PENDAHULUAN

1.    Mahasiswa sebagai civitas akademika yang berkiprah dibidang hukum mempunyaii tanggungjawab yang besar dalam pembinaan hukum.

2.    PSKH lahir sebagai upaya untuk memberdayakan wawasan mahasiswa di bidang hukum baik teoritis maupun praktis

3.    Agar tujuan tersebut tercapai maka perlu ditentukan pola kerja secara umum untuk memberikan arah bagi program kerja.

B.  TUJUAN

Pola umum pedoman kerja yang dilaksanakan memiliki tujuan:

1.    Penguatan basic hukum dan profesionalitas anggota.

2.    Melakukan transformasi wacana hukum kepada anggota dan masyarakat baik bersifat teoritis maupun praksis.

3.    Turut menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum.

C.  PRIORITAS

PSKH memperioritaskan kepada kegiatan yang bersifat penguatan wawasan hukum dan konsultasi hukum.

D.   ARAH PROGRAM KERJA

D.1. ARAH PROGRAM KERJA PSKH SECARA UMUM

1.    Sesuai dengan visi dan misinya maka kegiatan yang dilakukan adalah berupa kajian-kajian,  konsultasi hukum, dan menjaga solidaritas antar anggota

2.    Semua kegiatan PSKH diarahkan untuk membentuk kader-kader potensial di bidang hukum.

D.2.  ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM KERJA

1.    Direktur dan wakil

a.    Bertanggungjawab atas segala aktivitas baik eksternal maupun internal.

b.    Membangun kerja-kerja konsolidatif dan koordinatif terhadap pengurus dan anggota.

c.    Membangun kerja-kerja konsolidatif terhadap ormawa di lingkungan Fakultas Syari’ah maupun lembaga-lembaga yang terkait.

d.    Membangun dan mempertahankan jaringan keluar dalam upaya mengembangkan PSKH di luar kampus.

2.    Sekretaris dan wakil

Mengatur dan bertanggungjawab atas segala administrasi organisasi.

3.    Bendahara dan wakil

a.    Mengatur MELAPORKAN dan bertanggungjawab segala hal yang berhubungan dengan keuangan organisasi.

b.    Mengatur DAN MEMANTAU seluruh kebijakan finansial PSKH.

c.    Mengupayakan penggalian keuangan PSKH yang berasal dari luar subsidi kampus yang tidak mengikat.

4.    Bidang Penelitian dan Pengembangan

a.    Riset yang dilakukan adalah masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat, baik studi lapangan maupun studi pustaka.

b.   Melakukan riset yang berkaitan dengan upaya pengembangan organisasi.

c.    Merespon fenomena DAN WACANA sosial dan hukum.

d.    Mengembangkan kemampuan penelitian hukum melalui pendidikan, pelatihan dan publikasi.

5.    Bidang Pendidikan dan Pengkaderan

a.    Pendidikan merupakan proses yang konvensional untuk memberikan wawasan teoritis, oleh karena itu dilakukan secara baik dan sistematis.

b.   Pendidikan yang dilakukan dalam rangka penguatan basic skill hukum anggota PSKH.

c.    Pendidikan yang dilakukan harus disertai pembacaan realitas social sehingga memberikan wawasan hukum yang berkerakyatan.

d.    Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan dalam bidang kajian, konsultasi, dan bidang riset hukum.

e.    Untuk memperoleh kader-kader yang tangguh dan profesional, maka setiap anggota biasa dilibatkan dalam seluruh proses pengkaderan yang ada dalam PSKH.

f.     Rekruitmen pengurus dan anggota baru dilaksanakan secara sehat, independen dan proporsional.

6.    Bidang Advokasi dan Pelatihan Hukum

a.    Sebagai upaya peningkatan profesionalitas anggota, maka diperlukan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan.

b.   Advokasi yang dilakukan merupakan upaya pendampingan terhadap mahasiswa maupun masyarakat sebagai wujud dalam merespon fenomena sosial dan hukum berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

7.    Bidang Publikasi dan Relasi

a.    Untuk mensosialisasikan PSKH perlu diadakan kegiatan yang melibatkan anggota dan mahasiswa umum sehingga melahirkan respon positif dari anggota dan mahasiswa.

b.   Untuk pengembangan PSKH dibutuhkan kerja sama yang baik dengan lembaga-lembaga bantuan hukum dan lembaga lain yang mempunyai visi yang sama.

c.    Sebagai salah satu alternatif upaya sosialisasi maka dibutuhkan media publikasi.

d.    Memberikan pemahaman seputar hukum kepada civitas akademika melalui media ataupun pers kampus.

8.    Biro Konsultasi Hukum

a.    Biro Konsultasi Hukum PSKH memberikan pelayanan terhadap mahasiswa dan masyarakat berupa konsultasi hukum.

b.    Biro Konsultasi Hukum PSKH mengupayakan untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat.

E.    POLA KERJA SATU PERIODE MENDATANG

1.            Sebagai sebuah organisasi mahasiswa PSKH mampu mewujudkan dirinya sebagai lembaga yang profesional.

2.            Pengurus PSKH perlu mensinergikan penguatan wacana dan konsultasi hukum.

3.            Sebagai wujud Tri Darma Perguruan Tinggi maka pengurus mendatang perlu mengintensifkan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pelayanan hukum terhadap masyarakat.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pukul           :

 

Pimpinan Sidang Tetap

Sidang Tahunan PSKH

 

 

 

Pimpinan Sidang I            Pimpinan Sidang II             Pimpinan Sidang III

 

 

 

           

         (                                )          (                                 )            (                                     )

ADF.LY

Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas, serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;

b. menghormati hak privasi;

c. tidak menyuap;

d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;

e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;

f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;

g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;

h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.

b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalah-gunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

a. Menyalah-gunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.

d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)-Abdul Manan
2. Aliansi Wartawan Independen (AWI)-Alex Sutejo
3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)-Uni Z Lubis
4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI)-OK. Syahyan Budiwahyu
5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK)-Dasmir Ali Malayoe
6. Federasi Serikat Pewarta-Masfendi
7. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI)-Fowa’a Hia
8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI)-RE Hermawan S
9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)-Syahril
10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)-Bekti Nugroho
11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBA)-Boyke M. Nainggolan
12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI)-Kasmarios SmHk
13. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI)-M. Suprapto
14. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)-Sakata Barus
15. Komite Wartawan Indonesia (KWI)-Herman Sanggam
16. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI)-A.M. Syarifuddin
17. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI)-Hans Max Kawengian
18. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI)-Hasnul Amar
19. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI)-Ismed hasan Potro
20. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)-Wina Armada Sukardi
21. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI)-Andi A. Mallarangan
22. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK)-Jaja Suparja Ramli
23. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI)-Ramses Ramona S.
24. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI)-Ev. Robinson Togap Siagian-
25. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI)-Rusli
26. Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat- Mahtum Mastoem
27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS)-Laode Hazirun
28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI)-Daniel Chandra
29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII)-Gunarso Kusumodiningrat. (Disunting oleh Asnawin)

SUMBER : http://id.wikisource.org/wiki/Kode_Etik_Jurnalistik

Kantor Wilayah Kemenkumham D.I Yogyakarta

Visi
Masyarakat Memperoleh Kepatian Hukum

Misi
Melindungi Hak Asasi Manusia

Kebijakan Mutu:
“Satukan Tekat Wujudkan Prestasi”

Tekat dan Komitmen:
@ Kerja Benar dan Konsisten
@ Fokus kepada Pelanggan / Masyarakat
@ Selalu meningkatkan ke Lebih Baik

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi
Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Situs : http://www.depkumham.go.id

Kita tahu bersama bahwasannya pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerima dan memproklamirkan Pernyataan-Penyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Setelah kejadian yang bersejarah ini Majelis Umum berseru kepada semua Negara-Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengumumkan teks Pernyataan tersebut dan “berusaha untuk menyebarkannya, mempertunjukkannya, dibaca dan diterangkan terutama disekolah-sekolah dan badan-badan pendidikan yang lain, dengan tidak mengadakan perbedaan yang berdasarkan status politik dari Negara-negara atau daerah-daerah kekuasaan.”

Ada pun isi pokok-pokok yang di bahas dalam acara “Invitation of Special on The United Nations Today-Setting the Goals of Multilateral Diplomacy” pada :

Hari, tanggal   : Kamis, 17 Pebruari 2011

Pukul               : 10.00 – 12.00 WIB.

Tempat            : Gedung Bonaventura, Auditorium, Lantai IV, JIn. Babarsari No. 43, Atma Jaya Yogyakarta University, Yogyakarta.

Topic               : The United Nations Today – Setting the Goals of Multilateral Diplomacy.

Speaker           : Mr. Michele Zaccheo, Director of United Nations Information Centre (UNIC) Jakarta.

 

Pada intinya adalah membahas Prioritas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama tahun 2011, isinya 8 (delapan) aspek penting yaitu: 1) Inklusif dan Pembangunan Berkelanjutan, 2) Perubahan Iklim, 3) Perempuan PBB, 4) Menciptakan Dunia yang Lebih Aman dan Nyama, 5) Hak Asasi Manusia dan Akuntabilitas, 6) Tanggapan utama terhadap krisis kemanusiaan, 7) Pelucutan senjata dan non-proliferasi, 8) Memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Adapun sedikit pemaparan dari isi 8 (delapan) aspek penting “Prioritas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama tahun 2011″ diatas yaitu:

Adapun sedikit pemaparan dari isi 8 (delapan) aspek penting “Prioritas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama tahun 2011” diatas yaitu:

Adapun sedikit pemaparan dari isi 8 (delapan) aspek penting “Prioritas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama tahun 2011” diatas yaitu:

1. Inklusif dan Pembangunan Berkelanjutan

  • Persiapan untuk Konferensi PBB 2012 tentang Pembangunan Berkelanjutan, Rio de Janeiro, Mei 2012

Kunci pada 2011 akan berada dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi ekonomi hijau baru urgensi global untuk pulih dari resesi, dan menggunakan sebagai cara untuk mengatur dalam aksi gerakan pada isu-isu pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.

2. Perubahan Iklim

  • Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (COP17), Durban, 28 November – 9 Desember 2011

Aksi daerah untuk 2011:

-            Pengurangan emisi gas rumah kaca;

-            Deforestasi;

-            Clean teknologi untuk negara-negara berkembang;

-            Koordinasi tentang langkah-langkah untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim;

3. PEREMPUAN PBB

  • Pembentukan badan baru: Perempuan PBB

-            Perempuan kemajuan (inisiatif pada kesehatan ibu dan anak, dan pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak);

-            Peningkatan jumlah perempuan dalam posting kepemimpinan senior dan pada mid-level manajemen di PBB;

4. Sebuah dunia yang lebih aman dan lebih nyama

  • Dukungan untuk negara menghadapi krisis atau transisi penting, Negara-negara tersebut diantaranya:

- Sudan

- Pantai Gading

- Somalia

- Kongo D.R.

- Myanmar

5. Hak Asasi Manusia dan Akuntabilitas

  • Penentuan untuk pindah dunia ke era akuntabilitas
  • Peringatan tentang kemungkinan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan pembersihan etnis (misalnya, Pantai Gading)
  • Dewan Hak Asasi Manusia, Sidang ke-16, Jenewa, 28 Februari -25 Maret 2011

6. Tanggapan utama  terhadap krisis kemanusiaan

  • Perlu untuk menarik pelajaran dari array tahun lalu krisis, termasuk bencana manusia besar di Haiti dan Pakistan
  • Bekerja untuk lebih mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan

7. Pelucutan senjata dan non-proliferasi

  • Tekan untuk ratifikasi Comprehensive Test Ban Treaty
  • implementasi penuh komitmen disetujui oleh Perjanjian Non-Proliferasi 2010 Konferensi Review
  • Konferensi Perlucutan Senjata, Jenewa, Januari 2011

8. Memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa

  • Membangun lebih modern, fleksibel, cepat-bergerak PBB, disesuaikan dengan tantangan abad ke-21.

Wilayah penguatan lanjutan meliputi:

-            Perlindungan staf PBB;

-            Perbaikan sistem perekrutan PBB untuk kekuatan, modern multi fungsi dan mobile-bekerja dengan kondisi seluruh sistem koheren pelayanan;

-            Keterlibatan dengan negara-negara anggota dalam mereformasi proses anggaran;

-            Peningkatan penggunaan informasi dan teknologi komunikasi;

 

PENUTUP

Sungguh tidak bisa di pungkiri bahwasannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangatlah berpengaruh terhadap keamanan dan ketentraman di-Dunia Internasional, yang mana sudah banyak Prograp-program positif yang telah dijalankannya.

Selanjutnya kini di tahun 2011 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) datang lagi dengan membawa delapan  prioritas pentingnya yaitu: 1) Inklusif dan Pembangunan Berkelanjutan, 2) Perubahan Iklim, 3) Perempuan PBB, 4) Menciptakan Dunia yang Lebih Aman dan Nyama, 5) Hak Asasi Manusia dan Akuntabilitas, 6) Tanggapan utama  terhadap krisis kemanusiaan, 7) Pelucutan senjata dan non-proliferasi, 8) Memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Akhir kata harapan kita semua adalah, semoga program-program yang telah di canangkannya bisa di jalankan dengan baik tanpa ada hambatan sesuatu apa pun. amin..

VALENTINE DAY (HARI BERKASIH SAYANG)

Menurut pandangan Islam

Benarkah ia hanya kasih sayang belaka ?

Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).” (Surah Al-An’am : 116)

Hari ‘kasih sayang’ yang dirayakan oleh orang-orang Barat pada tahun-tahun terakhir disebut ‘Valentine Day’ amat popular dan merebak di pelusuk Indonesia bahkan di Malaysia juga. Lebih-lebih lagi apabila menjelangnya bulan Februari di mana banyak kita temui jargon-jargon (simbol-simbol atau  iklan-iklan) tidak Islami hanya wujud demi untuk mengekspos (mempromosi) Valentine. Berbagai tempat hiburan bermula dari diskotik(disko/kelab malam), hotel-hotel, organisasi-organisasi mahupun kelompok-kelompok kecil; ramai yang berlumba-lumba menawarkan acara untuk merayakan Valentine. Dengan  dukungan(pengaruh) media massa seperti surat kabar, radio mahupun televisyen; sebagian besar orang Islam juga turut dicekoki(dihidangkan) dengan iklan-iklan Valentine Day.

SEJARAH VALENTINE:

Sungguh merupakan hal yang ironis(menyedihkan/tidak sepatutnya terjadi) apabila telinga kita mendengar bahkan kita sendiri ‘terjun’ dalam perayaan Valentine tersebut tanpa mengetahui sejarah Valentine itu sendiri. Valentine sebenarnya adalah seorang martyr (dalam Islam disebut ‘Syuhada’) yang kerana kesalahan dan bersifat ‘dermawan’ maka dia diberi gelaran Saint atau Santo.

Pada tanggal 14 Februari 270 M, St. Valentine dibunuh karena pertentangannya (pertelingkahan) dengan penguasa Romawi pada waktu itu iaitu Raja Claudius II (268 – 270 M). Untuk mengagungkan dia (St. Valentine), yang dianggap sebagai simbol ketabahan, keberanian dan kepasrahan dalam menghadapi cubaan hidup, maka para pengikutnya memperingati kematian St. Valentine sebagai ‘upacara keagamaan’.

Tetapi sejak abad 16 M, ‘upacara keagamaan’ tersebut mulai beransur-ansur hilang dan berubah menjadi ‘perayaan bukan keagamaan’. Hari Valentine kemudian dihubungkan dengan pesta jamuan kasih sayang bangsa Romawi kuno yang disebut “Supercalis” yang jatuh pada tanggal 15 Februari.

Setelah orang-orang Romawi itu masuk agama Nasrani(Kristian), pesta ‘supercalis’  kemudian dikaitkan dengan upacara kematian St. Valentine. Penerimaan upacara kematian St. Valentine sebagai ‘hari kasih sayang’ juga dikaitkan dengan kepercayaan orang Eropah bahwa waktu ‘kasih sayang’ itu mulai bersemi ‘bagai burung jantan dan betina’ pada tanggal 14 Februari.

Dalam bahasa Perancis Normandia, pada abad pertengahan terdapat kata “Galentine” yang bererti ‘galant atau cinta’. Persamaan bunyi antara galentine dan valentine menyebabkan orang berfikir bahwa sebaiknya para pemuda dalam mencari pasangan hidupnya pada tanggal 14 Februari. Dengan berkembangnya zaman, seorang ‘martyr’ bernama St. Valentino mungkin akan terus bergeser jauh pengertiannya(jauh dari erti yang sebenarnya). Manusia pada zaman sekarang tidak lagi mengetahui dengan jelas asal usul hari Valentine. Di mana pada zaman sekarang ini orang mengenal Valentine lewat (melalui) greeting card, pesta persaudaraan, tukar kado(bertukar-tukar memberi hadiah) dan sebagainya tanpa ingin mengetahui latar belakang sejarahnya lebih dari 1700 tahun yang lalu.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa moment(hal/saat/waktu) ini hanyalah tidak lebih bercorak kepercayaan atau animisme belaka yang berusaha merosak ‘akidah’ muslim dan muslimah sekaligus memperkenalkan gaya hidup barat  dengan kedok percintaan(bertopengkan percintaan), perjodohan dan kasih sayang.

PANDANGAN ISLAM

Sebagai seorang muslim tanyakanlah pada diri kita sendiri, apakah kita akan mencontohi begitu saja sesuatu yang jelas bukan bersumber dari Islam ?

Mari kita renungkan firman Allah s.w.t.:

“ Dan janglah kamu megikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya”. (Surah Al-Isra : 36)

Dalam Islam kata “tahu” berarti mampu mengindera(mengetahui) dengan seluruh panca indera yang dikuasai oleh hati. Pengetahuan yang sampai pada taraf mengangkat isi dan hakikat sebenarnya. Bukan hanya sekedar dapat melihat atau mendengar. Bukan pula sekadar tahu sejarah, tujuannya, apa, siapa, kapan(bila), bagaimana, dan di mana, akan tetapi lebih dari itu.

Oleh kerana itu Islam amat melarang kepercayaan yang membonceng(mendorong/mengikut) kepada suatu kepercayaan lain atau dalam Islam disebut Taqlid.

Hadis Rasulullah s.a.w:“ Barang siapa yang meniru atau mengikuti suatu kaum (agama) maka dia termasuk kaum (agama) itu”.
Firman Allah s.w.t. dalam Surah AL Imran (keluarga Imran) ayat 85 :“Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”.

HAL-HAL YANG HARUS DIBERI PERHATIAN:-

Dalam masalah Valentine itu perlu difahami secara mendalam terutama dari kaca mata agama kerana kehidupan kita tidak dapat lari atau lepas dari agama (Islam) sebagai pandangan hidup. Berikut ini beberapa hal yang harus difahami di dalam  masalah ‘Valentine Day’.

1. PRINSIP / DASAR
Valentine Day adalah suatu perayaan yang berdasarkan kepada pesta jamuan ‘supercalis’ bangsa Romawi kuno di mana setelah mereka masuk Agama  Nasrani (kristian), maka berubah menjadi ‘acara keagamaan’ yang dikaitkan dengan kematian St. Valentine.

2. SUMBER ASASI
Valentine jelas-jelas bukan bersumber dari Islam, melainkan bersumber dari rekaan fikiran manusia yang diteruskan oleh pihak gereja. Oleh kerana itu lah , berpegang kepada akal rasional manusia semata-mata, tetapi jika tidak berdasarkan kepada Islam(Allah), maka ia akan tertolak.

Firman Allah swt dalam Surah Al Baqarah ayat 120 :Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka.

Katakanlah : “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan  mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu”.

3. TUJUAN
Tujuan mencipta dan mengungkapkan rasa kasih sayang di persada bumi adalah baik. Tetapi bukan seminit untuk sehari dan sehari untuk setahun. Dan bukan pula bererti kita harus berkiblat kepada Valentine seolah-olah meninggikan ajaran lain di atas Islam. Islam diutuskan kepada umatnya dengan memerintahkan umatnya untuk berkasih sayang dan menjalinkan persaudaraan      yang abadi di bawah naungan Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bahkan Rasulullah s.a.w. bersabda :“Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia cinta kepada saudaranya seperti cintanya kepada diri sendiri”.

4. OPERASIONAL
Pada umumnya acara Valentine Day diadakan dalam bentuk pesta pora dan huru-hara.
Perhatikanlah firman Allah s.w.t.:Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaithon dan    syaithon itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Surah Al Isra : 27)

Surah Al-Anfal ayat 63 yang berbunyi : “…walaupun kamu membelanjakan    semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat    mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati    mereka. Sesungguhnya Dia (Allah) Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Sudah jelas ! Apapun alasannya, kita tidak dapat menerima kebudayaan import dari luar yang nyata-nyata bertentangan dengan keyakinan (akidah) kita. Janganlah kita mengotori akidah kita dengan dalih toleransi dan setia kawan. Kerana kalau dikata toleransi, Islamlah yang paling toleransi di dunia.

Sudah berapa jauhkah kita mengayunkan langkah mengelu-elukan(memuja-muja) Valentine Day ? Sudah semestinya kita menyedari sejak dini(saat ini), agar jangan sampai terperosok lebih jauh lagi. Tidak perlu kita irihati dan cemburu dengan upacara dan bentuk kasih sayang agama lain.Bukankah Allah itu Ar Rahman dan Ar Rohim. Bukan hanya sehari untuk setahun. Dan bukan pula dibungkus dengan hawa nafsu. Tetapi yang jelas kasih sayang di dalam Islam lebih luas dari semua itu. Bahkan Islam itu merupakan ‘alternatif’ terakhir setelah manusia gagal dengan sistem-sistem lain.

Lihatlah kebangkitan Islam!!! Lihatlah kerosakan-kerosakan yang ditampilkan oleh peradaban Barat baik dalam media massa, televisyen dan sebagainya. Karena sebenarnya Barat hanya mengenali perkara atau urusan yang bersifat materi. Hati mereka kosong dan mereka bagaikan ‘robot’ yang bernyawa.

MARI ISTIQOMAH (BERPEGANG TEGUH)
Perhatikanlah Firman Allah :
…dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim”.

Semoga Allah memberikan kepada kita hidayahNya dan ketetapan hati untuk dapat istiqomah dengan Islam sehingga hati kita menerima kebenaran serta menjalankan ajarannya.

Tujuan dari semua itu adalah agar diri kita selalu taat sehingga dengan izin Allah s.w.t. kita dapat berjumpa dengan para Nabi baik Nabi Adam sampai Nabi Muhammad s.a.w.

Firman Allah s.w.t.:
Barangsiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya maka dia akan bersama orang-orang yang diberi nikmat dari golongan Nabi-Nabi, para shiddiq (benar imannya), syuhada, sholihin (orang-orang sholih), mereka itulah sebaik-baik teman”.

Berkata Peguam Zulkifli Nordin (peguam di Malaysia) di dalam kaset ‘MURTAD’ yang mafhumnya :-

“VALENTINE” adalah nama seorang paderi. Namanya Pedro St. Valentino. 14 Februari 1492 adalah hari kejatuhan Kerajaan Islam Sepanyol. Paderi ini umumkan atau isytiharkan hari tersebut sebagai hari ‘kasih sayang’ kerana pada nya Islam adalah ZALIM!!!  Tumbangnya Kerajaan Islam Sepanyol dirayakan sebagai Hari Valentine. Semoga Anda Semua Ambil Pengajaran!!! Jadi.. mengapa kita ingin menyambut Hari Valentine ini kerana hari itu adalah hari jatuhnya kerajaan Islam kita di Sepanyol..

 

dikutip dari : tanbihul_ghafilin.tripod.com

Nilai UN 2 bisa lulus

Meski seorang siswa memperoleh nilai Ujian Nasional (UN) 2 pada salah satu mata pelajaran (Mapel) UN, siswa tersebut tetap bisa lulus sekolah. Syaratnya tidak ada nilai gabungan di bawah 4 dan nilai rata-rata keseluruhan minimal 5,5. Khusus siswa SMK, nilai kompetensi keahlian minimal 7. Bagi siswa SMP, nilai gabungan suatu Mapel terdiri atas nilai rapor semester 1,2,3,4,5 dan nilai ujian sekolah (US). Sementara bagi siswa SMA/MA/SMK, nilai gabungan meliputi nilai US dan nilai rapor semester 3,4,5.

Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pandidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 45/2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik. Sekretaris Forum Komunikasi Dewan Pendidikan Soloraya (FKDPS), Dr Suwarto WA MPd, mencontohkan, “Seorang siswa bisa lulus jika memperoleh nilai gabung kelulusan minimal 4. Jika Mapel lainnya nilai gabung kelulusannya juga minimal 4 dan rata-rata keseluruhan minimal 5,5, dia bisa lulus sekolah,” terangnya saat ditemui wartawan di kantor Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS), Kamis (27/1).

Ia mengungkapkan ada banyak perubahan tentang kriteria kelulusan tahun ini. Sistem penghitungannya pun lebih rumit karena nilai rapor dan US berpengaruh. Oleh karena itu, terangnya, FKDPS mendesak Dinas Pendidikan di setiap kabupaten/kota se-Soloraya memperketat pengawasan pembuatan nilai sekolah dan saat pelaksaan UN. Pasalnya kebijakan terbaru tersebut bisa memunculkan permasalahan.

“Karena nilai rapor dan ujian sekolah mempengaruhi kelulusan, tidak menutup kemungkinan ada sekolah yang berupaya mendongkrak nilai sekolah,” ungkapnya. Selain itu, ujarnya, FKDPS juga meminta Dinas Pendidikan mempertimbangkan adanya pernyempurnaan Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional (POS UN) 2011 yang telah dikeluarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Tapi tetap tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Soal pengawasan UN, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo, Rakhmat Sutomo, mengungkapkan fungsi pengawasan akan dilakukan oleh unsur perguruan tinggi. “Kami juga akan memaksimalkan peran pengawas sekolah dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS),” ujarnya.

Sumber :

http://www.solopos.com/2011/pendidikan/nilai-un-2-bisa-lulus-84023

waktu lalu, isu seputar perubahan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2011 menjadi topik hangat yang diperbincangkan oleh kalangan akademisi. Keputusan pemerintah untuk mengubah tata cara dan pola penilaian kelulusan menjadi kontroversi di kalangan pelajar dan guru. Pemerintah mela-kukan perubahan besar-besaran, baik dari segi operasional, kriteria kelulusan, dan penghitungan nilai kelulusan.

UN sendiri akan dilaksa-nakan pada tanggal 18 – 21 April 2010 untuk tingkat SMA dan MA. Sementara untuk tingkat SMP dan MTs, akan diselenggarakan pada 25 – 28 April 2011. Tanggal 10 – 12 Mei 2011, giliran pelajar SD dan MI. Adapun ujian susulan bagi siswa/i yang berhalangan atau sakit pada UN Utama, akan dilaksanakan seminggu setelah UN Utama berlangsung. Tahun 2011, ujian ulangan yang diadakan pada UN tahun 2010 ditiadakan.

Perubahan signifikan yang dapat kita lihat dari Ujian Nasional 2011 adalah jumlah hari pelaksanaan UN. Jika sebelumnya, UN untuk tingkat SMA dan MA berlangsung selama 5 hari, UN 2011 hanya dilaksanakan selama 4 hari. Di samping itu, sekolah juga kini turut andil dalam menentukkan kelulusan siswa. Nilai Ujian Sekolah dan UN akan digabung untuk ditentukan menjadi nilai kelulusan siswa.

Formula perhitungan yang digunakan pemerintah dalam menentukan kelulusan adalah nilai UN yang memiliki bobot 60%, sementara Ujian Sekolah berbobot 40%. Penilaian Ujian Sekolah pun dibagi da-lam 2 bagian, yakni nilai rapor semester 3, 4, dan 5 berbobot 40% dan nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS) sendiri bernilai 60%. Kedua nilai ini akan digabung dan dirata-rata untuk diolah menjadi nilai kelulusan. Sementara itu, standar nilai UN masih berada pada nilai 5,5. Sebelumnya, beredar rumor bahwa pemerintah akan menaikkan standar nilai menjadi lebih tinggi.

Keputusan dan kebijakan Ujian Nasional 2011 dari pemerintah yang cenderung lambat diinformasikan kepada sekolah membuat sekolah bingung dalam mempersiapkan UN. Materi Standar Lulusan Kompetensi (SKL) Ujian Nasional 2011 yang dikeluarkan secara mendadak membuat persiapan sekolah dalam mengejar materi pelajaran menjadi tergesa-gesa. Tentu hal ini harus dibenahi pemerintah agar siswa/i dapat mempersiapkan UN dengan sebaik-baiknya.

Sebagai seorang pelajar yang akan mengikuti UN, penulis rasa kebijakan Ujian Nasional 2011 patut diapresiasi karena pemerintah berkaca dari pelaksanaan UN sebelumnya. Pemerintah kini memperhatikan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Hal ini saya acu-ngi jempol karena proses selama kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah juga turut menjadi acuan untuk menentukan kelulusan siswa dan tidak hanya ditentukan oleh hasil UN. Siswa pun dapat dengan tenang dan tidak perlu khawatir mempersiapkan UN karena memikirkan nilai kelulusan.

Di samping itu, pengawasan dan karantina yang dilakukan pemerintah pada tempat percetakan soal UN juga merupakan langkah yang baik untuk mencegah kecurangan atau kebocoran soal UN yang selama ini sering terjadi. Ujian ulangan yang ditiadakan juga merupakan kemajuan berarti karena dapat menghemat waktu pelaksanaan UN dan pengolahan nilai kelulusan menjadi lebih efektif dan cepat. Siswa pun akan mempersiapkan diri mengikuti UN Utama dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah juga memberikan kebijakan baru yang menguntungkan peserta UN, seperti jalur Seleksi Masuk Nasi-onal Perguruan Tinggi Negeri (SMNPTN) yang dilaksanakan sesudah pelaksanaan UN. Siswa yang berminat masuk perguruan tinggi negeri favorit pun dapat fokus mempersiapkan Ujian Nasional 2011. Saya melihat banyak kemajuan berarti yang pemerintah lakukan dari pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2010.

Penulis berharap, Ujian Nasional 2011 dapat memberikan dampak berarti bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Tidak hanya mencetak lulusan dengan nilai terbaik, tetapi juga menanamkan nilai kejujuran dan moralitas yang baik ketika kelak mereka berada di masyarakat. Semoga formula baru yang telah disusun pemerintah dapat memberikan kemudahan dan kelancaran bagi semua pihak yang terlibat dalam Ujian Nasional 2011. Selamat mempersiapkan diri menghadapi Ujian Nasional 2011!

sumber :

DANIEL HERMAWAN BEBERAPA (Penulis, pelajar kelas XII-A IPA, SMAK 1 BPK Penabur Bandung)

http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20110128004210&idkolom=opinipendidikan

MATERI UJIAN HUKUM PERDATA TERDIRI DARI :

1. PERKAWINAN

2. DOMISILI

3. KEWARISAN

1. Hukum Perkawinan

Pengertian Perkawinan:

• UU no 1/74 ttg Perkawinan: ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 UU Perkawinan)

• KUHPerdata: hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara (Pasal 27, 28 BW)

Asas Perkawinan

• Menurut BW:

- Asas monogami, melarang poligami

- Asas kebebasan kata sepakat, tidak ada paksaan

• Menurut UU Perkawinan:

- Asas monogami, tapi boleh poligami dg syarat-syarat tertentu (Pasal 3 – 5 UUPerkawinan )

Syarat Perkawinan:

• UU Perkawinan (Pasal 6 – 12):

- Adanya persetujuan kedua calon mempelai

- Adanya izin kedua orang tua/ wali bagi calon mempelai sebelum berusia 21 tahun

- Usia calon mempelai laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun

- Tidak ada ikatan perkawinan dengan yang lain

- Tidak ada dalam waktu tunggu (iddah) bagi perempuan janda

- Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi tidak dari talak tiga

Menurut BW:

• Syarat absolut:

- Asas monogami mutlak (Pasal 27)

- Persetujuan kedua mempelai

- Batas usia, bagi laki-laki 18 tahun, perempuan 15 tahun (Pasal 29)

- Bagi janda harus mengindahkan masa tunggu selama 300 hari (Pasal 34 BW)

- Diperlukan izin bagi semetara orang (Pasal 35 – 49)

Lanjutan…

• Syarat material relatif:

- Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat dalam hubungan keluarga (Pasal 30 – 31)

- Larangan untuk kawin dengan orang, dg siapa orang itu pernah melakukan zina (Pasal 32)

- Larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian sebelum lewat waktu 1 tahun (Pasal 33)

Syarat formal (Lanjutan):

• Syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan:

- Pemberitahuan tentang maksud untuk kawin

- Pengumuman untuk maksud dan tujuan kawin (Pasal 50 – 57)

• Syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan perkawinan = syarat-syarat dapat disahkannya perkawinan

Pencegahan perkawinan:

• Menurut BW:

- Suatu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh jaksa (penuntut umum) dan orang-orang yang tertentu, berdasarkan alasan2 tertentu mempunyai hubungan dengan calon suami/istri; terjadi jika perkawinan itu tidak seyogyanya dilaksanakan

• Menurut UU Perkawinan (Pasal 13 – 21):

- Perkawinan dapat dicegah bila ada phak yang tidak memenuhi syarat dalam perkawinan

Orang yang dapat melakukan pencegahan perkawinan:

• Para keluarga dari salah seorang calon mempelai

• Saudara dari salah seorang calon mempelai

• Wali nikah dari salah seorang calon mempelai

• Pengampu dari salah seorang calon mempelai

• Pihak-pihak yang berkepentingan

• Suani/ istri dari salah seorang calon mempelai

• Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pencegahan

(Pasal 14 – 16 UU Perkawinan)

Pembatalan perkawinan:

• Pasal 85 – 99 BW ; Pasal 22 – 28 UU Perkawinan; Pasal 37 – 38 PP No 9/75

• Bukan batal demi hukum; melainkan dengan permohonan pembatalan.

• Dapat diajukan oleh:

- Para keluarga

- Suami/ istri

- Pejabat yang berwenang; pejabat yang ditunjuk; jaksa

- Orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung dengan perkawinan itu, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus

Lanjutan…

• Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap; dan berlaku sejak berlansungnya perkawinan

• Pasal 28 UU Perkawinan, bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan (tetap anak sah)

- Suami istri yang beriktikat baik, kecuali harta perkawinan, bila pembatalan karena adanya perkawinan terdahulu

- Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk di atas

Akibat Hukum Perkawinan

• Terhadap harta perkawinan

- Harta yang diperoleh selama perkawinan: harta bersama

- Harta bawaan: harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh dari hadiah/warisan: dalam penguasaan masing-masing, selama keduanya tidka menentukan lain.

- Perjanjian perkawinan: mengenai pengaturan tersendiri tentang harta kekayaan, secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan.

- Kedudukan suami istri terhadap harta bersama adalah sama; masing-masing dapat menggunakan herta bersama atas persetujuan keduanya.

Lanjutan…

• Terhadap Keturunan:

- Anak sah: anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah anak tidak sah, yang hanya mempunyai hubungan dengan ibunya (Pasal 42).

- Suami dapat melakukan penyangkalan bahwa anak yang lahir tidak sah, jika dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina (Pasal 44)

- Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak (Pasal 45 -49)

- Kekuasaan orang tua terhadap anak sejak lahir hingga dewasa

Putusnya Perkawinan

• Karena kematian (Pasal 199 BW; Pasal 38 UU Perkawinan)

• Karena perceraian (cerai talak –dari suami–ataupun gugat cerai –dari istri)

• Dalam BW: Keadaan tidak hadir (selama sepuluh tahun, diikuti dengan perkawinan baru istri/ suami), putusan hakim setelah pisang ranjang dan meja makan, setelah dibukukan di Kantor Catatan Sipil

Alasan perceraian (UU Perkawinan):

• Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan

• Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah

• Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun

• Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tiak dapat menjalankan sebagai sumai isteri

• Antara suami istri terjadi terus menerus peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Akibat putusnya perkawinan:

• Jika putusnya perkawinan karena kematian, maka terjadi hak waris

• Bagi sitri terdapat masa iddah/ tunggu

• Harus memperhatikan ketentuan-ketentuan setelah perkawinan; misalnya jika ingin rujuk, atau ingin menikah dengan orang lain

Akibatnya terhadap keturunan:

• Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata untuk kepentingan anak. Jika ada perselisihan, pengadilan yang memutuskannya.

• Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak-anak. Jika bapak tidak mampu, maka pengadilan bisa memutuskan ibu ikut menanggung biayanya

• Pengadilan bisa memutuskan kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan isteri, atau juga menentukan kewajiban bagi mantan isteri

2. DOMISILI

<span>DOMISILI</span><span> </span><span> </span>Tempat tinggal (pasal 17 KUHPerd)

Adalah tempat seseorang dianggap selalu hadir melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya, meskipun ia bertempat tinggal di tempat lain

Tempat tinggal seseorang atau badan hukum

Pentingnya domisili:

Psl 3 PP no. 9/1975– orang yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat setempat

Tempat mengajukan gugatan perceraian: PA domisili tergugat; kecuali jika tidak diketahui domisilinya

Untuk mengetahui pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara perdata seseorang: tempat tinggal tergugat

Tempat mengikuti pemilu; dan tempat pembayaran suatu barang

Macam-macam domisili:

Tempat tinggal yang sesungguhnya: 2=

- Tempat tinggal bebas: tidak terikat atau tergantung kepada orang lain

- Tidka bebas: terikat/tergantung kepada orang lain, misalnya: istri ikut suami; anak ikut ortu; curandus ikut curator; buruh ikut majikan

Tempat tinggal pilihan—berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu, dipilih domisili tertentu—misal: perkara di pengadilan

Rumah kematian: tempat tinggal terakhir

3. KEWARISAN

Hukum Waris

Menurut BW

Pengertian

Yaitu Hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunian

Mengatur tatacara peralihan harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal kepada para ahli warisnyan

Terdapat 3 unsur: adanya orang yang meninggal dunia (pewaris); adanya harta kekayaan yang ditinggalkan; adanya ahli warisn

Harta warisan berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uangn

Ahli waris dapat menolak atau menerima warisann

Menerima warisan: menerima sepenuhnya; dan menerima dengan syarat (misalnya menerima hak tidak menerima kewajiban)n

Akibat Penerimaan warisan dengan bersyarat (beneficiare) –Psl 1032– ahli waris tidak wajib menbayar hutang yang melebihi jumlah warisan; ia dapat membebaskan diri dari pembayaran utang pewaris dengan menyerahkan warisan kepada para kreditur; tidak terjadi percampuran antara harta warisan dan kekayaan pribadi ahli warisn

Penolakan warisan

Penolakan warisan harus dilakukan dengan tegas dihadapan panitera Pengadilan Negerin

Orang yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli warisn

Bagian ahli waris yang menolak, diberikan kepada ahli waris lainnyan

jika penolakan karena paksaan atau penipuan, maka dapat ditiadakann

Cara mewaris

Berdasarkan undang-undang/ab-istentato:n

- Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri

- Mewaris berdasarkan penggantian tempat

Berdasarkan surat wasiat/ ad-testamenton

Ahli waris menurut undang-undang:

Ahli waris berdasarkan hubungan darahn

Janda atau duda yang ditinggal matin

Keluarga yang lebih dekat kepada pewaris (kerabat)n

Negara sebagai penerima warisan, jika tidak ada ahli waris (hanya berkewajiban membayar hutang pewaris, jika aktiva mencukupi; dapat mengambil alih hak dan kewajiban pewaris, dengan putusan hakim)n

Bagian ahli waris menurut UU:

Ahli waris golongan I:n

- Anak beserta keturunannya (anak tidak mewaris bersama keturunannya; jika ada anak, keturunannya tidak mendapatkan)

- Suami atau isteri yang hidup lebih lama; bila istri mengandung, anak dianggap ada

—- suami/ istri bagiannya sama dengan anak

Ahli waris golongan II:

Ahli waris golongan II: orang tua; saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannyan

Bagian ayah dan ibu masing-masing:n

- Bila ayah dan ibu mewaris tanpa saudara laki-laki/ perempuan, maka mereka mewaris seluruh harta warisan, masing-masing setengah bagian

- Bila mewaris bersama saudara laki-laki/ perempuan, masing-masing mendapatkan bagian yang sama (1/3)

- Bila hanya ada ayah atau ibu saja, dengan seorang saudara, masing-masing ½

- Bila ayah atau ibu mewaris dengan dua saudara, bagiannya 1/3

- Bila ayah atau ibu mewaris dengan tiga saudara atau lebih, maka baginnya ¼, sisanya dibagi untuk saudara

- Bila hanya ada saudara maka bagian semua untuk saudara

Ahli waris Golongan III:

Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas setelah orang tua, baik dari pihak ayah maupun ibun

dilakukan kloving (pembelahan harta warisan menjadi dua bagian) untuk membagi warisan — untuk garis ayah dan ibun

Ahli waris yang derajatnya sama mendapat bagian yang sama; yang lebih jauh tertutupn

Golongan IV:

Keluarga dengan garis menyamping, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya (Ex: paman dan bibi)n

Dilakukan kloving, baru dibagi ½ dan ½n

Keluarga dalam garis derajat yang lebih dekat menutup keluarga yang lebih jauhn

Legitieme portie:

Yaitu suatu bagian tertentu dari harta warisan yang tidak dapat dihapuskan oleh pewaris.n

Penerimanya: legitimaris; yaitu”n

- Mereka dalam garis lurus ke bawah (Psl 914)

- Mereka dalam garis lurus ke atas (Psl 915)

- Anak luar kawin yang diakui sah (Psl 916)

Orang yang tidak patut mendapatkan warisan:

Orang yang pernah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si pewarisn

Orang yang diputus oleh hakim bersalah karena menfitnah si pewarisn

Orang yang dengan kekerasan mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatn

Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewarisn

Warisan anak luar kawin

Anak luar kawin:n

- Dalam arti luas: anak zina (dilahirkan karena perzinahan) dan anak sumbang (dilahirkan dari mereka yang masih mempunyai hubungan darah sangat dekat)

Dalam arti sempit: anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, sebagai akibat dari hubungan antara dua orang lajang.—bisa diakui sah, shg dapat mempunyai hubungan dengan orang tua yang mengakuinya, buka dengan keluarga ortu tersebut.

Bagian waris anak luar kawin

Yang mendapat bagian waris: anak luar kawin yang diakui sahn

Jika mewaris bersama dengan ahli waris golongan I, bagiannya 1/3 dari bagian anak sahn

Bila mewaris bersama dengan ahli waris golongan II dan III, maka bagiannya adalah ½. Begitu juga jika anak luar kawin mewaris bersama-sama (lebih dari satu)n

Pewarisan menurut surat wasiat

Surat wasiat/ testament : suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.n

Yang boleh membuat surat wasiat: yang telah berumur 18 tahun, atau telah dewasa, atau belum 18 tahun tapi sudah menikahn

Bentuk surat wasiat:

Wasiat olographis/ olographis testament : Wasiat yang ditulis dengan tangan sendiri dan ditandatangani oleh pewaris, kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan, secara terbuka/tertutup; dihadiri dua saksin

Wasiat umum/ openbaar testament : Wasiat yang dibuat dihadapan notaris, dengan dua saksi. Notaris menulis kehendak di pewaris.n

Wasiat rahasia/ testament tertutup: Wasiat yang ditulis tangan sendiri atau ditulis tangan oleh orang lain, dan ditandatangani pewaris; kemudian diserahkan ke notaris dlm keadaan tertutup/ rahasia untuk disimpann

Akta di bawah tangan/ codicil : penetapan hal-hal yang tidak termasuk dalam pembagian warisan itu sendiri; misalnya tentang penguburannya, memberikan pakaian dan perhiasan…n

Isi surat wasiat:

Hibah wasiat/ legaat : pemberian sebagian harta warisan kepada orang-orang tertentu setelah pewaris meninggal dunia; yang menerima legaat: legataris (bukan dari ahli waris; menerima legaat atas hak khusus; hanya menerima aktiva)n

Pengangkatan ahli waris —ahli waris testamentern

Wasiat juga dapat berisi:

Yang tidak terkait dengan harta peninggalan:

Perintah atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatun

Pencabutan testament terdahulun

Pengangkatan seorang wali/ pelaksana wasiatn

Fidel commis:

Pemberian warisan kepada seorang waris dengan ketentuan, ia wajib menyimpan warisan itu, dan bila lewat waktu ia harus menyerahkannya kepada seseorang yang sudah ditetapkan dalam testament.n

Disebut juga erfselling over de hand (hibah wasiat lompat tangan) yaitu pemberian warisan secara melangkahn

Lanjutan…

Pada dasarnya Fidel commis dilarang, namun dapat diperbolehkan dalam hal:n

- Untuk memenuhi keinginan pewaris agar harta peninggalannya tidak dihabiskan oleh anak-anaknya

- Fidel commis de residuo; seorang ketiga yang meninggal dunia sebelumnya, diberikan untuk anaknya yang sah sudah atau belum dilahirkan

 

SUMBER:

IBU SRI WAHYUNI / http://sriwahyuni-suka.blogspot.com/

Jadwal Ujian Akhir Semester

Nama Matakuliah Kls SKS Jadwal Ujian No. Ruang Nama Dosen Pengampu
PANCASILA DAN PENDIDIKAN KEWARGAAN A 2 JUMAT , 28/01/2011, 08:00 – 09:00 310 KHAIRUL ANAM, M.Si.
ILMU NEGARA A 3 JUMAT , 28/01/2011, 10:30 – 11:45 306 ISWANTORO, S.H.,M.H.
BAHASA HUKUM A 2 SENIN , 31/01/2011, 13:00 – 14:00 204 DAN 205 ACH. TAHIR, S.H.I., LL.M.
PENGANTAR HUKUM ISLAM A 2 SELASA, 01/02/2011, 08:00 – 09:00 407 HJ. FATMA AMILIA, S.AG.,M.SI
PENGANTAR ILMU HUKUM A 3 RABU , 02/02/2011, 10:30 – 11:45 108 UDIYO BASUKI, SH.,M.HUM
PENGANTAR STUDI ISLAM A 2 JUMAT , 04/02/2011, 10:45 – 11:45 306 YUDIAN WAHYUDI, PROF.DRS,M.A,Ph.D.
BAHASA ARAB A 2 , – PANITIA,
BAHASA INGGRIS A 2 , – PANITIA,

Hukum Pidana Indonesia

Pengertian Hukum Pidana

n Menentukan perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi

n Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana

n Menentukan cara bagaimana sanksi itu dapat dikenakan

Jenis Hukum Pidana

n Materiel ~ Formil

n Umum ~ Khusus

n Dikodifikasikan ~ Tidak Dikodifikasikan

n Nasional ~ Lokal

n Tertulis ~ Tidak Tertulis

n Internasional ~ Nasional

n HP Obyektif (ius poenale) ~ HP Subjektif (ius puniendi)

Fungsi Hukum Pidana

Melindungi kepentingan hukum orang/masyarakat/negara dari perbuatan-perbuatan yang hendak menyerangnya, dengan cara mengancam dengan sanksi berupa pidana (=nestapa) bagi orang lain.

Karena demikian, hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remidium (obat terakhir jika hukum lain tak mampu).

Tujuan Hukum Pidana

n Aliran klasik (Beccaria, JJ Rousseau, Montesquieu): melindungi individu dari kekuasaan penguasa

n Aliran modern: melindungi individu/masyarakat dari kejahatan

Hukum Pidana Materiel di Indonesia

n Sumber utama: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

n Berlaku di Indonesia sejak tahun 1946 (setelah kemerdekaan RI) dengan UU Nomor 1 Tahun 1946.

n Merupakan warisan kolonial Belanda yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918.

n Sumber lain: UU yang dibuat oleh RI (Korupsi, Lalu Lintas, Narkotika, Psikotropika, Terorisme, dll)

Sejarah Pembentukan KUHP

Sistematika KUHP

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Asas Nasionalitas Pasif
(Asas Perlindungan)

Hukum pidana suatu negara berlaku bagi perbuatan yang dilakukan di luar wilayah negara itu, jika kepentingan negara tersebut dilanggar di wilayah negara lain

Asas Nasionalitas Aktif
(Asas Personalitas)

Hukum pidana suatu negara berlaku bagi warganegaranya yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara itu

Asas Universal

Hukum pidana suatu negara berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di manapun

TP: kejahatan mata uang, perompakan/pembajakan, terorisme

Tindak Pidana

n Harus dibedakan dengan “perbuatan jahat yang terwujud konkret di masyarakat” sebagaimana “perbuatan jahat” (crime) dalam tinjauan kriminologi.

n Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana sebagaimana terwujud abstrak dalam peraturan perundang-undangan

Istilah

n Belanda: strafbaar feit

n Peristiwa pidana (UUDS 1950), perbuatan pidana (UU Drt 1/1951), dan tindak pidana

Unsur-unsur Umum Tindak Pidana

Rumusan Tindak Pidana

n Tindak pidana harus dirumuskan (baik tertulis maupun tidak tertulis) sebagai pelaksanaan asas legalitas.

n Sanksi pidana dapat dijatuhkan karena adanya perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang. Oleh karena itu, perbuatan apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan harus dapat diketahui secara pasti.

à melarang “pasal karet” spt UU 11/1963 tentang Subversi, 281 (Jan Remmelink)

Perumusan Unsur Tindak Pidana
dalam Peraturan Pidana

n Menyebutkan satu persatu unsur-unsur perbuatannya (misal: 281, 305)

n Hanya menyebut kualifikasi delik, tanpa menyebut unsur-unsurnya (misal: 297, 351)

n Menyebutkan unsur-unsur dan kualifikasi deliknya (misal: 338, 362, 372, 378)

Penempatan Norma dan Sanksi

n Sekaligus jadi satu

n Dipisah

n Sanksi dijatuhkan lebih dahulu, sedangkan norma belum ditentukan (122 ke-2)

Normentheorie (oleh Binding)

n Norma sebagai pedoman hidup manusia tidak berada dalam hukum pidana, namun di luar hukum pidana

n Hukum pidana tidak memuat norma, tetapi hanya berisi sanksi pidana belaka.

n Oki, pencurian tidak dikatakan “MELANGGAR Pasal 362 KUHP” akan tetapi justru “SESUAI dengan Pasal 362 KUHP.

Jenis-jenis Tindak Pidana

n Kejahatan — Pelanggaran

n Delik formil (perbuatan yang dilarang: 362) — Delik materiel (akibat yang tidak dikehendaki: 338)

n Commissionis (pelanggaran larangan/362,372,378), Omissionis (pelanggaran perintah/522,531), Commissionis per Omissionen Commissa (pelanggaran larangan dg tidak berbuat/194)

n Dolus (310,338) — Culpa (359,360)

n Aduan (284,310) — Bukan Aduan (362,338)

Hubungan Kausalitas

n Dalam tindak pidana, muncul adanya “akibat” (adanya perubahan di dunia luar) yang dapat berupa pembahayaan atau perkosaan thd kepentingan hukum.

n Munculnya “akibat tertentu” menjadi penting, terutama dalam pembagian delik formil dan delik materiel. Dalam delik formil, akibat hanya accidentalia. Dalam delik materiel, akibat merupakan essentalia, jika tidak ada akibat, maka delik materiel tidak ada/hanya sebagai percobaan (misal: 338 tetapi tidak mati)

n Hubungan sebab akibat (kausalitas) selain sangat penting dalam delik materiel, juga menjadi hal penting dalam delik-delik yang dikualifikasi oleh akibat. Misal: 187, 188, 194 (2), 195 (2), 333 (2 dan 4) 334 (2 dan 4), 351 (2 dan 3), 355 (2 dan 3).

n Dalam menetapkan sebab dari suatu kejadian, muncul teori kausalitas yang hendak menetapkan hubungan obyektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang

Teori-teori Kausalitas

n Teori equivalensi (Von Buri à van Hamel)

(aequivalentie-theorie/bedingungs-theorie/conditio sine qua non-theorie)

Tiap syarat/faktor adalah sebab, dan semua syarat/faktor nilainya sama dan sederajat. Kesulitannya, hubungan kausal membentang ke belakang tanpa akhir.

Misal: pembuat pisau dan penjual pisau menjadi penyebab terjadinya pembunuhan.

n Teori Individualisasi

individualiserende-theorien (Birkmeyer)

Yang menjadi causa adalah faktor (bedingung) yang paling berpengaruh. Kesulitannya apabila semua faktor itu berpengaruh atau sifat dan corak dalam faktor-faktor itu tidak sama.

ubergewicht-theorie (Binding)

Sebab suatu perubahan (akibat) adalah identik dengan faktor ketidakseimbangan. Satu-satunya faktor sebagai penyebab utama adalah faktor terakhir yang menghilangkan keseimbangan itu. Kesulitannya: bagaimana menentukan faktor terakhir yang menyebabkan ketidakseimbangan?

Misal: seorang anak dihukum bapaknya masuk kamar dan dikunci. Muncul gempa, rumah roboh, anaknya mati karena tertimpa dinding.

n  Teori Generalisasi

(adekwat)adaequaat-theorie/teori sobyektif (Von Kries)

Sebab adalah suatu peristiwa yang sepadan dengan akibat yang sebelumnya diketahui, setidak-tidaknya dapat diramalkan oleh si pembuat. Misal: berkendaraan cepat, kemudian menabrak orang sampai mati.

nachttraglicher prognose/teori obyektif (Rumeling)

Sebab adalah faktor obyektif yang diramalkan dari serangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik setelah delik itu terjadi. Tolok ukur faktor obyektif adalah ilmu alam, sesudah terjadinya delik. Misal: orang disuruh untuk mendaki Merapi, tiba-tiba Merapi meletus. Orang tersebut mati karena wedhus gembel.

Kausalitas pada Delik Commissionis per Omissionen Commissa

n Pada dasarnya, sesorang tidak mungkin menimbulkan akibat jika orang “tidak berbuat” (sebagaimana dalam ilmu alam).

n Namun seseorang yang tidak berbuat dapat dikatakan sebagai sebab apabila ia mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat.

n Oleh karena itu, “tidak berbuat” bukan berarti tidak berbuat sama sekali, namun dia “tidak berbuat sesuatu yang diharapkan/diwajibkan”.

Sifat Melawan Hukum
(onrechtmatig, unrecht, wedderechtelijk)

n Apakah sifat melawan hukum itu?

à tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) [Hoogeraad]

à bertentangan dengan hak orang lain      (tegen eens anders recht) [Noyon]

à bertentangan dengan hukum obyektif

(tegen het objectie recht) [Simon]

n Kadangkala sifat melawan hukum diartikan “jika perbuatan itu masuk dalam rumusan undang-undang”.

à tidak salah, tetapi tidak semua perbuatan yang memenuhi rumusan delik disebut melawan hukum, misal algojo yang menembak mati terpidana mati (ada alasan pembenar)

n Sifat melawan hukum yang formil apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang. Sifat melawan hukumnya dapat hapus hanya berdasarkan undang-undang.

n Sifat melawan hukum yang materiel apabila perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya berdasar pada aturan tertulis, namun juga melihat berlakunya hukum yang tidak tertulis.

n Sifat melawan hukum yang formil, di Indonesia tidak dianut lagi, sebagaimana disepakati dalam Seminar Hukum Nasional 1963, dan dalam RUU KUHP 2008 Pasal 1 (3) [asas legalitas materiel].

Sifat melawan hukum yang materiel dalam fungsinya yang negatif: mengakui adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang.

Sifat melawan hukum yang materiel dalam fungsinya yang positif: menganggap bahwa suatu perbuatan tetap sebagai delik, meskipun tidak diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan juga dengan ukuran-ukuran lain di luar undang-undang.

Misal: pembunuhan karena alasan carok di suatu daerah?

Rumusan “sifat melawan hukum”
dalam KUHP

n Melawan hukum: 167, 168, 335 (1), 522, 378 [HR: melawan hukum=tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu.] 522 [HR: melawan hukum=tanpa alasan yang wajar tidak datang, padahal yang bersangkutan wajib menghadap]

n Tanpa mempunyai hak untuk itu: 303, 548, 549

n Tanpa izin: 496, 510

n Dengan melampaui kewenangannya: 430

n Tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum (429)

Wahndelict/Putativdelict

jika seseorang mengira telah melakukan tindak pidana, namun perbuatannya bukan suatu tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum.

Kesalahan

n  Dipidananya seseorang tidak cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (sifat melawan hukum), tetapi harus ada juga unsur kesalahan dalam diri pelaku (subjective guilt).

n  Berlaku asas culpabilitas, (keine strafe ohne schuld/geen straf zonder schuld/nulla poena sine culpa) bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana tanpa adanya kesalahan. Lihat RUU KUHP Pasal 37.

n  Kesalahan merupakan salah satu problem/masalah pokok dalam hukum pidana (trias dalam hukum pidana), di samping sifat melawan hukumnya perbuatan dan sanksi pidana.

n Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari (Jan Remmelink). Kesalahan ini dapat disamakan dengan “pertanggungjawaban pidana”.

n Maurach (Jerman): Tatverantwortung: tiada kesalahan namun tetap bertanggungjawab atas tindakan itu. Orang gila tidak bersalah, namun dapat dijatuhi tindakan (maatregel) berupa penempatan di RS jiwa.

n  Asas kesalahan tidak tercantum dalam KUHP (WvS), karena pandangan tentang schuld (kesalahan) baru muncul pada tahun 1916. Sebelumnya, hukum pidana hanya menitikberatkan pada perbuatan orang beserta akibatnya (Daadstrafrecht/Erfolgstrafrecht) sebagai akibat dari pengaruh ajaran Erfolgshaftung dari ajaran hukum kuno (hukum kanonik) versari in re illicita (seseorang bertanggung jawab atas semua akibatnya tanpa melihat hubungan batin pelaku dengan akibatnya).

n  Namun demikian, hukum pidana dewasa ini tetap mengambil sikap sebagai Daad-Dadertrafrecht (Tat-Taterstrafrecht), yang menitikberatkan pada perbuatan orang beserta akibatnya dan orang yang melakukan tindak pidana.

n Dalam tradisi hukum Anglosaxon, kesalahan sebagai salah satu asas penjatuhan pidana muncul dalam maxim “actus non facit reum, nisi mens sit rea=an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty” atau disingkat mens rea/guilty mind (sikap batin jahat si pembuat).

n Hubungan kesalahan dengan kehendak bebas: indeterminisme/free will/qadariyyah, determinisme/unfree will/jabariyyah?

n Bentuk kesalahan: kesengajaan (dolus, opzet, intention) dan kealpaan/ketidaksengajaan (culpa, negligence)

n Pengertian kesalahan secara psikologis: kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psikologis antara pembuat dengan perbuatannya. Hubungan itu bisa kesengajaan (=menghendaki perbuatan) atau kealpaan (tidak menghendaki perbuatan). Hanya digambarkan keadaan batin pembuat.

n Pengertian kesalahan secara normatif: kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap batin antara pembuat dan perbuatannya, tetapi harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian ini dari luar tentang hubungan antara pembuat dengan perbuatannya.

Unsur-unsur Kesalahan

n Adanya kemampuan bertanggung jawab dalam diri pembuat (Zurechnungsfahigkeit/Schuldfahigkeit)

n Hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, berupa kesengajaan atau kealpaan

n Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Jika ketiga-ketiganya terpenuhi, maka seseorang dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana

Kesimpulan

Kemampuan Bertanggung Jawab
(Zurechnungfahigkeit)

n Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat mampu bertanggung jawab

n Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan jika ia tidak mampu bertanggung jawab

n Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tidak mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan à sikap dualistis

Tidak ada kemampuan bertanggung jawab jika: (Memorie van Toelichting)

n tidak ada kebebasan memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang

n karena suatu keadaan, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya

Pasal 44

n Tidak memuat kemampuan bertanggung jawab

n Memuat suatu alasan yang mengakibatkan tidak dapat bertanggung jawab, yaitu cacat jiwa

n Memuat syarat-syarat kemampuan bertanggung jawab secara negatif

n Sistem yang dipakai dalam KUHP untuk menentukan tidak dapat bertanggung jawab adalah diskriptif-normatif.

n “Deskriptif” karena gambaran keadaan jiwa digambarkan apa adanya oleh psikater

n “Normatif” karena hakim kemudian menilai berdasarkan pemeriksaan psikater.

Tidak mampu bertanggung jawab sebagian:

n Kleptomanie

n Pyromanie

n Claustrophobie

n Punya perasaan senantiasa dikejar-kejar

n Kasus Sumanto?

n Mabuk karena minuman keras?

n Keraguan terhadap kemampuan bertanggung jawab tersangka/terdakwa?

RUU KUHP (Pasal 38)

n Strict liability (pertanggungjawaban pidana ketat)

n Vacarious liability (pertanggungjawaban pidana pengganti)

Kesengajaan (dolus, opzet)

n Kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari unsur kedua dalam kesalahan (hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya)

n Arti kesengajaan (MvT): menghendaki  dan mengetahui (willens en wetens)= kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.

Teori Kesengajaan

n Teori kehendak (wilstheorie)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (von Hippel, Simons)

n Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings-theorie)

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya (Frank)

Corak Kesengajaan 1:
Kesengajaan dengan maksud

n Pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang

Corak Kesengajaan 2:
Kesengajaan dengan sadar kepastian

n berakibat yang dituju

n akibat yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan; Kasus Thomas van Bremenhaven)

Corak kesengajaan 3:
Kesengajaan dengan sadar kemungkinan
(dolus eventualis/sengaja bersyarat)

n Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi

n Contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

Teori Apa Boleh Buat
(in Kauf nehmen theorie)

n  Dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan, si pembuat menetapkan dalam hatinya bahwa ia menghendaki perbuatan yang dilakukan, meski akan ada akibat yang tidak diharapkan

n  Akibat itu sebenarnya tidak ia kehendaki, atau bahkan takut akan ada kemungkinan timbulnya akibat itu, namun jika akibat itu muncul, apa boleh buat dia berani menerima resiko, bertanggung jawab atas akibat yang mungkin timbul.

n  Dengan teori ini, tidak perlu lagi membedakan kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Prof. Sudarto)

Kesengajaan berwarna (gekleurd) dan tidak berwarna (kleurloos)

n Kesengajaan berwarna: untuk adanya kesengajaan, pembuat menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang (Zevenbergen, Mulyatno)

n Kesengajaan tidak berwarna: cukuplah si pembuat menghendaki perbuatan yang dilarang itu, tanpa perlu tahu bahwa perbuatan itu terlarang/melawan hukum (Jonkers).

Macam-macam kesengajaan

n Aberratio ictus: seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain.

n Dolus premeditatus: dolus dengan rencana terlebih dahulu (353, 340, 342) >< dolus repentinus

n Dolus determinatus: kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya.

n Dolus indeterminatus: kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misal menembak segerombolan orang.

n Dolus alternativus: kesengajaan dengan pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akbat. Misalnya meracuni sumur.

n Dolus directus: kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya.

n Dolus indirectus: bentuk sengaja ini ada dalam Code Penal, misal dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil.

n Dolus antecedens/subsequens: melakukan tindak pidana secara culpa terhadap seseorang, yang ternyata ada rencana untuk melakukan tindak pidana terhadap orang tersebut.

n Dolus malus: seseorang dipidana jika ia sadar bahwa perbuatannya melawan hukum. Bentuk ini tidak dianut karena KUHP menganut sengaja tidak berwarna.

Kekeliruan/Kesesatan
(mistake, dwaling, error)

n Dalam ketidaksengajaan ada keadaan batin yang disebut kesesatan atau salah kira

n Bentuk kesesatan: kesesatan dalam hal peristiwa (error facti) dan kesesatan dalam hukumnya (error iuris)—bedakan dengan delik putatif: mengira bahwa perbuatannya melawan hukum, ternyata tidak)

n Error facti non nocet, error iuris nocet (Pasal 42 RUU KUHP 2008)

n Bagaimana jika error in objecto dan error in persona?

Kealpaan/kelalaian
(Culpa, Negligence)

n Sembrono, teledor, kurang hati-hati, kurang praduga

n kealpaan terletak antara sengaja dan kebetulan (MvT).

n Hazewinkel-Suringa: delik culpa merupakan delik semu (quasidelict), sehingga ada pengurangan sanksi pidana.

n Ada kesulitan dalam penentuan tindak pidana sebagai sengaja dengan sadar kemungkinan atau sebagai culpa.

n Terkadang culpa terlalu ringan jika diancam dengan pidana. Untuk mengatasi persoalannya, diajukan melalui ranah hukum yang lain, pidana à perdata. Misalnya karena kelalaiannya merusak barang miik orang lain. Cukup dengan gugatan perdata.

Jenis Culpa

n Kelalaian yang menimbulkan akibat (359, 360)

n Kelaialain yang tidak menimbulkan akibat (205, 409)

Sanksi

n Sanksi dalam hukum pidana dikenal dua macam: sanksi pidana (straf/punishment) misalnya pidana penjara, denda, dll; dan sanksi tindakan (maatregel/treatment) seperti rehabilitasi, pengusiran, dll.

n Istilah “pidana” lebih dipilih dalam hukum pidana Indonesia karena menunjukkan kekhususan ciri dan sifatnya.

n “Hukuman” merupakan istilah umum yang dipergunakan dalam lapangan hukum administrasi, pendidikan, agama, dsb.

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Prof. Sudarto)

Unsur/Ciri Pidana

n Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

n Pidana itu diberikan secara sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.

n Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. (Barda&Muladi)

Concept of Punishment
(Alf Rose)

n Punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed (pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan)

n The punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed (pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku)

Menurut Alf Rose, bukan punishment:

n Tindakan yang bertujuan pengenaan penderitaan tetapi tidak merupakan pencelaan, misal: electric shock pada binatang dalam penelitian agar dapat diamati

n Tindakan yang merupakan pernyataan pencelaan tetapi bukan penderitaan, misal: teguran, peringatan

n Tindakan yang tidak untuk penderitaan dan tidak untuk pencelaan, misal: dokter gigi yang mencabut pasien

Tujuan Pemidanaan
(Herbert L. Packer)

n untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah)

n untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar

Perbedaan pidana (straf/punishment)
dan tindakan (maatregel/treatment)

n Alf Rose: harus didasarkan pada ada tidaknya unsur pencelaan, tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur penderitaan

n Herbert L. Packer: tingkatan kekejaman/ketidakenakan bukan ciri yang membedakan pidana dan tindakan, tetapi lebih pada tujuan dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan. Treatment bertujuan untuk keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan.

n Ruslan Saleh: batas pidana dan tindakan secara teorits sulit ditentukan, karena pidana sendiri pun banyak hal mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki.

Teori Pembanding

Hulsman: pidana bukanlah suatu penderitaan atau nestapa. Hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib (tot de orde roepen), yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik.

Hoefnagels: pidana bukan pencelaan (censure), penjeraan (discouregement), atau penderitaan (suffering), namun merupakan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah dirumuskan oleh undang-undang, sejak penahanan sampai penjatuhan vonis. Pidana merupakan proses waktu.Pemberian sanksi merupakan proses pembangkitan semangat (encouregement) agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku

Teori Pemidanaan (1)

n Teori Absolut (retributive theory): pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan kejahatan/tindak pidana. Pidana bukanlah alat untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi mencerminkan keadilan. Penganut: Immanual Kant, Hegel.

Pembagian Teori Retributif
(Nigel Walker)

Pembagian Teori Retributif
(John Kaplan)

Teori Pemidanaan (2)

n Teori relatif/teori perlindungan masyarakat/utilitarian theory: pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut keadilan, namun digunakan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan bertujuan tertentu yang bermanfaat.

Tujuan Pemidanaan dalam RUU KUHP (Pasal 54)

n  Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

n  Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

n  Menyelesaikan konflik yang ditumbulkan karena tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangakn rasa damai dalam masyarakat’

n  Membebaskan rasa bersalah pada terdakwa.

n  Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pidana dalam RUU KUHP

n  Tujuan pemidanaan

n  Pedoman pemidanaan

n  Pengampunan hakim (rechtelijkpardon)

n  Modifikasi pidana karena ada perubahan perilaku narapidana atau karena ada perubahan UU

n  Elastisitas pemidanaan

n  Pidana mati menjadi jenis pidana khusus

n  Penambahan jenis pidana baru, yaitu pidana pengawasan dan kerja sosial (pidana pokok), serta pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat (pidana tambahan)

n  Dikenal adanya tindakan (matregel) bagi pelaku yang tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa

n  Membedakan pidana dan tindakan bagi anak

n  Ada penundaan pidana mati

n  Mengenal minimum khusus pidana

n  Pengkategorian pidana denda

n  Menambah alasan memperingan pidana

Alasan Penghapus Pidana

n  Tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 44)

n  Daya paksa (overmacht) dalam Pasal 48 (setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan)

n  Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan kegoncangan jiwa yang hebat (noodweer exces) dalam Pasal 49 ayat (2)

n  Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat (1))

Jadwal Ujian Akhir Semester

Nama Matakuliah Kls SKS Jadwal Ujian No. Ruang Nama Dosen Pengampu
FIKIH INDONESIA A 2 KAMIS , 27/01/2011, 10:30 – 11:30 307 YUDIAN WAHYUDI, PROF.DRS,M.A,Ph.D.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA I B 2 KAMIS , 27/01/2011, 13:00 – 14:00 109 NURAINUN MANGUNSONG, SH., M.HUM
HUKUM LINGKUNGAN D 2 KAMIS , 27/01/2011, 14:30 – 15:30 405 HENDRO PRABOWO, SH,. MH
HUKUM AGRARIA I A 2 JUMAT , 28/01/2011, 09:15 – 10:15 404 RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, SH, MH
HUKUM PERDATA I C 2 JUMAT , 28/01/2011, 13:00 – 14:00 407 SRI WAHYUNI, S.AG., M.AG., M.HUM
HUKUM PIDANA I B 2 SENIN , 31/01/2011, 08:00 – 09:00 109 AHMAD BAHIEJ, SH. M.HUM
HUKUM PAJAK C 2 SENIN , 31/01/2011, 10:30 – 11:30 204 FAISAL LUQMAN HAKIM, SH., M.Hum
HUKUM ADAT I A 2 SENIN , 31/01/2011, 14:30 – 15:30 308 A. SAIFUDDIN, S.HI.,M.SI.
HUKUM PERKAWINAN ISLAM B 2 SELASA, 01/02/2011, 09:15 – 10:15 309 SUPRIATNA, DRS.M.SI
HUKUM INTERNASIONAL B 2 SELASA, 01/02/2011, 14:30 – 15:30 205 LINDRA DARNELA, S.AG., M.HUM
HUKUM TATA NEGARA I A 2 JUMAT , 04/02/2011, 14:30 – 15:30 308 SITI FATIMAH, SH.,M.HUM
HUKUM KEWARISAN ISLAM A 2 SENIN , 07/02/2011, 10:45 – 11:45 108 RIYANTA, DRS.,M.HUM

 

@ TanpA JuduL @

Ketulusanmu memberi

keikhlasanmu mengasihi

meluluhkan hati dan sanubariku,,,

tiada paragraf

tiada kalimat

tiada kata

tiada huruf

yang bisa q sanggah

yang bisa kupungkiri

hanyalah sebuah kesukuran

yang mendalam dan penuh kasih

yang bisa terungkap di bibir

yang bisa terungkap di hati

dan yang bisa terungkap pikiran

serta yang bisa terungkap di perasaan

rasa pahit ku anggap manis

warna hitam ku anggap putih

semua perbedaan anggaplah warna

warna penuh keindahan

keindahan yang bisa memampakkan keharmonisan

keindahan yang mampu memberi nilai positif

dan ikatlah semua perbedaan dalam satu tali

tali yang tidak akan bisa terputus

karna kebersamaan itu lebih baik dari segalanya

ungkapkan pikiranmu

ungkapkan perasaanmu

ungkapkan rasamu

dengan jiwa penuh rasa

damai tanpa siksa

karna sejatinya hati,jiwa,pikiran dan tindakan itu harus satu

Judul Buku      : Tafsir Kebudayaan

Penulis             : Clifford Geertz

Penerbit           : Kansius

Tahun terbit      : 1992 (cetakan pertama)

Tebal               : 281

Buku Tafsir Kebudayaan ini adalah sebuah karya dari seorang penulis yang bernama Clifford Geertz, yang telah diterjemahkan sebelumnya dari buku The interpretation of cultures : Selected Essays

Dalam buku Tafsir Kebudayaan ini, Geertz menganjurkan supaya dalam menangkap makna dari kebudayaan, perlulah mengetahui cara menafsirkan simbol-simbol yang setiap saat dan tempat dipergunakan orang dalam kehidupan umum. Akan dibahas banyak hal mengenai kebudayaan. Dengan Bali yang diambil sebagai contohnya. Dalam buku ini digambarkan bahwa Bali adalah salah satu kota yang mempunyai beragam kebudayaan. Dengan banyaknya sesuatu yang khas dari  Bali itu sendiri seperti, agama yang ada di Bali, Pribadi, Waktu dan Tingkah-laku orang-orang Bali dan suatu kegiatan khusus (tardisi) atau permainan yang dari dulu hingga kini masih dimainkan oleh penduduk Bali itu sendiri.

Buku ini mengangkat banyak pendapat atau suatu gagasan, seperti definisi kebudayaan yang dikemukakkan oleh Clyde Kluckhon yaitu: 1 keseluruhan cara hidup suatu masyarakat ; 2 warisan sosial yang diperoleh individu dari kelompoknya ; 3 suatu cara berpikir, merasa dan percaya ; 4 suatu abstraksi dari tingkah laku ; 5 suatu teori pada pihak antropolog tentang cara suatu kelompok masyarakat nyatanya bertingkah laku ; 6 suatu gudang untuk mengumpulkan hasil belajar ; 7 seperangkat orientasi-orientasi standar pada masalah-masalah yang sedang berlangsung ; 8 tingkah-laku yang dipelajari ; 9 suatu mekanisme untuk penataan tingkah-laku yang bersifat normatif; 10 seperangkat teknik untuk menyesuaikan baik dengan lingkungan luar maupun dengan orang-orang lain ; 11 suatu endapan sejarah. “lukisan mendalam” istilah tersebut di kemukakan oleh Gilbert Ryle yang dipinjam untuk  menggambarkan suatu usaha yang dilakukan oleh etnograf dalam mengerjakan etnografi. Rlye juga mengemukakan bahwa “Le Penseur”(pemikir) sedang melakukan kegiatan “memikirkan dan merefelesikan” dan “Memikirkan Pikiran-pikiran”. Dengan mengambil contoh dua orang anak mengedipkan mata kanan mereka, yang bisa di interpresentasikan sebagai sebuah gerak reflek (kedutan) atau suatu kesengajaan untuk isyarat suatu persekongkolan. Dari banyak hal diatas, dapat ditarik sedikit kesimpulan bahwa kebudayaan bersifat publik meskipun bersifat ideasional, kebudayaan tidak berada dalam kepala seseorang. Walapun tidak bersifat fisik, kebudayaan bukanlah sebuah entititas yang tersembunyi. Karena tidak dibatasi perdebatan mengenai apakah kebudayaan bersifat “subjektif” atau “objektif”.

Suatu konsep kebudayaan pada konsep manusia, adanya hakikat manusia yang dominan dalam Zaman Pencerahan  dalam memunculkan sebuah konsep ilmiah tentang kebudayaan yang sama saja atau setidaknya saling berhubungan. Bila dilihat sebagai seperangkat peralatan simbolis untuk mengatur tingkah-laku, sumber-sumber ekstrasomatis dari informasi, kebudayaan memberikan mata rantai antara secara intrinsik mampu menjadi apakah manusia dan nyatanya menjadi apakah sebenarnya mereka satu persatu. Menjadi manusia dalah menjadi individu, dan kita menjadi individu dibawah pengarahaan pola-pola kebudayaan, sistem-sistem makna yang tercipta secara historis yang dengannya kita memberi bentuk, susunan, pokok, dan arah bagi kehidupan kita. Dan pola kebudayaan tidak bersifat umum melainkan khusus, tidak hanya dalam hal perkawinan, melainkan megenai seperangkat khusus pandangan-pandangan tentang seperti apakah laki-laki dan wanita itu, bagaimana pasangan tersebut akan saling memperlakukan satu sama lain, atau siapa layak mengawini siapa ; tidak hanya “agama” tetapi kepercayaan akan lingkar karma. Pengertian akan manusia itu sendiri, dalam konteks ini digambarkan “ Menjadi manusia adalah menjadi orang Jawa.“

Pertumbuhan kebudayaan dan evolusi pikiran, “Apakah itu pikiran?”  masalah evolusi pikiran adalah soal penelusuran perkembangan kemampuan-kemampuan, kecakapan-kecakapan, kecenderungan-kecenderunagan, dan kecondongan-kecondongan tertentu dalam organisme dan menggambarkan faktor-faktor atau tipe faktor  yang menyebabkan adanya ciri-ciri itu. Fakta yang jelas bahwa tahap-tahap akhir dari evolusi biologis manusia terjadi setelah tahap-tahap awal pertumbuhan kebudayaan yang menyiratkan bahwa hakikat manusia yang “dasariah”, “murni”, atau “tidak dikondisikan”. Pikiran manusia adalah sebuah tindakan yang dinyatakan dan diarahkan menurut bahan-bahan objektif dari kebuadayaan bersama, dan baru setelahnya, pikiran manusia adalah suatu soal privat.

Pikiran Primitif : catatan untuk claude levi-strauss.

Peralihan batiniah di Bali dewasa ini. Adakah modernisasi religious? Setelah akhir-akhir ini kita sering mendengar akan modernisasi politik dan ekonomi. Konsep tentang Rasionalisasi Agama, sosiolog Jerman Max Weber mengemukakan sebuah disting antara dua macam kutub ideal dari agama-agama dalam sejarah dunia, keduanya adalah kutub “tradisional” dan “dirasionalisasikan”.  Agama Bali Tradisional, orang Bali yang dalam arti luas adalah orang-orang Hindu. Disini dikatakan bahwa agama Bali tidak tersusun secara metodis namun, tidak sama dengan menyatakan bahwa agama itu tidak tersusun sama sekali. Agama itu tidak hanya diliputi dengan cara yang sangat distingtif yang konsisten, melainkan unsur-unsur yang menyusunnya berkumpul menjadi sejumlah kompleks-kompleks ritus yang dirumuskan dengan baik. Ada tiga hal penting, yaitu : (1) sistem pura; (2) pensakralan ketidaksamaan sosial; (3) pemujaan kematian dan dukun-dukun. Bagaimana tiga hal itu berjalan, akan dibahas secara lebih mendalam dalam buku tafsir kebudayaan ini.  Rasionalisasi Agama Bali, timbulnya banyak halangan untuk Bali merasionalisaskan agamnya “Bali-isme”. Agama Bali yang tidak mempunyai Kementrian Agama selayaknya Prostestan dan Katolik sebagai agama yang berbeda-beda, mempunyai seksi-seksi khusus untuk menjalankan birokrasi dalam Kementrian Agama tersebut, bahkan agama Bali cenderung dilemparkan kedalam katagori “liar”- yakni, kafir, penyembah berhala, primitif, yang para penganutnya tidak memiliki hak-hak sebenarnya dalam bantuan dari, Kementrian itu.

Pribadi, waktu, dan tingkah laku di Bali. Dalam pribadi,waktu dan tingkah laku di Bali ini mempunyai pembahasan tersendiri, akan Hakikat Sosial Pikiran; Studi Kebudayaan; Pendahulu, Orang-Sezaman, Orang-Setempat-Sezaman, dan penerus; Susunan-susunan Definisi-Pribadi dari Orang Bali; Sebuah Segetiga Kekuatan Kultural ; Kalender-kalender Taksonomi dan waktu yang cocok; Upacara, Demam Panggung; Tak Adanya Klimaks. Tak perlu semuanya diulas dalam resensi ini, namun akan diulas sedikit seperti mengenai, Hakikat Sosial Pikiran, pikiran manusia pada akhirnya bersifat sosial yakni, sosial dalam asal-usulnya, sosial dalam fungsinya, sosial dalam bentuk-bentuknya, sosial dalam pemakainya. Dan pada dasarnya berpikir adalah sebuah kegiatan publik. Studi Kebudayaan, lewat pola-pola kebudayaan, yaitu rangkaian simbol-simbol bermakna tertatur, manusia dapat memberi makna atas peristiwa-peristiwa yang dihayatinya. Dalam hal ini studi kebudayaan adalah kumpulan totalitas pola-pola itu, lalu merupakan studi tentang yang bersifat mesin yang berusaha mengorientasikan diri di dalam sebuah dunia yang bagaimanapun suram. Lalu dalam Susunan-susunan Definisi-Pribadi dari Orang Bali, terdapat beberapa penjabaran, mengenai Nama-nama Pribadi, Nama-nama Urut Kelahiran, Sebutan-sebutan Kekerabatan, Teknonim-teknonim, Gelar-gelar Status, Gelar-gelar Publik.

Permainan Mendalam: Catatan Tentang Sabung-Ayam Di Bali. Penggrebekan, dalam pengrebekan ini diceritakan bahwa ketika Geertz dan istrinya pada bulan April 1958 datang di sebuah desa Bali untuk melakukan studi. Ketika dalam proses studi tersebut pasangan suami istri ini megetahui bahwa di Bali sangat popular dengan sabung ayam, dan dengan segala resikonya yaitu penggrebekan. Tentang Jago dan Manusia, antara Jago dengan manusia di Bali sangatlah saling berkaitan, seperti yang di kemukakan oleh Basteson dan Mead bahwa, segaris dengan konsep orang Bali tentang tubuh sebagai seperangkat bagian-bagian berjiwa yang terpisah-pisah, jago dipandang sebagai zakar yang dapat ditinggalkan, yang dapat bergerak-sendiri, sebagai alat kelamin yang berjalan-jalan yang hidup. Dan adanya fakta bahwa jago adalah simbol jantan par excellence agaknya tidak begitu meragukan. Pertarungan, disini diceritakan tetang proses-proses sebelum, ketika berlangsung dan sesudah pertarunagn antara jago satu dengan jago lainnya, sampai pada titik dimana ada yang kalah dan ada yang menang dengan segala konsekuensinya. Taruhan dan Uang Tunai, dijelaskan semakin tinggi taruhan pusat semakin tepat pula pernyataan bahwa sabung-ayam itu seimbang-dua hal yang kurang lebih berlangsung menyertainya : (1) semakin tinggi pertaruhan pusat, semakin besar pasangan petaruhan pinggiran menuju akhir pertaruhan yang singkat dari spectrum pertaruhan itu, dan sebaliknya; (2) semakin tinggi pertaruhan pusat, semakin besar volume pertaruhan pinggiran, dan berlaku sebalinya. Yang belum dibahas dalam bab ini adalah: Bermain dengan api; Bulu, Darah, Kerumunan, dan Uang; Mengatakan sSesuatu dari Sesuatu.

Diatas secara singkat sudah diulas mengenai buku Tafsir kebudayaan meski tidak secara gamblang, namun ulasan diatas sangatlah menarik minat anda untuk mengetahui lebih jauh mengenai keseluruhan isi buku ini. Buku ini menjelaskan hal demi hal dengan kata-kata atau susunan kalimat yang sedikit sulit untuk dipahami dengan hanya sekilas saja membaca, buku ini juga kurang sedikit menarik denagn tidak diserti gambar-gambar. Tetapi buku ini sangatlah informatif, dan di ungkap secara lebih lengkap dan logis.

  1. LABEL SEJARAH
  2. PENGATURAN HAM

l  Sejarah  HAM

l  1. istilah  HAM

Droit de l’home ( Perancis)

Human Right ( Inggris).

l  Fitrah ( Arab).

l  Arti: Hak yg fundamental/ hak asasi yang melekat pada martabat mns sbg mahkluk ciptaan Tuhan sejak lahir di dunia shg bersifat fitri ( kodrat) tdk pemberian manusia/negara

l  Nabi Musa              ->   membebaskan orang Yahudi dari Fir’aun.

l  Th 2000 SM—    à  raja Hamurabi ( Babylonia).

l  Tahun  600 SM–à  Raja Salon ( Athena).

l  Tahun  327——- à  Kaisar Flairus Anictius Justian ( Romawi).

l  Yunani                 –à   Socrates, Aristoteles.

l  Islam ————  -à  Manusia punya kedudukan yang sama yang berbeda hanya  ketakwaannya.

l  Setiap orang dilahirkan dalam keadaan suci………..

l  Perlindungan HAM

l  Piagam Magma Charta 15 Juni 1215 –à Inggris lalu lahir piagam HAM : Habeas Corpus Act ( 1874):

l  Bill of Right (1689).

l  Bill 0f Right 1776 di Firginia

l  Perancis 1791 dalam Konstitusi Perancis 1776 “ declaration of Independence

l  Sebelum abad ke -7 Piagam Madinah ( Konstitusi Madinah).

l  The Four Freedom 6-1-1941  oleh Roosevelt: 4 kebebasan:

l  Kebebasan pilih agama; rasa takut; berbicara dan mengemukakan pikiran,

l  kebebasan dari kekurangan  dan kelaparan —àPBB disahkan dalam Piagam Statuta MI ttg perlindungan HAM

l  Setelah PD II Tahun 1946

l  ECOSOC PBB merancang Piagam HAM ( Universal Declaration  of Independence Human Right ( Peryataan Sedunia ttg Hak-hak Asasi Manusia ) 10 Desember 1948.

l  ( mengikat secara moral belum yuridis—Ratifikasi).

l  B. Pengaturan HAM.

l  1. Convenat PBB.

l  Isi: Perjanjian ttg hak-2 ekonomi, social dan budaya, hak sipil dan politik ( hak hidup, kebebasan dan keamanan dimauka badan peradilan, berkumpul, berserikat, hak atas pekerjaan, hak hidup layak, pendidikan dll.

l  2. Konstitusi  Indonesia

Sidang BPUPKI –Soepomo –negara

kesejahteraan. Hasilnya tidak perlu ham diatur

secara rinci dalam UUD

l  Yamin HAM perlu diatur secara rinci

( Ketetapan MPR  atau GBHN dan Konstitusi).

Ham Dalam konstitusi RIS  (26) Pasal (7-33)

Ham Dalam UUDS 1950 ( 27) Pasal) ( 7-34)

Ham Dalam UUD 45 1945

l  Ham Dalam Peraturan per UU

l  Hak Kewarganegaran secara sukarela ( UU No. 62 tahun 1958 diubah dengan UU No. 12/2006

l  Hak memlilih dan dipilih ( misal UU  Pilpres dan Pelilihan DPR/DPRD

l  Praduga Tak bersalah

l  Hak Kebebasan Pers

l  Hak fakir miskin dan kesejahteraan social UU N0.42 Tahun 1969.

l  Jamsostek.

l  Hak perlindungan Hak Cipta UU No. 6 Tahun 1982.

l  UU  HAM No.39/99,  26/2000  Pengadilan Ham.

l  Hukum Acara Ham.

l  HAM Dalam UUD 1945

v   Kesamaan Kedudukan hukum dan  pemerintahan ( Pasal 27 Ayat (1)).

v   Pekerjaan dan Penghidupan yang layak

(Pasal 27 Ayat (2).

v   Berserikat dan Berkumpul Pasal 28.

v   Mengeluarkan Pikiran Pasal 28.

v   Kebebasan Beragama Pasal 29 Ayat (2).

v   Mendapatkan Pengajaran Pasal 31

l  Pelanggaran Ham

l  Keppres No. 50 Tahun 1993

Pembentukan Komisi Nasional Hak Manusia atau KOMNAS HAM.

Kegiatannya: memantaui dan menyelididki pelaksanaan HAM serta memberikan pendapat , pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan negara menganai pelaksanaan HAM.

l  UU No. 39 tahun 1999 tth HAM

l  Pembuatannya berpedoman pada Deklarasi HAM-PBB, Konvensi PBB ttg Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi PBB Terhadap Hak-hak Anak .

l  UU ini merupakan payung dari seluruh peraturan per UU ttg Ham sehingga pelanggaran , baik langsung ataupun tidak langsung atas HAM dikenakan sanksi pidana, perdata dan administrasi seuai dg ketentuan yang berlaku.

l  Sekarang baru ada 4 Pengadilan HAM

l  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Surabaya, Medan dan Makasar.

l  Pertimbangan dibentuknya Pengadilan HAM

l  Pelanggaran berat merupakan extra ordinary crimes dan berdampak secara luas, baik tingkat nasional maupun internasional dan bukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman orang-masyarakat.

l  Oka diperlukan langkah penyidikan, penyelidikan, penuututan dan pemeriksaan yang bersifat khusus.

l  Perpu 1/1999 tidak memadai

l  Asas retroaktif ( berlaku surut) untuk pelangggar HAM.

l  Perpu 1/1999 tdk memungkinkan adanya pengadilan terhadap kasus pelanggaran HAM.

l  Pelanggaran berat

l  Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan

l  Yaitu setiap operbuatan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebahagian kelompok ras bangsa, etnis agama dengan cara :

l  membunuh anggota kelompok.

l  Mengakibatkan penderitaan fiusik

l  Menciptakan kondisi yang menbgakibatkan kemusnahan.

l  Memaksakan tindakan2 yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok dan

l  Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

l  Kejahatan Kemanusiaaan.

l  Yaitu satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya serangan tsb bertujuan secara lanngsung terhadap penduduk sipil berupa:

l  Pembunuhan.

l  Pemusnahan.

l  Perbudakan.

l  Pengusiran atau pemindahan pddk secara paksa.

l  Perampasan kemerdekaan.

l  Penyiksaan.

l  Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuyran secara palsa dll.

l  Penganiyaan

l  Penghilangan orang secara paksa.

l  Kejahatan aparrtheid.

SUMBER :

SITI FATIMAH,SH., M.HUM, MATERI KULIAH HUKUM TATA NEGARA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2010

•         LABEL OTODA

•         Sidang BPUPKI  29 Mei 1945

•         “ Pembagian daerah Indonesia atas daerah yang besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UU, dengan memandang  dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

•         Pidato Moh Yamin tanggal 11 juli 1945:

•         Pemerintahan dalam RI ini pertama-tama kali tersusun dari badan-badan mayarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintah yang paling bawah, pemerintah ini saya namakan pemerintahan bawahan”………………….

•         Soepomo

•         Ttg daerah, kita menyetujui bentuk persatuan,unie, oleh karena itu di bawah Pemerintahan Pusat, di bawah negara tidak ada negara lagi. Tidak ada onderstaats, akan tetapi, hanya Daerah. Bentuknya Daerah itu ada  dan bagaimana bentuk Pemerintahan Daerah, ditetapkan dalam UU. Demikian Pasal 16

•         Pasal 16

•         “ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam UU, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

•         18 Agustus 1945

•         Dalam Rancangan UUD 1945 :

•         Intinya:

•         1. keberadaan daerah otonomi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi.

•         2. Satuan Pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.

•         3. pemerintahan tingkat daerah hanya disusun dan diselenggarakan dengan” memandang dan mengingati hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

•         Penjelasan Pasal 18

•         DaerahIndonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah pripinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah admnistrati.

•         Otoda Masa RIS dan UUDS 1950

•         Swapraja

•         Diatur dala pasal 64-67 (tidak disebut daerah istimewa).

•         Keluar UU No 22 Tahun 1948 ttg Pemda diatur dalam Pasal 32.

•         Dalam UUDS 1950, daerah swapradj sama derajatnya dengan daerah2 lain. Keistimewaannya hanya karena dengan daerah swapraja mempunyai hak asal-usul yang perlu mendapat perhatian tersendiri.

•         Pasal 132 UUDS1950 : daerah swpradja dapat dihapuskan.

•         Pengaturan Pemda Setelah Perubahan UUD 1945

•         18 Agustus 2000, MPR Melalui Sidang Tahunan melakukan Perubahan kedua Terhadap UUD 1945 dengan mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B,

•         Prinsip-Prinsip Pemerintah Daerah Pasca Amandemen

•         (1) Prinsip daerah mengatur dan mengurus rumah sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan ( Pasal 18 ayat (2).

•         (2) Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya ( Pasal 18 ayat (5)).

•         (3). Prinsip kekhususan dan keragaman daerah ( Pasal 18 A) ayat 1).

•         (4). Prinsip  mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya ( Pasal 18 B) ayat 2).

•         (5). Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18 B ayat (1).

•         (6). Prinsip badan perwakilan dip[ilih langsung dalam suatu pemilu ( Pasal 18 ayat (3).

•         (7). Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara adil (Pasal 18 A ayat (2).

•         Pengaturan Daerah Istimewa dalam UU

•         1. UU No. 1 Tahun 1945 ttg Kedudukan Komite Nasional Daerah.

•         2. UU No. 5 Tahun 1970 ttg Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah-à diganti

•         3. UU No. 22 Tahun 1999.

•         UU Otoda khusus

•         UU No. 18 Tahun 2001 ttg Otonomi Khusus bagi Propinsi DIY.

SUMBER :

SITI FATIMAH,SH., M.HUM, MATERI KULIAH HUKUM TATA NEGARA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2010

Selamat jalan SahabatQ “SuhartO”,,

berdetak jantungku saat membaca Status Facebook DPC PERMAHI JOGJA yang berbunyi

innalillahi wainnailaihi rajiun ..

telah berpulang ke ramahtullah kader Dpc Permahi Diy angkatan XIV SUHARTO ( UMY ) ..

semoga amal ibadahny di terima allah SWT ..

dan semoga keluarga yg di tingalkn di berikan kekuatan ..

amin..

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=132497056813224&id=1310128753&notif_t=feed_comment_reply

walau engkau baru ku kenal beberapa hari, tapi engkau sudah ku anggap salah satu sahabat terbaikku….

engkau sangat yang ramah, sopan, dan bersikap apa adanya….

masih ku ingat saat-saat kita MAKRAB Permahi beberapa minggu yang lalu…,,,

waktu itu kita satu kelompok, dengan nama kelompok kita “TokeK BelanG”, berbagai macam jenis perlombaan kita lewati bersama, dengan kekompakan,, penuh canda tawa, penuh gurauan,,, penuh perjuangan, dan akhirnya kitalah yang jadi pemenangnya dalam Outbond “Perang Lepas Tali”.

masa-masa itu takkan kulupakan dalam memori otakku wahai sahabat ku “Suharto”

sahabatku..

Melangkahlah dengan tenang,,

semoga engkau di terima di sisinya (Allah) dan menempatkanmu ketempat yang paling di muliakan, yaitu Surga…

semoga juga para keluargamu, serta karib kerabatmu merekalah kepergianmu..

selamat jalan sahabatku…

selamat jalan kawanku…

damailah engkau di sisinya…

amin..

amin..

ya robbal alamin….

 

 

By SahabatMu yang Kau Kenal Sesaat…!

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 4.244 pengikut lainnya.