Archive for April, 2010


M A K A L A H

KRITIK NALAR ARAB MUHAMMAD ABID AL-JABIRI

Dibuat Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam

Dosen Pengampu : Prof. Yudian Wahyudi, P.Hd.

Asisten Dosen : Bapak Anam

DISUSUN OLEH:

M. JAMIL (09340042)

FAKULTAS SYARI’AH

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YORYAKARTA

2009


KRITIK NALAR ARAB MUHAMMAD ABID AL-JABIRI

I.  PENDAHULUAN

Mohammad Abied Al-Jabiri adalah seorang pemikir Arab kontemporer. beliau lahir di Figuig, pada tanggal 27 Desember 1935. Pendidikannya dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi lebih banyak ditempuh di tanah kelahirannya di Maroko. Dia pernah setahun menempuh pendidkan filsafat di Universitas Damaskus, Siria (tahun 1958). Setelah itu dia melanjutkan pendidikan diploma Sekolah Tinggi Filsafat Fakultas Sastra Universitas Muhammad V di Rabat, (1967) dan meraih gelar master dengan tesis tentang “Filsafat Sejarah Ibn Khaldun” (Falsafatut Târîkh ‘inda Ibn Khaldûn). Doktor bidang Filsafat, dia raih di Fakultas Sastra Universitas Muhammad V, Rabat (1970), dengan disertasi yang masih membahas seputar pemikiran Ibn Khaldun, khususnya tentang Fanatisme Arab. Desertasinya berbicara tentang “Fanatisme dan Negara: Elemen-Elemen Teoritik Khaldunian dalam Sejarah Islam” (Al-‘Ashabiyyah wad Dawlah: Ma’âlim Nadzariyyah Khaldûiyyah fit Târikhil Islâmî). Disertasi tersebut kemudian dibukukan tahun 1971. Al-Jabiri, hanya menguasai tiga bahasa: Arab (bahasa ibu), Perancis (baca dan tulis), dan Inggris (baca saja).1

Renaisans abad pertengahan di Eropa memberikan dampak yang besar terhadap arus pemikiran manusia sesudahnya. Perubahan itu ditandai dengan kemenangan “akal” atas dominasi “gereja” yang secara otomatis mengubah weltanschauung mereka dari Teosentris menjadi Antroposentris. Ditambah dengan penemuan mesin uap oleh James Watt dan pendirian pabrik-pabrik secara massif membuat perubahan tersebut menjadi signifikan menuju abad baru yang disebut modernitas.

Setidaknya terdapat tiga kelompok, menurut Bollouta, yang mencoba memberikan wacana pemikiran mengenai tradisi dan budaya vis a vis modernitas:2

Pertama, kelompok yang menawarkan wacana transformatif. Kelompok ini adalah mereka yang menginginkan dunia Arab lepas sama sekali dari tradisi masa lalunya, karena tradisi masa lalu tidak lagi memadai bagi kehidupan kontemporer. Tokoh-tokoh dari kelompok ini adalah kalangan Kristen yang berhaluan Marxis seperti Adonis, Salamah Musa, Zaki Najib Mahmud, dll.

Kedua, kelompok yang menawarkan wacana reformatif. Adalah mereka yang menginginkan bersikap akomodatif, dengan mereformasi tradisi yang selama ini digelutinya. Wakil dari kelompok ini adalah Arkoun, Hassan Hanafi, al-Jabiri, dll.

Ketiga, kelompok yang disebut idealis-totalistik. Mereka menginginkan agar dunia Arab kembali kepada Islam murni, khususnya aliran salaf dengan slogan kembali kepada al-Quran dan hadis. Wakil dari kelompok ini seperti Muhammad Ghazali, Sayyid Quthb, Muhammad Quthb, dll.

II. PEMIKIRAN AL-JABIRI

Agar lebih memudahkan fokus kepada pemikiran al-Jabiri, makalah ini akan mengeksplorasi pemikiran al-Jabiri melalui karya trilogi magnum opus-nya (Takwin al-‘Aql al-‘Arabi, Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi, dan al-‘Aql al-Siyasi al-‘Arabi), yang tergabung dalam Naqd al-‘Aql al-‘Arabi. Ditambah beberapa tulisan maupun artikel yang mendukung.

Adapun latar belakang yang membuat Jabiri menulis triloginya adalah berangkat dari keresahannya menghadapi fakta yang mengenaskan. Ketika membaca diskursus Arab kontemporer dalam masa seratus tahun yang lampau, mereka (baca: Arab)  tidak mampu memberikan kontentum yang jelas dan definitif, walaupun untuk sementara, terhadap proyek kebangkitan yang mereka gembar-gemborkan. Kesadaran mereka terhadap urgensi kebangkitan tidak berdasarkan realitas dan orientasi perkembangannya, melainkan berdasarkan sense of difference (baca: jurang pemisah) antara Arab kontemporer yang terbelakang dan kemajuan Barat modern. Akibatnya, tegas Jabiri, sampai saat ini diskursus kebangkitan Arab tidak berhasil mencapai kemajuan dalam merumuskan “blue print (cetak biru) kebangkitan peradaban” baik dalam tataran utopia proporsional, maupun dalam perencanaan ilmiah.3

TURATS DAN MODERNITAS

Jabiri memulai dengan mendifinisikan turats (tradisi). Tradisi dalam pengertiannya yang sekarang tidak dikenal di masa Arab klasik. Kata “tradisi” diambil dari bahasa Arab “turats”, tetapi di dalam al-Quran tidak dikenal turast dalam pengertian tradisi kecuali dalam arti peninggalan orang yang telah meninggal. Karenanya yang dimaksud turats (tradisi) menurut Jabiri adalah sesuatu yang lahir pada masa lalu, baik masa lalu kita atau orang lain, masa lalu itu jauh atau dekat dan ada dalam konteks ruang dan waktu. Tradisi adalah produk periode tertentu yang berasal dari masa lalu dan dipisahkan dari masa sekarang oleh jarak waktu tertentu.4

Kemudian Jabiri mencoba menjembatani antara realitas tadisi Arab dengan modernitas yang dialami Barat. Walaupun Jabiri mengakui bahwa modernitas Eropa mampu menjadi representasi kebudayaan “universal”, tetapi modernitas Eropa tidak mampu menganalisis realitas kebudayaan Arab yang terbentuk jauh di luar dirinya. Menurutnya, konsep modernitas–pertama dan paling utama–adalah dalam rangka mengembangkan sebuah metode dan visi modern tentang tradisi. Karena modernitas adalah upaya melampaui pemahaman tradisi, yang terjebak dalam tradisi ini, untuk mendapatkan sebuah pemahaman modern, dan pandangan baru tentang tradisi.5

AKAL ARAB DAN TITIK AWALNYA

Akal Arab dalam triloginya, yaitu kumpulan prinsip dan kaidah yang diberikan oleh peradaban Arab kepada para pengikutnya sebagai landasan memperoleh pengetahuan, atau aturan epistemologis, yakni sebagai kumpulan konsep dan prosedur yang menjadi struktur bawah sadar dari pengetahuan dalam fase sejarah tertentu. Jabiri melihat bahwa kumpulan konsep dan prosedur pemikiran yang mengatur dengan ketat pola pandang orang Arab dan pola interaksinya dengan sesuatu itu memang ada. Berarti, orang Arab adalah individu anak manusia yang akalnya terbuka, tumbuh dan berkembang dalam dalam peradaban Arab, hingga (peradaban Arab itu) memformat referensi pemikirannya yang utama, kalu bukan satu-satunya.6

Dalam hal ini Jabiri membagi akal menjadi dua. Pertama adalah ‘Aql al-Mukawwin. Akal dalam pengertian ini disebut dengan nalar (akal) murni, sesuatu yang membedakan manusia dengan hewan. Semua manusia mempunyai akal tersebut. Sedangkan yang kedua adalah ‘Aql al-Mukawwan. Akal dalam pengertian kedua ini disebut nalar (akal) budaya, yaitu suatu nalar manusia yang dibentuk oleh budaya masyarakat tertentu di mana orang tersebut hidup.7 Yang kedua inilah yang Jabiri maksud sebagai “Akal Arab”.

Setelah itu Jabiri mengulas mengenai titik awal Akal Arab bermula. Sebagaimana diketahui, ada tiga titik pijak yang biasa digunakan sebagai permulaan penulisan sejarah Arab, yaitu masa Jahiliyah, masa Islam, dan masa kebangkitan.

Jabiri sendiri mengambil jalan berbeda, dengan memulainya dari “masa kodifikasi” (‘Asr al-tadwin). Tanpa menafikan keberadaan masa Jahiliyah dan produk-produknya, begitu juga pengaruh masa Islam awal dalam peradaban Arab. Dengan pendapat bahwa sruktur akal Arab telah dibakukan pada disistematisasikan pada masa kodifikasi tersebut, sehingga konsekuensinya, dunia berpikir yang dominan pada masa itu mempunyai kontribusi terbesar dalam menentukan orientasi pemikiran yang berkembang kemudian, di satu pihak, dan mempengaruhi persepsi kita terhadap khazanah pemikiran yang berkembang pada masa sebelumnya, di pihak lain. 8

EPISTEMOLOGI; BURHANI, BAYANI, DAN ‘IRFANI

Untuk menjawab tantangan modernitas, Jabiri menyerukan untuk membangun epistemologi nalar Arab yang tangguh. Sistem yang menurut skema Jabiri hingga saat ini masih beroperasi, yaitu: Pertama, sistem epistemologi indikasi serta eksplikasi9(‘ulum al-bayan) merupakan sistem epistemologi yang paling awal muncul dalam pemikiran Arab. Ia menjadi dominan dalam bidang keilmuan pokok (indiginus), seperti filologi, yurisprudensi, ilmu hukum (fikih) serta ‘ulum al-Quran , teologi dialektis (kalam) dan teori sastra nonfilosofis. Sistem ini muncul sebagai kombinasi dari pelbagai aturan dan prosedur untuk menafsirkan sebuah wacana (interpreting of discourse).10 Sistem ini didasarkan pada metode epistemologis yang menggunakan pemikiran analogis, dan memproduksi pengetahuan secara epistemologis pula dengan menyandarkan apa yang tidak diketahui dengan yang telah diketahui, apa yang belum tampak dengan apa yang sudah tampak. Kedua, disiplin gnotisisme (‘ulum al-’irfan) yang didasarkan pada wahyu dan “pandangan dalam” sebagai metode epistemologinya, dengan memasukkan sufisme, pemikiran Syi’i, penafsiran esoterik terhadap Al-Qur’an, dan orientasi filsafat illuminasi. Ketiga, disiplin-disiplin bukti “enferensial” (’ulum al-burhan) yang didasarkan atas pada metode epistemologi melalui observasi empiris dan inferensiasi intelektual. Jika disingkat, metode bayani adalah rasional, metode ‘irfani adalah intuitif, dan metode burhani adalah empirik, dalam epistemologi umumnya.11

Jabiri tidak melihat ketiga sistem epistemologis ini–pada bentuknya yang ideal–hadir dalam setiap figur pemikir. Masing-masing sistem selalu hadir dalam bentuk yang lebih-kurang telah mengalami kontaminasi. 12 Sistem epistemologi tersebut berasimilasi antara satu sistem dengan sistem yang lain, yang kemudian mencapai stagnasi dan menjadi kekuatan tunggal yang dominan pada masa al-Ghazali pada abad ke-5 H. Relasi aktif yang berlangsung antara pasangan-pasangan tersebut dapat disebut dengan “processed structure” (al-bunyah al-muhassalah) . Dalam hal ini terdapat tiga bentuk konstituen “processed structure” yang mempengaruhi sruktur Akal Arab sejak masa kodifikafikasi pada abad ke-2 H yaitu, kekuatan kosakata, kekuatan asal derivasi, dan kekuatan metafora (al-tajwiz). Ketiga kekuatan tersebut bekerjasama untuk mempertahankan status quo selama sepuluh abad lebih. Sebuah kerjasama yang membuahkan Akal Arab yang tidak realistis. Artinya tidak memperhatikan hukum sebab-akibat dan tidak berangkat dari realitas faktual.13

Sungguh pun demikian, Jabiri tidak menganggap semua sistem tersebut usang. Menurutnya, terdapat jalan untuk memajukan Akal Arab untuk mengejar ketertinggalannya dengan Barat melalui apa yang disebut olehnya “Proyek Peradaban Andalusia”. Singkatnya, Jabiri mengajak untuk melakukan rasionalisme kritis untuk menjawab tantangan modernitas seperti yang telah dilakukan oleh peradaban Andalusia yang dimotori oleh Ibn Rusyd dkk.

AKAL POLITIK ARAB

Jabiri melihat aktivitas politik Arab mempunyai motif-motif (al-muhaddidat) dan pengejawantahan (al-tajalliyat). Adapun motif-motif tersebut, Jabiri melihat tiga motif yang dominan dalam praktik politik Arab. Motif ideologis (al-‘aqidah), motif ikatan in-group sedarah (al-qabilah) dan motif materi (al-ghanimah).

Motif pertama tidak diartikan sebagai akidah agama dalam pengertian yang lazim, melainkan “fenomena politis” yang terdapat dalam dakwah Nabi Muhammad saw. dan peranannya dalam memberikan inspirasi terhadap imajinasi sosial-politik kelompok muslim pertama, di satu pihak, dan reaksi balik yang disampaikan oleh lawan-lawannya, yaitu kaum kafir Quraisy, di pihak lain. Sedangkan dengan motif kedua adalah peranan ikatan in-group di antara klan-klan Arab satu sama lain, baik yang bersifat positif maupun negatif, dalam praktik politik Arab di masa awal. Dan yang ketiga, motif al-ghanimah berarti pengaruh kepentingan ekonomi dalam pemihakan politik dan ideologis dalam sejarah Islam. Di sini Jabiri meriwayatkan bahwa penolakan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap ajaran Nabi Muhammad saw, bukan hanya disebabkan oleh ajaran tauhid yang melarang penyembahan terhadap berhala an sich. Akan tetapi, disebabkan juga bahwa berhala-berhala tersebut merupakan sumber penghasilan mereka dan sekaligus sebagai penunjang ekonomi masyarakat ketika itu.14

Untuk itu, Jabiri menganalisa praktik politik yang saling berkelidan tersebut pada masa Islam awal. Di sini pun Jabiri membagi fase perkembangan Islam awal menjadi tiga fase; pertama, fase dakwah Muhammad, yang diwakili dengan masa di mana Nabi memimpin jamaahnya pada periode Makkah dan menjalankan tugas sebagai kepala negara pada periode Madinah. Kedua pada  fase negara Islam yang established, yang diwakili pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khatab. Dan ketiga fase ledakan kekacauan (nation under riots), yang diwakili pada masa timbulnya kerajaan politik (al-mulk al-siyasi) yang membangkitkan kembali kejahiliyahan dari kuburnya, kali ini dalam bentuk despotisme dan diktatorisme kerajaan monarki.15

Timbulnya kerajaan politik ini (al-mulk al-siyasi) ini merupakan salah satu bentuk pengejawantahan (al-tajalliyat) dari Akal Politik Arab, di samping timbulnya mitos keimaman yang dimunculkan oleh kaum Syiah. Selain itu, timbul pula Ideologi kesultanan dan–apa yang disebut oleh Jabiri sebagai–fiqh siyasah yang dimunculkan oleh dinasti Abbasiyah. Ideologi kesultanan diadopsi oleh Ibn al-Muqaffa’ dari tradisi kekaisaran Persia, sedangkan fikih politik merupakan kompilasi hukum “agama” yang mempunyai tendensi kuat untuk mensyahkan kekuasaan junta militer (ashab al-syaukah). Tak perlu ditegaskan lagi, lanjut Jabiri, bahwa ideologi kesultanan inilah yang sampai sekarang mendominasi praktik politik Arab. Membuat rakyat yang seharusnya memegang supremasi kekuasaan, dikungkung oleh khurafat dan menyerah kepada takdir.16

Untuk hal tersebut Jabiri menawarkan konsep sebagai jalan keluar bagi Akal Politik Arab, dengan bertolak pada fase dakwah Muhammad yang menurutnya sebagai prototipe ideal:17

  1. Mengubah masyarakat klan menjadi masyarakat madani  yang multipartai, mempunyai asosiasi-asosiasi profesi, organisasi-organisasi independen dan lembaga konstitusi.
  2. Mengubah ekonomi al-ghanimah yang bersifat konsumerisme dengan sistem ekonomi produksi. Serta membangun kerjasama dengan ekonomi antarnegara Arab untuk memperkuat independensi.
  3. Mengubah sistem ideologi (al-aqidah) yang yang fanatis dan tertutup dengan pemikiran inklusif yang bebas dalam mencari kebenaran. Serta membebaskan diri dari akal sektarian dan dogmatis, digantikan dengan akal yang berijtihad dan kritis.

Sekilas pemikiran Jabiri mengenai Akal Pilitik Arab “hampir” menyerupai sekularisme. Tetapi dalam hal ini bukan berarti Jabiri mendukung sekularisme, menurutnya, sekularisme tidak cocok dengan umat Islam, karena sekularisme didasarka pada pemisahan gereja dan agama. Pemisahan demikian ini memang diperlukan pada suatu masa di lingkungan Kristen. Karena tidak ada gereja dalam Islam, tidak ada kebutuhan akan suatu pemisahan semacam ini.  Umat Islam menghendaki agar Islam dijaga dan diterapkan sebagai acuan etis dan Syari’ah, hukum yang diilhami oleh ketentuan Ilahi, sebagai dasar dan prinsip bagi kehidupan sosial dan politik, di dalam lingkup pengetahuan masa lalu yang diperbaharui.18

III.  KRITIK TERHADAP AL-JABIRI

Kritik lebih tajam dilakukan oleh Tarabisi, penulis buku Naqd Naqd al-‘Aql al-‘Arabi, yang hampir seluruh isinya mempreteli dan “menelanjangi” orisinalitas Muhammad Abid Al-Jabiri. Di Bab Pertamanya Tarabisi dengan terang-terangan menybutkan bahwa Jabiri bukanlah orang pertama yang mengasaskan proyek Kritik Akal Arab ini. Tarabisi kemudian merujuk tulisan Zaki Najib Mahmud yang berjudul al-‘Aql al-‘Arabi Yatadahwar di majalah Ruz al-Yusuf tahun 1977. Setelah melakukan kajian yang mendalam dengan memakan waktu hampir delapan tahun, Tarabisi sampai kepada kesimpulan bahwa ide Jabiri tidak orisinil dan bahkan secara implisit Tarabisi menyebut Jabiri telah melakukan plagiat, karena tidak menyebutkan sumber rujukan ide-idenya,  meskipun secara jelas ide itu berasal dari orang lain. Jabiri, kata Tarabisi, sering memplintir tulisan orang lain–secara sadar atau tidak–sesuai dengan keinginannya. 19

Kemudian kesalahan fatal lain yang banyak disinyalir olah para pengkritisinya adalah sikap selektif Jabiri dalam membuat kutipan. Ia cenderung memlilih perkataan dan pendapat orang lain yang hanya sesuai dengan tujuan dan ideologinya demi untuk mempertahankan pandangannya, meskipun dalam pendapat tersebut tidak sesuai dengan konteks yang diinginkan. Sebagai contoh, menurut Tizini dalam sebuah seminar yang dihadirinya di Tunis pada tahun 1982, Jabiri pernah mengungkapkan bahwa pikiran al-fikr dan akal Arab adalah bayani. Untuk memperkuat argumennya dia telah menyebutkan al-jahidz dalam kitab al-bayan wa al-tahyin sebagai contoh, kata Tizini dalam hal ini Jabiri telah melaksanakan dua kesalahan. Pertama generelasi yang dilakukan atas pemikiran Arab dengan hanya mengambil satu contoh yaitu al-jahid, kedua sample yang digunakannya yaitu al-jahidz, tidak dapat mewakili keseluruhan bangunan akal Arab.

IV.   PENUTUP

Bagaimanapun juga pemikiran Jabiri–terlepas dari pro dan kontra terhadap pemikirannya tersebut–yang tertuang dalam Kritik Nalar Arab-nya merupakan pemikiran yang patut diapresiasi. Pemetaan yang dilakukannya terhadap epistemologis dan ideologi yang berkembang di dunia Arab memberikan warna baru dan ciri khasnya tersendiri. Dengan bermodalkan philosophical approaches yang menjadi background pendidikannya, Jabiri menawarkan solusi untuk memecahkan stagnasi yang terjadi di dunia Arab sepuluh Abad lebih.

Sebagai seorang pembaca, kita seharusnya mengambil jarak dan tidak bersikap taken for granted terhadap pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri. Sikap tersebut dibutuhkan agar penilaian yang terjadi terhadap sebuah pemikiran diharapkan objektif dan tidak memihak.

DAFTAR PUSTAKA

Aksin Wijaya, 2004, Menggugat Otensitas Wahyu Tuhan; Kritik Atas Nalar Tafsir Gender, Safiria Insania Press, Yogyakarta.

John Cooper, dkk, ed., 2002, Pemikiran Islam dari Sayyid Ahmad Khan Hingga Nasr Hamid Abu Zayd, Erlangga, Jakarta..

J.S. Badudu, 2003, Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Muhammad Aunul Abied Syah, dkk, ed., 2001, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah, Mizan, Bandung.

Mohammed ‘Abed al-Jabiri, Kritik Kontemporer Atas Filsafat Arab-Islam, Alih bahasa: Moch. Nur Ichwan, Yogyakarta: Islamika, 2003.

Walid Harmaneh, “Kata Pengantar,” dalam Mohammed ‘Abed al-Jabiri, Kritik Kontemporer Atas Filsafat Arab-Islam, Alih bahasa: Moch. Nur Ichwan: Yogyakarta: Islamika, 2003.

Novriantoni Kahar, file pdf ambil pada tanggal 26 April 2010, di http://idb2.wikispaces.com/file/ view/ jb2015.pdf, hlm 1.

Quraish Shihab, 2005, Logika Agama; Batas-batas Akal Dan Kedudukan Wahyu Dalam Islam, Lentera Hati, Jakarta.

Catatan Kaki:

1 Novriantoni Kahar, file pdf ambil pada tanggal 26 April 2010, di http://idb2.wikispaces.com/file/ view/ jb2015.pdf, hlm 1.

2 Aksin Wijaya, Menggugat Otensitas Wahyu Tuhan; Kritik Atas Nalar Tafsir Gender (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hlm. 114-115.

3 Muhammad Aunul Abied Syah dan Sulaiman Mappiase, “Kritik Akal Arab: Pendekatan Epistemologis Terhadap Trilogi Kritik Al-Jabiri,” dalam Muhammad Aunul Abied Syah, dkk, ed., Mosaik Pemikiran Islam Timur Engah (Bandung: Mizan, 2001), h. 304.

4 Aksin Wijaya, Menggugat Otensitas Wahyu Tuhan; Kritik Atas Nalar Tafsir Gender (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hlm. 109.

5 Mohammed ‘Abed al-Jabiri, Kritik Kontemporer Atas Filsafat Arab-Islam, Alih bahasa: Moch. Nur Ichwan (Yogyakarta: Islamika, 2003) hlm. 3.

6 Muhammad Aunul Abied Syah dan Sulaiman Mappiase, “Kritik Akal Arab: Pendekatan Epistemologis Terhadap Trilogi Kritik Al-Jabiri,” dalam Muhammad Aunul Abied Syah, dkk, ed., Mosaik Pemikiran Islam Timur Engah (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 306-307.

7 Aksin Wijaya, Menggugat Otensitas Wahyu Tuhan; Kritik Atas Nalar Tafsir Gender (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hlm. 71.

8 Muhammad Aunul Abied Syah dan Sulaiman Mappiase, “Kritik Akal Arab: Pendekatan Epistemologis Terhadap Trilogi Kritik Al-Jabiri,” dalam Muhammad Aunul Abied Syah, dkk, ed., Mosaik Pemikiran Islam Timur Engah (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 310-311.

9 Indikasi (Lat) adalah tentang petunjuk atau tanda-tanda. Eksplikasi (Lat) adalah tentang penjelasan, keterangan, tafsiran. Lihat J.S. Badudu, Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003), hlm. 81, 151.

10 Walid Harmaneh, “Kata Pengantar,” dalam Mohammed ‘Abed al-Jabiri, Kritik Kontemporer Atas Filsafat Arab-Islam, Alih bahasa: Moch. Nur Ichwan (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. xxvii.

11 Happy Susanto, “Geliat Baru Pemikiran Islam Kontemporer.”

12 Walid Harmaneh, “Kata Pengantar,” dalam Mohammed ‘Abed al-Jabiri, Kritik Kontemporer Atas Filsafat Arab-Islam, Alih bahasa: Moch. Nur Ichwan (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. xxxi.

13 Muhammad Aunul Abied Syah dan Sulaiman Mappiase, “Kritik Akal Arab: Pendekatan Epistemologis Terhadap Trilogi Kritik Al-Jabiri,” dalam Muhammad Aunul Abied Syah, dkk, ed., Mosaik Pemikiran Islam Timur Engah (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 319-320.

14 Muhammad Aunul Abied Syah dan Sulaiman Mappiase, “Kritik Akal Arab: Pendekatan Epistemologis Terhadap Trilogi Kritik Al-Jabiri,” dalam Muhammad Aunul Abied Syah, dkk, ed., Mosaik Pemikiran Islam Timur Engah (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 323.

15 Muhammad Aunul Abied Syah dan Sulaiman Mappiase, “Kritik Akal Arab: Pendekatan Epistemologis Terhadap Trilogi Kritik Al-Jabiri,” dalam Muhammad Aunul Abied Syah, dkk, ed., Mosaik Pemikiran Islam Timur Engah (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 324-325.

16 Menurut Syekh Abdul Halim Mahmud politisasi mengenai menyerah kepada takdir telah ada sejak zaman dinasti Muawiyah.

اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلاَ يََنْفَعَ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

Doa Nabi saw, tersebut disebarkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan dipolitisasi untuk tujuan pemantapan kekuasaan serta membenarkan kebijakannya dan bahwa manusia harus menerima tanpa harus berupaya. Dari sinilah menjadi marak persoalan takdir yang melahirkan aneka aliran. Lihat M. Quraish Shihab, Logika Agama; Batas-batas Akal Dan Kedudukan Wahyu Dalam Islam (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 96.

17 Muhammad Aunul Abied Syah dan Sulaiman Mappiase, “Kritik Akal Arab: Pendekatan Epistemologis Terhadap Trilogi Kritik Al-Jabiri,” dalam Muhammad Aunul Abied Syah, dkk, ed., Mosaik Pemikiran Islam Timur Engah (Bandung: Mizan, 2001), hlm.325-326.

18 Abdou Filali-Ansari, “Dapatkah Rasionalitas Modern Membentuk Religiusitas Baru ?;Muhammad Abid Al-Jabiri dan Paradoks Islam-Modernitas,” dalam John Cooper, dkk, ed., Pemikiran Islam dari Sayyid Ahmad Khan Hingga Nasr Hamid Abu Zayd (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 170.

19 Adian Husaini dan Nirwan Syafrin, “Hermeneutika Pemikir Kontemporer.“

By M. Jamil [1]

HAM BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU HUKUM

A. PENDAHULUAN

Dalam rentang peradaban dunia, menguak eksistensi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat selalu menarik untuk diperbincangkan. Hal itu sama menariknya ketika manusia membicarakan eksistensi negara sebagai suprastruktur kehidupan sosial demi keberlanjutan eksistensi manusia itu sendiri. Korelasi ini bisa dipahami, sebab dalam proses interaksi itu, manusia selalu dihadapkan pada dinamika sosio-politik dan ekonomi yang bertolak tarik dengan ego-kekuasaan atau naluri kolonialisme yang praksisnya kerap despotis dan merendahkan. Titik persingungan dan ketegangan itu pula, dalam sejarah, merupakan pembuka reformasi politik eropa (akhir abad 18) lalu menjadikannya sebagai momen bersejarah lahirnya Piagam Hak Asasi Manusia.

Kelahiran HAM[2] membuka kembali mata, hati, dan pikiran manusia (kesadaran) tentang hakekat dan sejatinya ia sebagai manusia, mahkluk Tuhan[3] yang sempurna, berakal budi dan nurani yang memiliki kemampuan sehingga mampu membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Posisi biner manusia menjadikan diri manusia makhluk multidimensional yang saling bergantung dan terpusat pada Yang Maha Tidak Bergantung yakni Tuhan. Dalam perspektif Teologis, Tuhan merupakan preferensi hidup bagi dimensi lahiriah maupun jasmaniah; pribadi maupun sosial, makrokosmos, metafisis, atau transendental maupun mikrokosmos yang fisis (keimanan) melalui Kitab dan utusan yang dikehendakinya. Tuhan yang dalam sistem kepercayaan dikenal dalam institusi keagamaan sebagai sang Pencipta telah mengkarunia manusia kewajiban dan hak secara seimbang agar manusia dapat hidup dan mewujudkan kehidupannya dengan baik, damai dan sejahtera lahir dan bathin. Berkaitan dengan hal itu, sejatinya agama adalah pencarian spritual manusia tentang hakekat kebenaran dan kedamaian dirinya dan Tuhan yang terjadi secara evolutif. Dalam proses pencarian dan kebenaran itu maka agama dipandang sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus dihormati oleh institusi apa dan manapun. Karena itu dalam konfigurasi ketatanegaraan, HAM beragama mempunyai posisi yang sangat penting. Bagaimanapun juga HAM beragama akan menemukan jantung “persoalan” yang utama ketika berhadapan dengan entitas negara. Persoalan yang muncul kemudian bagaimana posisi agama dalam konteks negara? Atau posisi agama dalam konteks hukum? Tulisan ini ingin mengkaji lebih dasar bagaimana HAM Beragama dalam perspektif Filsafat Ilmu Hukum.

B. NEGARA, AGAMA, DAN HAM

Dalam wacana sejarah atau filsafat hukum, relasi negara dan agama sebagai satu entitas politik pernah tumbuh dan berkembang pada Abad Pertengahan (Abad XV sM). Latar belakang perpecahan raja-raja  yang disulut kemelut politik dan keserakahan duniawi yang kemudian disatukan oleh kekuasaan imperium Romawi dengan politik unitary melahirkan pemikiran-pemikiran fundamental spiritual dalam konsep kenegaraan baik di dunia Timur maupun Barat.

Ajaran ini mengatakan bahwa kedaulatan negara secara utuh dan mutlak hanya milik Tuhan. Tuhan adalah hakekat satu-satunya yang paling luhur, pencipta dan penguasa segala hakekat yang ada dan tak dapat diterangkan dengan kata-kata. Pengakuan akan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan negara dikenal sebagai ajaran Teokrasi. Sumber kedaulatan yang berasal dari Kitab Suci memberi otoritas politik kepada Paus sebagai pemangku agama Katholik sekaligus pemangku negara.

Menurut Augustinus (354-430 sM) praktik kenegaraan Romawi adalah satu konsep negara buruk  yang penuh kegelapan akibat keserakahan penguasa (Civitas Terrena). Dan, ia akan menjadi baik apabila seluruh sendi kehidupan negara kembali kepada ajaran Tuhan dan mendapat pengampunan melalui pemangku otoritas-Nya (Civitas Dei). Karena itu, Augustinus menganjurkan perlunya pelembagaan agama dalam negara sebagaimana yang pernah dijalankan oleh Konstantin  Theodisius di Konstantinopel.[4]

Disempurnakan oleh Thomas Aquino (1225-1274 M), Ia mencoba merumuskan ajaran kenegaraan ini sebagai satu tatanan hukum bagi golongan Katholik. Alam pikirannya yang sangat dipengaruhi oleh alam pikir Yunani memperlihatkan pertautan Principia Prima dengan hukum Tuhan dan hukum manusia sebagai hukum kongkret yang positif. Menurutnya, sebuah tatanan hukum yang baik adalah hukum yang mendasarkan pada hukum yang tertinggi yang disebut Lex Aeterna atau hukum abadi. Lex Aeterna adalah hukum yang bersumber dari rasio Tuhan yang Maha Mengatur dari segala yang ada. Di dalamnya terkandung hukum-hukum universal yang sejalan dengan kausa Alam dan aqal sehingga dinilai abadi. Kedua, hukum yang diwahyukan kepada manusia yang bersumber dari rasio Tuhan (Lex Divina). Hukum dalam tingkatan ini adalah hukum yang dirumuskan dalam bahasa Nabi melalui pewahyuan. Tingkatan ketiga, personifikasi hukum wahyu ke dalam rasio manusia (Lex Naturalis). Tingkatan keempat yakni hukum yang paling kongkret (hukum positif) merupakan penjelmaan dari tingkatan-tingkatan sebelumnya.[5] Ditambahkannya pula bahwa setiap penciptaan hukum harus mendasarkan pada tujuan ideal yang ingin dicapai yakni kemuliaan abadi. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berubah dan memiliki tabiat kepada kemuliaan abadi.

Namun otoritas agama yang penuh pada dimensi kehidupan negara dan masyarakat mengakibatkan terampasnya kebebasan warga. Pandangan konservatif ini menegaskan bahwa setiap persoalan baik duniawi maupun ukhrowi telah menjadi satu ketetapan Tuhan sementara manusia sendiri tidak diberi otoritas untuk merubahnya sehingga ruang berpikir kritis tidak mendapat tempat sama sekali. Dependensi warga pada otoritas Paus yang memiliki dualime kekuasaan itu sejatinya telah merendahkan harkat dan martabat yang hakikinya anugerah Tuhan untuk memuliakan manusia.

Di abad yang sama, peradaban Islam juga menunjukkan satu kecenderungan yang sama. Hampir semua teologi Islam dan orientalis sepakat bahwa praktik kehidupan negara yang Islami terhenti setelah berakhirnya pemerintahan Khilafah Rasyidin Umar bin Khatab. Revolusi sosial yang dilakukan Rasulullah melawan segala bentuk diskriminasi ras, gender, perbudakan, komoditi ritual, sistem perdagangan yang kapitalistik dan tidak manusiawi sempat membuat satu perubahan politik besar dalam tatanan kehidupan bernegara masyarakat Arab pada saat itu dan menjadi satu bentuk negara agama ideal dalam konstelasi pertumbuhan ideologi dunia. Di abad klasik (650-1250 M), Islam di masa Rasulullah memiliki keunikan dalam mengorganisir kehidupan masyarakat Arab yang plural[6] di bawah konstitusi Piagam Madinah. Pluralitas keberagamaan, aliran kepercayaan, etnik, suku, class social, dan stratifikasi ekonomi dan politik mampu disatukan dalam satu ikatan hidup bersama yang damai, toleran, saling menghargai dan menghormati, egaliter, dan saling melindungi bahkan saling mewarisi.[7] Louis Gardnet sebagaimana dikutip Muhammad Tahir Azhary menyebutkan bahwa ciri yang paling menonjol adalah spirit egaliter dalam kehidupan negara tanpa dominasi kependetaan dalam sistem pemerintahan. Menurut Arent Jan Wensinck, petunjuk penting adanya ciri tersebut diperoleh dari sejumlah hadis Al-Bukhori dan Muslim, dan mencantumkan ihtisar tentang life of constitution di dalam Bab Fada’il al-Madinah.[8]

Berbeda dengan negara model kepausan di mana kerajaan Paus mendominir rakyat jelata, Negara Islam yang didirikan Rasulullah, menurut Taha Husain, bukanlah negara teokrasi. Islam melarang kependetaan dan stratifikasi sosial berdasarkan kasta kependetaan. Islam adalah agama yang menekankan ketauhidan, kerasulan, persamaan dan keadilan. Keadilan yang dualistik (dunia dan akhirat) tidak akan merampas kebebasan manusia, menguasai dan membelenggu inisiatif dan kreatifitasnya. Tuhan telah melengkapi manusia dengan akal dan nurani untuk membingkai kebebasannya secara bertanggung jawab. Abul Ala Maududi[9] menyimpulkan dari relasi di atas sebagai Teo-demokrasi. Muhammad Tahir Azhary menyebutnya dengan Nomokrasi Islam.[10]

Al Qur’an sebagai sumber tertinggi hukum negara telah berbicara banyak tentang HAM. Terdapat sekitar empat puluh ayat yang bicara mengenai paksaan dan kebencian. Lebih dari sepuluh ayat bicara larangan memaksa, untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi. Misalnya: “Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu, barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir.”[11] Al-Qur’an mengetengahkan sikap menentang kedzaliman dan orang-orang yang berbuat dzalim dalam sekitar tiga ratus dua puluh ayat, dan memerintahkan berbuat adil dalam lima puluh empat ayat yang diungkapkan dengan kata-kata: ‘adl, qisth dan qishas. Al-Qur’an mengajukan sekitar delapan puluh ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana hidup. Misalnya: “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya.”[12] Al Qur’an Juga bicara kehormatan dalam sekitar dua puluh ayat. Al-Qur’an menjelaskan sekitar seratus lima puluh ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan. Misalnya: “… Orang yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling bertaqwa di antara kamu.”[13] Terakhir pada haji wada’, Rasulullah menegaskan secara gamblang tentang hak-hak asasi manusia, pada lingkup muslim dan non-muslim, pemimpin dan rakyat, laki-laki dan wanita. Pada khutbah itu Nabi saw juga menolak teori Yahudi mengenai nilai dasar keturunan.

Sepeninggal Nabi, persoalan penting yang mengemuka adalah persoalan transisi dan legitimasi politik pemerintah pengganti Nabi. Persoalan ini menimbulkan perpecahan dan penurunan kualitas pemerintahan yang jauh dari nilai-nilai Islam sebelumnya. Bahkan konflik perpecahan itu melahirkan aliran-aliran teologi atau kalam seperti Syi’ah, Khawarij, Mu’tazilah, Jabbariyah, dan Qodariyyah sebagai ekspresi kekecewaan ataupun dukungan untuk melegitimasi elit yang berkuasa. Aliran-aliran tersebut kerap menggunakan hadis atau mengadakan hadis untuk menjustifikasi penguasa yang didukungnya. Perpecahan ini mulai marak ketika awal Pemerintahan Usman, Ali, dan Bani Umayyah yang typikal pemerintahannya didominasi oleh golongan baru atas dasar relasi yang paternalistik, nepotis, kolutif, dan elitis. Terbunuhnya Usman menjadi malapetaka besar pemerintahan Islam di masa Ali yang terus dibayangi perpecahan dan pemberontakan. Meski Ali sendiri tidak diragukan kadar keimanan, integritas moral, dan kompetensi politik dan kenegarawanannya akan tetapi konspirasi yang dilakukan golongan elit baru membuat dirinya tak kuasa menentang arus dan mengakhiri masa pemerintahannya sendiri.[14]

Di masa Umayyah, praktik pemerintahan semakin jauh dari nalai-nilai Islam. Sistem kekuasaan yang monarkhi dan despotis memanfaatkan cara-cara imperialis dalam hubungan perdagangan (meniru model kekaisaran Bizantium dan Sassanid) dan perluasan kekuasaan. Tradisi egaliter dan humanistik berubah menjadi feodal. Hitti sebagaimana dikutip Asghar, mengatakan, “Seratus tahun setelah meninggalnya Muhammad, pengikutnya menjadi penguasa kekaisaran yang jauh lebih besar dibanding Romawi pada puncak kejayaannya.”[15] Kehidupan yang serba gelamor menjadikan Mekkah dan Madinah yang tadinya tempat suci menjadi pusat hiburan dan perjudian. Upaya mengembalikan kondisi awal dan memperkokoh landasan moral negara telah banyak dilakukan oleh kaum Kharijit dan para ulama puritan, namun usaha itu tidak berhasil. Setelah turunnya Umayyah, Abasiah mengorganisir pemberontakan bersenjata dan berhasil merebut kekuasaan dengan bantuan kalangan Persia, terutama dari propinsi Khorasan. Bani Abasiah tidak lama kemudian mengkonsolidasi posisi mereka dan berupaya melegitimasi kekuasaan mereka dengan dukungan para ulama. Meskipun peralihan kekuasaan tersebut didukung akan tetapi fatwa ulama sendiri tetap tidak mengizinkan praktik pemberontakan.[16] Dari praktik pemerintahan itu semua terlihat bahwa sepeninggal Rasulullah pemerintahan Islam dijalankan dengan penuh panorama yang berujung pada praktik feodalistik menggantikan spirit egaliter selama ini. Agama yang hanya menjadi tameng dan alat legitimasi kekuasaan menimbulkan trauma dalam sehingga melahirkan priksi di kalangan ulama untuk menarik agama keluar dari otoritas negara.

Meski kekecewaan telah melahirkan sekulerisme negara di Abad Modern akan tetapi krisis sosial, politik, dan ekonomi dunia di tengah arus globalisasi membuat perbincangan relasi agama dan negara menjadi menarik kembali. Ulrich Beck[17] sebagaimana dikutip Kaelan, mengungkapkan bahwa globalisasi akan berpengaruh terhadap relasi-relasi antar negara dan bangsa di dunia, yang akan mengalami ‘deteritorialisasi’. Konsekuensinya kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia ini akan berpengaruh secara cepat terhadap negara lain. Prinsip kebebasan dalam sistem negara demokrasi sekuler berpengaruh secara cepat terhadap negara lain di dunia, termasuk negara Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Kasus Yeland Fosten tentang karikatur Nabi Muhammad menimbulkan suatu benturan peradaban antara sistem kebebasan versi sekuler dan negara Berketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara itu Anthony Giddens[18] menamai proses globalisasi sebagai ‘the runaway world’. Menurutnya perubahan-perubahan di berbagai bidang terutama perubahan sosial di suatu negara akan berpengaruh secara cepat terhadap negara lain. Sementara itu Robertson[19] mengingatkan bahwa globalisasi merupakan ‘compression of the world’ yaitu menciutnya dunia dan menurut Harvey sebagai proses menciutnya ruang dan waktu ‘time-space compression’, karena intensivikasi dan mobilitas manusia serta teknologi. Dalam kondisi seperti ini terjadilah pergeseran dalam kehidupan kebangsaan,[20] yaitu pergeseran negara yang berpusat pada negara kebangsaan (state centric world) kepada dunia yang berpusat majemuk (multy centric world). Kiranya sinyalemen yang layak kita perhatikan adalah pandangan Kenichi Ohmae sebagaimana dikutip Kaelan bahwa globalisasi akan membawa kehancuran negara-negara kebangsaan. Pengaruh globalisasi yang sangat cepat ini sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia.

Bahkan A.M. Hendropriyono dalam karyanya Nation State di Masa Teror, bahwa di era globalisasi ini negara-negara yang sedang mengembangkan proses demokratisasi akan mendapatkan tantangan yang sangat hebat, terutama ancaman terorisme yang menyalahgunakan kesucian agama. Nampaknya sinyalemen A.M. Hendropriyono ini diperkuat oleh pandangan Bahmueller bahwa dalam proses demokratisasi harus diperhatikan (1) the degree of economic development, (2) a sense of national identity, (3) historical experience and (4) element of civic culture. Jadi pengembangan demokrasi harus diperhatikan tentang bagaimana kondisi ekonomi dalam suatu negara, dasar filsafat negara sebagai suatu identitas nasional suatu bangsa, bagaimana proses sejarah terbentuknya bangsa itu beserta unsur-unsurnya.[21]

Konstatasi yang layak diperhatikan adalah sinyalemen dari Naisbitt sebagaimana dikutip Kaelan, bahwa di era globalisasi tersebut akan muncul suatu kondisi paradoks, di mana kondisi global diwarnai dengan sikap dan cara berpikir primordial, bahkan akan muncul suatu gerakan ‘Tribalisme’ yaitu suatu gerakan di era global yang berpangkal pada pandangan primordial yaitu fanatisme etnis, ras, suku, agama, maupun golongan. Bahkan Hantington dalam The Clash of Civilization menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan akan terjadinjya suatu benturan peradaban, yang tidak menutup kemungikinan juga berakibat pada adanya konflik horizontal. Bahkan ditambahkan oleh A.M. Hendropriyono, bahwa pada panggung politik dunia benturan peradaban itu mencapai klimaksnya antara dua peradaban besar yaitu fundamentalisme politik Islam dengan kekuasaan kapitalisme neoliberal dengan kekuasaan kerasnya (hard power) di bawah komando Amerika serikat. Kita sadari atau tidak bahwa isu global tentang radikalisme agama dalam negara akan berpengaruh terhadap negara Indonesia, terutama dalam hubungan negara dengan agama. Bahkan adakalanya persoalan itu ditarik dengan memutar jarum jam ke belakang, yaitu persoalan muncul kembali pada kemelut tarik-menarik antara Negara agama dan Negara sekuler, sebagaimana dibahas oleh para founding fathers kita dahulu. Pada hal kita lupa bahwa suatu kesepakatan filosofis dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan itu sangat penting bagi bangsa Indonesia.

  1. B. HAM dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum

Dalam kajian Filsafat Ilmu Hukum bicara HAM berarti bicara persoalan mendasar atau hakekat dari HAM itu sendiri. Jawaban atas persoalan ini sama sulitnya ketika bertanya, apa itu hukum? Karena sejatinya obyek yang ditanyakan adalah penelusuran dari sesuatu asal dari sesuatu yang ada sampai menjamah pada esensi bukan hanya sesuatu yang partikular ditangkap oleh organ inderawi berdasarkan pengalaman.

Secara fenomenologis, HAM yang kita kenal adalah HAM yang tidak hanya berkaitan dengan proteksi bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan otoritas negara atau pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, akan tetapi juga mengarah kepada penciptaan kondisi oleh negara dalam mana individu dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Deskripsi ini dapat menyingkap apa yang ingin dicapai oleh HAM dalam artian teleologis, tetapi tidak merinci HAM mana yang ada,atau apakah HAM itu.[22]

Dalam dinamika kenegaraan terdapat piagam-piagam HAM seperti Magna Charta (15 Juni 1215 ), Petition of Rights (1628), Hobeas Corpus Act (1679), Bill of Rights (1689 ), Declaration of Independence di Amerika Serikat, Declaration des Droits de L’Homme et Du Citoyen, Perancis (1789),  yang kemunculannya bermula dari teori hak-hak kodrati.[23] Eksistensi HAM itu dipahami sebagai hak kodrati yang diberi alam sebagai hakekat kodrati manusia, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dari harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara.

  1. 1. Hukum Alam

Ada dua masa perkembangan hukum kodrati yang dapat menerangkan eksistensi HAM termasuk HAM beragama. Pertama,[24] hukum kodrati jaman kuno yakni Abad Pertengahan yang direpresentasikan oleh para filsuf kristiani dan Islam. Filsuf kristiani di antara yang terkemuka adalah Santo Thomas Aquino/Aquinas. Islam diwakili oleh Ibnu Abi Rabi’, Farabi, Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun.[25] Pandangan Thomistik mengenai hal ini mempostulatkan bahwa hukum kodrati ini merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Posisi masing-masing individu dalam kehidupan telah digariskan oleh Tuhan, tetapi semua orang apapun statusnya tunduk pada Tuhan.[26] Tuhan, dalam ajaran ini, identik dengan keadilan. Jaminan hukum oleh penguasa terhadap hak-hak kodrati baru dipandang adil apabila tidak bertentangan dengan prinsip hukum alam dan hukum yang tertinggi sebagai hukum Tuhan yang abadi. Dengan demikian meskipun individu memiliki otonomi atas hak-haknya yang diberikan Tuhan akan tetapi penggunaan hak itu dibatasi oleh otoritas Paus sebagai wakil Tuhan.

Di dunia Islam, hukum kodrati sebagai hukum kepasangan atau keseimbangan dalam terma alam juga merupakan bagian dari hukum Tuhan. Ibnu Abi Rabi’[27] yang menulis banyak tentang konsep kenegaraan “monarkhi” yang banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir Yunani mengatakan bahwa Allah telah mencipatakan manusia dan seisi alam dengan watak yang cenderung komunal, yang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ibnu Abi Rabi’ sepakat dengan pemikir Yunani (Plato dan Aristoteles) tentang komunalisme watak manusia hanya ia mencoba mengaitkan itu semua dengan eksistensi Tuhan pemberi hak dan kewajiban dengan prinsip-prinsip hidup yang ditentukan dalam Al Quran. Menurutnya, posisi penguasa sebagai khalifah fil ardhi bertugas menjaga berlakunya peraturan-peraturan rakyat dari Tuhan dan mengelola masyarakat berdasarkan petunjuk-petunjuk Tuhan.[28]

Landasan ajaran ini sepenuhnya teistik yang artinya menekankan pada keimanan kepada Tuhan. Tetapi tahapan selanjutnya memutuskan relasi transendental itu dan membuatnya menjadi suatu produk pemikiran sekuler yang rasional. Dalam risalah Grotius, De Lure Belli ac Pacis, ia berargumen bahwa eksistensi hukum kodrati, merupakan landasan semua hukum positif, dapat dirasionalkan melalui landasan non empiris dengan menelaah aksioma ilmu ukur. Pendekatan matematis tersebut terhadap persoalan hukum menunjukkan bahwa semua ketentuan dapat diketahui dengan menggunakan “nalar yang benar” dan kesahihannya tidak bergantung kepada Tuhan. Dengan menggunakan nalar yang benar model Grotius dapat dipahami suatu perkembangan teori hak kodrati atau hak individu. Disempurnakan oleh John Locke bahwa hak-hak kodrati manusia yang seutuhnya penuh dan universal dalam prakteknya absurd dan spekulatif (penuh ketidak pastian). Karena itu Locke menawarkan satu konsep kongkret manifestasi hak-hak kodrati ke dalam Kontrak Sosial (ikatan suka rela), yang dengan bentuk itu penggunaan hak tak dapat dicabut  oleh penguasa negara. Penggunaan teori kontrak sosial ini melandasi dan dapat menjelaskan Revolusi Gemilang Inggris tahun 1688. Akan tetapi seiring konstelasi politik yang berubah di mana arus modernisasi membawa isu-isu kemanusiaan, ekonomi, liberalisme, neoliberalisme maka hak-hak kodratipun mengalami dekontruksi ke arah pemikiran yang positifistik demi menjawab kepastian hukum bukan isu HAM itu sendiri. Karena bicara hak-hak kodrati yang mendasarkan pada hukum alam selalu bermuara pada etik moral yang dalam perkembangannya terbentur dengan kompleksitas negara yang ingin memelihara unitary sekaligus membutuhkan unifikasi hukum.

  1. 2. Hukum Positif

Sementara para teoritikus hukum kodrati menurunkan gagasan tentang hak itu dari Tuhan, nalar dan pengandaian moral yang apriori maka teoritikus hukum positif berpendapat bahwa eksistensi dan isi HAM dapat diturunkan dari hukum negara. Melihat sisi HAM yang apriori sehingga mengundang spekulasi implementasi HAM dalam ranah politik yang absurd yang tak dapat menjawab bagaimana suatu sistem hukum yang sistemik yang dapat dibangun dari hukumkodrat maka perlu merumuskan kembali HAM dalam ranah hukum yang riil yang lebih menjamin HAM dalam konteks negara. Pandangan ini secara nyata berasal dari ungkapan Bentham sebagaimana dikutip Todung Mulya Lubis, yang mengatakan,[29]

“….rights is a child of law, from real laws come real rights, but from imaginary law, laws of nature, come imaginary rights. Natural rights is simple nonsens, natural and impresicible rights rethorical nonsens, nonsens upon still.”

Letak perbedaan yang paradoksal dengan pemikiran sebelumnya adalah bahwa hak-hak kodrati yang lahir dari sebuah atribusi hukum positif semata-mata kehendak pembentuk hukum (penguasa) yang berdiri secara netral untuk tujuan yang ideal. Kehendak hukum adalah kehendak rakyat dalam logika demokrasi representatif Roussoeu yang dirumuskan dalam bentuk hukum yang ada bukan seharusnya. Hukum yang ada adalah hukum yang positif yang keadilan hukum diukur dari, mengutip istilah Hans Kelsen,[30] sebagai norma-norma yang diturunkan dari staatsfundamentalnorm atau grundnorm norma hukum tersebut. Staatsfundamentalnorm adalah norma tertinggi negara sebagai hasil kesepakatan politik dan mengandung nilai-nilai universal karenanya harus dipandang sebagai Prima Facie yang kebenarannya bersifat mutlak. HAM lahir sebagai satu bentuk kontrak sosial yang dituangkan di dalam konstitusi.

Agar tidak sekedar normverbis semata maka Hume dilanjutkan oleh Jeremy Bentham[31] mengembangkan nilai universal hak-hak kodrat ke dalam relasi kemanfaatan atau kebahagiaan sosial dengan mengukurnya ke dalam nilai utility dari hukum yang dibentuk. Menurutnya, manusia dalam kehidupan dihadapkan pada dua keadaan yakni kebahagiaan dan penderitaan, dengan meningkatkan yang pertama dan mengurangi yang kedua, nasib manusia akan lebih baik. Oleh karena itu, tujuan utilitas adalah meningkatkan seluruh stok bagi kesenangan manusia, yang dapat dihitung secara matematis. Berdasarkan pemikiran ini maka kebebasan HAM harus dijamin oleh hukum agar tiap-tiap individu dapat menentukan orientasi kebijakan negara yang dapat memberikan kebahagiaan lebih banyak orang.

  1. 3. ANTI UTILITARIAN

Pandangan ini lahir sebagai antitesis dari sistem nilai unititarian yang mengukur maksimalisasi kebahagiaan dari kuantitatif mayoritas yang menikmati akan tetapi timbul pertanyaan bagaimana dengan minoritas yang terabaikan atau tidak menikmati keadilan dari kebahagiaan yang dituju. Utilarian tidak dapat menjawab hal itu dan cenderung berapologi pada konsekuensi sistem demokrasi yang dipilih.

Hal yang sama terjadi pada persoalan kebahagiaan yang ingin diberikan pada Negara Agama vis a vis Nation State yang sekuleris. Di satu sisi berupaya memaksimalisasi kebahagiaan dengan mengutamakan agama mayoritas namun di sisi lain ingin memaksimaliasi kebahagiaan humanisme dengan mengisolir agama dalam ranah negara. Kedua konsep tersebut memberi dampak pada ketidakadilan minoritas yang dalam lambat laun akan melahirkan satu gerakan primordial yang dalam bahasa Huntington The Clash of Civilization. Menurut Dworkin dan Nozick sebagaimana dikutip Scott Davidson ada kalanya perbedaan merupakan hal yang berbeda karena itu tidak dapat disamakan. Kritik kedua tokoh ini menyatakan utilitarianisme memprioritaskan kesejahteraan mayoritas. Minoritas atau individu yang preferensinya tidak diwakili oleh mayoritas di dalam suatu negara akan kurang dihiraukan, dan sebagai akibatnya, mereka dapat sangat dirugikan atau kehilangan hak-haknya. Sebagai contoh mereka tambahkan, isu homoseksual. Mayoritas rakyat dalam suatu negara mungkin menganggap praktek homoseksual dilarang dalam ajaran agama yang diyakini, merupakan perilaku buruk dan menjijikkan sehingga mereka ingin melarangnya dalam undang-undang. Keingin ini jelas memenuhi aksioma sentral dari utilitarianisme, karena memaksimalkan kebahagiaan mayoritas. Namun dalam negara demokrasi yang pluralistik, pendirian semacam ini jelas tidak dapat dipertahankan. Karena itu kecenderungan utilitaria melahirkan tirani mayoritas.

Teori Nozik menuntut suatu komitmen ontologis terhadap jenis moralitas dan organisasi sosial tertentu.[32] Dalam teorinya, ia mempostulatkan sekelompok pria dan wanita yang dalam suatu keadaan alamiah bergabung membentuk negara minimal (minimal state). Negara minimal ini tidak hanya berlandaskan pada ajaran-ajaran moral tertentu, malahan ia juga merupakan salah satu ajaran moral tertentu. Menurutnya, memiliki negara yang fungsinya lebih luas ketimbang negara minimal yang fungsinya terbatas sekedar sebagai “penjaga malam”, berarti mencabut terlalu banyak kebebasan warga negara, dalam hal ini berarti bertentangan dengan moral.

Tesis Nozik jelas sangat teoritis dan implementasinya dengan memaksimalkan kebebasan yang tersedia bagi semua individu dalam sistem negara liberal kapitalistik akan semakin memantapkan ketimpangan sosial yang ada. Padahal, kebebasan individu yang maksimal hanya mungkin bila negara tidak ada.

  1. 4. Realisme Hukum

Aliran filsafat ilmu hukum ini tidak lagi mempersoalkan apa itu hukum, bagaimana HAM itu ditur oleh hukum, melainkan apa dan bagaimana hukum HAM itu senyatanya berlaku atau berfungsi bagi ketertiban hidup masyarakat. Llewelyn mengatakan teori ini sebagai bagian dari paket dari studinya mengenai proses dan interaksi di antara kebijakan, hukum dan lembaga-lembaga hukum. Bahkan Pound telah membuat satu resep untuk pengesahan dari keinginan manusia, tuntutan manusia serta kepentingan sosial melalui suatu rekayasa sosial. Namun ia tidak mengidentifikasi suatu mekanisme atau metode yang dapat memprioritaskan hak-hak individu, baik dalam kaitannya dengan hak-hak itu satu sama lain maupun dalam hubungannya dengan sasaran masyarakat.[33] Myres McDougal dan rekan-rekannya telah mengembangkan suatu pendekatan terhadap hak-hak asasi manusia, yang sarat nilai dan berorientasi pada kebijakan, berdasarkan pada nilai-nilai luhur perlindungan terhadap martabat manusia.

  1. 5. Relativis Kultural

Teori ini merupakan antitesis dari teori-teori hak-hak alami (natural rights). Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain. Atau disebut dengan imperialisme kultural. Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan  (different ways of being human). [34]

Oleh karenanya, penganut teori ini mengatakan, “..that rights belonging to all human beings at all times in all places would be the rights of desocialized and deculturized beings.”

  1. 6. Marxis

Menurut Marx, hak-hak kodrati atau HAM yang bersumber pada hukum alam adalah idealistik dan ahistoris. Karena itu klaim kaum revolusioner borjuis abad ke-17 dan abad ke-18 bahwa hak kodrati itu tidak dapat dicabut atau dihilangkan, tidak dapat diterima dan dipertahankan.

Dalam teori Marx, hakekat seorang individu adalah suatu makhluk sosial yang menggunakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan ini di dalam masyarakat kapitalis, di mana alat produksi dikuasi oleh kelas yang berkuasa, adalah mustahil karena hal itu mengakibatkan teralienasinya kelas buruh. Marx menambahkan, potensi sejati manusia  hanya dapat diwujudkan jika mereka dimungkinkan untuk kembali ke kodrat sejatinya sebagai makhluk sosial. Tetapi ini hanya dapat dicapai dalam masyarakat yang benar-benar komunis di mana semua alat produksi dimiliki bersama dan tidak ada lagi konflik sosial. Tetapi, masyarakat komunis semacam itu hanya dapat diwujudkan melalui suatu revolusi kaum proletar industri. Revolusi ini selanjutnya akan mengubah dirinya menjadi diktator proletar dan, melalui kekuatan ekonomi dan sejarah, akan mengakibatkan pudarnya negara. Namun sebelum pudarnya negara, partai revolusioner harus menduduki posisi pelopor sambil menggunakan negara dan lembaga-lembaganya untuk transformasi masyarakat itu. Pada titik inilah muncul konsep marxis mengenai hak. Selama periode tranformasi itu, tidak ada hak individual karena hak ini egoistis, berdasar “hak milik” yang borjuis; hanya ada hak legal, yang diberikan oleh negara dan diarahkan untuk peralihan dari negara komunis menuju masyarakat komunis.[35] Dengan demikian, karena diarahkan untuk mereduksi alat produksi agar berada di bawah pengawasan bersama, maka hak-hak ini hanya mungkin bersifat sosial dan ekonomi. HAM beragama tidak diakui bahkan dilarang. Sebab, agama dipandang sebagai candu masyarakat yang dapat mengalihkan persoalan dari persoalan penindasan oleh kapitalisme yang sesungguhnya.

  1. 7. Pancasila

Dalam perspektif Pancasila, terdapat hubungan piramid antara manusia, alam, dan Tuhan. Tuhan merupakan Prima Facie dalam membangun relasi keduanya secara seimbang dengan penghormatan harkat dan martabat semua makhluk dalam rangka kemaslahatan sosial (rahmatan lil’alamin).  Dalam sistem hukum, hal ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya Alenia Keempat di mana nuansa religiusitas mewarnai nilai-nilai pancasila yang ikut membingkai pembentukan NKRI. Bingkai ini kemudian menjadi ukuran Pancasilaime yang menurut Sihombing[36] dapat dilihat dalam dua cara yakni konsepsionil, dan tingkah laku (kebudayaan)nya. Konsepsionil berkaitan dengan integrasi sila-sila Pancasila, sedangkan sikap berkaitan dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mampu mempersatukan bangsa serta dimanfaatkan untuk meujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemaknaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia harus dimulai dari pengakuan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29). Dan dipertegas lagi dengan Pasal 28E dan 29 ayat (2) yang intinya menyatakan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya; berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan; dan negara menjamin kemerdekaan bagi penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.”  Pasal-pasal ini mengisyaratkan kewajiban negara untuk menjamin HAM beragama dan HAM setiap orang termasuk jama’ah dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

Dalam Pasal 28I UUD 1945 berbunyi:

Ayat 1: “Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Ayat 2: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”.

Terhadap dalil di atas, bukan berarti Indonesia mengadopsi HAM Beragama yang tanpa batas melainkan berdasarkan Pasal 28 J, HAM harus berada dalam bingkai sosial keberagamaan yang lain, yang tidak menimbulkan perpecahan dan permusuhan yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Dalam konteks itu, Pancasila merupakan ideologi netral dan tengah atas  religius state dan seculer state. Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Dalam Falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah Negara, serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban.

Oleh karena itu, Indonesia sebagai Negara yang ber-Ketuhanan YME harus melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajarannya masing-masing. Dengan demikian, lanjut, hukum nasional dapat menjadi faktor integrasi yang merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa. Pelayanan negara kepada warga negara tidak didasarkan pada ukuran besar (mayoritas) dan kecil (minoritas) pemeluk agama, suku ataupun ras.

  1. C. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa HAM beragama dalam tinjauan filsafat ilmu hukum bertumpu pada cara pandang dalam melihat hakekat eksistensi HAM itu sendiri. Pandangan hukum alam memandang HAM Beragama bersifat otonom sebagai konsekuensi dari kodrati yang diberikan Tuhan untuk kemuliaan manusia. Dalam pemikiran modern hak-hak kodrati yang bersumber dari hukum alam itu dapat dirumuskan secara humanistik melalui nalar rasional tanpa harus mengkaitkan dengan keberadaan Tuhan.

Namun sifatnya yang apriori dan tak dapat dirumuskan secara sistemik dalam menjawab kepastian hukum maka pandangan Hukum Kodrat ini telah ditinggalkan dan mulai bergeser kepada bagaimana prinsip-prinsip universal hak-hak kodrati itu dipositifkan ke dalam hukum riil negara. Pada tahap ini muncul pemikiran ideologis (utilitarian) dan nonideologis objektif utopis Hans Kelsen dengan “hukum murni”nya. Arah perkembangan pemikiran itu menimbulkan tirani mayoritas di satu sisi dan penyempitan makna hukum di sisi yang lain (legisme) sehingga melahirkan kritik yang di antaranya antiutilitarian.

Pandangan Antiutilitarian yang meskipun utopis dan melanggengkan ketimpangan sosial yang ada tetapi mereka menginginkan ada satu pemerataan kebahagiaan kepada tiap-tiap individu tanpa harus melenyapkan keberadaan negara. Karena itu HAM harus seutuhnya diberi kebebasan dan kesempatan yang sama.

Berbeda antiutilitarian, Realisme hukum berpandangan perlu adanya memanifestasikan apa yang telah diperbuat oleh hukum bukan apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum. Hal ini penting untuk melihat peran dan kontribusi hukum sebagai salah satu sarana perubahan sosial.

Marxian justru menghadirkan diktator proletar dalam mewujudkan HAM sosial dan ekonomi yang komunalistik. Eksploitasi sistem kapital yang merugikan kaum buruh harus dirubah dengan organisasi buruh secara massal dalam level negara sehingga dapat mengendalikan sistem kapitalis borjuis. HAM secara individual tidak dibutuhkan dalam proses itu justru sikap ateis dan totaliter harus diambil untuk mewujudkan masyarakat komunis.

Paradigma Pancasila merupakan paradigma objektif, netral, dan jalan tengah di antara pandangan yang tersebut di atas. Nilai Ketuhanan menjadi ide dasar membangun keberagamaan atas dasar toleransi dan saling menghormati. HAM universal pada tingkat konseptual diakui akan tetapi ditingkat implementasi internal berlaku partikularistik relatif.

D. Daftar Pustaka

Basah,  Sjachran, Ilmu Negara (Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

Behn, Wolfgang, “Muhammad and The Jewes of Madina,” terjemahan  dari Mohammed en de Joden te Medina, oleh Arent Jan Mensinck (Berlin: Klaus Schwarz Verlag- Freiburg im Breisgou, 1975).

Davidson, Scott, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional (terjemahan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka) (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008).

Engineer, Asghar Ali, “Devolusi Negara Islam,” terjemahan dari Islamic State, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Friedrich, Carl Joachim, “The Philosophy of Law in Historical Perspective” diterjemahkan Filsafat Hukum Perspektif Historis, ed. Nurainun Mangunsong, cet. Ke-3 (Bandung: Nusa Media, 2010).

Giddens, A.,  The Consequences of Modernity, (Cambridge:  Polity Press, 1995).

Kaelan, Relasi Negara dan Agama dalam Perspektif Filsafat Pancasila (Yogyakarta, 1 Juni 2009).

Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, yang terjemahannya “Teori Umum tentang Hukum dan Negara”, cet. III, Nurainun Mangunsong (ed), (Yogyakarta: Nusa Media, 2009).

———–, Pure Theory of Law (Berkely: University California Press, 1978).

Lubis, Todung Mulya, In Search of Human Rights; Legal Political dilemmas of Indonesia’s New Order, 1966-1990 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).

Maududi, Abul Ala, Islami Risayat, dinukilkan oleh Khurshid Ahmad, Islamic Publication, Lahore, 1974. Azhary, Muhammad Tahir, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,  Edisi kedua (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003).

Mike Feterstone (ed.), Global Culture, Nationalism, Globalisation and Modernity, (London: Sage Publications, 1990).

Muhtaj, Majda El, Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Jakarta: Radjawali Press, 2008).

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Rosenau, dalam Hall, Stuart, David Held and Tony Mc. Grew, (ed.), Modernity and Its Future, (Cambridge: Polity Press, 1990).

Sadjali, Munawir, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, cet.ke-5 (Jakarta: UI Press, 1993).

Sihombing, Frans Bona, Demokrasi Pancasila dalam Nilai-nilai Politik (Jakarta : Erlangga, 1984).

Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk (Jakarta:UI Press, 1995).


[1] Adalah salah satu mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan Pertama (2009/2010)

[2] Secara etimologis HAM terdiri dari tiga suku kata: Hak, Asasi, Manusia. Hak: haqqa, yahiqqu, haqqan artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. “yahiqqu ‘alaika an taf’ala kadza (kamu wajib melakukan seperti ini).” Asasi: assa, yaussu, asasaan artinya membangun, mendirikan, meletakkan/ asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Segala sesuatu yang bersifat mendasar yang selalu melekat pada objeknya. HAM (Kamus Bahasa Indonesia): Hak-hak mendasar pada diri manusia.

[3] Baca lebih lengkap Dekalarasi HAM (DUHAM) dan Penjelasan Umum UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

[4] Sjachran Basah, Ilmu Negara (Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 145.

[5] Ibid

[6] Lihat Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk (Jakarta:UI Press, 1995), hlm. 29-32

[7] Ibid.

[8] Wolfgang Behn, “Muhammad and The Jewes of Madina,” terjemahan  dari Mohammed en de Joden te Medina, oleh Arent Jan Mensinck (Berlin: Klaus Schwarz Verlag- Freiburg im Breisgou, 1975), hlm. 66-67

[9] Abul Ala Maududi, Islami Risayat, dinukilkan oleh Khurshid Ahmad, Islamic Publication, Lahore, 1974, hlm. 130

[10] Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,  Edisi kedua (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 87

[11] QS. 18: 29

[12] QS. 5: 32.

[13] QS. 49: 13.

[14] Asghar Ali Engineer, “Devolusi Negara Islam,” terjemahan dari Islamic State, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 101

[15] Ibid, hlm. 104

[16] Ibid, hlm. 108-109

[17] Ulrich Beck, “Kapitalismus Ohne Arbeit dalam Kaelan, Relasi Negara dan Agama dalam Perspektif Filsafat Pancasila (Yogyakarta, 1 Juni 2009), hlm. 2

[18] A. Giddens,  The Consequences of Modernity, (Cambridge:  Polity Press, 1995), hlm. 48

[19] Robertson, “Mapping the Global Condition: Globalization as the Central Concept”, dalam Global Culture, Nationalism, Globalisation and Modernity, Mike Feterstone (ed.), (London: Sage Publications, 1990).

[20] Rosenau, dalam Hall, Stuart, David Held and Tony Mc. Grew, (ed.), Modernity and Its Future, (Cambridge: Polity Press, 1990).

[21] Kaelan, Ibid.

[22] Scott Davidson, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional (terjemahan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka) (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008), hlm. 32

[23] Lihat Todung Mulya Lubis, In Search of Human Rights; Legal Political dilemmas of Indonesia’s New Order, 1966-1990 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 14-25

[24] Carl Joachim Friedrich, “The Philosophy of Law in Historical Perspective” diterjemahkan Filsafat Hukum Perspektif Historis, ed. Nurainun Mangunsong, cet. Ke-3 (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 52

[25] Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, cet.ke-5 (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 41

[26] Scott Davidson, Hak Asasi Manusia….hlm. 36

[27] Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara…..hlm.

[28] Ibid.

[29] Todung Mulya Lubis, In Search of Human Rights….hlm. 14-25

[30] Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkely: University California Press, 1978) bisa dilihat juga dalam terjemahannya “ Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif” ed. Nurainun Mangunsong, cet. Ke-3 (Bandung: Nusa Media, 2007), hlm. 308. Lihat juga dalam karya Hans Kelsen, General Theory of Law and State, yang terjemahannya “Teori Umum tentang Hukum dan Negara”, cet. III, Nurainun Mangunsong (ed), (Yogyakarta: Nusa Media, 2009), hlm. 330

[31] Bukti keterkaitan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 DUHAM (1789) “tujuan setiap persekutuan politik adalah pemeliharaan hak-hak manusia yang alami dan tidak dapat dialihkan. Hak-hak ini adalah kemerdekaan, milik, keamanan dan ketahanan terhadap kekerasan.” Kemudian dalam Pasal 1 Konvensi 1793 “Tujuan masyarakat adalah kebahagiaan bersama, Pemerintah didirikan untuk menjamin manusia menikmati hak-haknya yang dialami dan tidak dapat dialihkan”. Lihat Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 270

[32] Ibid

[33] Carl Joachim Friedrich….hlm. 327

[34] Todung Mulya Lubis dalam Majda El Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Jakarta: Radjawali Press, 2008), hlm. 6

[35] Scott Davidson, Hak Asasi Manusia….hlm. 52-53

[36] Baca Frans Bona Sihombing, Demokrasi Pancasila dalam Nilai-nilai Politik (Jakarta : Erlangga, 1984), hlm. 9

Sumber:

Nurainun Mangungsong, 2010, Materi Kuliah Hukum dan Hak Asasi Masusia, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

RESENSI BUKU : CYBER CRIME (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)

PENULIS              : ACH.TAHIR

PENERBIT           : SUKA-PRESS

Tahun Terbit      : April 2010

BAGIAN PERTAMA: AKAR MASALAH CYBER CRIME

Adanya penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan kepentingan pihak lain sudah menjadi realitas sosial dalam kehidupan masyarakat moderen sebagai dampak dari pada kemajuan iptek yang tidak dapat dihindarkan lagi bagi bangsa-bangsa yang telah mengenal budaya teknologi (the culture of technology). Teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia dalam dunia yang semakin “sempit” ini. Semua ini dapat dipahami, karena teknologi memegang peran amat penting di dalam kemajuan suatu bangsa dan negara di dalam percaturan masyarakat internasional yang saat ini semakin global, kompetitif dan komparatif. Bangsa dan negara yang menguasai teknologi tinggi berarti akan menguasai “dunia”, baik secara ekonomi, politik, budaya, hukum internasional maupun teknologi persenjataan militer untuk pertahanan dan keamanan negara bahkan kebutuhan intelijen. Supaya masalah penyalahgunaan teknologi ini tidak menjadi keresahan sosial bagi masyarakat luas, seyogianya implementasi hukum di dalam kehidupan masyarakat moderen yang memakai teknologi tinggi harus mampu untuk mengurangi perilaku yang dapat merugikan kepentingan bagi orang atau pihak lain, meskipun adanya hak dan kebebasan individu dalam mengekspresikan ilmu atau teknologinya dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks. Harus diingat, perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang ini dan masa akan datang yang tidak mungkin untuk diberantas tuntas.

Suatu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya yang selalu mengancam dalam setiap saat kehidupan masyarakat. Di sini perlu ada semacam batasan hukum yang tegas di dalam menanggulangi dampak sosial, ekonomi dan hukum dari kemajuan teknologi moderen yang tidak begitu mudah ditangani oleh aparat penegak hukum di negara berkembang seperti halnya Indonesia yang membutuhkan perangkat hukum yang jelas dan tepat dalam mengantisipasi setiap bentuk perkembangan teknologi dari waktu ke waktu. Kemampuan hukum pidana menghadapi perkembangan masyarakat moderen amat dibutuhkan mengingat pendapat Herbert L. Packer “We live today in a state of hyper-consciousness about the real of fancied breakdown of social control over the most basic threats to person and proverty”. Artinya, dewasa ini kita hidup dalam suatu negara dengan kecurigaan tinggi seputar kenyataan pengendalian sosial dari khayalan melebihi ancaman paling dasar terhadap orang dan harta benda. Roberto Mangabeira Unger pernah mengemukakan, “the rule of law is intimately associated with individual freedom, even though it fails to resolve the problem of illegitimate personal dependency in social life”. Artinya, aturan hukum merupakan lembaga pokok bagi kebebasan individu meskipun ia mengalami kegagalan untuk memecahkan masalah ketergantungan pribadi yang tidak disukai dalam kehidupan sosial. Wajar hukum harus mampu mengantisipasi setiap perkembangan pesat teknologi berikut dampak buruk yang ditimbulkannya, karena amat merugikan.
Penyalahgunaan teknologi informasi ini akan dapat menjadi masalah hukum, khususnya hukum pidana, karena adanya unsur merugikan orang, bangsa dan negara lain. Sarana yang dipakai dalam melakukan aksi kejahatan mayantara ini adalah seperangkat komputer yang memiliki fasilitas internet. Penggunaan teknologi moderen ini dapat dilakukan sendiri oleh hacker atau sekelompok cracker dari rumah atau tempat tertentu tanpa diketahui oleh pihak korban. Kerugian yang dialami korban dapat berupa kerugian moril, materil dan waktu seperti rusaknya data penting, domain names atau nama baik, kepentingan negara ataupun transaksi bisnis dari suatu korporasi atau badan hukum (perusahaan) mengingat kejahatan mayantara atau teknologi informasi ini tidak akan mengenal batas wilayah negara yang jelas. Kejahatan teknologi informasi ini menurut pendapat penulis dapat digolongkan ke dalam supranational criminal law. Artinya, kejahatan yang korbannya adalah masyarakat lebih luas dan besar terdiri dari rakyat suatu negara bahkan beberapa negara sekaligus. Pada Kongres PBB ke X tahun 2000, pengertian atau definisi dari cybercrime dibagi dua, yaitu pengertian sempit, yakni “any illegal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them”. Artinya, kejahatan ini merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum yang langsung berkaitan dengan sarana elektronik dengan sasaran pada proses data dan sistem keamanan komputer. Di dalam pengertian luas, cybercrime didefinisikan sebagai : “any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network”. Artinya, perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan sarana atau berkaitan dengan sistem atau jaringan komputer termasuk kejahatan memiliki secara illegal, menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui sarana sistem atau jaringan komputer. Selain itu, cybercrime dapat juga diartikan sebagai “crime related to technology, computers, and the internet”. Artinya, kejahatan yang berkaitan dengan teknologi, komputer dan internet.
Dari pengertian di atas memberikan gambaran betapa pengertian dan kriminalisasi terhadap cybercrime cukup luas yang dapat menjangkau setiap perbuatan ilegal dengan menggunakan sarana sistem dan jaringan komputer yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, supaya jelas dalam kriminalisasi terhadap cybercrime harus dibedakan antara harmonisasi materi/substansi yang dinamakan dengan tindak pidana atau kejahatan mayantara dengan harmonisasi kebijakan formulasi kejahatan tersebut. Perbedaan ini penting untuk menentukan, apakah jenis kejahatan ini akan berada di dalam atau di luar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun undang-undang pidana khusus yang membutuhkan kerangka hukum baru untuk diberlakukan secara nasional. Saat ini telah ada konsep KUHP Baru yang dapat menambahkan pasal-pasal sanksi ancaman terhadap pelaku dari kejahatan mayantara dan RUU tentang Teknologi Informasi antara lain mengatur soal yurisdiksi dan kewenangan pengadilan (Bab VIII), penyidikan (Bab X) dan ketentuan pidana (Bab XI). Pemberlakuan undang-undang ini tidak hanya untuk ius constitutum sebagai hukum positif, yakni hukum yang diberlakukan saat ini akan tetapi juga ius constituendum atau hukum masa depan..

BAGIAN KEDUA: TINJAUAN TEORITIS CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM    POSITIV

Untuk memahami kejahatan dunia maya (cyber crime) perlu memahami internet.internet adalah suatu jaringan komunikasi digital yang menghubungkan lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) jaringan dari hampir seluruh Negara di dunia Berdasarkan catatan dari National Criminal Intellengence Services (NCIS) di Inggris terdapat 13 macam bentuk-bentuk cybercrime.
Pertama, Recreational Hackers, kejahatan ini dilakukan oleh netter tingkat pemula untuk iseng-iseng mencoba kekurangandalan dari sistem sekuritas atau keamanan data suatu perusahaan. lain.
Kedua, Crackers atau Criminal Minded Hackers, yaitu pelaku kejahatan ini biasanya memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase, dan penghancuran data pihak korban. Ketiga, Political Hackers, yakni aktivis politik atau hactivist melakukan perusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan program-program tertentu bahkan tidak jarang digunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawan politiknya. Keempat, Denial of Service Attack. Serangan tujuan ini adalah untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah. Kelima, Insiders (Internal) Hackers yang biasanya dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri. Modus operandinya adalah karyawan yang kecewa atau bermasalah dengan pimpinan korporasi dengan merusak data atau akses data dalam transaksi bisnis. Keenam, viruses. Program pengganggu (malicious) perangkat lunak dengan melakukan penyebaran virus yang dapat menular melalui aplikasi internet, ketika akan diakses oleh pemakai. Ketujuh, piracy. Pembajakan software atau perangkat lunak komputer merupakan trend atau kecenderungan yang terjadi dewasa ini, karena dianggap lebih mudah dan murah untuk dilakukan para pembajak dengan meraup keuntungan berlipat ganda. Kedelapan, fraud adalah sejenis manipulasi informasi keuangan dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Kesepuluh, pornography and paeddophilia. Perkembangan dunia mayantara selain mendatangkan berbagai kemaslahatan bagi umat manusia dengan mengatasi kendala ruang dan waktu, juga telah melahirkan dampak negatif berupa “dunia pornografi” yang mengkhawatirkan berbagai kalangan terhadap nilai-nilai etika, moral dan estetika. Kesebelas, cyber stalking adalah segala bentuk kiriman e-mail yang tidak dikehendaki oleh user atau junk e-mail yang sering memakai folder serta tidak jarang dengan pemaksaan..
Duabelas, hate sites. Situs ini sering digunakan oleh hackers untuk saling menyerang dan melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para “ekstrimis” untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disenanginya. Ketigabelas, criminal communications. NCIS telah mendeteksi bahwa internet dijadikan sebagai alat yang andal dan moderen untuk melakukan kegiatan komunikasi antar gangster, anggota sindikat obat bius dan bahkan komunikasi antar “hooligan” di dunia sepakbola Inggris.

Merujuk pada sistematika Draft Convention on Cybercrime dari Dewan Eropa (Council of Europe) yaitu Draft No. 25, Desember 2000 dimana konvensi ini ditandatangani oleh 30 negara pada bulan November 2001 di Budapest, Bulgaria, maka Barda Nanawi Arief memberikan kategori cybercrime sebagai delik dalam empat hal sebagai berikut. Pertama, delik-delik terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer termasuk di dalamnya (a) mengakses sistem komputer tanpa hak (illegal acces), (b) tanpa hak menangkap/mendengar pengiriman dan pemancaran (illegal interception), (c) tanpa hak merusak data (data interference), (d) tanpa hak mengganggu sistem (system interference), (e) menyalahgunakan perlengkapan (misuse of devices). Kedua, delik-delik yang berhubungan dengan komputer berupa pemalsuan dan penipuan dengan komputer (computer related offences : forgery and fraud). Ketiga, delik-delik yang bermuatan tentang pornografi anak (content-related offences, child pornography). Keempat, delik-delik yang berhubungan dengan masalah hak cipta (offences related to infringements of copyright).
Sementara Mardjono Reksodiputro dengan mengutip pendapat Eric J. Sinrod dan William P. Reilly melihat kebijakan formulasi cybercrime dapat dilakukan dalam dua pendekatan. Pertama, menganggapnya sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) yang dilakukan dengan pemakaian teknologi tinggi (high-tech) dan KUHP dapat dipergunakan untuk menanggulanginya dengan penambahan pasal tertentu dalam konsep RUU KUHP Baru. Kedua, menganggapnya sebagai kejahatan baru (new category of crime) yang amat membutuhkan suatu kerangka hukum baru (new legal framework) dan komprehensif untuk mengatasi sifat khusus teknologi yang sedang berkembang dan tantangan baru yang tidak ada pada kejahatan biasa (misalnya masalah yurisdiksi) dan karena itu perlu diatur secara tersendiri di luar KUHP.

Kendati ketentuan dalam KUHP belum bisa menjangkau atau memidana para pelaku kejahatan ini dengan tepat dan undang-undang teknologi informasi belum ada yang dapat mengatur masalah penyalahgunaan teknologi, akan tetapi kejahatan mayantara harus tetap menjadi prioritas utama penegak hukum kepolisian untuk menanggulanginya. Dampak buruk teknologi menjadi masalah serius bagi umat manusia pada masa depan, apabila disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan maksud untuk menarik keuntungan ataupun mengacaukan data penting pihak lain bahkan negara bisa menjadi korbannya.

Keadaan ini tidak dapat dihindarkan mengingat salah satu ciri dari masyarakat moderen adalah kecenderungan untuk menggunakan teknologi dalam segenap aspek kehidupannya. Perkembangan teknologi digital tidak dapat dihentikan oleh siapa pun sebagai wujud dari hasil kebudayaan. Di sini menjadi tugas dari pihak pemerintah, penegak hukum kepolisian dan warga masyarakat untuk mampu mengantisipasi setiap bentuk kemajuan teknologi digital yang pesat sehingga dampak buruk perkembangan yang merugikan dapat ditanggulangi lebih dini. Munculnya revolusi teknologi informasi dewasa ini dan masa depan tidak hanya membawa dampak pada perkembangan teknologi itu sendiri, akan tetapi juga akan mempengaruhi aspek kehidupan lain seperti agama, kebudayaan, sosial, politik, kehidupan pribadi, masyarakat bahkan bangsa dan negara. Jaringan informasi global atau internet saat ini telah menjadi salah satu sarana untuk melakukan kejahatan baik domestik maupun internasional. Internet menjadi medium bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dengan sifatnya yang mondial, internasional dan melampaui batas ataupun kedaulatan suatu negara. Semua ini menjadi motif dan modus operandi yang amat menarik bagi para penjahat digital.
Manifestasi kejahatan mayantara yang terjadi selama ini dapat muncul dalam berbagai macam bentuk atau varian yang amat merugikan bagi kehidupan masyarakat ataupun kepentingan suatu bangsa dan negara pada hubungan internasional. Kejahatan mayantara dewasa ini mengalami perkembangan pesat tanpa mengenal batas wilayah negara lagi (borderless state), karena kemajuan teknologi yang digunakan para pelaku cukup canggih dalam aksi kejahatannya. Para hacker dan cracker bisa melakukannya lewat lintas negara (cross boundaries countries) bahkan di negara-negara berkembang (developing countries) aparat penegak hukum, khususnya kepolisian tidak mampu untuk menangkal dan menanggulangi disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi yang dimiliki.

Meskipun hukum pidana merupakan sarana terakhir (ultimum remedium), tetapi hukum pidana bukanlah alat yang cukup ampuh untuk menanggulangi kejahatan mayantara karena penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana hanya pengobatan simptomatik sehingga dibutuhkan sarana lain yang bersifat non penal. Sarana non penal ini dapat dilakukan melalui saluran teknologi (techno-prevention) pada pendekatan budaya, karena teknologi merupakan hasil dari kebudayaan itu sendiri yang dapat digunakan manusia, baik untuk tujuan baik maupun jahat. Pendekatan budaya ini dilakukan untuk membangun atau membangkitkan kepekaan tinggi warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap setiap masalah cybercrime dan menyebarluaskan atau mengajarkan etika penggunaan komputer yang baik melalui media pendidikan. Pentingnya pendekatan ini adalah dalam upaya mengembangkan kode etik dan perilaku (code of behaviour and ethics) dalam pemakaian teknologi internet. Pendekatan non penal ini diharapkan dapat mengurangi pelanggaran hukum yang menggunakan sarana teknologi sebagai bentuk pencegahan kejahatan.

BAGIAN KETIGA: PROBLEMATIKA CYBER CRIME,SOLUSI,DAN PENANGANNYA

A.Kebijakan Non-Penal instansi Pemerintah dalam penanggungan cyber crime

Thomas L. Friedman seorang coloumnist asing The New York Times dalam bukunya ”World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century” menggambarkan bagaimana peradaban dunia saat ini. Friedman menggambarkan bahwa globalisasi merupakan hal yang tidak bisa di tolak lagi oleh setiap bangsa. Friedman memaparkan tiap tahapan-tahapan globalisasi secara rinci. Globalisasi menurut Friedman terjadi pada hampir di seluruh negara di dunia. Globalisasi yang dijabarkan termasuk didalamnya juga pengaruh besar teknologi informasi dalam aktifitas manusia . Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara (borderless). Negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi yang lebih memadai tentu telah menikmati hasil pengembangan teknologi informasinya, negara yang sedang berkembang dalam pengembangannya akan merasakan kecenderungan timbulnya neo-kolonialisme . Hal tersebut menunjukan adanya pergeseran paradigma dimana jaringan informasi merupakan infrastruktur bagi perkembangan suatu negara. Tanpa penguasaan dan pemahaman akan teknologi informasi ini, tantangan globalisasi akan menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain dan hilangnya kesempatan untuk bersaing karena minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi informasi yang berwujud internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, seperti interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan / industri maupun pemerintah. Hadirnya Internet telah menunjang efektifitas dan efisiensi operasional setiap aktifitas manusia. Upaya yang sedang dilakukan pemerintah saat ini dalam rangka menyusun payung hukum ruang cyber melalui usulan Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) memang patut dihargai. Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat beberapa hal yakni;masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara e-comerce, azas persaingan usaha usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan hukum Internasional serta azas Cyber Crime . Kendati Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diusulkan dan di bahas oleh Pemerintah (melalui Depkominfo) dan DPR, namun hasil riil berupa disahkannya RUU tersebut menjadi Undang-undang belum tercapai. Menurut pemerintah, masih ada beberapa Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang perlu dilakukan pembahasan lagi. Usaha yang dilakukan di atas adalah melalui regulasi undang-undang dengan menggunakan sarana penal, yakni memperluas pengaturan cyberspace dalam Konsep KUHP Baru dan membuat suatu RUU Teknologi Informasi dan RUU Telematika yang berkaitan dengan kegiatan di cyberspace. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah pengkajian lebih intensif terhadap masalah yang hendak dikriminalisasikan sebagai upaya penanggulangan kejahatan mayantara. Persyaratan pokok adalah kerugian korban yang signifikan dengan perbuatan pelaku. Ketentuan pidana harus dapat dioperasionalkan dan keyakinan bahwa tidak ada sarana lain yang betul-betul dapat mengatasinya.

Meskipun hukum pidana merupakan sarana terakhir (ultimum remedium), tetapi hukum pidana bukanlah alat yang cukup ampuh untuk menanggulangi kejahatan mayantara karena penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana hanya pengobatan simptomatik sehingga dibutuhkan sarana lain yang bersifat non penal. Sarana non penal ini dapat dilakukan melalui saluran teknologi (techno-prevention) pada pendekatan budaya, karena teknologi merupakan hasil dari kebudayaan itu sendiri yang dapat digunakan manusia, baik untuk tujuan baik maupun jahat. Pendekatan budaya ini dilakukan untuk membangun atau membangkitkan kepekaan tinggi warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap setiap masalah cybercrime dan menyebarluaskan atau mengajarkan etika penggunaan komputer yang baik melalui media pendidikan. Pentingnya pendekatan ini adalah dalam upaya mengembangkan kode etik dan perilaku (code of behaviour and ethics) dalam pemakaian teknologi internet. Pendekatan non penal ini diharapkan dapat mengurangi pelanggaran hukum yang menggunakan sarana teknologi sebagai bentuk pencegahan kejahatan.

KRITISI RESENSI BUKU CYBER CRIME MELALUI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia di tuntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudahaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.

Penulis berpendapat bahwa perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menimbulkan akibat yang menguntungkan dan akibat yang merugikan bagi masyarakat. Menguntungkan masyarakat karena antara lain komunikasi yang mudah dengan menggunakan informasi elektronik. Merugikan karena hukum terkait belum cukup mampu memfungsikan dirinya sebagai sarana ketertiban.

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang amat luas yang biasa disebut dengan teknologi cyberspace. Teknologi ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet.

Disinilah tampak jelas bahwa hukum di Indonesia masih tertinggal (bahkan tertinggal jauh) dengan perubahan yang ada di masyarakat. Hukum di Indonesia belum mengenal istilah internet, carding, e-commerce atau istilah lainnya di bidang Teknologi Informasi. Dengan kata lain cyberlaw di Indonesia belum benar-benar terwujud seperti yang diharapkan masyarakat.

Cyberlaw mungkin dapat diklasifikasikan sebagai rejim hukum tersendiri, karena memiliki multi aspek; seperti aspek pidana, perdata, internasional, administrasi, dan aspek Hak Kekayaan Intelektual.

Penulis mendefinisikan cyberlaw atau kata lain dari cyberspace law sebagai aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi pada ruang maya (cyberspace). Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Barda Nawawi Arief menyebut istilah cyber dengan ”mayantara”. Berbeda dengan Barda Nawawi Arief, Edmon Makarim dari Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Universitas Indonesia enggan menyebut cyberlaw dengan kata maya. Karena menurut Edmon Makarim, istilah maya lebih tepat diartikan sebagai bias, bukan cyber.  Namun apapun istilahnya, sampai saat ini belum ada satupun regulasi di Indonesia yang menyebut atau mendefinisikan istilah cyber atau mayantara. Karena pada dasarnya istilah cyber di Indonesia saat ini bukan merupakan istilah hukum.

Menurut pendangan penulis ada beberapa ruang lingkup cyberlaw yang memerlukan perhatian serius di Indonesia saat ini yakni;

1. Kriminalisasi Cyber Crime atau kejahatan di dunia maya. Dampak negatif dari kejahatan di dunia maya ini telah banyak terjadi di Indonesia. Namun karena perangkat aturan yang ada saat ini masih belum cukup kuat menjerat pelaku dengan sanksi tegas, kejahatan ini semakin berkembang seiring perkembangan teknologi informasi. Kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Benar yang diucapankan Lacassagne bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya . Betapapun kita mengetahui banyak tentang berbagai faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk prilaku manusia yang terus mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

2. Aspek Pembuktian. Saat ini sistem pembuktian hukum di Indonesia (khusunya dalam pasal 184 KUHAP) belum mengenal istilah bukti elektronik/digital (digital evidence) sebagai bukti yang sah menurut undang-undang. Masih banyak perdebatan khususnya antara akademisi dan praktisi mengenai hal ini. Untuk aspek perdata, pada dasarnya hakim dapat bahkan dituntun untuk melakukan rechtsvinding (penemuan hukum). Tapi untuk aspek pidana tidak demikian. Asas legalitas menetapkan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana jika tidak ada aturan hukum yang mengaturnya (nullum delictum nulla poena sine previe lege poenali) . Untuk itulah dibutuhkan adanya dalil yang cukup kuat sehingga perdebatan akademisi dan praktisi mengenai hal ini tidak perlu terjadi lagi.

3. Aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual di cyberspace, termasuk didalamnya hak Cipta dan Hak Milik Industrial yang mencakup paten, merek, desain industri, rahasia dagang, sirkuit terpadu, dan lain-lain.

4. Standardisasi di bidang telematika. Penetapan standardisasi bidang telematika akan membantu masyarakat untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan teknologi informasi.

5. Aturan-aturan di bidang E-Bussiness termasuk didalamnya perlindungan konsumen dan pelaku bisnis.

6. Aturan-aturan di bidang E-Government. Apabila E-Government di Indonesia telah terintegrasi dengan baik, maka efeknya adalah pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

7. Aturan tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan Informasi dalam menggunakan teknologi informasi.

8. Yurisdiksi hukum, cyberlaw tidak akan berhasil jika aspek ini diabaikan. Karena pemetaan yang mengatur cybespace menyangkut juga hubungan antar kawasan, antar wilayah, dan antar negara. Sehingga penetapan yurisdiksi yang jelas mutlak diperlukan.

Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Negara-negara Asia lainnya apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa yang telah memiliki perangkat hukum lengkap di bidang cyberlaw. Ketiadaan perangkat hukum di bidang cyberlaw di Indonesia mengakibatkan terjadinya kesenjangan hukum di masyarakat. Namun demikian Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa apabila timbul kesenjangan antara hukum dengan perubahan dalam masyarakat, maka kesenjangan itu termasuk hal yang normal. Karena hukum sebetulnya sudah diperlengkapi dengan peralatan teknik untuk bisa mengatasi kesenjangan tersebut. Dalam keadaan demikian hukum tidak selalu harus di ubah secara tegas. Namun dapat dilakukan adaptasi hukum terhadap perubahan masyarakat .

Untuk membangun pijakan hukum yang kuat dalam mengatur masalah-masalah hukum di ruang cyber (internet) diperlukan komitmen kuat pemerintah dan DPR. Namun yang lebih penting lagi selain komitmen adalah bahwa aturan yang dibuat nantinya merupakan produk hukum yang adaptable terhadap berbagai perubahan khususnya di bidang teknologi informasi. Kunci dari keberhasilan pengaturan cyberlaw adalah riset yang komprehensif yang mampu melihat masalah cyberspace dari aspek konvergensi hukum dan teknologi. Kongkretnya pemerintah dapat membuat laboratorium dan pusat studi cyberlaw di perguruan-perguruan tinggi dan instansi-instansi pemerintah yang dianggap capable di bidang tersebut. Laboratorium dan pusat studi cyberlaw kemudian bekerjasama dengan Badan Litbang Instansi atau Perguruan Tinggi membuat riset komprehensif tentang cyberlaw dan teknologi informasi. Riset ini tentu saja harus mengkombinasikan para ahli hukum dan ahli teknologi informasi. Hasil dari riset inilah yang kemudian dijadikan masukan dalam menyusun produk-produk cyberlaw yang berkualitas selain tentunya masukan dari pihak-pihak lain seperti swasta, masyarakat, dan komunitas cyber. Selain hal tersebut hal paling penting lainnya adalah peningkatan kemampuan SDM aparatur hukum di bidang Teknologi Informasi mulai dari polisi, jaksa, hakim bahkan advokat khususnya yang menangani masalah-masalah ini. Penegakan hukum di bidang cyberlaw mustahil bisa terlaksana dengan baik tanpa didukung SDM aparatur yang berkualitas dan ahli di bidangnya.

Perkembangan teknologi informasi terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara(borderless).Negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan.Pihak kepolisian Indonesia telah membentuk suatu unit penanggulangan kejahatan mayantara dengan nama Cybercrime Unit yang berada di bawah kendali Direktrorat Reserse Kriminal Polri. Pembentukan unit kepolisian ini patut dipuji, namun amat disayangkan apabila unit ini bekerja tidak dilengkapi dengan perangkat legislasi anti cybercrime. Model yang digunakan adalah Umbrella Provision atau “undang-undang payung”, artinya ketentuan cybercrime tidak dibuat dalam bentuk perundang-undangan tersendiri (khusus), akan tetapi diatur secara umum dalam RUU Teknologi Informasi dan RUU Telematika.


SEJARAH MASYARAKAT DAN KERAJAAN BIMA BAGIAN I

SEJARAH AWAL BIMA

This slideshow requires JavaScript.

Oleh : Z a i n u d i n, S. Fil., M. Si.
(Penulis adalah Lulusan S1 Ilmu Filsafat dan S2 Ilmu Politik UGM Yogyakarta, Asal Desa Ncera, Kec. Belo, Kab. Bima, NTB, Sekarang Bekerja di DEBDAGRI “Departemen Dalam Negeri” di Jakarta)

Berhasil dan jayanya kesultanan Bima yang dapat menyaingi raja-raja lainnya di Indonesia maupun kompeni Belanda pada saat itu, tidak lain karena sultan dan seluruh masyarakat mampu mengamal falsafah Maja Labo Dahu di atas.

Falsafah yang menjunjung tinggi hak azasi dan demokrasi yang bersumber dari kemurnian ajaran agama dan kelestarian adat. Pembuktian masalah ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut.
Pertama, sejak sebelum masuknya agama islam di tanah Bima, yakni sejak jaman Ncuhi yang berkelompok, oleh Ncuhi Dara dan Ncuhi Padolo yang mendapat berita akan adanya Sang Bima di luar asa kota yang sedang menata Prasasti Wadu Pa’a. Kedua Ncuhi tersebut meminta kesediaan Sang Bima untuk menjadi raja di Bima agar Ncuhi yang berkelompok-kelompok dapat disatukan, namun hal ini ditolak oleh Sang Bima dengan menjanjikan akan mengirim seseorang untuk memenuhi permintaan tersebut. Transkripsi tersebut sebagai berikut :

“Al kisah maka tersebutlah cerita perbuatan tersebut Sang Bima, maka iapun pergi bermain-main melihat tamasya ke timur, maka sampailah ia ke pulau yang bernama Lambu sebelah timurnya oleh negeri Bima. Setelah bermain-main di situ maka keluar lantas melalui ke pulau Manggarai ke sebelah timurnya juga. Maka kemudian dari pada itu maka ia pun datang bermain-main lagi ke sebelah baratnya oleh Manggarai yang bernama Pota dan Reo. Maka hendak tinggal di situ lalu mendirikan rumah, maka orang dalam Manggarai itupun lalu lari berhamburanlah sebab takutnya kepada Sang Bima. Tidaklah jadi Sang Bima tinggal di sana. Ia pun keluarlah sambil berlayar pulau dihadapan negeri sampai yaitu Sape yang bernama Nisa Ntodo. Maka lantas ke pulau Wadu Pa’a tengahnya negeri Bima. Maka tatkala itulah memahat batu di sana. Maka terdengarlah oleh Ncuhi di dalam negeri Bima yang pergi menghadap serta memperhambakan dirinya kepada Paduka hadirat Dewata Sang Bima. Maka berkatalah Ncuhi Dara jikalau ada kasih dan rahim paduka tuanku, hamba sekalian datang menjemput paduka Duli Hadirat akan menjadi raja memegang pekerjaan di dalam negeri hamba. Maka dijawab oleh Sang Bima : terlalu suka hatiku mendengar perkataanmu itu, walakin sekarang sendiri aku tiada boleh melainkan ada juga yang akan kamu lihat sabarlah dahulu dari pada menantikan dia. Maka setelah lepas dari perjanjian itu maka berlayarlah lagi, sampailah ke pulau Satonda. Maka bertemulah dengan anak raja naga yang perempuan yang bersisikan emas …. dan seterusnya”.

Kedua, setelah memerintahnya Indra Zamrut di tanah Bima, puteranya yang bernama Batara Indra Dewa keluar dari tanah Bima menuju tanah jawa bersama seorang putera dari Ncuhi Patakula yang bernama La Komba Rawa, sebab berselisih dengan saudaranya Batara Indra Bima. Batara Indra Dwi inilah yang mendapat H’elka Babi dan La Nggunti Ranted an ialah merupakan turunan Raja Solo di Mataram.

Ketiga, demikian pula setelah Sangaji Batara Bima yang merupakan Buyut dari Sang Bima, pergi pula ke tanah Jawa dan kawin di sana dengan puteri Raja Jawa dan lahirlah Manggampo Jawa, yang setelah kembali ke Bima menjadi Sangaji dan banyak membawa perubahan di tanah Bima. Pada masa pemerintahan Batar Bima inilah adanya Golok Langgunti Rante yang merupakan pusaka Sangaji yang dipakai sebagai tanda kesangajian sebagai Samparaja setelah dibuatnya oleh ahli keris Rumata Ma Wa’a Bilmana yang pernah belajar membuat keris dan senjata di tanah Luwu.

Keempat, setelah masa selanjutnya dimana memerintah Sangaji Ma Wa’a Paju Longge, yakni Raja ke XII di tanah Bima, mengirimkan kedua adiknya untuk belajar ke tanah Makasar, Ma Wa’a Bilmana dan Manggampo Donggo, setelah kembali dan menggantikan Sangaji, bertambah tenar dan termasyhurnya Tanah Bima seantero negeri + 1225 M.

Kelima, setelah masuknya Agama Islam di tanah Bima 1609 M yang pertama melalui pedagang-pedagang Goa, Luwu, Bone dan sebagainya, Bima tambah-tambah lagi jadi incaran Bangsa-Bangsa Barat, karena Bima disamping banyak mempunyai hasil-hasil perniagaan di Eropah, juga menjadi daerah lintas pelayaran ke Maluku tempat pengambilan rempah-rempah yang menjadi rebutan pasaran di Eropah. Banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia yang datang belajar di Tanah Bima seperti kerajaan Bolang Mongondouw di Sulawesi Utara, Kesultanan Ternate dan Bacan dari Maluku Utara serta kerajaan kecil lainnya di wilayah timur.

Keenam, pada masa pemerintahan Sultan Bima yang kedua Sultan Abdul Khair Sirajuddin yang paling bahu membahu dengan iparnya Sultan Makasar Sultan Hasanudin, tambah menggelisahkan lagi Kompeni Belanda. Peperangan Belanda dengan Makasar dibantu pula oleh Kerajaan Bima dengan terlibat langsungnya Sultan Bima dan Panglima-Panglima perangnya seperti Bicara/Bumi Renda Abdollah yang bergelar La Mbila IV, dan banyak lasykar Bima yang gugur di medan laga, termasuk Panglima Abdollah gugur membela Sultan Bima yang kebetulan sama gelar La Mbila. Beliau disiksa Belanda karena dikiranya Sultan Bima.

Ketujuh, di masa pemerintahan Sultan Jamaluddin malah tambah meningkatnya hubungan Bima dengan kerajaan-kerajaan lainnya, yang kesemuanya tambah menggelisahkan Kompeni Belanda. Belanda makin mempercepat tekanannya pada Bima namun Sultan Jamaluddin tetap bersitegang dan berikrar “Bima adalah urusanku bukan urusan Belanda, kalau Belanda ingin berdagang berniagalah yang sejajar dengan Bangsa lainnya di Tanah Bima”. Jadi tidak ada monopoli dagang Belanda untuk Tanah Bima, semua pihak boleh berdagang dengan masyarakat Bima asal saja tidak ingin memonopolinya. Sehingga banyak cara dan usaha Belanda untuk menghancurkan Bima dengan Sultannya, Sultan Jamaluddin, Sultan dihianati membunuh bibinya Istri Sultan Dompu dan diadili serta dipenjarakan di Makasar dan selanjutnya Batavia.

Kedelapan, demikian juga pada pemerintahan Sultan yang lainnya seperti Sultan Abdul Hamid, Abdul Kadim, Abdullah dan Ismail serta puncaknya semasa pemerintahan Sultan Ibrahim dengan timbulnya peperangan rakyat melawan Belanda seperti Perang Ngali, Perang Rasa Nggaro, Perang Dena dan Perang Kala di Donggo. Masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin yang menggantikan ayahandanya Sultan Ibrahim, tidak jauh beda dengan Sultan yang lainnya, malah dengan adanya hembusan pembaharuan di tanah air karena Perang Dunia dan sebagainya, Sultan dan rakyatnya makin membenci Belanda dan masalah penjajahan lainnya di tanah air Indonesia.

Akhirnya seirama dengan perputaran zaman, setelah meninggalnya Sultan Muhammad Salahuddin di Jakarta, yang otomatis karena putera H. Abdul Kahir sudah dinobatkan jadi Jena Teka (Raja Muda), begitu meninggalnya Sultan maka sebenarnya Hadat Tanah Bima segera melantik dan mensyahkan menjadi Sultan di Tanah Bima. Namun karena adanya perbedaan pendapat antara penguasa Hadat Tanah Bima dan rakyat BIma yang sudah jauh terpengaruh oleh arus demokrasi, menggagalkan pelantikan ini, sehingga timbul adanya surat rahasia dari pejabat pemerintah Bima yang ditujukan pada kepala daerah Pulau Sumbawa di Sumbawa besar, yang sehubungan dengan kegagalan pelantikan ini.

Dengan keadaan semuanya ini menyebabkan berakhirnya masa Kesultanan di Tanah BIma yang sudah berjalan lebih kurang 3 abad, sejak Sultan pertama Abdul Kahir yang ditutup oleh Raja Muda Abdul Kahir. Demikianlah selanjutnya dimana Bima yang merupakan salah satu daerah yang bernaung di bawah Naungan Wilayah Kesatuan Republik Indonesia dengan bendera merah putihnya yang berkibar megah di udara, tunduk dan patuh pada azas dan aturan yang berlaku, menggabungkan diri dan berdiri teguh di belakang Republik Indonesia dan menyatukan dirinya pada kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara tercinta ini. Bima dengan falsafah Maja Labo Dahunya sekaligus dengan penjabarannya yang lengkap, turut membangun bangsa dan Negara tercinta untuk hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia.

Akhirnya semoga secercah cukilan sejarah Tanah Bima dan sekaligus tata pemerintahan dan keberadaan para pelaksana pemerintahan sejak Ncuhi ro Naka, Sangaji dan Sultan dapat mengingatkan kembali kita semua, terutama generasi penerus yang berasal dari Bima khususnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhannya yang cinta akan sejarah kebesaran tanah airnya, sampai dijaman kemegahan Tanah Bima (Dana Mbojo) didalam pasang surut pemerintahannya yang anti penjajahan dan turut serta membangun Bangsa Indonesia sejak pertama timbulnya sampai masa pembangunan ini, dan dari kami yang menyusun Sejarah Tanah Bima ini sambil berharap moga menjadikan kita semua pecinta tanah air yang militan dan berkualitas dan tidak lupa mengharapkan tegur sapa dan perbaikan dan selama membaca dan sambil menelaah untuk perbaikan selanjutnya.


IDENTIFIKASI POTENSI, PELUANG DAN HARAPAN PEMBANGUNAN SDM & SDA DI KABUPATEN BIMA

Oleh Mustafa, SE., MM

Perjalanan manusia selalu dalam misterius, itu karena semua apa yang dilakukan oleh manusia akan selalu di awasi oleh Sang Khaliq Pencipta Lagit dan Bumi, dengan kekuasaan-Nya, Dia mengatur segala kehidupan manusia, dari manusia yang termiskin sampai manusia yang terkaya, dari makhluk yang terkecil hingga makhluknya yang terbesar, semuannya tunduk dan patuh pada perintah-Nya. Namun dengan akal yang dimiliki oleh manusia tentu mempunyai kelebihan dari makhluk yang lainnya, tapi terkadang manusia tidak dapat memanfaatkan akalnya dengan sebaik-baiknya, karena keangkuhan, kesombongan yang dimiliki olehnya, sehingga manusia tidak menyadari bahwa seluruh penciptaan Allah itu ada fungsi dan hikmahnya. Jika manusia menyadari hal ini, maka tidak ada diantara manusia menghina manusia yang lain karena kemiskinan, kebodohan, karena manusia di mata Allah SWT tidak ada perbedaan warna kulit, kaya atau miskin, pintar atau bodoh atau apapun namanya, tetapi yang membedakan manusia disisi Allah adalah keimanan, ketaqwaan, keihlasannya.

1.Sektor Pertanian.
1.1. Pangan
Sektor pertanian merupakan sektor yang masih dominan dalam sector-sektor ekonomi, karena dapat memberikan kontribusi yang besar, sector ini meliputi: tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perhutanan dan perikanan. Sector ini banyak menyediakan komoditi-komoditi yang dapat diolah menjadi barang yang memiliki nilai ekomnomis.
Pangan, masih merupakan andalan bagi perkembangan perekonomian masyarakat Kab Bima. Komoditi Non Hortikultura seperti; Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu/Jalar, Kacang Tanah/Ijo, Bawang merah/Putih, Cabe, Pisang,Alpokat, Nangka, jeruk, rambutan, Mangga,Durian, sirsak,Nanas,Serikaya dan Kawista/Kinca.

Pemanfaatan produk local:
-. Terciptananya diverivikasi tanaman (kedelai, dipadukan penanaman dengan kacang tanah, sayur-sayuran dll).
-. Meningkatkan permintaan kedelai dan kacang tanah local melalui prossesing hasil; susu kedelai, kecap, tahu, dan tempe, kacang tanah; snack/makanan ringan.
-. Adanya lembaga/institusi yang mengatur harga.
-. Pendidikan dan pelatihan petani dalam pengelolaan lahan dan hasil produksi.
-. Perlu adanya pengembangan lahan (pemanfaatan lahan kering) dan penetapan kawasan sentral produksi.

1.2. Perkebunan.
Potensi areal pengembangan berbagai usaha khususnya perkebunan cukup luas dan cukup baik, komoditi ini meliputi:
a.Komoditi Tahunan seperti:
Kelapa,Kopi,Jambu mente, Kemiri,Cengkeh, Kapuk, Pinang, Asam, Kakao & Vanili.
b.Komoditi Musiman Seperti:
Jarak, Tebu, Tembakau, Wijen, Kapas, Embon-embon & surgon Manus.

Pemanfaatan produk local:
-. Peningkatan ketrampilan dalam pemanfaatan hasil jambu mente untuk menjadi minya rem pesawat (tidak hanya biji) untuk diproses dalam produk seperti; sirup mente dll.
-. Pengembangan lahan penanaman kopi maupun kelapa (penetapan KSP yang lebih luas sesuai dengan kecocokan lahan).

1.3. Kehutanan
Luas Hutan Kab Bima ± 278.402 Ha, yng menurut fungsinya adalag sebagai berikut: Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan produksi Biasa, Hutan Suaka Alam (Cagar Alam, & Suaka Margasatwa). Hutan Wisata (Taman Wisata, Taman Berburu).
Hasil hutan yang potensial untuk dikembangkan meliputi: jati, kemiri, Rota, Gaharu,Bambu, Madu, & Menjangan.

Pemanfaatan produk local:
-. Peningkatan pengawasan dan sanksi terhadap eskploitasi hasil hutan, (kayu jati,rotan, bamboo dan kayu-kayu lain).
-.Melibatkan peranserta masyarakat dalam pemeliharaan hutan dan pelaksanaan program-program reboisasi dan penghijauan.
-. Terhadap kemiri perlu secepatnya dilakukan upaya penetapan lahan yang harus dikelolabersama dengan masyarakat berdasarkan system kontrak bagi hasil.
-. Perlu budidaya lebah/madu, untuk menjaga kelestarian labah/madu khas Bima.
-.Memberhentikan eksploitasi batu manggan, tambang, pasir besi dll, jika hal itu dapat menganggu kehidupan masyarakat jangka panjang.

1.4. Peternakan
Peternakan merupakan sector yang cukup baik dan perlu dikembangkan melalui peternak mandiri dan penggemukan, & Susu Perah. Jenis ternak yang ada meliputi: Sapi, Kerbau, Kambing/Domba & Kuda. Disamping itu juga dapat dikembangkan peternakan unggas, ayam, buras, ayam potong, itik dan bebek.

Pemanfaatan produk local:
-. Menetapkan dan membuat lahan khusus untuk peternakan (lahan pengembangan dan lahan pakan).
-. Dalam pemberian bantuan bibit ternak disesuaikan dengan standar usaha.
-. Peningkatan ketrampilan dan mengarahkan petani ternak dalam pola ternak yang sesuai dan pemanfaatan hasil ternak dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.

1.5. Perikanan
Dalam sector perikanan, terjadi ketergantungan nelayan terhadap pengusaha yang menyebabkan ketidakseimbangan keuntungan yang diperoleh nelayan dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh pengusaha. Mayoritas nelayan meminjam sarana penangkapan ikan dari pengusaha, dengan syarat hasil tangkapan harus dijual kepada pengusaha tersebut dengan harga yang ditentukan oleh pengusaha 9sekitar 40% dari harga yang ada untuk pengusaha).
Ketergantungan ini nelayan-nelayan belum mampun untuk menciptakan kelompok/ koperasi , yang dapat mendukung dan meningkatkan kekuatan negosiasi harga dengan pengusahaatau untuk memasarkan sendiri.

Pemanfaatan produk local:
-. Mengefektifkan kembali fungsi TPI untuk meningkatkan peluang peningkatan harga nelayan dan perluasan obyek pendapatan asli daerah, walaupun dalam bentuk retribusi yang rendah.
-. Konservasi terumbu karang sebagai sarang pembiakan ikan dengan menempatkan rumpon yang lebih baik.
-. Memberikan subsidi dan dukungan lain untuk mendirinkan pabrik es yang dekat dengan lokasi penangkapan ikan.
-. Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi/hukuman yang lebih berat terhadap pemanfaatan bahan peledak dan potassium dalam penangkapan ikan.
-. Pelatihan ketrampilan dalam prossesinghasil ikan (pembersihan, pengeringan, dan jenis pengolahan lain), budidaya mutiara dan rumput laut.
-. Menfasilitasi terciptanya usaha pembibitan baik benur maupun nener.

2.Sektor Industri Agro
1. Industri Agro
Sector ini merupakan potensi ekonomi yang sangat tinggi, karena hasil produksi sector pertanian cukup besar, sementara sector ini merupakan peluang khusus untuk produk agro business seperti; tahu/tempe, bawang goring, pengolahan kelapa dll, sementara produk-produk tersebut masih didatangkan dari luar daerah seperti kecap, minyak kelapa, saos tomat,dll.

2.Industri Kimia
Garam
Negara Indonesia membutuhkan garam beryodium 3 jt ton/tahun, karena belum mampu memenuhi kebutuhannya, maka pemerindah Indonesia meningmpor Garam dari Australia sebesar 1,6 jt ton/tahun. Pertanyaannya mampukah pemerintah daerah untuk menyediakan garam beryodium untuk memenuhi kebutuhan Negara ini, sebuah tantangan sekaligus peluag besar bagi Pemda Kab Bima.

Pemanfaatan produk local:
-. Mengupayakan peningkatan mutu produksi melalui penguatan kelompok tani dengan pelatihan ketrampilan produksi dan penyediaan alat-alat produksi yang efektif (satu paket).
-. Aadanya lembaga seperti koperasi petani garam yang dapat mengumpulkan hasil, mengatur dan menciptakan kestabilan harga.
-. Menciptakan insentif dan dukungan untuk menarik investasi dalam pengelolaan garam, sehingga tidak terjadi monopoli (meningkatkan persaingan).
-. Meningkatkan promosi terhadap konsumen local untuk mengkonsumsi garam beryodium.

3. Industri Kerajinan.
Usaha mebel merupakan usaha yang menopang pertumbuhan ekonomi produktif, selama ini sudah berjalan, namun masih tardisional. Sementara pemanfaatan hasil hutan; kayu jati, rotan, dan kayu lainnya. Karena bahan bakunya tersedian dengan mutu yang bagus, tetapi pemerintah daerah melalui dinas perindustrian belum memasarkan sector ini keluar daerah.
Usaha Tenun merupakan produk andalan kab Bima, usaha ini juga merupakan peluang besar bagi indutri kecil (rumah tangga), pada hal industri tenun menawarkan harga yang tinggi di local maupun nasional. Hal ini membuktikan bahwa tenun dari Kab Bima sangat diminati oleh wisatawan local maupun internasional,

Pemanfaatan produk local:
Mebel
-. Harus diadakan pelatihan ketrampilan diversivikasi pola dan desain
-. Kerjasama pengusaha-pengusaha mebel dengan sekolah SMK dalam bentuk magang dan penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan, disamping itu memberikan peluang bagi pengangguran (generasi muda).
-. Kerjasama dengan institusi swasta (Kadin) dan pemerintah (Disperindag) dalam mempromosikan produk-produk mebel.
-. Memberikan dukungan dalam bentuk alat-alat produksi untuk pengusaha kecil yang baru memulai produksi
-. Kerjasama antara pengusaha-pengusaha mebel dalam bentuk usaha bersama untuk mewakili kepentingan-kepentingan mereka.

Tenun
-. Perlu ada showroom (ruang pameran) kerajinan tenun yang dekat dengan lokasi perhotelan atau melakukan kerjasama dengan pengusaha perhotelan (wisatawan dapat berkunjung ke lokasi perajin tenun)
-. Menawarkan produk tenun dan memanfaatkan peluang pasar local Kab Bima (untuk wisatawan dan masyarakat)
-. Menciptakan dan membina kelompok-kelompok pengrajin tenun (khusunya di desa) untuk kerjasama dalam pengumpulan, pemasaran hasil dan pelatihan kmanajemen dan ketrampilan usaha (seperti tentang motif, desain, dan mutu hasil produksi).
-. Untuk mempercepat produksi, perlu dilakukan pelatihan dan penyediaan alat tenun, untuk memenuhi pesanan sesuai waktunya.
-. Adanya pameran/ekspo sebagai arena promosi produk-produk khas Bima (tenun dan kerajinan tangan lainnya), melalui kerjasama pemerintah dengan sector swasta.
-. Kemudahan memperoleh subsidi untuk pengadaan bahan baku.

4. Industri Pertambangan
Genteng
Pemanfaatan sumber daya alam dari sector pertambangan di daerah ini masih sangat kecil galian C (pasir dan batu). Usaha genteng press sudah merupakan suatu usaha yang dapat menyerap tenaga kerja produktif, (generasi muda), industri ini memiliki potensi yang besar dalam menyerap tenaga kerja , namun dukungan dari pemerintah dan institusi lain dalam bentuk peningkatan ketrampilan teknik pengolahan, permodalan, dan khususnya keahlian manajemen, belum menyentuh banyak pengusaha dan tenaga kerja di bidang ini.
Pangsa pasar local maupun luar daerah cukup besar, namun dukungan dan kemudahan ekspor belum belum ada dan pengusah-pengusaha kecil belum memenuhi produksi yang cukup untuk penjualan di luar daerah. Seperti permintaan dari Flores, Sumba dan Sumba Barat, Sumbawa dan lombok.

Pemanfaatan produk local:
-. Adanya kemudahan dalam memperoleh dukungan baik berupa peralatan maupun peningkatan mmodal kerja.
-. Kemudahan dan dukungan terhadap transportasi dalam pemasaran di luar daerah.
-. Diverifikasi hasil produksi genteng, yang menarik baik mutu maupun desainnya.
-. Kerjasama antar pengusaha, mencari informasi peluang pasar, kepentingan dan masalah usaha serta dalam menjalin hubungan dengan industri pemerintah.

5. Sektor Perdagangan.
Perdangangan di kab Bima, untuk local masih di dominasi oleh pedagang kecil dan bakulan, walaupun ini masih kecil, namun memiliki peranan yang cukup penting bagi sector perdangangan di daerah ini, karena petani-petani dapat menjual hasil pertanian langsung kepada mereka. Sementara produk-produk jadi masih didatangkan dari luar kota sperti; Surabaya, Bali dan Lombok.
Sarana dan fasilitas perdangan masih terkonsentrasi berpusat di Kota Raba,(Masyarakat dari kecamatan masih perlu membelikebutuhanya di pasar Kota Raba seperti; obat-obatan dll.
Perdangangan keluar daerah (ekspor) masih berkaitan dengan perdangan hasil bumi dan hasil ternak, namun yang menguasai perdangangan ini adalah orang dari (Lombok, Bali dan Jawa).

Pemanfaatan produk local:
-. Melengkapi fasilitas pasar-pasar di wilayah pedesaan, untuk menghindari pemusatan kegiatan hanya di kota Raba Bima.
-. Meningkatkan mutu jalan antara wilayah pedesaan dan perkotaan untuk memudahkan distribusi hasil produksi.
-. Menciptakan pasar wisata yang menawarkan produ-produk khas Bima, untuk memudahkan wisatawan dan masyarakat yang membutuhkannya.
-. Pemanfaatan fasilitas pelabuhan Bima, Sape, dan waworada secara efektif dalam menunjang perdangangan antar pulau yang terkait dengan ekspor komoditi unggulan seperti; garam beryodium, hasil bumi, ikan ulahan, mebel, ternak dll.
-. Mewujudkan adanya fasilitas pasar khusus seperti: Pasar Hewan, Pasar Ikan.
-. Menfasilitasi adanya semacam supermarket yang berfungsi menyediakan dan menjual produk-produk asli Bima (dalam kemasan).
-. Perlu adanya peraturan yang jelas dan kondusif untuk persaingan seperti: tentang standar harga, sanksi, pajak dan retribusi.

SEDIKIT TENTANG PENULIS:
Mustafa adalah seorang yang di lahirkan dan dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu (miskin), pada tahun 1972 silam, lahirnya seorang putra dari bapak Abdullah dan Ibu Zulaikhah (Lahu), merupakan anak pertama dari 7 bersaudara, dia telah menunujukkan gaya kepemimpinannya sejak usia 12 tahun, beliau dibesarkan lagi oleh seorang keturunan Jota yang dimana keturunan ini menurut sejarah masih ada hubungan erat dengan kerajaan Bima. Seiring dengan pertumbuhannya dia selalu ingin mengetahui segala sesuatu, sehingga pada tahun 1992 setelah menyelesaikan sekolah Madrasyah Aliyah (MA) di Bima, beliau ingin belajar ke timur Tengah (Negara Kuwait), namun karena kemampuan orang tua tidak tercapai, sehingga perjalanan pada saat itu terhenti sampai di Jakarta saja, melihat Jakarta saat itu bukanlah sebuah kota untuk menuntut ilmu pengetahuan, sehingga beliau merantau ke Lampung dan sampai ke Kota Banda Aceh, 3 Perguruan tinggi di Aceh sempat dia mengikuti kuliah, tapi tidak sampai selesai, karena tidak adannya biaya, ketika dilapor kepada keluarga besarnya di Ncera, semuannya tidak ada yang percaya bahwa dia mampu kuliah, sehingga bantuan dari orang tua dan keluarga besarnya tidak ada, semua biaya kuliah S1 & S2, beliau mencari sendiri.


HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA [1]

Oleh M. Jamil [2]

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH [3]

PENGANTAR
Sepanjang telaah tentang sejarah hukum di Indonesia, maka nampak jelas kepada saya, bahwa sejak berabad-abad yang lalu, hukum Islam itu telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di negeri ini. Betapa hidupnya hukum Islam itu, dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan masyarakat melalui majalah dan koran, untuk dijawab oleh seorang ulama atau mereka yang mengerti tentang hukum Islam. Ada ulama yang menerbitkan buku soal jawab, yang isinya adalah pertanyaan dan jawaban mengenai hukum Islam yang membahas berbagai masalah. Organisasi-organisasi Islam juga menerbitkan buku-buku himpunan fatwa, yang berisi bahasan mengenai soal-soal hukum Islam. Kaum Nahdhiyin mempunyai Al-Ahkamul Fuqoha, dan kaum Muhammadiyin mempunyai Himpunan Putusan Tarjih. Buku Ustadz Hassan dari Persis, Soal Jawab, dibaca orang sampai ke negara-negara tetangga.

AKAR HISTORIS DAN SOSIOLOGIS HUKUM ISLAM
Ajaran Islam, sebagaimana dalam beberapa ajaran agama lainnya, mengandung aspek-aspek hukum, yang kesemuanya dapat dikembalikan kepada sumber ajaran Islam itu sendiri, yakni Al-Qur’an dan al-Hadits. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat, di mana saja di dunia ini, umat Islam menyadari ada aspek-aspek hukum yang mengatur kehidupannya, yang perlu mereka taati dan mereka jalankan. Tentu saja seberapa besar kesadaran itu, akan sangat tergantung kepada kompisi besar-kecilnya komunitas umat Islam, seberapa jauh ajaran Islam diyakini dan diterima oleh individu dan masyarakat, dan sejauh mana pula pengaruh dari pranata sosial dan politik dalam memperhatikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dan hukum-hukumnya dalam kehidupan masyarakat itu.
Jika kita melihat kepada perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara di masa lampau, upaya untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam, termasuk hukum-hukumnya, nampak mendapat dukungan yang besar, bukan saja dari para ulama, tetapi juga dukungan penguasa politik, yakni raja-raja dan para sultan. Kita masih dapat menyaksikan jejak peninggalan kehidupan sosial keagamaan Islam dan pranata hukum Islam di masa lalu di Kesultanan Aceh, Deli, Palembang, Goa dan Tallo di Sulawesi Selatan, Kesultanan Buton, Bima, Banjar serta Ternate dan Tidore. Juga di Yogyakarta, Surakarta dan Kesultanan Banten dan Cirebon di Jawa. Semua kerajaan dan kesultanan ini telah memberikan tempat yang begitu penting bagi hukum Islam. Berbagai kitab hukum ditulis oleh para ulama. Kerajaan atau kesultanan juga telah menjadikan hukum Islam— setidak-tidaknya di bidang hukum keluarga dan hukum perdata — sebagai hukum positif yang berlaku di negerinya. Kerajaan juga membangun masjid besar di ibukota negara, sebagai simbol betapa pentingnya kehidupan keagamaan Islam di negara mereka.
Pelaksanaan hukum Islam juga dilakukan oleh para penghulu dan para kadi, yang diangkat sendiri oleh masyarakat Islam setempat, kalau di tempat itu tidak dapat kekuasaan politik formal yang mendukung pelaksanaan ajaran dan hukum Islam. Di daerah sekitar Batavia pada abad ke 17 misalnya, para penghulu dan kadi diakui dan diangkat oleh masyarakat, karena daerah ini berada dalam pengaruh kekuasaan Belanda. Masyarakat yang menetap di sekitar Batavia adalah para pendatang dari berbagai penjuru Nusantara dengan aneka ragam bahasa, budaya dan hukum adatnya masing-masing. Di sekitar Batavia ada pula komunitas “orang-orang Moors” yakni orang-orang Arab dan India Muslim, di samping komunitas Cina Muslim yang tinggal di kawasan Kebon Jeruk sekarang ini.
Berbagai suku yang datang ke Batavia itu menjadi cikal bakal orang Betawi di masa kemudian. Pada umumnya mereka beragama Islam. Agar dapat bergaul antara sesama mereka, mereka memilih menggunakan bahasa Melayu. Sebab itu, bahasa Betawi lebih bercorak Melayu daripada bercorak bahasa Jawa dan Sunda. Mereka membangun mesjid dan mengangkat orang-orang yang mendalam pengetahuannya tentang ajaran Islam, untuk menangani berbagai peristiwa hukum dan menyelesaikan sengketa di antara mereka. Hukum Adat yang mereka ikuti di kampung halamannya masing-masing, agak sukar diterapkan di Batavia karena penduduknya yang beraneka ragam. Mereka memilih hukum Islam yang dapat menyatukan mereka dalam suatu komunitas yang baru.
Pada awal abad ke 18, Belanda mencatat ada 7 masjid di luar tembok kota Batavia yang berpusat di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa dan Musium Fatahillah sekarang ini. Menyadari bahwa hukum Islam berlaku di Batavia itu, maka Belanda kemudian melakukan telaah tentang hukum Islam, dan akhirnya mengkompilasikannya ke dalam Compendium Freijer yang terkenal itu. Saya masih menyimpan buku antik Compendium Freijer itu yang ditulis dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu tulisan Arab, diterbitkan di Batavia tahun 1740. Kompilasi ini tenyata, bukan hanya menghimpun kaidah-kaidah hukum keluarga dan hukum perdata lainnya, yang diambil dari kitab-kitab fikih bermazhab Syafi’i, tetapi juga menampung berbagai aspek yang berasal dari hukum adat, yang ternyata dalam praktek masyarakat di masa itu telah diadopsi sebagai bagian dari hukum Islam. Penguasa VOC di masa itu menjadikan kompendium itu sebagai pegangan para hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara di kalangan orang pribumi, dan diberlakukan di tanah Jawa.
Di pulau Jawa, masyarakat Jawa, Sunda dan Banten mengembangkan hukum Islam itu melalui pendidikan, sebagai mata pelajaran penting di pondok-pondok pesantren, demikian pula di tempat-tempat lain seperti di Madura. Di daerah-daerah di mana terdapat struktur kekuasaan, seperti di Kerajaan Mataram, yang kemudian pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta, masalah keagamaan telah masuk ke dalam struktur birokrasi negara. Penghulu Ageng di pusat kesultanan, menjalankan fungsi koordinasi kepada penghulu-penghulu di kabupaten sampai ke desa-desa dalam menyelenggarakan pelaksanaan ibadah, dan pelaksanaan hukum Islam di bidang keluarga dan perdata lainnya. Di Jawa, kita memang menyaksikan adanya benturan antara hukum Islam dengan hukum adat, terutama di bidang hukum kewarisan dan hukum tanah. Namun di bidang hukum perkawinan, kaidah-kaidah hukum Islam diterima dan dilaksanakan dalam praktik. Benturan antara hukum Islam dan hukum Adat juga terjadi di Minangkabau. Namun lama kelamaan benturan itu mencapai harmoni, walaupun di Minangkabau pernah terjadi peperangan antar kedua pendukung hukum itu.
Fenomena benturan seperti digambarkan di atas, nampaknya tidak hanya terjadi di Jawa dan Minangkabau. Benturan itu terjadi hampir merata di daerah-daerah lain, namun proses menuju harmoni pada umumnya berjalan secara damai. Masyarakat lama kelamaan menyadari bahwa hukum Islam yang berasal dari “langit” lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hukum adat yang lahir dari budaya suku mereka. Namun proses menuju harmoni secara damai itu mula terusik ketika para ilmuwan hukum Belanda mulai tertarik untuk melakukan studi tentang hukum rakyat pribumi. Mereka “menemukan” hukum Adat. Berbagai literatur hasil kajian empiris, yang tentu didasari oleh pandangan-pandangan teoritis tertentu, mulai menguakkan perbedaan yang tegas antara hukum Islam dan Hukum Adat, termasuk pula falsafah yang melatarbelakanginya serta asas-asasnya.
Hasil telaah akademis ini sedikit-banyak mempengaruhi kebijakan politik kolonial, ketika Pemerintah Hindia Belanda harus memastikan hukum apa yang berlaku di suatu daerah jajahan, atau bahkan juga di seluruh wilayah Hindia Belanda. Dukungan kepada hukum Adat ini tidak terlepas pula dari politik devide et impera kolonial. Hukum Adat akan membuat suku-suku terkotak-kotak. Sementara hukum Islam akan menyatukan mereka dalam satu ikatan. Dapat dimengerti jika Belanda lebih suka kepada hukum Adat daripada hukum Islam. Dari sini lahirlah ketentuan Pasal 131 jo Pasal 163 Indische Staatsregeling, yang tegas-tegas menyebutkan bahwa bagi penduduk Hindia Belanda ini, berlaku tiga jenis hukum, yakni Hukum Belanda untuk orang Belanda, dan Hukum Adat bagi golongan Timur Asing -– terutama Cina dan India — sesuai adat mereka, dan bagi Bumiputra, berlaku pula hukum adat suku mereka masing-masing. Di samping itu lahir pula berbagai peraturan yang dikhususkan bagi orang bumiputra yang beragama Kristen.
Hukum Islam, tidak lagi dianggap sebagai hukum, terkecuali hukum Islam itu telah diterima oleh hukum Adat. Jadi yang berlaku sebenarnya adalah hukum Adat, bukan hukum Islam. Inilah teori resepsi yang disebut Professor Hazairin sebagai “teori iblis” itu. Belakangan teori ini menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan ahli-ahli hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia sampai jauh di kemudian hari. Posisi hukum Islam yang keberlakuannya tergantung pada penerimaan hukum Adat itu tetap menjadi masalah kontroversial sampai kita merdeka. Karena merasa hukum Islam dipermainkan begitu rupa oleh Pemerintah Kolonial Belanda, maka tidak heran jika dalam sidang BPUPKI, tokoh-tokoh Islam menginginkan agar di negara Indonesia merdeka nanti, negara itu harus berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya, seperti disepakati dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, walau kalimat ini dihapus pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kita merdeka. Rumusan penggantinya ialah “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dapat kita baca dalam Pembukaan UUD 1945 sekarang ini. Debat mengenai Piagam Jakarta terus berlanjut, baik dalam sidang Konstituante maupun sidang MPR di era Reformasi. Ini semua menunjukkan bahwa sebagai aspirasi politik, keinginan untuk mempertegas posisi hukum di dalam konstitusi itu tidak pernah padam, walau tidak pernah mencapai dukungan mayoritas.
Patut kita menyadari bahwa Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 itu, dilihat dari sudut pandang hukum, sebenarnya adalah “penerus” dari Hindia Belanda. Jadi bukan penerus Majapahit, Sriwijaya atau kerajaan-kerajaan Nusantara di masa lalu. Ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang mengatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Dalam praktek yang dimaksud dengan peraturan yang ada dan masih langsung berlaku itu, tidak lain ialah peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Bukan peraturan Kerajaan Majapahit atau Sriwijaya, atau kerajaan lainnya. Bukan pula meneruskan peraturan pemerintah militer Jepang, sebagai penguasa terakhir negeri kita sebelum kita membentuk negara Republik Indonesia.
Setelah kita merdeka, tentu terdapat keinginan yang kuat dari para penyelenggara negara untuk membangun hukum sendiri yang bersifat nasional, untuk memenuhi kebutuhan hukum negara yang baru. Keinginan itu berjalan seiring dengan tumbuhnya berbagai kekuatan politik di negara kita, di samping tumbuhnya lembaga-lembaga negara, serta struktur pemerintahan di daerah. Pembangunan hukum di bidang tatanegara dan administrasi negara tumbuh pesat. Namun kita harus mengakui pembangunan hukum di bidang hukum pidana dan perdata, termasuk hukum ekonomi berjalan sangat lamban. Baru di era Pemerintahan Orde Baru, kita menyaksikan proses pembangunan norma-norma hukum di bidang ini berjalan relatif cepat untuk mendukung pembangunan ekonomi kita.
Keadaan ini berjalan lebih cepat lagi, ketika kita memasuki era Reformasi. Ketika UUD 1945 telah diamandeman, kekuasaan membentuk undang-undang yang semula ada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR diubah menjadi sebaliknya, maka makin banyak lagi norma-norma hukum baru yang dilahirkan. Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata peninggalan Belanda telah begitu banyak diubah dengan berbagai peraturan perundang-undangan nasional, apalagi ketentuan-ketentuan di bidang hukum dagang dan kepailitan, yang kini dikategorikan sebagai hukum ekonomi. Namun Wetboek van Sraftrechts atau KUH Pidana masih tetap berlaku. Tetapi berbagai norma hukum baru yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus telah dilahirkan, sejalan dengan pertumbuhan lembaga-lembaga penegakan hukum, dan upaya untuk memberantas berbagai jenis kejahatan. Kita misalnya memiliki UU Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, Terorisme dan sebagainya.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM
Setelah kita merdeka, kita telah memiliki undang-undang dasar, yang kini, oleh Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004, diletakkan dalam hirarki tertinggi peraturan perundang-undangan kita. Setelah MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan ketetapan, maka semua undang-undang harus mengacu langsung kepada undang-undang dasar. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan uji materiil terhadap undang-undang dasar. Kalau mahkamah berpendapat bahwa materi pengaturan di dalam undang-undang bertentangan dengan pasal-pasal tertentu di dalam undang-undang dasar, maka undang-undang itu dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku, baik sebagian maupun seluruhnya.
Dilihat dari sudut teori ilmu hukum, undang-undang dasar adalah sumber hukum. Artinya undang-undang dasar itu adalah sumber dalam kita menggali hukum dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum positif, dalam hal ini undang-undang. Sudah barangtentu undang-undang dasar semata, tidaklah selalu dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam merumuskan norma hukum positif, mengingat sifat terbatas dari pengaturan di dalam undang-undang dasar itu sendiri. Undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis, yang pada umumnya memuat aturan-aturan dasar dalam penyelenggaran negara, kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk jaminan hak-hak asasi manusia dan hak asasi warganegara. Di samping undang-undang dasar terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yakni berbagai konvensi yang tumbuh dan terpelihara di dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum positif di bidang hukum tatanegara dan administrasi negara khususnya, bukan hanya hukum dasar yang tertulis yang dijadikan rujukan, tetapi juga hukum dasar yang tidak tertulis itu.
Dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum positif lainnya, para perumus kaidah-kaidah hukum positif harus pula merujuk pada faktor-faktor filosofis bernegara kita, jiwa dan semangat bangsa kita, komposisi kemajemukan bangsa kita, kesadaran hukum masyarakat, dan kaidah-kaidah hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebab itulah, dalam merumuskan kaidah hukum positif, kita tidak boleh bertindak sembarangan, oleh karena jika kaidah-kaidah yang kita rumuskan itu bertentangan dengan apa yang saya sebutkan ini, maka kaidah hukum yang kita rumuskan itu sukar untuk dilaksanakan di dalam praktik. Unsur-unsur filosofis bernegara kita, jiwa dan semangat bangsa kita, komposisi kemajemukan bangsa kita, dapat kita simak di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Tentu kita dapat menguraikan dan menafsirkan rumusan-rumusan itu dari sudut filsafat hukum, walau tentu di kalangan para ahli akan terdapat perbedaan-perbedaan penekanan dan pandangan.

SYARIAT, FIKIH DAN QANUN
Dari uraian-uraian di atas, timbullah pertanyaan, di manakah letak atau posisi hukum Islam yang saya maksudkan, dalam hukum nasional kita? Sebelum menguraikan lebih lanjut jawaban atas pertanyaan ini, saya harus menguraikan lebih dulu, apakah yang dimaksud dengan “hukum Islam” itu dalam perspektif teoritis ilmu hukum. Kalau kita membicarakan hukum Islam, kita harus membedakannya antara syariat Islam, fikih Islam dan qanun. Mengenai syariat Islam itu sendiri, ada perbedaan pandangan di kalangan para ahli. Ibnu Taymiyyah misalnya berpendapat bahwa keseluruhan ajaran Islam yang dijumpai di dalam al-Qur’an dan al-Hadits itu adalah syariat Islam. Namun untuk kepentingan studi ilmu hukum pengertian yang sangat luas seperti diberikan Ibnu Taymiyyah itu tidak banyak membantu.
Ada baiknya jika kita membatasi syariat Islam itu hanya kepada ayat-ayat al-Qur’an dan hadits-hadits yang secara eksplisit mengandung kaidah hukum di dalamnya. Kita juga harus membedakannya dengan kaidah-kaidah moral sebagai norma-norma fundamental, dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan sopan santun. Dengan pembatasan seperti ini, maka dengan merujuk kepada pendapat Abdul Wahhab al-Khallaf, maka kaidah-kaidah hukum dalam syariah itu — baik di bidang peribadatan maupun di bidang mu’amalah — tidaklah banyak jumlahnya. Al-Khallaf menyebutkan ada 228 ayat al-Qur’an yang dapat dikategorikan mengandung kaidah-kaidah hukum di bidang mu’amalah tadi, atau sekitar 3 persen dari keseluruhan ayat-ayat al-Qur’an.Rumusan kaidah-kaidah hukum di dalam ayat-ayat itu pada umumnya masih bersifat umum. Dengan demikian, belum dapat dipraktikkan secara langsung, apalagi harus dianggap sebagai kaidah hukum positif yang harus dijalankan di sebuah negara. Bidang hukum yang diatur secara rinci di dalam ayat-ayat hukum sesungguhnya hanya terbatas di bidang hukum perkawinan dan kewarisan.
Bidang-bidang hukum yang lain seperti hukum ekonomi, pidana, diberikan asas-asasnya saja. Khusus dibidang pidana, ada dirumuskan berbagai delik kejahatan dan jenis-jenis sanksinya, yang dikategorikan sebagai hudud dan ta’zir. Kalau kita menelaah hadits-hadits Rasulullah, secara umum kitapun dapat mengatakan bahwa hadits-hadits hukum jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Dalam sejarah perkembangannya, ayat-ayat al-Qur’an dan hadits-hadits syari’ah telah mengalami pembahasan dan perumusan yang luar biasa. Pembahasan itulah yang melahirkan fikih Islam. Saya kira fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para sahabat dan para ulama di kemudian hari, sejauh menyangkut masalah hukum, dapat pula dikategorikan ke dalam fikih Islam. Sepanjang sejarahnya pula, norma-norma syari’ah telah diangkat menjadi kaidah hukum positif di kekhalifahan, kesultanan atau kerajaan Islam di masa lalu. Dari sinilah lahir kodifikasi hukum Islam, yang dikenal dengan istilah Qanun itu.
Pembahasan dalam fikih Islam telah melahirkan karya-karya ilmiah di bidang hukum yang amat luar biasa. Para ahli hukum Islam juga membahas filsafat hukum untuk memahami pesan-pesan tersirat al-Qur’an dan hadits, maupun di dalam merumuskan asas-asas dan tujuan dirumuskannnya suatu kaidah. Fikih Islam telah melahirkan aliran-aliran atau mazhab-mazhab hukum, yang mencerminkan landasan berpikir, perkembangan sosial masyarakat di suatu zaman, dan kondisi politik yang sedang berlaku. Fikih Islam juga mengadopsi adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Para fuqaha kadang-kadang juga mengadopsi hukum Romawi. Menelaah fikih Islam dengan seksama akan mengantarkan kita kepada kesimpulan, betapa dinamisnya para ilmuwan hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman. Walau, tentunya ada zaman keemasan, ada pula zaman kemunduran.
Patut kita sadari Islam masuk ke wilayah Nusantara dan Asia Tenggara pada umumnya, dan kemudian membentuk masyarakat politis pada penghujung abad ke 13, ketika pusat-pusat kekuasaan Islam di Timur Tengah dan Eropa telah mengalami kemunduran. Ulama-ulama kita di zaman itu nampaknya belum dibekali kemampuan intelektual yang canggih untuk membahas fikih Islam dalam konteks masyarakat Asia Tenggara, sehingga kitab-kitab fikih yang ditulis pada umumnya adalah ringkasan dari kitab-kitab fikih di zaman keemasan Islam, dan ketika mazhab-mazhab hukum telah terbentuk. Namun demikian, upaya intelektual merumuskan Qanun tetap berjalan. Di Melaka, misalnya mereka menyusun Qanun Laut Kesultanan Melaka. Isinya menurut hemat saya, sangatlah canggih untuk ukuran zamannya, mengingat Melaka adalah negara yang bertanggungjawab atas keamanan selat yang sangat strategis itu. Qanun Laut Kesultanan Melaka itu mengilhami qanun-qanun serupa di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara yang lain, seperti di Kesultanan Bima.

KEBERLAKUAN HUKUM ISLAM
Dengan uaraian-uraian di atas itu, saya ingin mengatakan bahwa hukum Islam di Indonesia, sesungguhnya adalah hukum yang hidup, berkembang, dikenal dan sebagiannya ditaati oleh umat Islam di negara ini. Bagaimanakah keberlakuan hukum Islam itu? Kalau kita melihat kepada hukum-hukum di bidang perubadatan, maka praktis hukum Islam itu berlaku tanpa perlu mengangkatnya menjadi kaidah hukum positif, seperti diformalkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bagaimana hukum Islam mengatur tatacara menjalankan solat lima waktu, berpuasa dan sejenisnya tidak memerlukan kaidah hukum positif. Bahwa solat lima waktu itu wajib fardhu ‘ain menurut hukum Islam, bukanlah urusan negara. Negara tidak dapat mengintervensi, dan juga melakukan tawar menawar agar solat lima waktu menjadi sunnah mu’akad misalnya. Hukum Islam di bidang ini langsung saja berlaku tanpa dapat diintervensi oleh kekuasaan negara. Apa yang diperlukan adalah aturan yang dapat memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum peribadatan itu, atau paling jauh adalah aspek-aspek hukum administrasi negara untuk memudahkan pelaksanaan dari suatu kaidah hukum Islam.
Ambillah contoh di bidang hukum perburuhan, tentu ada aturan yang memberikan kesempatan kepada buruh beragama Islam untuk menunaikan sholat Jum’at misalnya. Begitu juga di bidang haji dan zakat, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan jemaah haji, administrasi zakat dan seterusnya. Pengaturan seperti ini, berkaitan erat dengan fungsi negara yang harus memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Pengaturan seperti itu terkait pula dengan falsafah bernegara kita, yang menolak asas “pemisahan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan” yang dikonstatir oleh Professor Soepomo dalam sidang-sidang BPUPKI, ketika para pendiri bangsa menyusun rancangan undang-undang dasar negara merdeka.
Adapun hal-hal yang terkait dengan hukum perdata seperti hukum perkawinan dan kewarisan, negara kita menghormati adanya pluralitas hukum bagi rakyatnya yang majemuk, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bidang hukum perkawinan dan kewarisan termasuk bidang hukum yang sensitif, yang keterkaitannya dengan agama dan adat suatu masyarakat. Oleh sebab itu, hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan diakui secara langsung berlaku, dengan cara ditunjuk oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 misalnya, secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Di sini bermakna, keabsahan perkawinan bagi seorang Muslim/Muslimah adalah jika sah menurut hukum Islam, sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sebagaimana halnya di zaman VOC telah ada Compendium Frijer, maka pada masa Orde Baru juga telah dirumuskan Kompilasi Hukum Islam, walau dasar keberlakuannya hanya didasarkan atas Instruksi Presiden.
Setahun yang lalu, Pemerintah telah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Terapan Pengadilan Agama. RUU ini merupakan upaya untuk mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam, sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat menjadi hukum positif. Cakupannya adalah bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama. Tentu saja subyek hukum dari hukum positif ini nantinya berlaku khusus bagi warganegara yang beragama Islam, atau yang secara sukarela menundukkan diri kepada hukum Islam. Presiden dan DPR juga telah mensahkan Undang-Undang tentang Wakaf, yang mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam ke dalam hukum positif. Berbagai undang-undang yang terkait dengan hukum bisnis juga telah memberikan tempat yang sewajarnya bagi kaidah-kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perbankan dan asuransi.

SYARIAT SEBAGAI SUMBER HUKUM
Suatu hal yang agak “krusial” sehubungan dengan syariat Islam dalam kaitannya dengan hukum positif ialah kaidah-kaidahnya di bidang hukum pidana dan hukum publik lainnya. Kaidah-kaidah hukum pidana di dalam sayariat itu dapat dibedakan ke dalam hudud dan ta’zir. Hudud adalah kaidah pidana yang secara jelas menunjukkan perbuatan hukumnya (delik) dan sekaligus sanksinya. Sementara ta’zir hanya merumuskan delik, tetapi tidak secara tegas merumuskan sanksinya. Kalau kita membicarakan kaidah-kaidah di bidang hukum pidana ini, banyak sekali kesalahpahamannya, karena orang cenderung untuk melihat kepada sanksinya, dan bukan kepada perumusan deliknya. Sanksi-sanksi itu antara lain hukuman mati, ganti rugi dan maaf dalam kasus pembunuhan, rajam untuk perzinahan, hukum buang negeri untuk pemberontakan bersenjata terhadap kekuasaan yang sah dan seterusnya. Kalau kita melihat kepada perumusan deliknya, maka delik hudud pada umumnya mengandung kesamaan dengan keluarga hukum yang lain, seperti Hukum Eropa Kontinental dan Hukum Anglo Saxon. Dari sudut sanksi memang ada perbedaannya.
Sudah barang tentu kaidah-kaidah syariat di bidang hukum pidana, hanya mengatur prinsip-prinsip umum, dan masih memerlukan pembahasan di dalam fikih, apalagi jika ingin transformasi ke dalam kaidah hukum positif sebagai hukum materiil. Delik pembunuhan misalnya, bukanlah delik yang sederhana. Ada berbagai jenis pembunuhan, antara lain pembunuhan berencana, pembunuhan salah sasaran, pembunuhan karena kelalaian, pembunuhan sebagai reaksi atas suatu serangan, dan sebagainya. Contoh-contoh ini hanya ingin menunjukkan bahwa ayat-ayat hukum yang mengandung kaidah pidana di dalam syariat belum dapat dilaksanakan secara langsung, tanpa suatu telaah mendalam untuk melaksanakannya.
Problema lain yang juga dapat mengemuka ialah jenis-jenis pemidanaan (sanksi) di dalam pidana hudud. Pidana penjara jelas tidak dikenal di dalam hudud, walaupun kisah tentang penjara disebutkan dalam riwayat Nabi Yusuf. Pidana mati dapat diterima oleh masyarakat kita, walau akhir-akhir ini ada yang memperdebatkannya. Namun pidana rajam, sebagian besar masyarakat belum menerimanya, kendatipun secara tegas disebutkan di dalam hudud. Memang menjadi bahan perdebatan akademis dalam sejarah hukum Islam, apakah jenis-jenis pemidanaan itu harus diikuti huruf demi huruf, ataukah harus mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan penerimaan masyarakat di suatu tempat dan suatu zaman. Kelompok literalis dalam masyarakat Muslim, tentu mengatakan tidak ada kompromi dalam melaksanakan nash syari’at yang tegas. Sementara kelompok moderat, melihatnya paling tinggi sebagai bentuk ancaman hukuman maksimal (ultimum remidium), yang tidak selalu harus dijalankan di dalam praktik. Masing-masing kelompok tentu mempunyai argumentasi masing-masing, yang tidak akan diuraikan dalam makalah ini.
Pada waktu tim yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman, sejak era Ismail Saleh, diberi tugas untuk merumuskan draf Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, tim perumus nampaknya telah menjadikan hukum yang hidup di dalam masyarakat, sebagai sumber hukum dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum pidana yang bersifat nasional. Karena itu, tidak mengherankan jika ada delik pidana adat — seperti orang yang secara terbuka menyatakan dirinya memiliki kemampuan melakukan santet untuk membunuh orang lain — yang sebelumnya tidak ada di dalam KUHP warisan Belanda, dimasukkan ke dalam draf KUHP Nasional. Demikian pula rumusan pidana perzinahan, nampaknya mengambil rumusan hukum Islam, walaupun tidak dalam pemidanaannya. Dalam draf KUHP Nasional, perzinahan diartikan sebagai hubungan seksual di luar nikah.
Sementara KUHP warisan Belanda jelas sekali perumusannya dipengaruhi oleh hukum Kanonik Gereja Katolik, yang merumuskan perzinahan sebagai hubungan seksual di luar nikah, tetapi dilakukan oleh pasangan, yang salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian, menurut KUHP warisan Belanda, hubungan seksual di luar nikah antara dua orang yang tidak terikat perkawinan— misalnya pasangan kumpul kebo — bukanlahlah perzinahan. Perumusan perzinahan dalam KUHP Belanda ini nampak tidak sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Mereka mengambil rumusan perzinahan dari hukum Islam, tetapi pemidanaanya mengambil jenis pemidaan dari eks hukum Belanda, yakni pidana penjara.
Dari uraian saya yang panjang lebar di atas, terlihat dengan jelas bahwa syari’at Islam, hukum Islam maupun fikih Islam, adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk yang majemuk, maka dalam hal hukum keluarga dan kewarisan, maka hukum Islam itu tetaplah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku. Sebagaimana juga halnya, jika ada pemeluk agama lain yang mempunyai hukum sendiri di bidang itu, biarkanlah hukum agama mereka itu yang berlaku. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata lainnya, seperti hukum perbankan dan asuransi, negara dapat pula mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam di bidang itu dan menjadikannya sebagai bagian dari hukum nasional kita. Sementara dalam hal hukum publik, yang syariat Islam itu sendiri hanya memberikan aturan-aturan pokok, atau asas-asasnya saja, maka biarkanlah ia menjadi sumber hukum dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum nasional.
Di negara kita, bukan saja hukum Islam – dalam pengertian syariat – yang dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi juga hukum adat, hukum eks kolonial Belanda yang sejalan dengan asas keadilan dan sudah diterima masyarakat, tetapi kita juga menjadikan berbagai konvensi internasional sebagai sumber dalam merumuskan kaidah hukum positif kita. Ketika hukum positif itu telah disahkan, maka yang berlaku itu adalah hukum nasional kita, tanpa menyebut lagi sumber hukumnya. Ada beberapa pihak yang mengatakan kalau hukum Islam dijadikan sebagai bagian dari hukum nasional, dan syariat dijadikan sumber hukum dalam perumusan kaidah hukum positif, maka Indonesia, katanya akan menjadi negara Islam. Saya katakan pada mereka, selama ini hukum Belanda dijadikan sebagai hukum positif dan juga dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi saya belum pernah mendengar orang mengatakan bahwa negara kita ini akan menjadi negara Belanda. UU Pokok Agraria, terang-terangan menyebutkan bahwa UU itu dirumuskan berdasarkan kaidah-kaidah hukum adat, tetapi sampai sekarang saya juga belum pernah mendengar orang mengatakan bahwa Indonesia sudah menjadi negara Adat.

Penutup
Di manapun di dunia ini, kecuali negaranya benar-benar sekular, pengaruh agama dalam merumuskan kaidah hukum nasional suatu negara, akan selalu terasa. Konsititusi India tegas-tegas menyatakan bahwa India adalah negara sekular, tetapi siapa yang mengatakan hukum Hindu tidak mempengaruhi hukum India modern. Ada beberapa studi yang menelaah pengaruh Buddhisme terhadap hukum nasional Thailand dan Myanmar. Hukum Perkawinan Pilipina, juga melarang perceraian. Siapa yang mengatakan ini bukan pengaruh dari agama Katolik yang begitu besar pengaruhnya di negara itu. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa mengingat hukum Islam itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka negara tidak dapat merumuskan kaidah hukum positif yang nyata-nyata bertentangan dengan kesadaran hukum rakyatnya sendiri. Demokrasi harus mempertimbangkan hal ini. Jika sebaliknya, maka negara kita akan menjadi negara otoriter yang memaksakan kehendaknya sendiri kepada rakyatnya.

Catatan Kaki:
[1] Makalah ini pernah disampaikan dalam Seminar tentang “Hukum Islam di Asia Tenggara” yang dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 5 Desember 2007.
[2] Salah satu Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan Pertama (2009/2010)
[3] Guru Besar Hukum Tata Negara dan Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia


KETENTUAN PIDANA DI DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI (UU PPTKILN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

By M. Jamil [1]
Oleh : Marhendra Handoko[2]

ABSTRAKSI
Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindugan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (UU PPTKILN) yang disetujui dalam sidang paripurna DPR-RI tanggal 24 September 2004 telah berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 18 Oktober 2004 dan dimuat dalam Lembaran Negara tahun 2004 No. 133 dan tambahan lembaran No. 4445. Dengan berlakunya UU PPTKILN juga merupakan langkah prestatif yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang (legislator), mengingat sejak Indonesia merdeka baru pertama kali Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Permasalahan penempatan TKI di luar negeri merupakan masalah yang cukup krusial, terutama masalah penempatan TKI ke luar negeri secara illegal atau permasalahan perdagangan manusia (trafficking) pada saat proses penempatan TKI di luar negeri. Hal ini yang melatarbelakangi munculnya UU No. 39 Tahun 2004, dengan harapan agar proses penempatan TKI di luar negeri memiliki payung hukum dan memberi kekuatan hukum para TKI, agar kemudian para pahlawan devisa (sebutan untuk TKI) mampu menuntut hak jikalau dikemudian hari terjadi permasalahan antara TKI dengan user (pemakai jasa TKI atau perusahaan yang mempekerjakan TKI). Permasalahan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam UU No. 39 Tahun 2004, bahwasanya hukum Islam memandang tinggi sebuah nilai kemaslahatan umat, yang dalam hal ini sudah dengan baik di intepretasikan dalam redaksional undang-undang tersebut sehingga penerapan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidan sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di dalam hukum Islam.
Keywords: Kebijakan Kriminalisasi, Pertanggungjawaban Pidana.

I. LATAR BELAKANG MUNCULNYA UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004
Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri (UU PPTKILN) yang disetujui dalam Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 29 September 2004 telah berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 18 Oktober 2004 dan dimuat dalam lembaran Negara Tahun 2004 No.133 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4445.
Kehadiran UU PPTKILN merupakan kebutuhan mendesak, mengingat dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan banyaknya TKI yang sekarang bekerja di luar negeri, sejalan dengan itu meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI, baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam, bahkan berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.[3]
Dengan berlakunya UU PPTKILN juga merupakan langkah prestatif yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang (legislator), mengingat sejak Indonesia merdeka baru pertama kali Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Selama ini secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri adalah Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk Melakukan Pekerjaan di luar Indonesia (Staatblad Tahun 1887 No.8) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 104A/Men/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri serta peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pengaturan penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri secara lengkap dan komprehensif. Pengaturan melalui KepMen-pun ternyata belum dapat mengatasi permasalahan penempatan TKI di luar negeri secara optimal, terutama dalam mencegah penempatan TKI ke luar negeri secara illegal.[4]
Dasar pemikiran mewujudkan undang-undang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, tidak dimaksudkan bahwa pemerintah menganjurkan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja ke luar negeri. Tetapi untuk melindungi warga Negara yang akan bekerja di luar negeri. Selain itu UU PPTKILN ini diharapkan mampu mencegah penempatan Warga Negara Indonesia (WNI) secara illegal yang dalam praktek di lapangan tidak ubahnya sebagai perdagangan manusia (trafficking).
Dengan kata lain, mengingat masalah yang timbul dalam penempatan adalah berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, maka semangat untuk memberikan perlindungan dan pencegahan penempatan WNI dan TKI secara illegal itu diwujudkan dalam pasal-pasal yang memberikan ancaman hukuman pidana yang berat terhadap pelakunya. Di sini nampaknya penyusun undang-undang sengaja memberikan shock terapy agar dengan ancaman hukuman yang tinggi diharapkan terdapat rasa takut dan tidak akan melakukan pelanggaran.
Sejak berbentuk RUU dan setelah diberlakukan ternyata penolakan terhadap keberadaan UU PPTKILN tak kunjung padam. Penolakan dan perlawanan paling keras datang dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menganggap bahwa kebijakan pemerintah dalam RUU PPTKILN memandang TKI alias buruh migran tak lebih sebagai komoditas. [5] Implementasi kebijakan pemerintah masih mengandung semangat diskriminasi dan bahkan kebijakan penempatan buruh migran sudah mengarah pada kebijakan perdagangan manusia (trafficking). [6]
Setelah UU PPTKILN diundangkan penolakan kian marak. Sebab, sebagaimana ditegaskan oleh Wahyu Susilo selaku analis dari LSM Migrant Care, kebijakan penempatan TKI dalam UU PPTKILN lebih mengatur teknis operasional dan administratif dan target pemenuhan devisa negara sehingga mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan. [7] Kebijakan negara adalah dengan memobilisasi pengiriman TKI untuk target perolehan devisa Rp 169 trilyun pada tahun 2009. [8] Karena itu LSM Migrant Care dalam statemennya secara tegas menuntut agar Indonesia menempuh langkah konkrit mencabut UU PPTKILN yang tidak berperspektif penegakan Hak Asasi Manusia. [9]
Dengan demikian terlihat bahwa kebijakan legislasi menggunakan sarana hukum pidana atau kebijakan hukum pidana (criminal law policy/penal policy/politik hukum pidana) [10] dalam UU PPTKILN belum secara optimal mampu diterapkan dan mencegah penempatan TKI secara ilegal atau melalui jalur yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang ada. Oleh karena itu adalah menarik dan penting untuk mengkaji ulang tentang kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam UU PPTKILN. Namun mengingat pokok bahasan tentang kebijakan hukum pidana terlalu luas, [11] maka penelitian ini diarahkan pada bidang hukum pidana materil[12] dan difokuskan pada kajian tentang masalah kebijakan kriminalisasi[13] dan pertanggungjawaban pidana[14] dalam UU PPTKILN.
Persoalan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana tersebut kian menarik dan penting jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Persoalan inilah yang menjadi latar belakang dan daya tarik penulis didalam melakukan penulisan karya ilmiah ini atau melakukan penelitian. Sehingga besar harapan kemudian adalah, penulis mendapatkan saran dan kritikan yang membangun guna menyempurnakan penelitian atau penulisan karya ilmiah ini dan kemudian penulis mampu menyelesaikan nya dengan baik.

II. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIDALAM UU NO. 39 TAHUN 2004 (UU PPTKILN)
A. Analisis dari segi Kebijakan Kriminalisasi.
Proses penetapan suatu tindakan kriminal (kriminalisasi) tidak begitu saja dilakukan, akan tetapi melewati suatu proses berfikir (berijtihad) yang sistematis dan terarah. Oleh karena itu, tindakan kriminal yang diatur didalam UU No. 39 Tahun 2004 bab ketentuan pidana merupakan hasil yang cukup maksimal guna memenuhi kebutuhan ketentuan hukum yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Yang kemudian proses kriminalisasi diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. [15] Selain itu juga, kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. [16]
Pengertian kebijakan sendiri memiliki tiga arti yang cukup luas, diantaranya kebijakan dalam arti sempit, luas, dan paling luas. Pengertian kebijakan dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan dalam arti luas kebijakan merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam pengertian yang paling luas, kebijakan merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. [17] Jadi pengertian kebijakan kriminalisasi adalah suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana),” [18] atau kebijakan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana kejahatan. [19] Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (penal policy).
Kemudian perbuatan-perbuatan yang dikriminalkan didalam UU No. 39 Tahun 2004 adalah sebagai berikut : pasal 102 :
Ayat 1:
a. Orang perorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja diluar negeri (pasal 102 jo pasal 4 UU PPTKILN).
b. Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI (pelaksana penempatan TKI swasta) wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI (Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) dari Menteri Ketenagakerjaan (pasal 102 jo pasal 12 UU PPTKILN).
c. Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusian dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 27. Penjelasan 27 sebagai berikut : penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan kenegara tujuan yang pemerintahanya telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenga kerja asing (pasal 102 jo pasal 27 jo pasal 30 UU PPTKILN).
Didalam pasal 103 dijelaskan :
Ayat 1 :
a. Mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI (Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) kepada orang lain (pasal 103 jo pasal 19 UU PPKTILN).
b. Mengalihkan atau memindahtangankan SIP (Surat Izin Pengerahan) kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI (pasal 103 jo pasal 33 UU PPTKILN).
c. Melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut : (i). Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun. (ii). Sehat jasmani dan rohani. (iii). Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan. (iv). Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat (pasal 103 jo pasal 35 UU PPTKILN).
d. Menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja (pasal 103 jo pasal 45 UU PPTKILN).
e. Menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi (pasal 103 jo pasal 50 UU PPTKILN).
f. Menempatkan calon TKI/TKI tidak memiliki dokumen yang meliputi : (i) Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir, (ii). Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah, (iii). Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali, (iv). Sertifikat Kompetensi Kerja, (v). Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, (vi). Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, (vii). Visa kerja, (viii). Perjanjian penempatan TKI, (ix). Perjanjian penempatan kerja, (x). KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri). Pasal 103 jo pasal 51 UU PPTKILN.
g. Menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi (pasal 103 jo pasal 68 UU PPTKILN).
h. Memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan (pasal 103 jo pasal 70 ayat 3 UU PPTKILN).
Pasal 104 menjelaskan :
Ayat 1 :
a. Menempatkan TKI tidak melalui mitra usaha di negara tujuan (pasal 104 jo pasal 24 UU PPTKILN).
b. Menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari menteri (pasal 104 jo pasal 26 ayat 1 UU PPTKILN).
c. Mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan (pasal 104 jo pasal 46 UU PPTKILN).
d. Menempatkan TKI di luar negeri yang tidak memiliki KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri). Pasal 104 jo pasal 64 UU PPTKILN.
e. Tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen (pasal 104 jo pasal 67 UU PPTKILN). [20]
Dasar atau kriteria penetapan suatu tindakan atau perbuatan yang dikriminalkan diatas didasarkan pada syarat suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kriminal, yang dalam hal ini syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :
1. Sifat Melawan Hukum (Unsur Formil).
2. Pelakunya, yakni orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, dapat dipersalahkan/disesalkan atas perbuatannya (Unsur Materiil).
3. Perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum (Unsur Moril). [21]
Memperhatikan unsur-unsur tindak pidana diatas menurut pendapat Makhrus Munajat, ketiga unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. [22]
Selain itu juga, menentukan suatu tindakan atau perbuatan kedalam perbuatan pidana didasarkan kepada sebuah kriteria, yang dalam hal ini Sudarto berpendapat, dalam menghadapi permasalahan kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut[23] :
1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini (penggunaan) hukum pidana bertujuan menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki,” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau sprituil) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost benefit principle).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).
Selain itu juga, untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindakan kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut[24] :
1. Apakah perbuatan itu tidak sesuai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.
Dalam hal ini juga dipandang perlu melakukan sebuah pendekatan holistik (secara menyeluruh, bersifat secara keseluruhan), yang kemudian tersimpul dalam beberapa kriteria yang patut dipertimbangkan yang diajukan oleh Sudarto[25] dalam menetapkan kriminalisasi, yaitu :
1. Hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan pengurangan terhadap tindakan penaggulangan itu sendiri. Pemahaman dan perwujudan mengenai tujuan hukum pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang.
2. Ukuran untuk menetapkan perbuatan yang tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh masyarakat disamping ketercelaan tindakan tersebut juga karena perbuatan itu merugikan atau mendatangkan korban.
3. Harus diperhatikan cost dan benefit principle, artinya usaha untuk mengkriminalisasikan harus seimbang dengan hasilnya.
4. Harus dipertimbangkan apakah kriminalisasi menambah beban dari aparatur penegak hukum sehingga tidak sampai menimbulkan overbelasting (kelampauan beban tugas sehingga peraturan itu menjadi kurang efektif).
Memperhatikan kriteria kriminalisasi diatas maka secara tegas dapat diketahui bahwasanya setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana kejahatan akan mengalami suatu pendiskriminasian oleh masyarakat. Tujuan dikriminalkan suatu perbuatan menurut pendapat Makhrus Munajat adalah karena perbuatan itu sangat merugikan kepada tatanan kemasyarakatan, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut hukum syara’ harus dipelihara, dihormati serta dilindungi[26]. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh konsep atau kaidah fiqh (Al-qowa’idul Fiqhiyyah) yang dalam hal ini dapat dikaitkan pada kaidah yang pertama[27], yakni :
“segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya”.
Mengapa dapat dikatakan demikian, karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan selalu dipengaruhi oleh tujuan, sehingga para pembuat undang-undang (legislator/ulil amri) telah menetapkan suatu kaidah mengenai tujuan mengapa perbuatan tersebut dikriminalkan. Para legislator atau ulil amri dalam hal ini telah menetapkan kriteria, jika dilihat akan sesuai dengan kriteria yang telah dijelaskan di atas.
Penetapan hukum yang dilakukan oleh ulil amri atau mujtahid atau legislator dalam hal perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri mendasarkan pada indikasi setiap perbuatan yang telah dikriminalkan didalam undang-undang tersebut telah memiliki nilai kemudharatan atau akan membawa dampak pada rusaknya tatanan kemasyarakatan, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat[28], sehingga para ulil amri telah memiliki kesapakatan didalam ijtihad jamai’, bahwasanya perbuatan yang termuat didalam kriteria perbuatan kriminal diatas dilarang untuk dilakukan oleh perorangan atau pun korporasi, yang dikarenakan telah memiliki sanksi yang cukup berat seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa tujuan umum disyari’atkan hukum adalah untuk merealisir kemaslahatan umat. [29] Hal ini lah yang menjadi latar belakang ataupun tujuan para mujtahid mengkriminalkan perbuatan yaitu bertujuan untuk menjaga tatanan kemasyarakatan, atau menjaga kepercayaan-kepercayaan atau menjaga harta benda, menjaga nama baik, menjaga kehormatan, menjaga jiwa dan lain sebagainya, serta pada umumnya menjaga kepentingan dan ketentraman masyarakat[30] sehingga tujuan penjatuhan hukuman pun akan tercapai yaitu menjaga akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa dan ketentraman masyarakat. [31]
Berdasar pada tujuan dikriminalkan suatu perbuatan dan tujuan penjatuhan hukuman, maka dapat kita lihat, bahwasanya ketentuan pidana yang termuat didalam UU No. 39 Tahun 2004 mengenai perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri memberikan suatu penjelasan bahwa antara hukum positif dan hukum Islam masih memiliki keterikatan yang sama, yakni mengenai tujuan hukum dan pada satu sisi hukum positif masih mencari akar pemecahan permasalahannya (problem solver) pada kaidah-kaidah hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ditetapkan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana (kriminalisasi) yang termuat didalam UU No. 39 Tahun 2004 memberi manfaat pada konsep hukum Islam, yaitu : melindungi atau memberi perlindungan terhadap nilai agama (hifdzul dien), memberi perlindungan terhadap akal (hifdzul aql), memberi perlindungan terhadap harta (hifdzul maal), memberi perlindungan terhadap keturunan (hifdzul nasl) dan yang terakhir memberi perlindungan terhadap kehormatan (hifdzul ‘ ird).

B. Analisis dari Segi Pertanggungjawaban Pidana
Melihat besarnya tantangan yang dihadapi oleh hukum Islam didalam menjawab perubahan hukum, maka tidak menutup kemungkinan hukum Islam melakukan sebuah perubahan penafsiran ataupun aplikasinya. Akan tetapi hal tersebut tidaklah merubah semua ketentuan yang sudah ada, melainkan harus melihat perubahan penafsiran yang disesuaikan dengan konteks waktu, zaman dan tempat sehingga hukum Islam tetap fleksibel didalam menjawab sekaligus mengatasi permasalahan hukum yang ada atau yang dihadapi.
Ada 3 masalah pokok dalam bidang hukum pidana materiil yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan sanksi yang diancamkan. [32] Jika menilik pada permasalahan pidana materiil, maka pembahasan pertanggungjawaban pidana merupakan pembahasan yang cukup menarik, berbicara pertanggungjawaban pidana maka tidak akan terlepas pada pembahasan mengenai asas kesalahan. Hal ini didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban pidana yang berdasar padas asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dikenal dengan Asas Kesalahan. Artinya, pelaku pidana dapat dipidana bila melakukan perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin yang salah/jahat. Namun dalam perkembangannya ada pula pertanggungjawaban pidana yang menyimpang dari Asas Kesalahan [33].
Selain hal diatas, berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana akan membahas pada wilayah obyek hukum (Mahkum Fih). Mahkum Fih yang sering juga disebut mahkum ‘alaih ialah obyek hukum syara’ atau perkara yang berhubungan dengan hukum syara’ atau perbuatan orang mukallaf yang menjadi obyek hukum syara’, baik berupa perintah, larangan maupun kebolehan atau perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa yang mampu dikerjakan maupun tidak, baik berupa kewajiban terhadap Allah SWT maupun terhadap sesama manusia. [34]
Pertanggungjawaban pidana mengandung pengertian bahwa seseorang bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur oleh undang-undang. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum. Hal inilah yang menjadi konsep mengenai pertanggungjawaban pidana.
Pengertian pertanggungjawaban pidana didalam konsep syari’at Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauannya sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu. [35]
Hukum Islam didalam memandang konsep pertanggungjawaban pidana tidak menampilkan perbedaan secara mendasar, bahkan kesamaan pengertian dan aplikasinya tidak dapat dielakkan lagi. Seperti yang dijelaskan didalam surat Al-Muddatstsir ayat 38 (QS : 74 : 38) yang berbunyi : [36]
“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Didalamnya mengandung pengertian bahwa setiap jiwa terikat pada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Sangat jelas telah diterangkan didalam isi surat tersebut, hal ini menandakan bahwa beban kesalahan atau beban pidana tidak dapat diwakilkan kepada orang lain atau dimenjadi beban orang lain.
Bahkan isi kandungan ayat tersebut juga dikuatkan atau didukung oleh ayat-ayat yang lain, seperti yang terkandung didalam surat Al-An’am ayat 164 (QS : 6 : 164) yang berbunyi [37] :
Katakanlah: “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”.
Dijelaskan bahwa Allah SWT menyatakan, bahwa setiap pribadi melakukan sesuatu kejahatan akan menerima balasan kejahatan yang dilakukannya. Hal ini berarti, bahwa tidak boleh sekali-kali beban seseorang dijadikan beban orang lain.
Selain ayat-ayat diatas terdapat beberapa ayat lain yang menjelaskan mengenai permasalahan ini, diantara nya surat Faathir ayat 18 (QS : 35 : 18) [38] menerangkan, bahwa orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, yang pada intinya adalah beban dosa tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Didalam surat Az-Zumar ayat 7 (QS : 39 : 7) [39] . Yang berbunyi :
“Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman) mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu.”

Surat Al-Najm ayat 38 (QS : 53 : 38) [40] pun menerangkan hal yang sama, yang berbunyi :
(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,

Dari ayat-ayat tersebut, jelas bahwa orang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan orang lain. Karena pertanggungjawaban pidana itu individual sifat nya, kesalahan seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.
Pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas 3 (tiga) hal, yaitu [41] :
1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.
Melihat perbuatan yang dikriminalkan pada bab ketentuan pidana, telah memiliki ketentuan pertanggungjawaban pidana yang berbentuk sanksi pidana penjara, kurungan dan denda. Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pidana tersebut, pelaku delik atau pelaku pidana akan dikenakan sanksi yang tegas. Seperti pada contoh yang dijelaskan berikut ini; mengenai Seorang teman yang telah memberikan informasi kepada Imran tentang kesempatan/lowongan kerja sebagai TKI secara ilegal. Perbuatan yang dilakukan oleh teman Imran tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan trafficking (perdagangan manusia) dan teman Imran bukan pelaku kejahatan yang memperdagangkan manusia (bukan trafiker). Sebab, perbuatan teman Imran itu tidak memenuhi unsur-unsur trafiking, seperti memindahkan dengan penipuan untuk dipekerjakan secara ilegal. [42] Namun, perbuatan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berupa :
Menurut Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, teman Imran bisa saja dijerat sebagai orang yang menempatkan calon TKI pada pekerjaan, tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang memadai. Dalam Pasal 103, disebutkan bahwa setiap orang yang menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 51, ia bisa dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Aturan dalam undang-undang ini dilahirkan karena dalam kenyataannya banyak kejadian yang menimpa para buruh migran yang tidak memiliki dokumen. [43]

Memperhatikan dan sekaligus mempelajari kasus diatas maka dapat kita lihat bahwa Perbuatan sang teman selaku orang perseorangan yang telah memberikan informasi kepada Imran tentang kesempatan/lowongan kerja sebagai TKI ilegal di luar negeri dapat digolongkan perbuatan menempatkan calon TKI (CTKI) pada pekerjaan tanpa dokumen yang merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur Pasal 103 ayat (1) huruf f UU PPTKILN. Perbuatan pidana teman Imran itu dapat juga dijerat dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a UU PPTKILN. Sebab, teman Imran selaku orang perseorangan (bukan badan hukum korporasi bebentuk Perseroan Terbatas) telah melakukan penempatan TKI yang tergolong perbuatan terlarang sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU PPTKILN dengan sanksi pidana dan denda lebih berat.
Pada contoh kasus diatas, dapat dikatakan bahwa teman Imran telah dengan sengaja atau dengan sadar melakukan tindak pidana kejahatan, yang dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang telah diatur ketentuan pidananya didalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004. Jadi sangat jelas mengenai perumusan pidananya, sehingga apabila terdapat indikasi terjadinya pelanggaran tindak pidana serupa atau sebaliknya, maka beban pertanggungjawaban pidananya sudah sangat jelas dan kepada pelaku delik pidana dapat dikenakan sanksi hukuman yang telah ditetapkan pada ketentuan pidana didalam UU No. 39 Tahun 2004.
Pada contoh kasus di atas juga terlihat bahwa teman Imran sudah dapat dijatuhi pidana walau ia tidak punya niat jahat/sikap batin jahat ketika menyampaikan informasi kesempatan kerja tanpa dokumen di luar negeri. Bahkan teman Imran dapat dipidana walau akibat perbuatannya si Imran tidak dirugikan sama sekali (atau malah sukses sebagai TKI ilegal). Dengan kata lain teman Imran dikenakan pertanggungjawaban pidana dan dipidana semata-mata lantaran perbuatannya itu telah memenuhi ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf a jo. Pasal 103 ayat (1) huruf f UU PPTKILN tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Dalam hukum pidana pertanggungjawaban itu dikenal dengan istilah strict liability yang menyimpang dari Asas Kesalahan. [44]
Di samping itu PPTKIS atau PJTKI selaku “orang” atau subjek hukum badan hukum yang berbentuk korporasi ternyata diakui oleh UU PPTKILN sebagai pelaku pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana. [45] Masalah badan hukum korporasi sebagai subjek tindak pidana telah menimbulkan persoalan dalam hukum pidana karena berhubungan dengan pembebanan tanggungjawab pidana yang menyimpang dari Asas Kesalahan. [46]
Selain kasus diatas masih terdapat contoh lain, yakni : kejadian yang dialami oleh Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang bernama :
1. Nama : Sudaryanti
Umur : 24 Tahun
Alamat : Sindutan A RT 20/10 Sindutan Temon Kulon Progo Yogyakarta

2. Nama : Pawit Utami
Umur : 21 Tahun
Alamat : Suruhan RT/RW. 48/21 Karangsari Pengasih Kulon Progo
Yogyakarta

3. Nama : Sri Suratmi
Umur : 27 Tahun
Alamat : Serangrejo RT 10/05 Kulwaru Kulon Progo Yogyakarta

4. Nama : Tri Rahayuningsih
Umur : 28 Tahun
Alamat : Jetis RT 12/05 Sogan Wates Kulon Progo Yogyakarta

Keempat orang CTKI tersebut pada awalnya mengikuti seleksi di Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kab. Kulon Progo untuk bekerja (work) di Pabrik SENSATA TECHNOLOGIES SDN. BHD Selangor, Malaysia secara langsung. Akan tetapi pada kenyataannya keempat CTKI tersebut mengalami tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh PT. SAFANA MITRA UTAMA pada tanggal 19 Februari 2008, yang beralamat kantor dijalan Magelang KM. 5 Karanganyar No. 178 RT/RW. 08/29 Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta. Penipuan yang dilakukan oleh PT. SAFANA MITRA UTAMA adalah dalam hal penipuan job order (permintaan kerja), yang semestinya pada awal keempat CTKI akan dipekerjakan di Pabrik SENSATA TECHNOLOGIES SDN. BHD akan tetapi pada akhirnya mereka dipekerjakan di pabrik yang lain, yaitu di pabrik MEMC. Selama proses rekrut, keempat CTKI tersebut tidak diberikan dokumen yang semestinya wajib dimiliki oleh CTKI seperti surat keterangan izin orang tua, surat perjanjian penempatan, foto copy kontrak kerja, dan tidak diikut sertakan dalam program asuransi perlindungan TKI yang bersifat wajib. [47]
Yang menjadi permasalahan dan sekaligus analisa penulis didalam kasus yang dialami oleh keempat CTKI adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh PT. SAFANA MITRA UTAMA telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana, yaitu [48] :
1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.
PT. SAFANA MITRA UTAMA selaku badan hukum atau korporasi telah terbukti secara jelas dan tegas melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU No. 39 Tahun 2004 bab ketentuan pidana mengenai perlindugan dan penempatan TKI di luar negeri. Selanjutnya perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan kemauan sendiri dan PT. SAFANA MITRA UTAMA telah mengetahui akibat hukum atau pertanggungjawaban pidananya.
Pasal 103 ayat 1 (satu) huruf f jo pasal 51 UU PPTKILN [49] menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dikenakan atau dibebankan kepada PT. SAFANA MITRA UTAMA yang secara sah terbukti melanggar ketentuan pidana. Dalam hal ini PT. SAFANA MITRA UTAMA telah melakukan penempatan CTKI/TKI tanpa disertai dokumen yang sah, yaitu : (i). Surat keterangan izin suami/istri, izin orang tua, atau izin wali, (ii). Perjanjian penempatan TKI, (iii). Perjanjian penempatan kerja. Sehingga akan berdampak bahwa TKI tidak memiliki kekuatan hukum apabila dikemudian hari terjadi tindakan yang tidak diinginkan.
Didalam pasal ini 103 UU No. 39 Tahun 2004 sanksi hukum yang dikenakan atau dibebankan kepada pelaku adalah : “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orangnya”.
Memperhatikan dan sekaligus mempelajari kasus diatas maka dapat kita lihat bahwa Perbuatan PT. SAFANA MITRA UTAMA dapat digolongkan sebagai perbuatan menempatkan calon TKI (CTKI) pada pekerjaan tanpa dokumen sah yang merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur Pasal 103 ayat 1 (satu) huruf f jo. pasal 51 UU PPTKILN.
Pada contoh kasus diatas, PT. SAFANA MITRA UTAMA dapat dikatakan telah dengan sengaja atau dengan sadar melakukan tindak pidana kejahatan, yang dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang telah diatur ketentuan pidananya didalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004. Jadi sangat jelas mengenai perumusan pidananya, sehingga apabila terdapat indikasi terjadinya pelanggaran tindak pidana serupa atau sebaliknya, maka beban pertanggungjawaban pidananya sudah sangat jelas dan kepada pelaku delik pidana dapat dikenakan sanksi hukuman yang telah ditetapkan pada ketentuan pidana
Di samping itu PPTKIS atau PJTKI (PT. SAFANA MITRA UTAMA) selaku “orang” atau subjek hukum badan hukum yang berbentuk korporasi ternyata diakui oleh UU PPTKILN sebagai pelaku pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana. [50] Masalah badan hukum korporasi sebagai subjek tindak pidana telah menimbulkan persoalan dalam hukum pidana karena berhubungan dengan pembebanan tanggungjawab pidana yang menyimpang dari Asas Kesalahan. [51]
Jadi untuk konsep pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada perbuatan pidana pada bab ketentuan pidana UU No. 39 Tahun 2004 memiliki fungsi dan manfaat yang cukup besar, yang dalam hukum Islam hal tersebut memiliki suatu nilai kemashlahatan umat atau mendatangkan kemaslahatan serta menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan :
Sehingga dapat menjaga tatanan kemasyarakatan, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut hukum syara’ harus dipelihara, dihormati serta dilindungi dan menjaga kepentingan dan ketentraman masyarakat, melindungi atau memberi perlindungan terhadap nilai agama (hifdzul dien), memberi perlindungan terhadap akal (hifdzul aql), memberi perlindungan terhadap harta (hifdzul maal), memberi perlindungan terhadap keturunan (hifdzul nasl) dan yang terakhir memberi perlindungan terhadap kehormatan (hifdzul ‘ ird). Sehingga tercipta kondisi masyarakat madani sebagai pondasi kehidupan Negara, sehingga Negara menjadi bangsa yang bermartabat, dan bermoral.

DAFTAR PUSTAKA
Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, cet. II, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cet. 1.Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 1996
Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, cet. 1. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2003
Arief, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana, cet. II, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahannya. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Penafsiran Al-Qur’an, 1984.

Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah, cet. I, Jakarta : Bulan
Bintang, 1976
Hanafi, Ahmad, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, cet. III, Jakarta : Bulan Bintang, 1967
Khalaf, Abd al-Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, Mesir Dar al-Qalam, 1998
Kodir, Faqihuddin Abdul. Fiqih Anti Trafiking, Cet. I. Cirebon : Fahmina Institute, 2006
Mudjib, Abdul, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-qowa’idul Fiqhhiyah), cet. I. Jakarta : Kalam Mulia, 1994
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, cet. 1. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
Munajat, Makhrus, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, cet. I. Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004
Muslich, Ahmad Wardi, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), cet. I, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), cet. III. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005
Priyanto, Dwidja. Kebijakan Legislasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Cet. I, Bandung: CV Utomo, 2004
Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana, Cet. IV, Bandung: Alumni, 1986
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1981
Zahrah, Muhammad Abu, Ushul Fiqh, cet. IV, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000

Catatan Kaki:
[1] Salah satu Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan Pertama (2009/2010)

[2] Penulis adalah mahasiswa Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga aktif di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC. Yogyakarta.

[3] Baca Pejelasan Umum UU PPTKILN; lihat juga “UU PPTKILN Mencegah Penempatan TKI Ilegal,” http://www.nakertrans. go.id/newsdetail.php?id=194, akses 8 Januari 2008.

[4] Ibid.

[5] “Pemerintah Hanya Jadikan TKI Sebagai Komoditas,” http://www. eramoslem.com/br/fo/48/12377,1,v. html, akses 8 Januari 2008.

[6] Komnas HAM, “Hak Asasi Buruh Migran Indonesia,” http://www. Tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/17/nrs,20040617-07,id.html, akses 8 Januari 2008; “Depnakertrans Bantah RUU Perlindungan TKI Mengukuhkan Trafficking,” http://www.tempointeraktif.com /hg/nasional/2004/09/17/brk, 20040917-31,id.html, akses 26 Nopember 2006.

[7] “Penempatan TKI Masih dengan Paradigma Komoditas,” Kedaulatan Rakyat, No. 353 , Th. LXII, (Minggu, 30 September 2007), hlm. 11.

[8] “Membangun Negeri dengan Keringat TKI,” Kedaulatan Rakyat, No. 319, Th. LXII, (Senin, 27 Agustus 2007), Komnas Perempuan dkk, Sia-sia Reformasi Dibelenggu Birokrasi. Catatan Hasil Pemantauan Awal Terhadap INPRES No. 6 Tahun 2006, , akses 13 Desember 2007, hlm. 16

[9] “Human Rights Council untuk Penegakan Hak Asasi Buruh Migran,” http://buruhmigranberdaulat.blogspot.com/2006/05/human-rights-council-untuk-penegakan.html, akses 8 Januari 2008.
“Penempatan TKI Masih dengan Paradigma Komoditas,” Kedaulatan Rakyat, No. 353, Th. LXII, (Minggu, 30 September 2007), hlm. 11.

[10] “Kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik”. Lihat Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cet. Ke-I (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 1996), hlm. 27-28.

[11] Kebijakan hukum pidana mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Lihat Ibid, hlm. 30.

[12] Ada 3 masalah pokok dalam bidang hukum pidana materil yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan sanksi yang diancamkan. Lihat Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, cet. Ke-I (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 50.

[13] “Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (penal policy). Lihat Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, cet. Ke-I (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2003), hlm. 240.

[14] Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana didasarkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dikenal dengan Asas Kesalahan. Artinya, pelaku pidana dapat dipidana bila melakukan perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin yang salah / jahat. Namun dalam perkembangannya ada pula pertanggungjawaban pidana yang menyimpang dari Asas Kesalahan. Lihat Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, cet. Ke-I (Bandung : Penerbit CV. Utomo, 2004), hlm. 50.

[15] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, cet. Ke- IV (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 31-32.

[16] ibid. Hlm. 151.

[17] Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1981), hlm. 113-114, lihat juga dalam Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung, Alumni, 1981), hlm. 161, lihat juga lihat juga dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 1.

[18] Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, cet. Ke-I (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 240.

[19] Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, cet. Ke-II (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 57.

[20] Baca UU NO. 39 Tahun 2004 Bab XIII mengenai Ketentuan Pidana Pasal 102, 103, 104.

[21] Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah, cet. Ke-I (Jakarta : Bulan Bintang, 1971), hlm. 66. Lihat juga Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, cet. Ke-I (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), hlm. 10.

[22] Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, cet. Ke-I (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), hlm. 11.

[23] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Jakarta : Alumni, 1977), hlm. 44-48. Lihat juga, Teguh Prasetyo, Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan dekriminalisasi), cet. Ke-II (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 40-41.

[24] Teguh Prasetyo, Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan dekriminalisasi), cet. Ke-II (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 42.

[25] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Jakarta : Alumni, 1977), hlm. 45-50. Lihat juga, Teguh Prasetyo, Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan dekriminalisasi), cet. Ke-II (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 42-43.

[26] Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, cet. Ke-I (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), hlm. 5.

[27] Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-qowa’idul Fiqhiyyah), cet. Ke-I (Jakarta : Kalam Mulia, 1994), hlm. 9.

[28] Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), cet. Ke-I (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 14.

[29] Abd al-Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Mesir Dar al-Qalam, 1998), hlm. 198.

[30] Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), cet. Ke-I (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 14.

[31] Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, cet. Ke-I (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), hlm. 8.

[32] Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, cet. Ke-I (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 50.

[33] Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, cet. Ke-I (Bandung : Penerbit CV. Utomo, 2004), hlm. 50.

[34] Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, cet. Ke-VI (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 480-481.

[35] Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, cet. Ke-III (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

[36] Al-Muddatstsir (74) : 38.

[37] Al-An’am (6) : 164.

[38] Faathir (35) : 18.

[39] Az-Zumar (39) : 7.

[40] Al-Najm (53) : 38.

[41] Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, cet. Ke-III (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

[42] Faqihuddin Abdul Kodir, Fiqh Anti Trafiking, cet. Ke-I (Cirebon : fahmina-institute, 2006), hlm. 151.

[43] Ibid.. hlm. 156 – 157. Dalam buku tersebut tertulis Pasal 102 UU PPTKILN; semestinya yang benar adalah Pasal 103 ayat (1) huruf f UU PPTKILN. Namun, teman Imran dapat juga dijerat dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a UU PPTKILN karena teman Imran selaku orang perseorangan telah melakukan penempatan TKI yang tergolong perbuatan terlarang sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU PPTKILN.

[44] Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, cet. Ke-II (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 28.

[45] Pasal 1 angka 15 UU PPTKILN menyebutkan bahwa yang dimaksud orang dalam UU PPTKILN adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.

[46] Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, cet. 1 (Bandung : Penerbit CV. Utomo, 2004), hlm. 6; Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, cet. 1 (Bandung : Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991), hlm. 55.

[47] Data diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Divisi Penelitian dan Pengembangan (Yogyakarta, 2008) yang kemudian dianalisa oleh penulis.

[48] Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, cet. Ke-III (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

[49] Baca Ketentuan Pidana UU No. 39 Tahun 2004, pasal 103 ayat 1 (satu) huruf f jo. Pasal 51 menjelaskan : Menempatkan calon TKI/TKI tidak memiliki dokumen yang meliputi : (i) Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir, (ii). Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah, (iii). Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali, (iv). Sertifikat Kompetensi Kerja, (v). Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, (vi). Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, (vii). Visa kerja, (viii). Perjanjian penempatan TKI, (ix). Perjanjian penempatan kerja, (x). KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri). Pasal 103 jo pasal 51 UU PPTKILN.

[50] Pasal 1 angka 15 UU PPTKILN menyebutkan bahwa yang dimaksud orang dalam UU PPTKILN adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.

[51] Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, cet. Ke-I (Bandung : Penerbit CV. Utomo, 2004), hlm. 6; Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, cet. Ke-I (Bandung : Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991), hlm. 55.


Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Hukum Nasional (1)

By M. Jamil (2)

Latar Belakang Kebijakan Pembangunan Hukum di Indonesia
 Tahap unifikasi; industrialisasi, welfare state; bersamaan sekaligus
 Gerakan politik Islam (Islam ideologis/ Islam politik)– pasang surut dalam setiap periode pemerintahan:
- Orde lama (perimbangan ideologi Islam, Nasionalis dan Komunis)
- Orde Baru: penekanan terhadap Islam ideologis; muncul gerakan Islam kultural dan Islam moderat –memperjuangkan Islam subtansial
- Pasca-Reformasi: rezim sisa orba (Partai Golkar), kekuatan baru (PDI), poros tengah (Partai2 Islam); gerakan Islamis muncul kembali baik melalui partai maupun ormas, gerakan mahasiswa
Perjuangan Penerapan Hukum Islam di Indonesia
 Kelompok Islam Legal Formal; pemikiran tradisional dan fundamental; ingin menerapkan syariat Islam secara kaffah; meliputi:
- Partai: PPP, PBB, (PKS – fundamental modernis)
- Ormas: MMI, HTI, FPI
 Kelompok Islam substansial; pemikiran moderat; menerapkan nilai-nilai Islam dalam hukum Nasional; meliputi:
- Partai: PKB, PAN
- Ormas: NU, Muhammadiyah dll
Islamic Law Reform in The Muslim countries
 The first period: in the personal law and family law
 The second period: Islamic Banking and Finance
 Hukum pidana Islam???
- Di Sudan diterapkan; terjadi konflik antara Sudan Utara dan Sudan Selatan
- Indonesia; di Aceh (NAD) dengan otonomi khusus
Hukum Pidana Islam?
 Pemikiran tradisional dan fundamental:
- Fiqh jinayat:
–hudud (pidana yg hukumannya telah ditetapkan dalam nash) diantaranya pencurian: potong tangan; zina: rajam/ jild; qazaf: jild; minum khamr: jild; riddah: hukum mati; hirabah: potong kaki dan tangan
–qishash dan diyat, untuk pembunuhan dan penganiayaan (membunuh jiwa dibalas dengan jiwa, melukai mata dibalas dengan mata, gigi dengan gigi, dll.)
–diyat (pidana yang hukumannya diserahkan kepada Imam; karena tidak disebutkan hukumnya secara tegas dalam nash)
Pola pikir: metode tekstual (istinbath al-hukm al-lafzi)

 Pemikiran moderat:
- Reinterpretasi fiqh jinayat/ pemikiran hukum pidana Islam
- Menggunakan metode konstekstual dalam rangka pembacaan kembali terhadap konsep fiqh jinayah; misalnya pemikiran an-Naim; teori had Syahrur; teori double movement Fazlurrahman dll

Hukum Pidana Nasional
 WvS Indonesia, 1946; dari WvS warisan Belanda
 Diterapkan hingga saat ini
 Telah ada upaya untuk membuat kodifikasi baru – KUHP Indonesia; legislasi belum terwujud
 Upaya memasukkan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam konsep KUHP Indonesia?
Contoh: konsep delik perzinahan

Konsep Hukum Islam
Values
Moral prinsiples
Moral norms
Legal norms
Legal rules
 Hukum Islam; tidak memisahkan antara hukum dan moral
 Hukum untuk menegakkan moral; bukan hanya sekedar ketertiban dan keamanan

Aspek Hukum Pidana
 Kriminalisasi: menentukan bentuk dan macam delik
 Pemidanaan: untuk pembalasan/ penjeraan/pendidikan dan pembinaan
 Penegakan hukum
Perjuangan hukum Islam?
 Gerakan Islam kultural
 Gerakan Islam modernis
 Gerakan Islam fundamentalis
Semua ingin menerapkan hukum Islam dan hukum pidana Islam, dengan konsep dan strategi perjuangannya masing-masing

sumber:
Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.2010/dapat juga anda liha di http://www.sriwahyuni-suka.blogspot.com

catatan kaki:
(1) Materi ini pernah disampaikan pada Seminar Hukum yang diadakan oleh HIMA-ILMU HUKUM Fakultas Syariah&Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Tanggal 27 Maret 2010 di Ruang Teatrikal Syariah&Hukum.
(2) Salah satu Panitia dalam Seminar Hukum yang diadakan oleh HIMA-ILMU HUKUM Fakultas Syariah&Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Tanggal 27 Maret 2010 di Ruang Teatrikal Syariah&Hukum.

Oleh : M. Jamil

A.PENGERTIAN PERILAKU MENYIMPANG
Perilaku menyimpang ialah perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat atau kelompok. Perilaku menyimpang disebut nonkonformitas. Perilaku yang tidak menyimpang disebut konformitas, yaitu bentuk interaksi seseorang yang berusaha bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, tidak semua orang bertindak berdasarkan norma-norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.
Norma dan nilai bersifat relatif dan mengalami perubahan dan pergeseran. Suatu tindakan di masa lampau dipandang sebagai penyimpangan, tetapi sekarang hal itu dianggap biasa. Contoh, dahulu seorang anak apabila diberi nasihat oleh orang tuanya, hanya menunduk saja. Akan tetapi, anak sekarang ketika berinteraksi dengan orang tuanya bisa mengemukakan pendapatnya. Begitu pula ketentuan-ketentuan sosial di dalam suatu masyarakat berbeda, dengan ketentuan-ketentuan sosial di dalam masyarakat lain. Akibatnya, tindakan yang bagi suatu masyarakat merupakan penyelewengan, bagi masyarakat merupakan suatu tindakan yang biasa. Umpamanya: Masyarakat patrilineal tidak membolehkan perkawinan yang masih bersaudara, tetapi dalam masyarakat lainnya bisa dilaksanakan. Hal itu berarti bahwa norma dan nilai bersifat relatif.
Perilaku menyimpang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Pada masyarakat tradisional, proses penyesuaian sangat kuat. Dalam masyarakat pedesaan, tradisi dipelihara dan dipertahankan. Warga desa cenderung tidak mempunyai pemikiran lain, kecuali menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku, yaitu berdasarkan ukuran yang telah dijalankan oleh nenek moyangnya.
Masyarakat perkotaan mempunyai kecenderungan berupa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Dengan globalisasi, komunikasi, informasi, dan teknologi, masyarakat kota dimungkinkan melakukan penyimpangan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat desa. Hal ini ter adi karena setiap individu kurang saling mengenal dan kurang adanya interaksi, sehingga mereka tidak tabu urusan orang lain. Kontrol sosial dalam masyarakat pedesaan tidak dapat diterapkan di masyarakat perkotaan.

B.PROSES PEMBENTUKAN PERILAKU MENYIMPANG
1.Penyimpangan Sebagai Hasil Sosialisasi yang Tidak Sempurna
Menurut teori sosialisasi perilaku manusia baik yang menyimpang maupun yang tidak dikendalikan oleh norma dan nilai yang dihayati. Jika proses sosialisasi tidak sempurna akan dihasilkan perilaku yang menyimpang. Proses sosialisasi yang tidak sempurna timbul karena nilai-nilai atau norma-norma yang dipelajari kurang dapat dipahami dalam proses sosialisasi, sehingga seseorang tidak memperhitungkan risiko yang akan terjadi. Hal itu dalam masyarakat disebut penyimpangan. Contoh, anak sulung perempuan, dapat berperilaku seperti pria sebagai akibat sosialisasi yang tidak sempurna di lingkungan keluarganya. Hal itu terjadi karena ia harus bertindak sebagai ayah, yang telah meninggal.
Perilaku menyimpang yang lebih parah juga dapat timbul sebagai akibat tidak sempurnanya proses sosialisasi dalam keluarga. Menurut pendapat Edwin H. Sutherland anak-anak yang melakukan kejahatan cenderung berasal dari keluarga yang retak (cerai, salah satu, atau kedua orang tuanya meninggal, tekanan ekonomi, dan orang tua yang otoriter). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan sosial dapat terjadi oleh lemahnya pengendalian diri dari norma-norma sosial yang berlaku.

2.Penyimpangan Sebagai Hasil Sosialisasi dari Nilai-Nilai Subkebudayaan Menyimpang
Menurut Edwin H. Sutherland perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan- pergaulan yang berbeda. Pergaulan dengan teman tidak selalu positif. Hasil yang negatif dapat menimbulkan perilaku menyimpang. Menurut Shaw dan Mc. Kay, daerah-daerah yang tidak teratur dan tidak ada organisasi yang baik, akan cenderung melahirkan daerah kejahatan. Di daerah-daerah yang demikian, perilaku menyimpang (kejahatan) dianggap sebagai sesuatu yang wajar yang sudah tertanam dalam kepribadian masyarakat itu. Dengan demikian, proses sosialisasi tersebut merupakan proses pembentukan nilai-nilai dari subkebu­dayaan menyimpang. Contoh, di daerah lingkungan perampok terdapat nilai dan norma yang menyimpang dari kebudayaan masyarakat setempat. Nilai dan norma sosial itu sudah dihayati oleh anggota kelompok, sebagai proses sosialisasi yang wajar. Contoh lain: Di daerah yang pengamalan agamanya kurang, seperti shalat hanya dilakukan pada hari raya idul fitri dan idul qurban, merupakan nilai dan norma yang menyimpang dari ajaran Islam.

C.BENTUK-BENTUK PENYIMPANGAN
Bentuk-bentuk penyimpangan terdiri atas penyimpangan individual (individual devia tion), penyimpangan kelompok (group deviation), dan penyimpangan gabungan dari keduanya (mixture of both deviation).

1.Penyimpangan Individual (Individual Deviation)
Penyimpangan individual biasanya dilakukan oleh orang yang telah mengabaikan dan menolak norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya. Orang seperti itu biasanya mempunyai kelainan atau mempunyai penyakit mental sehingga tak dapat mengendalikan dirinya. Contoh, seorang anak dari beberapa saudara ingin menguasai harta peninggalan orang tuanya. Ia mengabaikan saudara-saudaranya yang lain. la menolak norma norma pembagian warisan menurut adat masyarakat maupun menurut norma agama. Ia menjual semua peninggalan harta orang tuanya untuk kepentingan dirinya sendiri.
Penyimpangan perilaku yang bersifat individual sesuai dengan kadar penyimpangannya adalah sebagai berikut:
a.Penyimpangan karena tidak patuh pada nasihat orang tua agar mengubah pendiriannya yang kurang baik disebut pembandel.
b.Penyimpangan karena tidak taat pada peringatan orang-orang disebut pembangkang.
c.Penyimpangan karena melanggar norma-norma umum yang berlaku disebut pelanggar.
d.Penyimpangan karena mengabaikan norma-norma umum sehingga menimbulkan kerugian harta benda atau jiwa di lingkungannya disebut perusuh atau penjahat.
e.Penyimpangan karena tidak menepati janji, berkata bohong, berkhianat kepercayaan, khianat, dan berlagak membela, disebut munafik.

2.Penyimpangan Kelompok (Group Deviation)
Penyimpangan kelompok dilakukan oleh sekelompok orang yang tunduk pada norma kelompok yang bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku. Contoh: Kelompok orang melakukan penyelundupan narkotika atau obat-obat terlarang lainnya secara gelap dan menyalahgunakan pemakaiannya. Contoh lain: sekelompok preman dalam suatu wilayah melakukan pemerasan di lingkungannya, baik secara sendiri maupun secara kelompok. Mereka memiliki aturan permainan yang cermat sehingga kejahatan mereka sulit dilacak atau dibongkar pihak kepolisian.

3.Penyimpangan Campuran (Mixture of Both Deviation)
Sebagian remaja putus sekolah dan pengangguran yang frustrasi, biasanya merasa tersisih dari pergaulan dan kehidupan masyarakat. Mereka sering berpikir seperti anak orang yang berkecukupan, yang akhimya menempuh jalan pintas untuk hidup enak. Di bawah pimpinan seorang tokoh yang terpilih karena kenekatan dan kebrutalannya, mereka berkelompok dalam “organisasi rahasia” dengan memiliki norma yang mereka buat sendiri. Pada dasarnya norma yang mereka buat bertentangan dengan norma Umum, yang berlaku dalam masyarakat.
Penyimpangan seperti itu ada yang dilakukan oleh suatu golongan sosial yang memiliki organisasi yang rapi, sehingga individu ataupun kelompok di dalamnya taat dan tunduk kepada norma golongan yang secara keseluruhan mengabaikan norma masyarakat yang berlaku. Misalnya geng-geng anak nakal. Kelompok semacam itu berkembang menjadi semacam kelompok mafia dunia kejahatan yang terdiri atas preman-preman yang sangat meresahkan.
Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut harus diatasi karena penyimpangan menyangkut masalah mental pelaku. Misalnya, melalui berbagai penataran, pendidikan keagamaan, dan pemulihan disiplin.

D.SIFAT-SIFAT PENYIMPANGAN
Penyimpangan mempunyai dua sifat, yaitu penyimpangan yang bersifat positif dan negatif.
a.Penyimpangan yang bersifat positif
Penyimpangan yang bersifat positif adalah penyimpangan yang tidak sesuai. dengan aturan atau norma yang berlaku , tetapi mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial. Misalnya: dalam masyarakat tradisional, wanita yang melakukan kegiatan tertentu (berkarier) dianggap tabu. Pelakunya dianggap melakukan penyimpangan. Namur ada dampak positif dari perilaku tersebut yaitu emansipasi.
b.Penyimpangan yang bersifat Negatif
Dalam penyimpangan yang bersifat negatif, pelaku bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk, yang dapat mengganggu sistem sosial itu. Tindakan semacam itu akan dicela oleh masyarakat. Pelakunya dapat dikucilkan dari masyarakat. Bobot penyimpangan negatif dapat diukur menurut kaidah sosial yang dilanggar. Pelanggaran terhadap kaidah susila dan adat istiadat biasanya dinilai lebih berat daripada pelanggaran terhadap tata cara dan sopan-santun. Contoh, perampokan, perkosaan, pelacuran, dan pembunuhan.

E.BENTUK-BENTUK PERILAKU MENYIMPANG
Sebagai tolok ukur menyimpang atau tidaknya suatu perilaku ditentukan oleh norma -norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Setiap tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sebagai penyimpangan dan harus ditolak. Perilaku menyimpang yang ada dalam masyarakat bermacam-macam, antara lain, penyimpangan seksual, hubungan seksual di luar nikah, penyalahgunaan narkotika, perkelahian, pembunuhan, dan minum-minuman terlarang.

a.Penyimpangan seksual
Penyimpangan seksual artinya hubungan seksual atau kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik mereka sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah atau belum. Dalam bahasa sehari-hari disebut berzina. Penyimpangan seksual, misalnya homoseksual, yaitu tertariknya seseorang terhadap orang lain dari jenis kelamin yang sama. Pria yang demikian disebut homoseks, sedangkan bagi wanita disebut lesbian. Keduanya diberi istilah Liwath (Islam). Pada umumnya seseorang menjadi homoseksual atau lesbian karna terpengaruh lingkungan sosialnya. Namun ada juga yang merupakan bawaan sejak lahir. Tindakan homoseksual bertentangan dengan norma-norma sosial dan agama sehingga dianggap perilaku yang menyimpang.
Penyimpangan seksual mengandung bahaya yang besar, baik pelakunya maupun bagi masyarakat, antara lain sebagai berikut:
a.Pencemaran kelamin dan pencampuradukan keturunan. Di Indonesia menjunjung tinggi dalam hal memelihara kesucian, kehormatan kelamin, dan kemurnian keturunan.
b.Penularan penyakit kelamin akan sangat membahayakan suami istri dan dapat mengancam keselamatan anak yang dilahirkannya. Berjangkitnya aids yang sangat menakutkan juga disebabkan karena zina.
c.Keretakan keluarga yang berakibat perceraian karena suami atau istri berbuat zina, sehingga menimbulkan kehancuran keluarga.
d.Terlantarnya anak-anak yang tidak berdosa sebagai akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab (para pelaku zina), sehingga anak tersebut menyandang julukan anak haram.
e.Pembebasan pada masyarakat untuk memelihara dan mengasuh anak-anak yang terlantar dan tak berdosa. Apabila tidak ada kepedulian, anak tersebut dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

b.Hubungan seksual di luar nikah
Hubungan seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan oleh norma sosial dan norma agama. Hubungan seksual hanya dibenarkan apabila seseorang sudah resmi menikah. Hubungan seksual di luar nikah merupakan tindakan menyimpang dan ditentang oleh masyarakat. Jenis hubungan seksual di luar nikah adalah pelacuran, pemerkosaan, dan kumpulkebo.
Hubungan seksual di luar pernikahan dalam masyarakat Indonesia dianggap melanggar norma dan moral. Dalam hukum adat di beberapa daerah, apabila terjadi pelanggaran semacam itu akan mendapat hukuman. Dalam agama Islam disebut zina, yang mendapat hukuman berat. Menurut agama Kristen Katolik itu merupakan dosa besar. pelakunya dianggap telah menodai keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Wanita yang telah melakukan hubungan seksual di luar nikah, umumnya merasa was-was dan ketakutan menghadapi masa depannya. Jika ia hamil di luar nikah maka seluruh keluarga dan anggota masyarakat akan mencemoohkannya.
Kalangan remaja yang kurang mendapat bekal agama serta kurang mempertimbangkan akibat-akibat negatif penyimpangan seksual, bisa terpengaruh oleh sajian media massa yang merangsang pertumbuhan seksual remaja. Misalnya acara-acara TV yang mena yangkan adegan-adegan yang tidak senonoh. Dalam TV sedikit sekali diungkapkan bahwa perilaku penyimpangan seksual mendatangkan bencana. Berbagai penyakit kela min telah menyebar di seluruh dunia. Yang paling mengerikan adalah penyakit “AIDS”.

c.Penyalahgunaan narkotika
Yang disebut narkotika menurut farmakologis medis ialah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus masih digertak). Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1976, narkotika ialah obat atau bahan obat yang tergolong dalam pengertian di atas yang berasal dari tanaman kokain dan tanaman ganja.
Penyalahgunaan narkotika ialah penggunaan narkotika tanpa izin dengan tujuan untuk memperoleh kenikmatan. Penggunaan narkotika dianggap sah apabila digunakan untuk kepentingan yang positif, misalnya untuk membius pasien yang akan dioperasi dan dipergunakan di laboratorium. Penggunaan jenis obat bius diatur dengan norma-norma yang jelas. Apabila penggunaan narkotika tidak sesuai dengan norma-norma dan dengan tujuan negatif, tindakan itu termasuk penyimpangan. Jenis-jenis narkotika ialah ganja, morfin, dan heroin. Penyalahgunaan jenis obat penenang (valium) secara berlebihan, sampai pada tingkat ketergantungan, akan merusak fisik atau mental peminum.
Secara fisik, narkotika dapat merusak organ-organ tubuh sehingga organ-organ tubuh tidak dapat berfungsi lagi secara sempurna. Kalau dibiarkan, akan berakibat fatal. Secara mental, narkotika akan merusak saraf yang mengatur dan mengembalikan daya pikir. Dengan demikian, yang menyalahgunakan narkotika tersebut tidak dapat berpikir jernih. Pikiran yang tidak jernih tidak mampu menilai sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Akibatnya, setiap peminum cenderung berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, seperti pembunuhan, perkosaan, dan perampokan. Kesimpulan: narkotika dapat melemahkan pengendalian diri baik fisik, sosial, maupun kejiwaan.

d.Perkelahian antarpelajar
Perkelahian antarpelajar termasuk jenis kenakalan remaja yang pada umumnya terjadi di kota-kota besar, sebagai akibat kompleksnya kehidupan kota. Perkelahian pelajar termasuk perilaku menyimpang, karena bertentangan dengan norma-norma atau nilai nilai masyarakat. Perkelahian pelajar berkaitan dengan krisis moral karena tindakannya berlawanan dengan norma agama atau norma sosial. Tujuan perkelahian bukan untuk mencapai nilai yang positif, melainkan sekadar untuk membalas dendam atau pamer kekuatan. Biasanya pelajar yang berbuat demikian tidak memikirkan risiko perbuatannya. Perkelahian yang semakin meluas dapat berakibat fatal, baik bagi pelakunya sendiri maupun pihak lingkungan sekitarnya. Penyebab perkelahian pada umumnya terletak pada usia mereka yang masih remaja, yaitu peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Pada usia remaja biasanya unsur emosionalnya lebih menonjol daripada rasionya. Perkelahian pelajar dapat pula terjadi karena mereka ingin mendapatkan pengakuan status sosial dari orang lain. Mereka menunjukkan keberadaannya dengan melakukan perilaku yang negatif.

e.Pembunuhan
Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya seseorang, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak, dengan alat yang mematikan atau tidak. Pembunuhan merupakan kejahatan berat yang tidak berperikemanusiaan. Pembunuhan n merupakan tindakan kriminal karena menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pembunuhan akan disingkirkan dan dikenai hukuman berat. Pembunuhan termasuk perbuatan menyimpang, karena melanggar norma agama, norma sosial, dan norma hokum negara.

f.Minum minuman keras
Minum minuman keras yang memabukkan akan membuat akal manusia menjadi tercemar dan hilang kesadarannya.
Yang termasuk jenis minuman keras ialah wine, whisky, brendy, malaga, dan lain sebagainya. Selain jenis minuman yang sifatnya cair, ada juga yang padat seperti candu, ganja, dan morfin. Apabila seseorang sudah kecanduan minum minuman keras maka akalnya akan rusak. Sedangkan kedudukan akal adalah untuk membedakan antara manusia dan binatang.
Orang yang mabuk cenderung tidak mampu mengendalikan diri sendiri. Orang-orang tersebut sering-menimbulkan keributan, keonaran, pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Pengedar minuman keras dianggap melanggar norma-norma dan nilai- nilai dalam masyarakat. Mereka akan dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

F.TEORI-TEORI PENYIMPANGAN
Teori Differential Association (pergaulan yang berbeda) dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Ia berpendapat bahwa penyimpangan bersumber dari pergaulan yang berbeda. penyimpangan itu terjadi melalui proses alih budaya, yaitu proses mempelajari budaya yang menyimpang. Contoh: proses perilaku homoseksual. Teori lain mengenai penyebab perilaku menyimpang dikemukakan oleh Edwin M. Lemert dengan teori Labeling. Seseorang yang baru melakukan penyimpangan pada tahap pertama oleh masyarakat sudah diberi cap; sebagai penyimpang, misalnya disebut penipu, pencuri, wanita nakal, dan orang gila. Dengan demikian, pelaku akan terdorong untuk melakukan penyimpangan tahap berikutnya dan akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan.
Robert K. Merton mengemukan teori yang menjelaskan bahwa peri~ku menyimpang merupakan penyimpangan melalui struktur sosial. Dalam struktur sosial dijumpai tujuan atau kepentingan. Tujuan tersebut adalah hal-hal yang pantas -dan baik. Cara-cara buruk seperti menipu tidak dibenarkan. Perilaku menyimpang terjadi kalau ada ketimpangan antara tujuan yang ditetapkan clan cara atau sarana untuk mencapai tujuan. Teori Merton adalah struktur sosial yang menghasilkan tekanan ke arah memudamya kaidah (anomie) dan perilaku menyimpang. Keadaan yang tanpa kaidah dapat menimbulkan Sikap mental yang negatif. Sikap mental itu misalnya usaha mencapai tujuan secepatnya tanpa menurut kaidah yang ditentukan. Sikap itu disebut menerobos atau potong kompas. Misalnya berusaha menjadi orang kaya mendadak dengan cara mencuri.
Merton mendefinisikan lima tipe adaptasi terhadap situasi, sebagai berikut:
a.Konfonnitas (conforinity), adalah perilaku yang mengikuti tujuan dan mengikuti cara yang ditentukan masyarakat untuk mencapai tujuan (cara konvensional dan melembaga).
b.Inovasi (Innovation), adalah perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat dan memakai cara yang dilarang oleh masyarakat, termasuk tindakan kriminal.
c.Ritualisme (ritualism), adalah perilaku seseorang yang telah meninggalkan tujuan budaya, tetapi masih berpegang pada cara-cara yang telah digariskan masyarakat, misalnya upacara dan perayaan masih diselenggarakan, tetapi makna dan fungsinya telah hilang.
d.Pengunduran diri (retreatism), adalah meninggalkan baik tujuan konvensional maupun cara pencapaian yang konvensional, sebagaimana yang dilakukan oleh para pecandu obat bius, pemabuk, gelandangan, dan orang-orang gagal lainnya.
e.Pemberontakan (rebellion), adalah penarikan diri dari tujuan dan cara-cara konvensional yang disertai dengan upaya untuk melembagakan tujuan dan cara baru, misalnya para reformis agama.

DAFTAR PUSTAKA :
Dra. Siti Waridah Q. dan Drs. J. Sukardi. 2003. Sosiologi 1. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Oleh Jamil

Peristiwa Penting Menjelang Berdirinya Kerajaan.
1.Kehadiran sang Bima pada abad 11 M, ikut membantu para ncuhi dalam memajukan Dana Mbojo. Sejak itu, ncuhi Dara dan ncuhi-ncuhi lain mulai mengenal bentuk pemerintahan kerajaan. Walau sang Bima sudah kembali ke kerajaan Medang di Jawa Timur, namun tetap mengadakan hubungan dengan ncuhi Dara. Karena istrinya berasal dari Dana Mbojo Bima.
2.Sebelum mendirikan kerajaan, semua ncuhi sepakat membentuk kesatuan wilayah di bawah pimpinan ncuhi Dara.
3.Setelah puluhan tahun berada di Jawa Timur, sang Bima mengirim dua orang putranya, yang bernama Indra Zamrud dan Indra Kumala ke Dana Mbojo. Indra Zamrud dijadikan anak angkat oleh ncuhi Dara. Sedangkan Indra Kumala menjadi anak angkat ncuhi Doro Woni. Seluruh ncuhi sepakat untuk mencalonkan Indra Zamrud menjadi Sangaji atau Raja Dana Mbojo. Sedangkan Indra Kumala dicalonkan untuk menjadi Sangaji di Dana Dompu.

Kerajaan Dana Mbojo Berdiri Pada Pertengahan Abad 11 M.
1.Indra Zamrud di tuha ro lanti atau dinobatkan menjadi Sangaji atau Raja yang pertama.
Setelah Indra Zamrud dewasa dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas dalam bidang pemerintahan, maka pada akhir abad 11 M, ia di tuha ro lanti oleh Ncuhi Dara. Dengan persetujuan semua ncuhi, untuk menjadi Sangaji atau Raja Dana Mbojo yang pertama. Dengan demikian berakhirlah jaman ncuhi. Masyarakat Mbojo Bima memasuki jaman baru, yaitu jaman kerajaan. Pimpinan pemerintahan bukan lagi dipegang oleh ncuhi, tetapi dipegang oleh Sangaji atau Raja.

2.Nama Kerajaan.
Sejak berdirinya kerajaan di sekitar pertengahan abad 11 M, Dana Mbojo memiliki dua nama. Kerajaan yang baru didirikan itu, oleh para ncuhi bersama rakyat diberi nama Mbojo. Sesuai dengan kesepakatan mereka dalam musyawarah di Babuju. Tetapi oleh orang-orang Jawa, kerajaan itu diberi nama Bima. Diambil dari nama ayah Indra Zamrud yang berjasa dalam merintis pendirian kerajaan. Sampai sekarang Dana Mbojo mempunyai dua nama, yaitu Mbojo dan Bima.
Dalam masa selanjutnya, Mbojo bukan hanya nama daerah, tetapi merupakan nama suku yang menjadi penduduk di Kabupaten Bima dan Dompu sekarang. Sedangkan Bima sudah menjadi nama daerah bukan nama suku.
Pada masa kesultanan, suku Mbojo membaur atau melakukan pernikahan dengan suku Makasar dan Bugis. Sehingga adat istiadat serta bahasanya, banyak persamaan dengan adat istiadat serta bahasa suku Makasar dan Bugis.
Dou Mbojo yang enggan membaur dengan suku Makasar dan Bugis, terdesak ke daerah Donggo atau pegunungan. Oleh sebab itu, mereka disebut Dou Donggo atau orang pegunungan. Dou Donggo mempunyai adat istiadat serta bahasa yang berbeda dengan dou Mbojo.
Dou Donggo bermukim di dua tempat, yaitu disekitar kaki Gunung Ro’o Salunga di wilayah Kecamatan Donggo sekarang dan di kaki Gunung Lambitu di wilayah Kecamatan Wawo sekarang. Yang bertempat tinggal di sekitar Gunung Ro’o Salunga, disebut Dou Donggo Ipa (orang Donggo seberang), sedangkan yang berada di kaki Gunung Lambitu, disebut Dou Donggo Ele (orang Donggo Timur).

Masa Pertumbuhan
Setelah dilantik menjadi Sangaji atau raja, Indra Zamrud berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh memajukan kerajaannya. Dalam membangun kerajaan, Indra Zamrud dibantu oleh para ncuhi. Terutama ncuhi Dara, ncuhi Parewa, ncuhi Doro Woni, ncuhi Bolo dan ncuhi Bangga Pupa.
Mungkin ada diantara kita yang bertanya. Apakah pada masa Inda Jamrud belum ada perdana menteri dan pejabat lain ?. Ahli sejarah belum menemukan bukti atau keterangan tertulis, tentang adanya pejabat seperti -perdana menteri dan pejabat lain pada masa Indra Zamrud.
Jabatan seperti tureli Nggampo atau Ruma bicara (perdana menteri), ireli (menteri), Rato, Jeneli, Gelarang dan jabatan lain, mulai populer pada masa sangaji Manggampo Donggo ( sangaji ke 10). Pada masa itu, ada Tureli Nggampo atau Ruma Bicara yang terkenal, bernarna Bilmana kakak dari sangaji Manggampo Donggo.
Sebagai sangaji yang baru di tuna ro lanti, maka Indra Zamrud melakukan pembangunan dalam berbagai bidang, seperti antara lain:
1.Bidang agama/kepercayaan.
Biarpun pengaruh kerajaan Medang (Jawa Timur) amat besar, namun Indra Zamrud tidak memaksakan rakyatnya menganut agama Hindu, seperti agama yang dianut oleh kerajaan Medang.
Rakyat tetap menganut kepercayaan makamba makimbi. Para ncuhi berfungsi sebagai peminipin agama. Sangaji bersama rakyat terus mengamalkan falsafah dan pandangan hidup lama.
Dalam menjalankan roda pemerintahan, Indra Zamrud tetap berdasarkan falsafah maja labo dahu, serta asas mbolo ro dampa dan karawi kaboju. Sangaji harus berperan sebagai hawo ro ninu atau pengayom dan pelindung rakyat. Dalam membangun negeri, sangaji bersama rakyat harus tahan Uji dan ulet. Mereka harus pantang menyerah, sesuai dengan falsafah “Su’u sa wa’u sia sa wale” (walau bagaimana berat tugas yang dijunjung dan dipikul, rakyat harus melaksanakanilya).
2.Bidang Ekonomi.
Indra Zamrud berusalia keras meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Guna mewujudkan cita-cita, ia giat memajukan pertanian, peternakan serta pelayaran dan perniagaan.
Hasil pertanian dan peternakan kian bertambah. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat meningkat. Bahaya kemiskinan dan kelaparan tidak terjadi.

Dibidang pelayaran dan perniagaan mengalami hal yang sama. Pelayaran dan perniagaan bertambah maju. Pelabuhan Mbojo ramai dikunjungi para pedagang dan musafir, dari berbagai penjuru Nusantara. Mereka datang membeli hasil bumi Dana Mbojo, seperti kuda, kerbau, kayu kuning, kayu sopang, rotan dll. Selain menjual hasil buminya, rakyat dapat pula membeli berbagai jenis barang dari para pedagang dan musafir. Berbagai hasil pertukangan atau industri yang indah dan mahal, mereka beli dari para pedagang yang datang ke Dana Mbojo. Barang-barang yang mereka beli antara lain, berbagai jenis keramik, perhiasan dari emas, Perak, kain sutera dan berbagai jenis senjata.

Indra Zamrud dengan bantuan para ncuhi dan dukungan rakyat, telah berhasil meletakkan dasar yang kokoh bagi kehidupan kerajaan. Setelah ia wafat, perjuangannya diteruskan oleh anak cucunya. Sangaji Batara Indra Bima, Batara Sang Luka, Batara Bima, serta Maha Raja Indra Terati melanjutkan perjuangan Indra Zamrud, dalam membangun dou labo dana (rakyat dan negeri).
Kapan Indra Zamrud wafat, tidak dapat diketahui dengan pasti. Walau demikian, ia telah berhasil meletakkan dasar yang kuat bagi kehidupan kerajaan. Pada masa itu kerajaan Mbojo, bagaikan sebatang pohon yang bukan dalam keadaan ncuhi atau ncuri. Melainkan sudah tumbuh tegar berbatang dan berakar kuat, berdaun dan beranting yang indang dan rimbun.

Kerajaan Mengalami Kejayaan.
Pada masa pemerintahan sangaji Manggampo Jawa, di sekitar abad 14 M, kerajaan Mbojo Bima mengalami kemajuan yang amat pesat. Manggampo Jawa adalah putra sangaji Indra Terati dengan permaisuri yang berasal dari bangsawan Majapahit. Itulah sebabnya Manggampo Jawa menjalin kerja sama dengan Majapahit dalam membangun kerajaan.
Dalam rangka meningkatkan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Manggampo Jawa mendatangkan para ahli dari Majapahit, dibawah pimpinan Ajar Panuli.
Ajar Panuli dan kawan-kawannya, mengajarkan sastra jawa kepada para pembesar istana dan rakyat. Mulai saat itu, rakyat mengenal tulisan, Menurut ahli sejarah, pada masa itu pula sangaji Manggampo Jawa, merintis penulisan naskah kuno yang bernama “bo”. Sayang naskah kuno bo yang ditulis pada masa Manggampo Jawa, sudah tidak ada lagi. Bo yang merupakan sumber sejarah yang masih ada sekarang, berasal dari bo yang ditulis pada masa kesultanan.
Selain berjasa dalam bidang sastra. Ajar Panuli berhasil memajukan ilmu teknologi. Ia mengajarkan cara pembuatan batu bata dan pembuatan keris serta tombak.
Pada masa pemerintahan Batara Indra Luka putra Manggampo Jawa, hubungan dengan Majapahit masih terjalin dengan intim. Begitu pula pada masa pemerintahan sangaji Maha Raja Indra Seri, putra dari Batara Indra Luka.
Ketika pemerintahan sangaji Ma Wa’a Paju Longge, putera dari Maha Raja a Indra Seri, hubungan dengan Majapahit terputus. Sebab pada saat itu Majapahit sudah mengalami kemunduran. Karena terjadi perang saudara yang berkepanjangan, setelah wafatnya Gajah Mada pada tahun 1364.
Ma Wa’a Paju Longge yang, memerintah di sekitar abad 15 M, meningkatkan hubungan dengan kerajaan Gowa. Pada saat itu kerajaan Gowa, sedang berada dalam jaman kejayaan, di bawah raja Imario Gau Tumi Palangga.
Ma Wa’a Paju Longge pergi ke Gowa untuk mempelajari ilmu pemerintahan dan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian ia mengirim dua orang saudaranya, yang bernama Bilmana dan Manggampo Donggo ke Gowa.
Sejak itu sistim politik pemerintahan, pertanian, pertukangan dan pelayaran serta perniagaan, mengikuti sistim yang berlaku di Gowa. Seni budaya Gowa ikut pula mempengaruhi seni budaya Mbojo Bima.
Setelah sangaji Ma Wa’a Paju Longge mangkat, ada satu peristiwa yang menarik untuk dijadikan contoh bagi generasi muda.
Menurut ketentuan yang berlaku, apabila sangaji yang mangkat tidak mempunyai putera, maka yang menggantikannya adalah saudaranya yang tertua. Ketentuan itu terpaksa dilanggar oleh Bilmana dan Manggampo Donggo.
Dengan penuh keikhlasan, Bilmana menyerahkan jabatan sangaji kepada adiknya Manggampo Donggo. Ia sendiri memegang jabatan Tureli Nggampo (perdana menteri). Hal ini dilakukan demi rakyat dan negeri. Karena Manggampo Donggo memiliki bakat dan keahlian untuk menjadi sangaji. Sedangkan Bilmana cocok untuk menjadi Tureli Nggampo. Kebijaksanaan ini diperkuat dengan sumpah yang bernama sumpah Bilmana dan Manggampo Donggo. Sejak itu keturunan Manggampo Donggo menjadi raja dan sultan. Sebaliknya, anak cucu Bilmana menjadi Tureli Nggampo atau Ruma Bicara.
Manggampo Donggo bersama Bilmana, bahu membahu membangun kerajaan. Mereka berjuang tanpa kenal menyerah.
Pertanian dan peternakan dikembangkan. Daerah pertanian dan peternakan diperluas. Keduanya mencetak sawah-sawah baru yang subur. Sebagian sawah untuk kepentingan kerajaan dan sebagian untuk rakyat. Daerah yang tidak cocok untuk pertanian, dijadikan daerah peternakan.
Sistim pemerintahan, disempurnakan dan disesuaikan dengan sistim yang berlaku di kerajaan Gowa. Selain sangaji dan Tureli Nggampo, diangkat pula tureli (menteri), jeneli (camat), gelara (kepada desa).
Pelayaran dan perniagaan pun berkembang dengan pesat. Kapal dan perahu ditingkatkan jumlah dan mutunya. Mengikuti ilmu pelayaran dan perniagaan kerajaan Gowa.
Keamanan kerajaan ditingkatkan pula. Angkatan Darat dan Laut diperbaharui. Panglima perang dipegang oleh Bumi Renda, yang merangkap sebagai panglima angkatan darat. Angkatan laut dipimpin oleh seorang laksamana yang disebut Pabise.
Usaha yang dilakukan oleh dua bersaudara, berhasil dengan sukses. Sehingga pada akhir abad 15, kerajaan Mbojo menjadi pusat perniagaan yang ramai di wilayah Nusantara bagian Timur, selain Gowa dan Ternate. Pada saat itu, kerajaan Mbojo menjadi gudang beras selain Lombok.
Perkembangan dalam bidang sastra dan seni budaya pun cukup cerah. Manggampo Donggo memperkenalkan aksara yang dipelajari dari Gowa. Aksara itu akhirnya menjadi aksara Mbojo.
Manggampo Donggo melanjutkan penulisan Bo dengan aksara Mbojo.
Seni budaya dari Gowa, dipelajari dan dikembangkan ditengah masyarakat. Sehingga lahir seni budaya Mbojo, yang banyak persamaan dengan seni budaya Makasar dan Bugis.
Wilayah kekuasaan kerajaan Mbojo Bima, terbentang luas dari P. Satonda di sebelah barat sampai ke Alor Solor di sebelah Timur. Perluasan wilayah dilakukan oleh La Mbila putera Bilmana.
Kejayaan kerajaan Mbojo Bima, terus bertahan sampai pada sangaji Ma Wa’a Ndapa mangkat, putera Manggampo Donggo disekitar abad 16 M.

E.Kerajaan Mbojo Bima Mengalami Kemunduran.
Setelah sangaji Ma Wa’a Ndapa mangkat, maka cahaya kejayaan kerajaan mulai redup dan akhirnya padam.
Pasti ada dikalangan generasi muda yang bertanya keheranan. Kenapa terjadi petaka di kerajaan yang jaya dan besar itu ?. Apakah karena diserang oleh musuh dari luar atau karena ada pemimpin dan rakyat yang berkhianat ?.
Timbulnya petaka bukan karena serangan musuh dari luar, tetapi karena ada musuh dalam selimut. Salah seorang putera raja Ma Wa’a Ndapa yang bernama Salisi berkhianat kepada don labo dana (rakyat dan negeri). Ia berambisi menjadi Sangaji. Untuk mewujudkan ambisinya, Salisi membunuh Sangaji Samara kakaknya sendiri. Kemudian, ia membunuh Jena Teke (putera mahkota ) di padang perburuan mpori Wera.
Walau demikian Salisi tidak berhasil mewujudkan cita-citanya. Majelis Hadat bersama seluruh rakyat mengangkat Sawo (Asi Sawo) menjadi Sangaji. Salisi bertambah kecewa, ia menunggu waktu yang tepat guna mewujudkan cita-citanya.
Pada masa pemerintahan Sangaji Asi Sawo, untuk sementara waktu Salisi berdiam diri, guna menyusun kekuatan. Pada tahun 1605, Salisi menjalin kerja sama dengan Belanda di pelabuhan Ncake (wilayah desa Roka Kecamatan belo / Pali Belo sekarang). Kerja sama itu dinyatakan dalam satu perjanjian yang disebut perjanjian Ncake.
Saat yang dinanti-nanti oleh Salisi tiba. Ketika Sangaji Asi Sawo mangkat, Salisi berusaha untuk membunuh putera Asi Sawo yang bernama La Ka’i, yang sudah diangkat oleh Majelis Hadat sebagai Jena Teke.
Suasana istana dan seluruh negeri kembali kacau. La Ka’i bersama pengikut Iari meninggalkan istana. Pergi bersembunyi di desa Teke (Kecamatan Belo / Pali Belo sekarang), kemudian pindah ke dusun Kalodu yang berada di tengah hutan belantara.
Dengan bantuan Belanda, untuk sementara Salisi berhasil menguasai istana. Kemarahan dan kebencian rakyat kepada Salisi kian berkobar. Mereka terus menyusun kekuatan untuk mengembalikan La Ka’i ke tahta kerajaan.
Akibat ulah Salisi, akhirnya kerajaan Mbojo Bima mundur dan kacau. Rakyat menderita lahir bathin. Perjuangan seluruh sangaji dan rakyat pada masa lalu dikhianati Salisi yang bekerja sama dengan Belanda.

Pengaruh Agama Hindu di Kerajaan Mbojo Bima.
Sampai sekarang belum ada bukti, bahwa masyarakat pada masa kerajaan menganut agama Hindu. Kendati pada masa kerajaan, hubungan Mbojo Bima dengan kerajaan Medang, Kediri, Singosari dan Majapahit amat intim, namun masyarakat tidak merubah kepercayaannya.
Selama berlangsungnya hubungan dengan kerajaan di Jawa, sangaji dan rakyat hanya berguru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang agama mereka tetap menganut kepercayaan makamba makimba.
Kepercayaan makamba makimbi baru ditinggalkan oleh sangaji dan seluruh masyarakat setelah datangnya pengaruh agama Islam. Terutama setelah berdirinya kesultanan pada tahun 1640 M. Itulah sebabnya, maka agama Hindu tidak berpengaruh dikalangan masyarakat Mbojo Bima.

Mungkin sampai di sini saja cerita singkat Sejarah Kerajaan Bima (Mbojo) karma ini hanya sebatas pengetahuan pnulis. Mungkin dengan adanya satu baris tulisan ini kita sedikit bias tahu bagaima sejarah Mbojo itu sendiri. Dan bagi teman teman-teman Mbojo yang lebih tahu bagaimana itu sejarah Mbojo dapat memberikan Kritik dan saran untuk penulis demi memperbaiki tulisan-tulisan artikel sejarah Mbojo yang akan datang.

Kalau mau tau profil lengkapku dapat juga dilihat Fb n E-Mail: jamil_monerangga@yahoo.com

Daftar Pustaka:
M. Hilir Ismail. 1996. Sejarah Mbojo Bima. Mataram: Agung Perdana.


Semester Genap Tahun Ajaran 2009/2010
dosen: Pak Makrus

A. Identitas matakuliah
1. Nama Matakuliah : Hadis Hukum/ Hadis Ahkam I
2. Kode Matakuliah :
3. Bobot : 2 SKS
4. Matakuliah.Prasyarat : -
5. Program Studi : Semua Program Studi
6. Fakultas : Syariah
7. Semester : II (dua)
8. Elemen Kompetensi :Matakuliah Ketrampilan dan Keahlian (MKK)
9. Jenis Kompetensi : Utama
10. Alokasi Waktu : 1400 menit

B. Standar Kopetensi
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan serta mengamalkan ajaran Nabi melalui hadis-hadis Nabi dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah dan peradilan.

1. Mahasiswa mampu me-mahami dan menjelaskan hadis yang berkaitan dengan perkawinan.
a. Indikator : Mahasiswa dapat menje-laskan hadis-hadis ten-tang anjuran nikah, nikah sebagai sunnah Nabi, larangan membujang dan memilih jodoh yang tepat.

Materi Pokok : hadis-hadis ten-tang anjuran nikah, nikah sebagai sunnah Nabi, larangan membujang dan memilih jodoh yang tepat.

Sumber : LM: 884, AM VI: 2031; LM: 885; SIM I: 1870, ST II: 886; AM VI: 2032, ST II: 1088, 1090.

b. Indikator : Mahasiswa dapat menje-laskan hadis-hadis ten-tang meminang dan mahar.

Materi Pokok : Hadis-hadis tentang meminang dan mahar.

Sumber : BM: 1004, AM VI: 2167, 2068; AM VI: 2095, 2097, LM: 894.

c. Indikator : Mahasiswa dapat menjelaskan hadis-hadis tentang mahram dan perni-kahan yang dilarang.

Materi Pokok : hadis-hadis tentang mahram dan pernikahan yang dilarang.

Sumber : LM: 916, AM VI: 2041, 2930, 2048; LM: 889, AM VI: 2058, 2059; BM: 1014, AM VI: 2060, 2061; BM: 1027, AM VI: 2062, 2063, LM: 890, AM VI: 2051.

d. Indikator : Mahasiswa dapat menjelaskan hadis-hadis tentang wali, syarat-syarat nikah dan walimah.

Materi Pokok : Hadis-hadis tentang wali, syarat-syarat nikah dan walimah.

Sumber : AM VI: 2069, BM: 1010; AM VI:2073, 2075; AM VI:2083, 2085, LM:895; LM:894, SIM I: 1979; BM:1067, ST II: 1100; BM: 1068, ST II:1104.

e. Indikator : Mahasiswa dapat menjelaskan hadis-hadis tentang poligami.

Materi Pokok : Hadis-hadis tentang poligami.

Sumber : ST II: 1138, 1139

f. Indikator : Mahasiswa dapat menjelaskan hadis-hadis tentang hak dan kewajiban suami istri.

Materi Pokok : hadis-hadis tentang hak dan kewajiban suami istri.

Sumber : AM VI:2126, ST II: 1169; AM VI: 2128, ST II: 1173

g. Indikator : Mahasiswa dapat menje-laskan hadis-hadis ten-tang talak dan iddah.

Materi Pokok : Hadis-hadis tentang talak dan iddah.

Sumber : AM VI: 2164, 2165, LM: 936, ST II:1187, 1204; ST II: 1208, 1210.

2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan waris, wasiat, hibah dan wakaf.
a. Indikator : Mahasiswa dapat menje-laskan hadis-hadis ten-tang waris (harta waris untuk ahli waris, bagian ahli waris, pewaris tak mempunyai ahli waris dan halangan mewaris).

Materi Pokok : Hadis-hadis ten-tang waris (harta waris untuk ahli waris, bagian ahli waris, pewaris tak mempunyai ahli waris dan halangan mewaris).

Sumber : LM:1041, ST III: 2169; ST III: 2177, 2172, 2173, 2174, 2178, 2180; ST III; 2188; ST III: 2189, 2192.

b. Indikator : Mahasiswa dapat menjelaskan hadis-hadis tentang wasiat (jumlah harta yang diwasiatkan dan orang yang berhak menerima wasiat).

Materi Pokok : Hadis-hadis tentang wasiat (jumlah harta yang diwasiatkan dan orang yang berhak menerima wasiat).

Sumber : LM: 1053, ST III: 2199, 2283.

c. Indikator : Mahasiswa dapat menjelaskan hadis-hadis tentang hibah dan.wakaf.

Materi Pokok : Hadis-hadis tentang hibah dan.wakaf.

Sumber : ST III: 2214, LM: 1049.; LM: 1056.

3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan peradilan

a. Mahasiswa dapat menje-laskan hadis-hadis ten-tang hakim (tiga golong-an hakim, tanggung ja-wab hakim dan ijtihad hakim).

Materi Pokok : hadis-hadis ten-tang hakim (tiga golong-an hakim, tanggung ja-wab hakim dan ijtihad hakim).

Sumber : BM: 1410; 1411; LM: 1118,. 1121.

b. Mahasiswa dapat menje-laskan hadis-hadis tentang mengadili perkara (cara mengadili, sumber hukum, upaya mendamaikan orang yang ber-perkara, larangan meng-adili dalam keadaan ma-rah, larangan menyuap dan memberi hadiah ke-pada hakim).

Materi Pokok : Hadis-hadis tentang mengadili perkara (cara mengadili, sumber hukum, upaya menda-maikan orang yang ber-perkara, larangan meng-adili dalam keadaan ma-rah, larangan menyuap dan memberi hadiah ke-pada hakim).

Sumber : LM:1115, ST:1346 ; 1342; LM:1114, ST II: 1363; LM: 1119, ST II: 1349; 1350, 1352.

c. Mahasiswa dapat menje-laskan hadis-hadis tentang alat bukti di pengadilan (sumpah bagi penggugat dan tergugat, saksi, dan keputusan hakim harus dengan alat bukti).

Materi Pokok : Hadis-hadis ten-tang alat bukti di pengadilan (sumpah bagi penggugat dan tergugat, saksi, dan keputusan hakim harus dengan alat bukti).

Sumber : ST II: 1355, BM: 1436; ST II: 1360; BM: 1434, 1436.

d. Mahasiswa dapat menje-laskan hadis-hadis tentang saksi (saksi yang baik dan yang buruk serta orang-orang yang ditolak kesaksiannya).

Materi Pokok : Hadis-hadis tentang saksi (saksi yang baik dan yang buruk serta orang-orang yang ditolak kesaksiannya).

Sumber : LM: 1647, BM: 1427, 1428; 1429, 1430

Keterangan:
AM VI = Aun al-Ma’bud Juz VI (Abu Thayyib Abadiy, Aun al-Ma’bud, Madinah: as-Salafiyah, 1969).
BM = Bulug al-Maram (Ibn Hajar al-Asqalani, Bulug al-Maram, Surabaya: Ahmad bin Sa’id bin Nabhan, tt.)
LM = al-Lu’lu’ wa al-Marjan (Fuad Abd al-Baqi, al-Lu’lu’ wa al-Marjan, Beirut: Dar al-Fikr, tt.)
SIM = Sunan Ibn Majah (Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Beirut: Dar al-Fikr, tt.)
ST II = Sunan al-Turmuzi Juz II (Al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, Beirut: Dar al-Fikr, 1974)
ST III = Sunan al-Turmuzi Juz III.
Angka adalah nomor urut hadis.

C. Integrasi-Interkoneksi
1. Matakuliah pendukung integrasi-interkoneksi:
Fiqh, Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Ilmu Hukum dan Tafsir Ahkam.
2. Level atau domain integrasi-interkoneksi:
Level materi.
3. Proses Integrasi-interkoneksi:
Informatif, yaitu saling memperkaya informasi, karena beberapa materi yang dibahas di dalam Hadis Ahkan ini juga dibahas dalam matakuliah-matakuliah tersebut.


Semester Genap Tahun Ajaran 2009-2010

Dosen : Ach. Tahir, LL.M.,M.A.
Kantor : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Mata Kuliah : FILSAFAT HUKUM
Komponen : Mata Kuliah Perilaku dan Berkarya (PB)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan/Prodi : ILMU HUKUM

Program : Strata 1
Bobot : 2 SKS
Kode Mata Kuliah :
Jumlah Kuliah : sekali dalam satu minggu
Waktu dan Ruang :
IH A dan C : Kamis (14.20-16.30 WIB) Ruang
IH B dan D : Sabtu (10.30- 12.30WIB) Ruang

A. Deskripsi Perkuliahan
Mata kuliah Filasaf Hukum diperuntukkan bagi jurusan/prodi Filsafat Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Mata Kuliah ini termasuk Perilaku dan Berkarya (PB). Sebelum mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharuskan telah mengambil mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum
Dalam perkuliahan mata kuliah Filsafat Hukum, mahasiswa dibekali dengan materi Filsafat Hukum mulai dari Sejarah Perkembangannya , yaitu Zaman Yunani, Romawi, Pertengahan hingga Modern. Di samping itu mahasiswa dibekali untuk mengetahui lebih lanjut tentang aliran-aliran Filsafat Hukum Alam, Positif, Utilitarianisme, Mazhab Sejarah, Sosiological Jurisprudence dan Pragmatic Legal Realism dan Perkembangan konsep Hukum Kontemporer.

B. Kompetensi Dasar
Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hakikat, proses dan nilai terdalam dari hukum, sejarah kelahiran, pertumbuhan dan perkembangannya yang pada gilirannya mampu merespon problematika hukum. Di samping itu, mahasiswa mampu memahami bangunan sistem hukum sebagai perwujudan adanya integratif dan interkoneksitas dalam pendekatan keilmuan hukum. Mahasiswa mampu menggali sisi keilmuan dalam filsafat hukum dan mengintegrasikan serta menginterkoneksikan dengan ilmu filsafat umum dan filsafat hukum Islam.

C. Time Line Studi
Pertemuan Materi

I Kontrak belajar, Pengertian Filsafat Hukum dan Teori Hukum dan Ruang lingkup Pembahasan Filsafat Hukum

II Perkembangan Filsafat Hukum dari Zaman Ke Zaman, Posisi Filsafat Hukum dengan Ilmu-Ilmu Hukum

III Manfaat Mempelajari Filsafat Hukum di Perguruan Tinggi

IV Aliran Hukum Alam dan ALiran Hukum Positif

V Aliran Utilitarianisme dan Mazhab Sejarah

VI Aliran Sosiological Jurisprudence dan Pragmatic Legal Realism

VII Permasalah Penting dalam Filsafat Hukum, Hukum dan Kekuasaan

VIII Hukum Sebagai alat Pembaharuan Dalam Masyarakat

IX Hukum bagian dari nilai-nilai Sosial Budaya

X Sebabnya Orang Menaati Hukum dan Sebab Negara Berhak Menghukum

XI Etika dan Kode Etik Profesi Hukum

XII Hukum Progresif

XIII Presentasi dan Diskusi Tugas Makalah Mahasiswa

XIV Presentasi dan Diskusi Tugas Makalah Mahasiswa

D. Strategi Pembelajaran

Untuk mencapai tujuan pembelajaran, kuliah hukum pidana menggunakan sejumlah strategi, yaitu:
1. tugas-tugas yang menekankan pada aspek produk studi, yaitu mencari dengan menggunakan information search mengenai perkembangan Filsafat Hukum
2. tugas-tugas yang menekankan pada aspek proses studi, yaitu keaktifan mahasiswa dalam diskusi kecil ataupun besar, di mana mahasiswa tidak dijadikan obyek pengajaran semata-mata, melainkan secara aktif terlibat dalam pembelajaran bersama dosen. Setiap tatap muka, sebagian waktu yang digunakan untuk ceramah materi kuliah, dan sedikit waktu lainnya digunakan untuk pendalaman melalui diskusi, membaca, dan menjawab pertanyaan.

E. Sumber Pembelajaran

Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum, Gadjah Mada Press, 2006

Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum, Pustaka Filsafat, Yogyakarta, 2009

Friedman, W, Legal Theory, Columbia University Press New York, 1970

Cohen, Morris R. and Felix S. Cohen, Readings in Jurisprudence and Legal Philosophy, Little, Brown an Company, 1985.

Hart, H.L.A, The Concept of Law, Oxford University Press London, 1975

Apeldoorn, L.J. Van, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Mr. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Paul Scholten, Struktur Ilmu Hukum, PT Alumni, Bandung, 2005
Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Bukut I, Alumni, Bandung, 2009
Mahadi, Falsafah Hukum Suatu pengantar, Alumni, Bandung 2003.

Theo Huijbers, Filsafat Hukum dlam Lintasan Sejarah, Pustaka Filsafat, Yogyakarta, 1982

Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah), Aditya Bakti, Bandung, 2009

F. Penilaian dan Bobot Penilaian

Penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi semua aspek penilaian sebagai berikut:
1. Keaktifan (25%)
Keaktifan di kelas meliputi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dan keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelas.
2. Tugas (25%)
Tugas diberikan kepada mahasiswa dan dikumpulkan pada saat ujian akhir.
3. Ujian Tengah Semester (25%)
Berupa tes tertulis yang diberikan pada pertengahan perkuliahan dalam semester.
4. Ujian Akhir (25%)
Berupa tes tertulis yang diberikan pada akhir perkuliahan dalam semester.


M A K A L A H
D E M O K R A S I

Dibuat Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen Pengampu : Bpk. Rudi Subiyakto, S.Sos., MA.

Disusun Oleh :
M. J A M I L
09340042

FAKULTAS SYARI’AH
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YORYAKARTA
2009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat, hidayah, kasih sayang dan barokah-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “BUDAYA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI” ini. Salawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita, Rasullullah Muhammad SAW sebagai pembawa refolusioner sejati, beserta keluarga, para sahabat dan umatnya sampai hari kiamat, Amin.
Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian makalah ini tidak terlepas dari peran dan sumbangsih pemikiran serta intervensi dari banyak pihak. Karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan makalah ini, diantaranya:
1.Bpk. Rudi Subiyakto, S.Sos., MA. selaku pengampu mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.
2.Kepada seluruh Dosen Pengajar, terima kasih untuk kesempatan menimba dan mendalami ilmu di Fakultas Syariah Prodi Ilmu Hukum.
3.Kepada seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah sudi melayani dalam pencarian kepustakaan.
4.Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu memberikan dorongan moril dalam menjalani perkuliahan.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat, Amin.

Yogyakarta, November 2009
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN
A.LATAR BELAKANG MASALAH 1
B.IDENTIFIKASI MASALAH 2
C.TUJUAN PENULISAN 3
D.BATASAN MASALAH 3
E.SISTEMATIKA PENULISAN 3
BAB II TEORI BUDAYA DEMOKRASI
A.PENGERTIAN DEMOKRASI 5
1.Menurut Internasional Commision of Jurits 5
2.Menurut Lincoln 5
3.Menurut C.F Strong 5
B.LANDASAN-LANDASAN DEMOKRASI 5
1.Pembukaan UUD 1945 6
2.Batang Tubuh UUD 1945 6
3.Lain-lain 6
C.SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI 6
D.PENERAPAN BUDAYA DEMOKRASI DALAM
KEHIDUPAN SEHARI-HARI 7
1.Di Lingkungan Keluarga 7
2.Di Lingkungan Masyarakat 8
3.Di Lingkungan Kuliahan 8
4.Di Lingkungan Kehidupan Bernegara 8
BAB IV PENUTUP
A.KESIMPULAN 10
B.SARAN-SARAN 10
DAFTAR PUSTAKA 12

BAB I
PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG
Secara etimologis, Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “Demos” yang berarti rakyat, dan “kratos/Cratein” yang berarti kekuasaan (government of rule by the people). Arti singkat : Pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, sesuatu keadaan negara dimana didalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.
Dalam arti lain demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.
Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal: narapidana atau bekas narapidana).

B.IDENTIFIKASI MASALAH
Dalam pelaksanaanya, banyak sekali penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi baik itu dalam kehidupan sehari-hari di keluarga maupun masyarakat.
Permasalahn yang muncul diantaranya yaitu:
Belum tegaknya supermasi hukum.
Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasnyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.
Tidak adanya kehidupan berpartisipasi dalam kehidupan bersama (musyawarah untuk mencapai mufakat).
Untuk mengeliminasi masalah-masalah yang ada, maka makalah ini akan memaparkan pentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, penulis menyusun makalah ini dengan judul “BUDAYA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI”.

C.TUJUAN PENULISAN
Tujuan dari makalah ini adalah :
Memaparkan masalah-masalah yang timbul yang diakibatkan penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi dalam kehidupa sehari-hari.
Memaparkan sejumlah sumber hukum yang menjadi landasan demokrasi
Memaparkan contoh nyata penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

D.BATASAN MASALAH
Karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul, maka makalah ini hanya akan membahas tentang pentingnya budanya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam keluarga maupun masyarakat, berbangsa dan bernegara.

E.SISTEMATIKA PENULISAN
Agar makalah ini dapat dipahami pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan makalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan berisikan latar belakang mengenai pengertian demokrasi, identifikasi masalah yang ditimbulkan oleh pelanggara terhadap nilai-nilai demokrasi, tujuan dibuatnya makalah, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TEORI BUDAYA DEMOKRASI
Teori Budanya Demokrasi berisikan pengertian demokrasi, landasan-landasan demokrasi, sejarah perkembangan demokrasi dan penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III KESIMPULAN dan SARAN
Kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran-saran.

BAB II
TEORI BUDAYA DEMOKRASI

A.PENGERTIAN DEMOKRASI
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
1.Menurut Internasional Commision of Jurits
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang di utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat.
2.Menurut C.F Strong
Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.
3.Menurut Lincoln
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people).

B.LANDASAN-LANDASAN DEMOKRASI
1.Pembukaan UUD 1945
Alinea pertama
Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.
Alinea kedua
Mengantarkan rakyat Indonesia kepintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alinea ketiga
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaaan yang bebas.
Alinea keempat
Melindungi segenap bangsa.
2.Batang Tubuh UUD 1945
Pasal 1 ayat 2
Kedaulatan adalah ditangan rakyat.
Pasal 2
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Pasal 6
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 24 dan Pasal 25
Peradilan yang merdeka.
Pasal 27 ayat 1
Persamaan kedudukan di dalam hukum.
Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
3.Lain-lain
Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi
UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM

C.SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI
Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.
Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

D.PENERAPAN BUDAYA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
1.Di Lingkungan Keluarga
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
Kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara;
Menghargai pendapat anggota keluarga lainya;
Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja;
Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama.

2.Di Lingkungan Masyarakat
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
Bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya;
Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi;
Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya;
Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi;
Tidak terasa benar atau menang sendiri dalam berbicara dengan warga lain.

3.Di Lingkungan Kuliahan
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
Bersedia bergaul dengan teman kuliah tanpa membeda-bedakan cantik jeleknya seseorang;
Menerima teman-teman yang berbeda latar belakang budaya, ras dan agama;
Menghargai pendapat teman meskipun pendapat itu berbeda dengan kita;
Mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah;
Sikap anti kekerasan.

4.Di Lingkungan Kehidupan Bernegara
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan kehidupan bernegara dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
Besedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas;
Kesediaan para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai pendapat warganya;
Memiliki kejujuran dan integritas;
Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik;
Menghargai hak-hak kaum minoritas;
Menghargai perbedaan yang ada pada rakyat;
Mengutamakan musyawarah untuk kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan.

BAB III
PENUTUP

A.KESIMPULAN
Dari pengalaman masa lalu bangsa kita, kelihatan bahwa demokrasi belum membudaya. Kita memang telah menganut demokrsai dan bahkan telah di praktekkan baik dalam keluarga, masyarakat, mau pun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, kita belum membudayakannya.
Membudaya berarti telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Mengatakan “Demokrasi telah menjadi budaya” berarti penghayatan nilai-nilai demokrasi telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging di antara warga negara. Dengan kata lain, demokrasi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kehidupanya. Seluruh kehidupanya diwarnai oleh nilai-nilai demokrasi.
Namun, itu belum terjadi. Di media massa kita sering mendengar betapa sering warga negara, bahkan pemerintah itu sendiri, melanggar nilai-nilai demokrasi. Orang-orang kurang menghargai kebebasan orang lain, kurang menghargai perbedaan, supremasi hukum kurang ditegakan, kesamaan kurang di praktekan, partisipasi warga negara atau orang perorang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan pilitik belum maksimal, musyawarah kurang dipakai sebagai cara untuk merencanakan suatu program atau mengatasi suatu masalah bersama, dan seterusnya. Bahkan dalam keluarga dan masyarakat kita sendiri, nilai-nilai demokrasi itu kurang di praktekan.

B.SARAN
Mewujudkan budaya demokrasi memang tidak mudah. Perlu ada usaha dari semua warga negara. Yang paling utama, tentu saja, adalah:
Adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi.
Mempraktekanya secara terusmenerus (membiasakannya).
Memahami nilai-nilai demokrasi memerlukan pemberlajaran, yaitu belajar dari pengalaman negara-negara yang telah mewujudkan budaya demokrasi dengan lebih baik dibandingkan kita. Dalam usaha mempraktekan budaya demokrasi, kita kadang-kadang mengalami kegagalan disana-sini, tetapi itu tidak mengendurkan niat kita untuk terus berusaha memperbaikinya dari hari kehari. Suatu hari nanti, kita berharap bahwa demokrasi telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:
Abdulkarim, Aim, Drs, M.Pd. 2004 “Kewarganegaraan untuk SMP Kelas II Jilid 2”. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Dahlan, Saronji, Drs. Dan H. Asy’ari, S.Pd, M.Pd. 2004 “Kewarganegaraan Untuk SMP Kelas VIII Jilid 2”. Jakarta: Erlangga.

Wijianti, S.Pd. dan Aminah Y., Siti, S.Pd. 2005 “ Kewarganegaraan (Citizenship)”. Jakarta: Piranti Darma Kalokatama.

Sumber-Sumber lain:
Subiyakto, Rudi. 2009. Catatan bahan ajar. Semester I Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. UIN SUKA Yogyakarta.

“http://dondsor.blogster.com/demokrasi_dan_Konstitusi.html”

“http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi”


M A K A L A H
PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW SAMPAI MASA KHULAFAUR RASYIDIN

Dibuat Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengantar Studi Islam
Dosen Pengampu : Bpk. Prof. Drs. Yudian Wahyudi
Asisten Dosen : Bpk. Khoirul Anam

DISUSUN OLEH KELOMPOK I :
M. JAMIL 09340042
AFIF FADLI YULIANSYAH 09340041
TOSIM FAUZI 09340040
ARIF BUDI UTOMO 09340039

FAKULTAS SYARI’AH
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YORYAKARTA
2009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat, hidayah, kasih sayang dan barokah-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Perkembangan Agama Islam pada Masa Nabi Muhammad SAW sampai Khulafaur Rasyidin” ini. Salawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita, Rasullullah Muhammad SAW sebagai pembawa refolusioner sejati, beserta keluarga, para sahabat dan umatnya sampai hari kiamat, Amin.
Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Studi Islam di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian makalah ini tidak terlepas dari peran dan sumbangsih pemikiran serta intervensi dari banyak pihak. Karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan makalah ini, diantaranya:
1.Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi selaku pengampu mata kuliah Pengantar Studi Islam
2.Bapak Khoirul Anam selaku Asdos mata kuliah Pengantar Studi Islam.
3.Kepada seluruh Dosen Pengajar, terima kasih untuk kesempatan menimba dan mendalami ilmu di Fakultas Syariah Prodi Ilmu Hukum.
4.Kepada seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah sudi melayani dalam pencarian kepustakaan.
5.Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu memberikan dorongan moril dalam menyelesaikan makalah ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat, Amin.

Yogyakarta, November 2009
Penulis
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN
A.LATAR BELAKANG MASALAH 1
B.PERUMUSAN MASALAH 2
C.TUJUAN PENULISAN 2
D.METODE PENULISAN 2
BAB II PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM PADA MASA NABI
MUHAMMAD SAW
A.ISLAM MASA RASULULLAH DI MEKKAH 3
1.Menyiarkan Islam secara Sembunyi-Sembunyi 4
2.Menyiarkan Islam secara Terang-Terangan 4
B.RASULULLAH SAW MEMBANGUN MASYARAKAT ISLAM
DI MADINAH 8
1.Mendirikan Masjid 10
2.Mempersaudarakan antara Anshor dan Muhajirin 10
3.Perjanjian bantu membantu antara sesama kaum Muslim
dan non Muslim 10
4.Melaksanakan dasar politik, ekonomi dan sosial untuk
masyarakat baru 10
BAB III PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA KHULAFAUR
RASYIDIN
A.PENGERTIAN KHULAFAUR RASYIDIN 12
B.KHALIFAH ABU BAKAR AS-SIDDIQ 13
1)Menjadi Khalifah Pertama 13
2)Ekspedisi ke Utara 13
3)Pengumpulan Al Quran 14
4)Kewafatan Saidina Abu Bakar As-Siddiq 14
5)Sumbangan Saidina Abu Bakar 14
C.KHALIFAH UMAR BIN KHATAB ( 634-644 M ) 15
1)Pemerintahan Saidina Umar 15
2)Wafatnya Saidina Umar 16
D.KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN ( 644-656 M ) 16
E.KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB ( 656-661 M ) 18
BAB IV PENUTUP
A.KESIMPULAN 19
B.SARAN-SARAN 20
DAFTAR PUSTAKA 21
BAB I
PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG MASALAH
Sejarah merupakan suatu rujukan yang sangat penting saat kita akan membangun masa depan. Sekaitan dengan itu kita bisa tahu apa dan bagaimana perkembangan islam pada masa lampau. Namun, kadang kita sebagai umat islam malas untuk melihat sejarah. Sehingga kita cenderung berjalan tanpa tujuan dan mungkin mengulangi kesalahan yang pernah ada dimasa lalu. Disnilah sejarah berfungsi sebagai cerminan bahwa dimasa silam telah terjadi sebuah kisah yang patut kita pelajari untuk merancang serta merencanakan matang-matang untuk masa depan yang lebih cemerlang tanpa tergoyahkan dengan kekuatan apa pun.
Perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Para Sahabat adalah merupakan Agam Islam pada zaman keemasan, hal itu bisa terlihat bagaimana kemurnian Islam itu sendiri dengan adanya pelaku dan faktor utamanya yaitu Rasulullah SAW. Kemudian pada zaman selanjutnya yaitu zaman para sahabat, terkhusus pada zaman Khalifah empat atau yang lebih terkenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, Islam berkembang dengan pesat dimana hampir 2/3 bumi yang kita huni ini hampir dipegang dan dikendalikan oleh Islam. Hal itu tentunya tidak terlepas dari para pejuang yang sangat gigih dalam mempertahankan dan juga dalam menyebarkan islam sebagai agama Tauhid yang diridhoi. Perkembangan islam pada zaman inilah merupakan titik tolak perubahan peradaban kearah yang lebih maju. Maka tidak heran para sejarawan mencatat bahwa islam pada zaman Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin merupakan islam yang luar biasa pengaruhnya. Namun yang terkadang menjadi pertanyaan adalah kenapa pada zaman sekarang ini seolah kita melupakannya. Sekaitan dengan itu perlu kiranya kita melihat kembali dan mengkaji kembali bagaimana sejarah islam yang sebenarnya.

B.PERUMUSAN MASALAH
Agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam penyusunan makalah ini, maka saya merumuskan masalah sebagai berikut:
1)Islam masa Rasulullah di Mekkah
2)Rasulullah SAW Membangun Masyarakat Islam di Madinah
3)Pengertian Khulafaur Rasyidin
4)Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq
5)Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khottob
6)Kepemimpinan Khalifah Utsman Bin Affan
7)Kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib

C.TUJUAN PENULISAN
Adapun tujuan penulisan dalam membahas masalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana :
1)Islam masa Rasulullah di Mekkah
2)Rasulullah SAW Membangun Masyarakat Islam di Madinah
3)Pengertian Khulafaur Rasyidin
4)Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq
5)Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khottob
6)Kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan
7)Kepemimpinan Khalifah Ali Bin abi Thalib

D.METODE PENULISAN
Metode yang digunakan penulis adalah metode kepustakaan yaitu memberikan gambaran tentang materi-materi yang berhubungan dengan permasalahan melalui literatur buku-buku yang tersedia, tidak lupa juga penulis ambil sedikit dari media massa/internet.

BAB II
PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM PADA MASA
NABI MUHAMMAD SAW

A.ISLAM MASA RASULULLAH DI MEKKAH
Nabi Muhammad dilahirkan pada hari senin tanggal 12 Rabiul awal, tahun gajah, kira-kira 571 masehi. Dinamakan tahun Gajah karena pada waktu kelahiran beliau, ada seorang gubernur dari keraan Nasrani Abisinia yang memerintah di Yaman bermaksud menghancurkan Ka’bah dengan bala tentaranya yang mengendarai Gajah. Belum tercapai tujuannya tentara tersebut, Allah telah menghancurkan mereka dengan mengirimkan burung Ababil. Karena pasukan itu menggunakan Gajah, maka tahun tersebut dinamakan tahun Gajah.1
Disamping tidak pernah berbuat dosa (ma’shum), nabi Muhammad SAW juga selalu beribadah dan berkhalwat di gua Hira. Sehingga pada tanggal 17 Ramadhan, beliau menerima wahyu pertama kali yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu pula Nabi dinobatkan sebagai Rasulullah atau utusan Allah SWT kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan risalah-Nya. Ini terjadi menjelang usia Rasulullah yang ke 40 tahun. Setelah sekian lama wahyu kedua tidak muncul, timbul rasa rindu dalam dada Rasulullah SAW. Akan tetapi tak lama kemudian turunlah wahyu yang kedua yaitu surat al-Mudatsir ayat 1-7. Dengan turunnya surat tersebut mulailah Rasulullah berdakwah.
Dakwah pertama beliau adalah pada keluarga dan teman-temannya. Dengan turunnya wahyu ini, maka jelaslah apa yang harus Rasulullah kerjakan dalam menyampaikan risalah-Nya yaitu mengajak umat manusia menyembah Allah SWT yang maha Esa, yang tiada beranak dan tidak pula diberanakkan serta tiada sekutu bagi – Nya.

1.Penyiaran Islam secara Sembunyi-Sembunyi
Ketika wahyu pertama turun, Nabi belum diperintah untuk menyeru umat manusia menyembah dan mengesakan Allah SWT. Jibril tidak lagi datang untuk beberapa waktu lamanya. Pada saat sedang menunggu itulah kemudian turun wahyu yang kedua (Qs. Al-Mudatstsir:1-7) yang menjelaskan akan tugas Rasulullah SAW yaitu menyeru ummat manusia untuk menyembah dan mengesakan Allah SWT. Dengan perintah tersebut Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah pertama beliau adalah pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Orang pertama yang beriman kepada-Nya ialah Siti Khodijah (isteri Nabi), disusul Ali bin Abi Thalib (putra paman Nabi) dan Zaid bin Haritsah (budak Nabi yang dijadikan anak angkat). Setelah itu beliau menyeru Abu Bakar (sahabat karib Nabi). Kemudian dengan perantaraan Abu Bakar banyak orang-orang yang masuk Islam.2
2.Menyiarkan Islam secara Terang-Terangan
Penyiaran secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun, sampai kurun waktu berikutnya yang memerintahkan dakwah secara terbuka dan terang-terangan.3 Ketika wahyu tersebut beliau mengundang keluarga dekatnya untuk berkumpul dibukit Safa, menyerukan agar berhati-hati terhadap azap yang keras di kemudian hari (Hari Kiamat) bagi orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai tuhan Yang Maha Esa dan Muhammad sebagai utusan-Nya.
Tiga tahun lamanya Rasulullah SAW melakukan dakwah secara rahasia. Kemudian turunlah firman Allah SWT, surat Al-Hijr:94 yang memerintahkan agar Rasulullah berdakwa secara terang terangan. Pertama kali seruan yang bersifat umum ini beliau tujukan pada kerabatnya, kemudian penduduk Makkah baik golongan bangsawan, hartawan maupun hamba sahaya. Setelah itu pada kabilah-kabilah Arab dari berbagai daerah yang datang ke Makkah untuk mengerjakan haji. Sehingga lambat laun banyak orang Arab yang masuk Agama Islam. Demikianlah perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat untuk meyakinkan orang Makkah bahwa agama Islamlah yang benar dan berasal dari Allah SWT, akan tetapi kebanyakan orang-orang kafir Qurais di Mekkah menentang ajaran Nabi Muhammad SAW tersebut. Dengan adanya dakwah Nabi secara terang-terangan kepada seluruh penduduk Makkah, maka banyak penduduk Makkah yang mengetahui isi dan kandungan al-Qur’an yang sangat hebat, memiliki bahasa yang terang (fasihat) serta menarik. Sehingga lambat laun banyak orang Arab yang masuk Agama Islam. Dengan usaha yang serius pengikut Nabi SAW bertambah sehingga pemimpin kafir Quraisy yang tidak suka bila Agama Islam menjadi besar dan kuat berusaha keras untuk menghalangi dakwah Nabi dengan melakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap orang mukmin. Banyak hal yang dilakukan para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi. Pada mulanya mereka mengira bahwa kekuatan Nabi terletak pada perlindungan dan pembelaan Abu Thalib. Mereka mengancam dan menyuruh Abu Thalib untuk memilih dengan menyuruh Nabi berhenti berdakwa atau menyerahkannya pada orang kafir Quraisy. Karena cara–cara diplomatik dan bujuk rayu gagal dilakukan, akhirnya para pemimpin Quraisy melakukan tindakan fisik yang sebelumnya memang sudah dilakukan namun semakin ditingkatkan. Apabila orang Quraisy tahu bahwa dilingkungannya ada yang masuk Islam, maka mereka melakukan tindakan kekerasan semakin intensif lagi. Mereka menyuruh orang yang masuk Islam meskipun anggota keluarga sendiri atau hamba sahaya untuk di siksa supaya kembali kepada agama sebelumnya (murtad). Kekejaman yang dilakukan oleh peduduk Mekkah terhadap kaum muslimin mendorong Nabi SAW untuk mengungsikan sahabat–sahabatnya keluar Makkah. Sehingga pada tahun ke 5 kerasulan Nabi Muhammad SAW menetapkan Habsyah (Etiophya) sebagai negeri tempat untuk mengungsi, karena rajanya pada saat itu sangat adil. Namun kafir Quraisy tidak terima dengan perlakuan tersebut, maka mereka berusaha menghalangi hijrah ke Habsyah dengan membujuk raja Habsyah agar tak menerima kaum muslimin, namun gagal. Ditengah-tengah sengitnya kekejaman itu dua orang kuat Quraisy masuk Islam yaitu Hamzah dan Umar bin khattab sehingga memperkuat posisi umat Islam. Hal ini memperkeras reaksi kaum Quraisy Mereka menyusun strategi baru untuk melumpuhkan kekuatan Muhammad SAW yang bersandar pada perlindungan Bani Hasyim. Cara yang ditempuh adalah pemboikotan. Mereka memutuskan segala bentuk hubungan dengan suku ini. Persetujuan dilakukan dan ditulis dalam bentuk piagam dan disimpan dalam ka’bah. Akibatnya Bani Hasyim mengalami kelaparan, kemiskinan dan kesengsaraan yang tiada bandingnya. Hal ini terjadi pada tahun ke –7 ke Nabian dan berlangsung selama 3 tahun yang merupakan tindakan paling menyiksa dan melemahkan umat Islam. Pemboikotan ini berhenti setelah para pemimpin Quraisy sadar terhadap tindakan mereka yang terlalu. Namun selang beberapa waktu Abu Thalib meninggal Dunia, tiga hari kemudian istrinya, Siti Khodijah pun wafat. Tahun itu merupakan tahun kesedihan bagi Nabi (Amul Huzni). Sepeninggal dua orang pendukung tersebut kaum Quraisy tak segan–segan melampiaskan amarahnya. Karena kaum Quraisy tersebut Nabi berusaha menyebarkan Islam keluar kota, namun Nabi malah di ejek, di sorak bahkan dilempari batu hingga terluka di bagian kepala dan badan. Untuk menghibur Nabi, maka pada tahun ke –10 keNabian, Allah mengisra’mi’rajkannya. Berita ini sangat menggemparkan masyarakat Makkah. Bagi orang kafir hal itu dijadikan sebagai propaganda untuk mendustakan Nabi, namun bagi umat Islam itu merupakan ujian keimanan. Setelah peristiwa ini dakwah Islam menemui kemajuan, sejumlah penduduk Yastrib datang ke Makkah untuk berhaji, mereka terdiri dari suku Khozroj dan Aus yang masuk Islam dalam tiga golongan :
1.Pada tahun ke –10 keNabian. Hal ini berawal dari pertikaian antara suku Aus dan Khozroj, dimana mereka mendambakan suatu perdamaian.
2.Pada tahun ke -12 ke-Nabian. Delegasi Yastrib (10 orang suku Khozroj, 2 orang Aus serta seorang wanita) menemui Nabi disebuah tempat yang bernama Aqabah dan melakukan ikrar kesetiaan yang dinamakan perjanjian Aqabah pertama. Mereka kemudian berdakwah dengan ini di temani seorang utusan Nabi yaitu Mus’ab bin Umar.
3.Pada musim haji berikutnya. Jama’ah haji Yastrib berjumlah 73 orang, atas nama penduduk Yastrib mereka meminta Nabi untuk pindah ke Yastrib, mereka berjanji untuk membelah Nabi, perjanjian ini kemudian dinamakan Perjanjian Bai’ah Aqabah II. Setelah mengetahui perjanjian tersebut, orang kafir Quraisy melakukan tekanan dan intimidasi secara lebih gila lagi terhadap kaum muslimin. Karena hal inilah, akhirnya Nabi memerintahkan sahabat–sahabatnya untuk hijrah ke Yastrib. Dalam waktu dua bulan, ± 150 orang telah meninggalkan kota Makkah. Hanya Ali dan Abu Bakar yang tetap bersama Nabi, akhirnya ia pun hijrah ke Yastrib bersama mereka karena kafir Quraisy sudah merencanakan pembunuhan terhadap Nabi SAW. Adapun cara-cara yang dilakukan orang Quraisy dalam melancarkan permusuhan terhadap Rasulullah SAW dan pengikutnya sebagai berikut:
a.Mengejek, menghina dan menertawakan orang-orang Muslim dengan maksud melecehkan kaum muslimin.
b.Mengejek ajaran Nabi, membangkitkan keraguan, menyebarkan anggapan-anggapanyang menyangsikan ajaran Nabi.
c.Melawan Al-Qur’an dengan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu.
d.Menyodorkan beberapa tawaran pada orang Islam yang mau menukar keimanannya dengan kepercayaan orang kafir Quraisy.
Menurut Ahmad Syalabi, ada lima faktor yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy berusaha menghalangi dakwah Islam yaitu: Pertama, Orang kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara keNabian dan kekuasaan. Mereka menganggap bahwa tunduk pada seruan Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan bani Abdul Muthallib. Kedua, Nabi Muhammad SAW menyerukan persamaan antara bangsawan dan hamba sahaya. Ketiga, Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima adanya hari kebangkitan kembali dan hari pembalasan di akhirat. Keempat, Taklid pada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Kelima, Pemahat dan penjual patung menganggap Islam sebagai penghalang rezeki mereka.4

B.RASULULLAH SAW MEMBANGUN MASYARAKAT ISLAM DI MADINAH
Setiap musim haji tiba, banyak kabilah yang datang ke Mekah. Begitu juga nabi Muhammad SAW. Dengan giat menyampaikan dakwah islam. Diantara Kabilah yang menerima Islam adalah Khajraj dari Yatrib (Madinah). Setelah kembali ke negerinya, mereka mengabarkan adanya Nabi terakhir.5
Pada tahun ke 12 kenabiannya, datanglah orang-orang Yastrid di musim haji ke Mekah dan menemui nabi di Bai’atul Akabah. Di tempat ini mereka mengadakan bai’at (perjanjian) yang isinya bahwa mereka setia pada nabi, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kecil, tidak memfitnah, dan ikut menyebarkan islam. Perjanjian ini dikenal dengan Bai’atul Akabah Ula (Perjanjian Akabah Pertama) karena dilaksanakan di bukit akabah atau disebut Bai’atun Nisa’ (perjanjian wanita) karena didalamnya terdapat seorang wanita ‘Afra binti ‘Abid bin Tsa’labah.6
Ketika beliau sampai di Madinah, disambut dengan syair-syair dan penuh kegembiraan oleh penduduk Madinah. Hijrah dari Makkah ke Madinah bukan hanya sekedar berpindah dan menghindarkan diri dari ancaman dan tekanan orang kafir Quraisy dan penduduk Makkah yang tidak menghendaki pembaharuan terhadap ajaran nenek moyang mereka, tetapi juga mengandung maksud untuk mengatur potensi dan menyusun srategi dalam menghadapi tantangan lebih lanjut, sehingga nanti terbentuk masyarakat baru yang didalamnya bersinar kembali mutiara tauhid warisan Ibrahim yang akan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu Allah SWT. Islam mendapat lingkungan baru di kota Madinah. Lingkungan yang memungkinkan bagi Nabi Muhammad SAW untuk meneruskan dakwahnya, menyampaikan ajaran Islam dan menjabarkan dalam kehidupan sehari-hari (Syalaby,1997:117-119). Setelah tiba dan diterima penduduk Yastrib, Nabi diangkat menjadi pemimpin penduduk Madinah. Sehingga disamping sebagai kepala/ pemimpin agama, Nabi SAW juga menjabat sebagai kepala pemerintahan / Negara Islam. Kemudian, tidak beberapa lama orang-orang Madinah non Muslim berbondongbondong masuk agama Islam. Untuk memperkokoh masyarakat baru tersebut mulailah Nabi meletakkan dasar-dasar untuk suatu masyarakat yang besar, mengingat penduduk yang tinggal di Madinah bukan hanya kaum muslimin, tapi juga golongan masyarakat Yahudi dan orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang, maka agar stabilitas masyarakat dapat terwujudkan Nabi mengadakan perjanjian dengan mereka, yaitu suatu piagam yang menjamin kebebasan beragama bagi kaum Yahudi. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Di samping itu setiap masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri dari serangan musuh. Adapun dasar-dasar tersebut adalah:
1.Mendirikan Masjid
Setelah agama Islam datang Rasulullah SAW mempersatukan seluruh suku-suku di Madinah dengan jalan mendirikan tempat peribadatan dan pertemuan yang berupa masjid dan diberi nama masjid “Baitullah”. Dengan adanya masjid itu, selain dijadikan sebagai tempat peribadatan juga dijadikan sebagai tempat pertemuan, peribadatan, mengadiliperkara dan lain sebagainya.
2.Mempersaudarakan antara Anshor dan Muhajirin
Orang-orang Muhajirin datang ke Madinah tidak membawa harta akan tetapi membawa keyakinan yang mereka anut. Dengan itu Nabi mempersatukan golongan Muhajirin dan Anshor tersebut dalam suatu persaudaraan dibawah satu keyakinan yaitu bendera Islam.
3.Perjanjian bantu membantu antara sesama kaum Muslim dan non Muslim
Setelah Nabi resmi menjadi penduduk Madinah, Nabi langsung mengadakan perjanjian untuk saling bantu-membantu atau toleransi antara orang Islam dengan orang non Islam. Selain itu Nabi mengadakan perjanjian yang berbunyi “kebebasan beragama terjamin buat semua orang-orang di Madinah”.
4.Melaksanakan dasar politik, ekonomi dan sosial untuk masyarakat baru
Dengan terbetuknya masyarakat baru Islam di Madinah, orang-orang kafir Quraisy bertambah marah, maka terjadi peperangan yang pertama yaitu perang Badar pada tanggal 8 Ramadlan, tahun 2 H. Kemudian disusul dengan perang yang lain yaitu perang Uhud, Zabit dan masih banyak lagi. Pada tahun 9 H dan 10 H (630–632 M) banyak suku dari berbagai pelosok mengirim delegasi kepada Nabi bahwa mereka ingin tunduk kepada Nabi, serta menganut agama Islam, maka terwujudlah persatuan orang Arab pada saat itu. Dalam menunaikan haji yang terakhir atau disebut dengan Haji Wada tahun 10 H (631 M) Nabi menyampaikan khotbahnya yang sangat bersejarah antara lain larangan untuk riba, menganiaya, perintah untuk memperlakukan istri dengan baik, persamaan dan persaudaraan antar manusia harus ditegakkan dan masih banyak lagi yang lainnya. Setelah itu Nabi kembali ke Madinah, ia mengatur organisasi masyarakat, petugas keamanan dan para da’i dikirim ke berbagai daerah, mengatur keadilan, memungut zakat dan lain-lain. Lalu 2 bulan kemudian Nabi jatuh sakit, kemudian ia meninggal pada hari Senin 12 Rabi’ul Awal 11 H atau 8 Juni 632 M (Yatim,1998:27-33). Dengan terbentuknya negara Madinah Islam bertambah kuat sehingga perkembangan yang pesat itu membuat orang Makkah risau, begitu juga dengan musuh–musuh Islam.
Untuk menghadapi kemungkinan gangguan–gangguan dari musuh, Nabi Muhammad SAW sebagai kepala pemerintahan mengatur siasat dan membentuk pasukan tentara.
Banyak hal yang dilakukan Nabi dalam rangka mempertahankan dan memperkuat kedudukan kota Madinah diantaranya adalah mengadakan perjanjian damai dengan berbagai kabilah di sekitar Madinah, mengadakan ekspedisi keluar kota sebagai aksi siaga melatih kemampuan calon pasukan yang memang mutlak diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan negara yang baru dibentuk tersebut. Akan tetapi, ketika pemeluk agama Islam di Madinah semakin bertambah maka persoalan demi persoalan semakin sering terjadi, diantaranya adalah rongrongan dari orang Yahudi, Munafik dan Quraisy. Namun berkat keteguhan dan kesatuan ummat Islam, mereka dapat mengatasinya.

BAB III
PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA
KHULAFAUR RASYIDIN

A.PENGERTIAN KHULAFAUR RASYIDIN
Khulafaur Rasyidin atau Khulafa ar-Rasyidun adalah wakil-wakil atau khalifah-khalifah yang benar atau lurus. Mereka adalah waris kepemimpinan Rasulullah selepas kewafatan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para tokoh ini merupakan orang-orang yang arif bijaksana, jujur dan adil dalam memberikan keputusan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Pada saat perlantikan mereka dibuat secara syura yaitu perbincangan para sahabat atau pilihan khalifah sebelum. Selepas pemerintahan ini, kerajaan Islam diganti oleh kerajaan Ummaiyyah.
Khalifah adalah pemimpin yang diangkat sesudah nabi Muhammad SAW wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan.7
Adapun Khulafaur Rasyidin dalam sejarah islam yang dimaksud terdiri daripada empat orang sahabat sebagai berikut:
Saidina Abu Bakar ( 632-634 M )
Saidina Umar bin Khatab ( 634-644 M )
Saidina Uthman bin Affan ( 644-656 M )
Saidina Ali bin Abi Talib ( 656-661 M )
Keempat khalifah diatas bukan saja berhasil dalam melanjutkan risalah islam dan menegakkan tauhid, tetapi juga menyebarluaskan ke seluruh penjuru alam ini.8

B.KHALIFAH ABU BAKAR AS-SIDDIQ (632-634 M )
Setelah nabi wafat, sebagai pemimpin umat islam adalah Abu Bakar As-Siddik sebagai kholifah. Kholifah adalah pemimpin yang diangkat setelah nabi wafat untuk menggantikan nabi dan melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan pemerintah.9
1)Menjadi Khalifah Pertama
Semasa Rasulullah SAW sedang sakit tenat, baginda mengarahkan supaya Saidina Abu Bakar mengimamkan solat orang Islam. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW., sebuah majlis yang dihadiri oleh golongan Ansar dan Muhajirin ditubuhkan untuk melantik seorang khalifah bagi memimpin umat Islam. Hasil dari perjumpaan itu, Saidina Abu Bakar dilantik dan menjadi khalifah pertama umat Islam.
Perlantikan Saidina Abu Bakar mendapat tentangan daripada beberapa orang yang ingin melantik Saidina Ali Abi Talib sebagai khalifah kerana Saidina Ali merupakan menantu dan anak saudara Rasulullah SAW. Golongan Syiah yang merupakan golongan daripada keluarga Bani Hashim menentang perlantikan Saidina Abu Bakar. Tentangan itu tamat selepas Saidina Ali Abi Talib membaihkan Saidina Abu Bakar. Ada pendapat mengatakan bahawa Saidina Ali bin Abi Talib hanya membaihkan Saidina Abu Bakar selepas enam bulan.
2)Ekspedisi ke Utara
Selepas berjaya mengurangkan golongan riddah, Syaidina Abu Bakar mula menghantar panglima-panglima perang Islam ke utara untuk memerangi Byzantine (Rom Timur) dan Empayar Parsi. Khalid Al-Walid berjaya menawan Iraq dalam hanya satu kempen ketenteraan. Beliau juga menempuh kejayaan dalam beberapa ekspedisi ke Syria. Menurut seorang orientalis Barat, kempen Saidina Abu Bakar hanyalah sebuah lanjutan daripada Perang Riddah. Hal ini jelas salah memandangkan kebanyakan golongan riddah terletak di selatan Semenanjung Arab dan bukannya di utara.
3)Pengumpulan Al-Quran
Menurut ahli sejarah Islam, selepas Perang Riddah ramai orang yang mahir menghafaz Al Quran terbunuh. Saidina Umar Al-Khatab (khalifah yang berikutnya) meminta Saidina Abu Bakar untuk mula menjalankan aktviti pengumpulan semula ayat-ayat Al Quran. Saidina Uthman Affan kemudiannya melengkapkan aktiviti pengumpulan Al Quran semasa beliau menjadi khalifah.
4)Kewafatan Saidina Abu Bakar As-Siddiq
Saidina Abu Bakar wafat pada 23 Ogos 634 di Madinah iaitu dua tahun selepas menjadi khalifah. Ada dua pendapat mengenai sebab kematian Saidina Abu Bakar. Ada yang mengatakan disebabkan keracunan dan ada pula yang mengatakan Saidina Abu Bakar meninggal dunia secara biasa. Sebelum kewafatannya, Saidina Abu Bakar mengesa masyarakat menerima Saidina Umar Al-Khatab sebagai khalifah yang baru. Saidina Abu Bakar dikebumikan di sebelah makam Nabi Muhammad s.a.w. di Masjid an-Nabawi yang terletak di Madinah.
5)Sumbangan Saidina Abu Bakar
Saidina Abu Bakar walaupun hanya memerintah selama dua tahun (632-634), tetapi beliau banyak menyumbang terhadap perkembangan Islam. Beliau berjaya menumpaskan golongan Riddah yang ada diantaranya murtad dan ada diantaranya mengaku sebagai nabi. Beliau juga mula mengumpulkan ayat-ayat Al Quran dan beliau juga berjaya meluaskan pengaruh Islam.
Kekuasaan yang dijalankan pada massa khalifah Abu Bakar, sebagaimana pada masa Rasululllah, bersifat sentral; kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat ditangan Khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga melaksanakan hukum,. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya bermusyawarah.
C.KHALIFAH UMAR BIN-KHATAB ( 634-644 M )
Setelah abu Bakar menunjuk penggantinya yaitu Umar Bin Khattab, yang tujuannya adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi perselisihan dan perpecahan dikalangan umat islam.10 Pada masa umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil, usaha perluasan wilayah islam pemperoleh hasil yang gemilang. Wilayah islam pada masa umar bin Khattab meliputi Semenanjung Arabiah, Palestina, Siria, Irak, Persia dan Mesir.11
Dengan meluasnya wilayah Islam mengakibatkan meluas pula kehidupan dalam segala bidang. Untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian, sehingga dalam hal ini diperlukan pendidikan.
Pada masa Kholifah Umar Bin Khattab, sahabat-sahabat yang sangat berpengaruh tidak diperbolehkan untuk keluar daerah kecuali atas izin dari Kholifah dan dalam waktu yang terbatas. Jadi, kalau ada diantara umat Islam yang ingin belajar hadis harus pergi ke madinah, ini berarti bahwa penyebaran ilmu dan pengetahuan para sahabat dan tempat pendidikan adalah berpusat di Madinah.12
1)Pemerintahan Saidina Umar
Semasa pemerintah Saidina Umar, Empayar Islam berkembang dengan pesat; menawan Mesopotamia dan sebahagian kawasan Parsi daripada Empayar Parsi (berjaya menamatkan Empayar Parsi), dan menawan Mesir, Palestin, Syria, Afrika Utara, dan Armenia daripada Byzantine (Rom Timur). Ada diantara pertempuran ini menunjukkan ketangkasan tentera Islam seperti Perang Yarmuk yang menyaksikan tentera Islam yang berjumlah 40,000 orang menumpaskan tentera Byzantine yang berjumlah 120,000 orang. Hal ini mengakhiri pemerintahan Byzantine di selatan Asia Kecil.
Pada tahun 637, selepas pengempungan Baitulmuqaddis yang agak lama, tentera Islam berjaya menakluk kota tersebut. Paderi besar Baitulmuqaddis yaitu Sophronius menyerahkan kunci kota itu kepada Saidina Umar. Beliau kemudiannya mengajak Saidina Umar supaya bersembahyang di dalam gereja besar Kristian yaitu gereja Church of the Holy Sepulchre. Saidina Umar menolak dan sebaliknya menunaikan solat tidak beberapa jauh daripada gereja tersebut kerana tidak ingin mencemarkan status gereja tersebut sebagai pusat keagamaan Kristian. 50 tahun kemudian, sebuah masjid yang digelar Masjid Umar dibina di tempat Saidina Umar menunaikan solat.
Saidina Umar banyak melakukan reformasi terhadap sistem pemerintahan Islam seperti menubuhkan pentadbiran baru di kawasan yang baru ditakluk dan melantik panglima-panglima perang yang berkebolehan. Semasa pemerintahannya juga kota Basra dan Kufah dibina. Saidina Umar juga amat dikenali kerana kehidupannya yang sederhana.
2)Wafatnya Saidina Umar
Saidina Umar wafat pada tahun 644 selepas dibunuh oleh seorang hamba Parsi yang bernama Abu Lu’lu’ah. Abu Lu’lu’ah menikam Saidina Umar kerana menyimpan dendam terhadap Saidina Umar. Dia menikam Saidina Umar sebanyak enam kali sewaktu Saidina Umar menjadi imam di Masjid al-Nabawi, Madinah.
Saidina Umar meninggal dunia dua hari kemudian dan dikebumikan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW dan makam Saidina Abu Bakar. Selepas kematiannya lalu Saidina Uthman bin Affan dilantik menjadi khalifah.

D.KHALIFAH USMAN BIN AFFAN ( 644-656 M )
Usman Bin Affan adalah termasuk saudagar besar dan kaya dan sangat pemurah menafkahkan kekayaannya untuk kepentingan umat islam. Usman dianggap menjadi Kholifah hasil dari pemilihan panitia enam yang ditunjuk oleh Kholifah Umar bin Khattab menjelang beliau akan meninggal.13
Pada masa Kholifah Usman bin Affan, pelaksanaan pendidikan islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada, namun hanya sedikit terjadi perubahan yang mewarnai pendidikan islam. Para sahabat yang berpengaruh dan dekat dengan Rasullullah yang tidak diperbolehkan meninggalkan madinah dimasa Umar, diberikan kelonggaran untuk keluar dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Kebijakan ini sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah.
Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Usman ini lebih ringan dan lebih mudah di jangkau oleh peserta didik yang ingin menuntut dan belajar islam dan dari segi pusat pendidikan juga lebih banyak, sebab pada masa ini para sahabat bias memilih tempat mereka inginkan untuk memberikan pendidikan pada masyarakat.
Kholifah Usman sudah merasa cukup dengan pendidikan yang sudah berjalan, namun begitu ada satu usaha yang cemerlang yang telah terjadi di masa ini yang berpengaruh luar biasa bagi pendidikan islam, yaitu untuk mengumpulkan tulisan ayat-ayat Al-Qur’an. Berdasarkan hal-hal ini, Kholifah Usman memerintahkan kepada tim untuk menyalin tersebut, ada pun tim tersebut adalah : Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin Ash, dan Abdurrahman bin Harist. 14
Saidina Usman menjadi khalifah selepas Saidina Umar bin Khatab dibunuh pada tahun 644. Beliau memerintah selama dua belas tahun iaitu dari tahun 644 sehingga tahun 656. Antara pembaharuan yang dibuat ialah menubuhkan Angkatan Tentera Laut yang diketuai oleh Muawiyah dan membuat dasar terbuka dalam hubungan politik dan urusan dagangan Semasa pemerintahannya, keseluruhan Iran, sebahagian daripada Afrika Utara, dan Cyprus menjadi sebahagian daripada empayar Islam. Saidina Uthman wafat pada tahun 656 akibat dibunuh oleh pemberontak yang tidak puas hati dengan pemerintahannya.

E.KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB ( 656-661 M )
Pada tahun 656 masihi, khalifah Ali bin Abi Thalib, Islam yaitu Saidina Uthman bin Affan wafat kerana dibunuh di dalam rumahnya sendiri. Segelintir masyarakat kemudiannya mencadangkan Saidina Ali supaya menjadi khalifah tetapi Saidina Ali menolak. Selepas didesak oleh pengikutnya, beliau akhirnya menerima untuk menjadi khalifah.
Ali adalah Kholifah yang keempat setelah Usman bin Affan. Pada pemerintahannya sudah diguncang peperangan dengan Aisyah beserta Talhah dan Abdullah bin Zubair karena kesalahpahaman dalam menyikapi pembunuhan terhadap usman, peperangan di antara mereka disebut perang Jamal (unta) karena Aisyah menggunakan kendaraan unta. Setelah berhasil mengatasi pemberontakan Aisyah, muncul pemberontakan lain, sehingga masa kekuasaan Kholifah Ali tidak pernah mendapatkan ketenangan dan kedamaian. 15
Muawiah sebagai gubernur Damaskus memberontak untuk menggulingkan kekuasaannya. Perang ini disebut dengan perang Siffin, karena terjadi di Siffin. Ketika tentara muawiyah terdesak oleh pasukan Ali, maka Muawiyah segera mengambil siasat untuk menyatakan tahkim (penyelesaian dengan adil dan damai). Semula Ali menolak, tetapi karena desakan sebagian tentara akhirnya Ali menerimanya, namun Tahkim malah menimbulkan kekacauan, sebab muawiyah bersifat curang, sebab dengan Tahtim Muawiyah berhasil mengalahkan Ali dan mendirikan pemerintahan tandingan di Damaskus. Sementara itu, sebagian tentara yang menentang keputusan Ali dengan cara Tahkim, meninggalkan Ali dan membuat kelompok tersendiri yaitu Khawarij.

BAB III
PENUTUP

A.KESIMPULAN
Dari beberapa pembahasan mengenai Perkembangan Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang diantaranya :
1.Nabi Muhammad dilahirkan pada hari senin tanggal 12 Rabiul awal, tahun gajah, kira-kira 571 masehi.
2.Dakwah pertama beliau adalah pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Orang pertama yang beriman kepada-Nya ialah Siti Khodijah (isteri Nabi), disusul Ali bin Abi Thalib (putra paman Nabi) dan Zaid bin Haritsah (budak Nabi yang dijadikan anak angkat). Setelah itu beliau menyeru Abu Bakar (sahabat karib Nabi). Kemudian dengan perantaraan Abu Bakar banyak orang-orang yang masuk Islam.
3.Pada tahun ke 12 kenabiannya, datanglah orang-orang Yastrid di musim haji ke Mekah dan menemui nabi di Bai’atul Akabah. Di tempat ini mereka mengadakan bai’at (perjanjian) yang isinya bahwa mereka setia pada nabi, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kecil, tidak memfitnah, dan ikut menyebarkan islam. Perjanjian ini dikenal dengan Bai’atul Akabah Ula (Perjanjian Akabah Pertama) karena dilaksanakan di bukit akabah atau disebut Bai’atun Nisa’ (perjanjian wanita) karena didalamnya terdapat seorang wanita ‘Afra binti ‘Abid bin Tsa’labah.
4.Khulafa ar-Rasyidin atau Khulafa ar-Rasyidun (jamak kepada Khalifatur Rasyid) berarti wakil-wakil atau khalifah-khalifah yang benar atau lurus Adapun maksudnya disini adalah empat Khalifah Shahabat Nabi yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ra
5.Pada Masa pemerintahan Abu Bakar Islam berkembang dengan melalui penyebaran langsung ketempat dimana belum ada penduduk yang beragama Islam. Pada masa ini pula Al-quran dikumpulkan dan ini pula merupakan jasa pemerintahan pada zaman beliau
6.Pada Masa Umar (Masa Penguatan Pondasi Islam), Utsman ( Masa Pembukuan Al-quran) dan Ali, Islam sudah sangat tersebar luas diwilayah wilayah selain diwilayah jazirah arab itu sendiri. Dimana pada masa beliau beliau adalah merupakan tindak lanjut dari proses penyebaran Islam sebelumnya.
7.Adapun kronologis khulafaurrasyidin adalah sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai dengan masa khalifah Ali bin Abi Thalib dengan berbagai macam rentetan peristiwa yang terjadi pada setiap masanya.

Sehingga dari berbagai macam analisis kesimpulan diatas bisa dikatakan bahwa Islam berkembang pada masa kepemimpinan Nabi Muhahammad dan Khulafaur Rasyidin adalah melalui beberapa aspek pendekatan yang diantaranya adalah pendekatan da’wah yang meliputi da’wah dengan lisan (diplomasi) dan juga perbuatan (pertempuran).

B.SARAN-SARAN
Adapun saran yang bisa penulis berikan :
1.Kepada semua pembaca bila mendapat kekeliruan dalam makalah ini harap bisa meluruskannya.
2.Untuk supaya bisa membaca kembali literatur-literatur yang berkenaan dengan pembahasan ini sehingga diharapkan akan bisa lebih menyempurnakan kembali pembahasan materi dalam makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Zainudin, S.Ag & Muhammad Jamhari, S.Ag, Al-Islam I “Akidah dan Ibadah”, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999.

___________________________________________ , Al-Islam II “Muamalah dan Akhlaq”, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Dr. Badri Yatim, M.A, Sejarah Peradaban Islam “Dirasah Islamiyah”, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2007.

Prof. Dr. H. Samsul Nizar, M. Ag. Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Era Rasulullah Sampai Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 1999.

Nasution, Harun : Filsafat Pendidikan Islam 1982 Jakarta.

Sejarah Peradaban Islam, Buku Panduan Madrasah Aliyah Kelas XII

MENJADI REMAJA BERAKHLAK TERPUJI

Edisi Pertama By KIMJA/FIMNY

SETIAP orang tua sudah pasti mendamba-kan anak yang memiliki akhlak terpuji. Bahkan saat masih dalam kandungan, hati dan bibir orang tua selalu gemetar dengan doa agar sang jabang bayi lahir dengan selamat dan kelak mewarisi akhlak yang mulia. Di waktu tangisan pertama saat melahirkan, tak henti-hentinya orang tua terus berdoa sambil mengucap rasa syukur di hati.

Lalu ringis-teriris hati orang tua, terutama ibu, ketika menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa anaknya tumbuh dan besar dengan hingar-bingar pergaulan remaja masa kini yang menghambakan diri pada alkohol, minuman keras, sabu-sabu, ganja, heroin dan barang haram lainnya. Ditambah lagi judi, suka mengambil yang bukan haknya (maling/rampok), berpanas darah dengan saling menghujat, baku hantam, tusuk menusuk. Lengkap sudah penderitaan orang tua. Sungguh, itu semua di luar kehendak dan jauh dari doanya selama ini.
Namun, sungguh mulia hati orang tua yang meski nyata-nyata menyaksikan anaknya terjerumus, tetap selalu berdoa dan menyayanginya. Lalu, bagaimana mungkin seorang anak berani membentak orang tuanya meski dengan kata “ah”, apalagi sampai menghujat, memaki, mencibir, menampar atau bahkan sampai memukulnya hingga kepala di kaki, kaki di kepala (babak belur). Ada memang anak seperti itu, tapi apakah pantas ia menyandang gelar “anak” dari kemuliaan hati seorang ibu, dari rasa pengayom seorang bapak. Sungguh, ia tidak pantas menyandang gelar anak, karena seorang anak tidak pernah tega melakukan hal sekejam itu.
Memang, kenyataan “menyimpang” seorang anak semacam ini sepenuhnya bukan kesalahan dari pihak anak itu sendiri. Banyak faktor yang turut mempengaruhi. Bisa dari lingkungan keluarga, pergaulan teman sebaya, masyarakat maupun keangkuhan dari anak itu sendiri. Ketiga pengaruh pertama sebagai faktor eksternal (datang dari luar), dan yang terakhir sebagai faktor internal (datang dari dalam diri anak). Tentu saja, kedua faktor ini dapat dihindari dan diobati dengan menanamkan nilai-nilai moral dan agama semenjak bayi, menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung perkembangan mental, fisik dan kerohaniannya, sampai kepada pengawasan dan pengendalian pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar dan proporsional (sesuai dengan kemampuan anak) selama masa pertumbuhan, masa akil baliq, sampai melewati masa remaja. Ini semua adalah proses mendidik dan mengajar, memberi pemahaman dan penjelasan-penjelasan yang rasional (masuk akal) tentang segala hal dengan dukungan akidah yang kuat.
Yang perlu diperhatikan orang tua, bahwa mendidik adalah proses yang ilmiah (masuk akal dan sesuai dengan pengalaman/belajar dari pengalaman). Sifatnya mendidik adalah memberi penjelasan yang sesuai dengan kenyataan dan jalan pikiran anak. Karena itu, mendidik bukan memarahi, mencaci maki, bukan pula sumpah serapah (mendoakan yang bukan-bukan), apalagi memukul dan menghantam. Sebagian besar dari kita, mendidik dengan cara yang terakhir inilah yang sering diterapkan.
Untuk itu, marilah kita sama-sama sadar, baik yang berperan sebagai anak maupun sebagai orang tua bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu justru menjadi sumber malapetaka selama ini. Mari kita mulai merubah peran kita. Mari kita mengasah dan merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak membawa safaat, merugikan diri, keluarga, masyarakat, dunia dan akhirat. Bagi yang baru berfikir untuk berubah mari segera merubahnya. Bagi yang sudah, mari terus meningkatkannya dengan terus mencari pengalaman dan ilmu agar terus berkembang. Kalau bukan sekarang, siapa yang menjamin esok kita masih melihat matahari terbit. Insya Allah, anak-anak kita akan tumbuh menjadi remaja berakhlak terpuji.**

dapat juga di lihat di http://jamilncera.blogspot.com

KONSTITUSI

OLEH : M. JAMIL COIIIII!!!!

Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa Prancis “constituer” yg berarti membentuk, ialah pembentukan, penyusunan, atau pernyataan suatu negara.
Dalam bahasa latin yaitu : “cume” berarti bersama dengan dan “statuere” berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan,menetapkan sesuatu.
Constitutio (tunggal), menetapkan sesuatu secara bersama-sama. Constitutiones, segala sesuatu yang telah ditetapkan.

Undang-undang Dasar “Grondwet”, Grond berarti tanah atau dasar dan wet berarti Undang-undang.
Dalam istilah bahasa Inggris “Constituion” mpy cakupan lebih luas daripada Undang-undang Dasar yaitu keseluruhan dari peraturan baik yang tertulis ataupun tidak yg mengatur scr mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Miriam Budiharjo, Konstitusi adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan mrp dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa, sedangkan Undang-undang dasar mrp bagian tertulis dalam konstitusi

Dalam terminolgi hukum Islam (fiqh siyasah) konstitusi dikenal dengan sebutan dustur ,berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Abdul Wahab Khallaf, Dustur adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum,tanpa membedakan stratifikasi sosial,kekayaan,pendidikan dan agama.

Dari bermacam pengertian tentang konstitusi, dapat dirumuskan :

1.Konstitusi suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pambatasan kepada para penguasa.
2.Konstitusi suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik.
3.Konstitusi suatu deskripsi yang menyangut masalah hak asasi manusia.

PERJALANAN SEJARAH KONSTITUSI INDONESIA :

UUD 1945 masa berlaku 18 Agst 1945-27 Desember 1949.
Konstitusi RIS masa berlaku 27 Desember 1949-17 Agst 1950.
UUDS RI 1950 masa berlaku 17 Agst1950-5 Juli 1959.
UUD 1945, mrp pemberlakuan kembali konstitusi Indoneia pertama dgn masa berlaku 5 Juli 1959-19 okt 1999.
UUD 1945 dan perubahan I, 19 Okt 1999-18 Agst 2000.
UUD 1945 dan perubahan I & II, 18 Agst 2000-9 Nop 2001.
UUD 1945 dan perubahan I, II & III, 9 Nop 2001-10 Agst 2002.
UUD 1945 dan perubahan I, II, III, & IV (10 Agst 2002).

Lembaga Negara sebelum & sesudah Amandemen UUD 1945

Dalam sistem ketatanegaraan modern terdapat dua model perubahan konstitusi, Renewel (pembaharuan): perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukankan adalah konstitusi baru secara keseluruhan.Negara penganut sistem ini : Belanda,Jerman,Prancis.
Amandemen (Perubahan): apabila suatu konstitusi dirubah,konstitusi asli tetap berlaku. Negara penganut : AS dan Indonesia.

Perubahan Pertama UUD 1945, memuat pengendalian kekuasaan presiden,tugas serta wewenang DPR dan Presiden dalam hal pembentukan UU.
Perubahan kedua UUD 1945, berfokus pada penataan ulang keanggotaan, fungsi, hak, maupun cara pengisiannya.
Perubahan ketiga UUD 1945, menitikberatkan pada penataan ulang kedudukan dan kekuasaan MPR, jabatan presiden terkait pemilihan langsung presiden dan wapres,pembentukan lembaga negara baru.
Perubahan keempat UUD 1945, mencakup materi tentang keanggotaan MPR,kewenangan presiden.
Sebelum perubahan, alat kelengkapan negara dalam UUD 1945 :
Lembaga kepresidenan,MPR,DPR,DPA,BPK & kekuasaan kehakiman.
Sesudah Perubahan :
lembaga tinggi negara menjadi 8 : MPR, DPR,DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK.

Sumber:
Rudi Subiyakto, S.Sos., M.A. 2009. bahan ajar semester pertama. UIN SUNANKALIJAGA YOGYAKARTA

Oleh : M. Jamil

A.PENGERTIAN PENGENDALIAN SOSIAL
Pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh sekelompok orang atau masyarakat sehinggga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat.
Pengendalian sosial berkaitan erat dengan norma dan nilai sosial. Bagi anggota masyarakat, norma sosial mengandung harapan yang dijadikan sebagai pedoman untuk berperilaku. Namun, masih ada sebagian kecil dari masyarakat yang menyimpang dari norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku. Agar masyarakat berperilaku sesuai dengan pedoman, pengendalian sosial merupakan mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan anggota masyarakat untuk bertindak menurut norma- norma dan nilai-nilai yang telah melembaga.
Pengendalian sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila pengendalian sosial tidak diterapkan, akan mudah terjadi penyimpangan sosial dan tindakan amoral lainnya. Pentingnya penerapan pengendalian sosial menurut Koentjaraningrat disebabkan oleh adanya keterangan dalam proses sosial. Ada tiga ketegangan dalam proses sosial yang memerlukan pengendalian sosial, yaitu:
1.ketegangan sosial yang terjadi antara ketentuan dalam adat istiadat dan kepentingan individu;
2.ketegangan sosial yang terjadi karena keperluan yang bersifat umum bertemu dengan kepentingan golongan yang ada dalam. masyarakat;
3.ketegangan sosial yang terjadi karena golongan yang menyimpang sengaja menentang tata kelakuan yang berlaku di dalam masyarakat.
Pengendalian itu bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dan perubahan -perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Pengendalian sosial berbeda dengan pengendalian diri. Pengendalian sosial mengacu pada usaha untuk mengendalikan pihak lain, sedangkan pengendalian diri tertuju pada diri pribadi sesuai dengan ide atau tujuan tertentu, yang ditetapkan sebelunnya. Tujuan pengendalian diri biasanya ditentukan oleh nilai-nilai dan cita-cita pribadi seseorang sesuai dengan norma yang berlaku. Hubungan antara pengendalian sosial dan pengendalian diri ialah bahwa pada umumnya pengendalian diri berasal dari pengendalian sosial.

B.SIFAT-SIFAT PENGENDALIAN SOSIAL
Pengendalian sosial dapat bersifat preventif dan represif. Usaha pengendalian sosial yang bersifat prefentif dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Misalnya, pemberian nasihat kepada anak untuk memakai helm pengaman dan memiliki SIM agar aman mengendarai motor di jalan raya. Pengendalian sosial yang represif diadakan apabila telah terjadi pelanggaran dan diupayakan supaya keadaan pulih seperti sediakala. Contoh, seorang yang melakukan tindak pidana, kemudian diadukan ke pengadilan, dan pengadilan menjatuhkan hukuman. Setelah ia dipenjara dan menunjukkan sikap menyesal, ia mendapatkan rehabilitasi nama baiknya.
Pengendalian sosial gabungan merupakan usaha untuk mencegah terjadinya penyimpangan (preventif) sekaligus mengembalikan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial (represif). Usaha pengendalian dengan memadukan ciri preventif dan represif dimaksudkan agar suatu perilaku tidak merugikan yang bersangkutan atau orang lain. Usaha itu dapat dilakukan lebih dari satu kali, yaitu tindakan pencegahan sebelum seseorang melakukan penyimpangan dan tindakan pengendalian setelah orang itu melakukan penyimpangan. Pengendalian yang pertama dan kedua saling terkait. Contoh, guru mengawasi anak agar tidak membolos pada jam pelajaran. Untuk itu diperlukan petugas, berupa guru piket dan satpam (preventif).
Dari sifat-sifat pengendalian sosial di atas masih terdapat sifat pengendalian sosial yang lain, yaitu pengendalian resmi, pengendalian tidak resmi, pengendalian institusional, dan pengendalian pribadi.
1.Pengendalian Resmi
Pengendalian resmi (formal) adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga -lembaga resmi, misalnya lembaga negara atau lembaga agama. Lembaga-lembaga resmi kenegaraan mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara, seperti undang-undang dasar, ketetapan-ketetapan resmi negara, serta pelaksanaan hukum pidana dan hukum perdata. Pengawasan resmi keagamaan dilakukan untuk mengetahui ketaatan masyarakat terhadap perintah-perintah agama yang bersangkutan. Cara-cara pengendalian diatur dengan peraturan-peraturan resmi. Lembaga-lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyimpangan adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengurus keagamaan.

Gambar: Seorang polisi sedang melakukan pengendalian resmi, mengatur lalu lintas

2.Pengendalian Tidak Resmi
Pengendalian tidak resmi dilakukan demi terpeliharanya peraturan yang resmi milik masyarakat. Disebut tidak resmi karena peraturan itu tidak dirumuskan secara jelas dan tidak ditemukan dalam hukum yang tertulis, tetapi diingatkan oleh masyarakat. Petugas-petugas pengawas pun tidak diangkat secara resmi, tetapi dibentuk oleh lembaga- lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Meskipun demikian, tidak berarti efektivitas pengawasan menjadi berkurang karena pengawasannya tidak diangkat secara resmi. Pengawasan tidak resmi dilakukan di dalam kelompok primer seperti keluarga, RT, asrama, agama, dan perkumpulan arisan. Pemimpin kelompok cukup efektif dalam mencegah terjadinya penyelewengan.

3.Pengendalian Institusional
Pengendalian institusional ialah pengaruh dari suatu pola kebudayaan yang dimiliki lembaga tertentu. Pola-pola perilaku dan norma-norma lembaga itu tidak saja mengawasi para anggota lembaga, tetapi juga warga masyarakat yang berada di luar lingkungannya. Misalnya, di suatu daerah ada sebuah pondok pesantren yang memiliki beberapa santri yang tinggal di pondok pesantren. Dengan demikian, cara berpikir, berpakaian, dan berperilaku, para santri mengikuti pola-pola di dalam lembaga tersebut. Mereka mendapat pengawasan institusional. Akan tetapi, pengaruh pondok pesantren tidak terbatas hanya pada para santri saja tetapi penduduk di luar lingkungan pesantren pun sadar atau tidak sadar akan mengikuti pola kehidupan pesantren itu.

4.Pengendalian Berpribadi
Pengendalian berpribadi ialah pengaruh baik atau buruk yang datang dari orang-orang tertentu, tokoh yang berpengaruh, atau orang yang sudah dikenal. Bahkan silsilah dan riwayat hidupnya maupun ajarannya sudah diketahui. Hal inilah yang membedakan pengawasan berpribadi dengan pengawasan institusional. Dalam pengawasan institusional sulit diketahui siapa yang membawa pengaruh tersebut. Sebaliknya dalam pengawasan berpribadi akan mudah diketahui pembawanya.
Tugas:

C.CARA DAN FUNGSI PENGENDALIAN SOSIAL
Cara pengendalian sosial pun dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara persuasif dan kurasif. Secara persuasif, pengendalian sosial menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing berupa anjuran (pendekatan secara halus). Misalnya, guru memberikan nasihat kepada para murid secara kekeluargaan agar tidak meninggalkan jam pelajaran tanpa izin. Secara kurasif atau kekerasan, pengendalian sosial dilakukan dengan tindakan ancaman. Misalnya, apabila dengan cara pertama tidak efektif karena kesadaran para murid tidak ada, guru melakukan pengendalian dengan memberikan sanksi yang mendidik, misalnya belajar di perpustakaan dan mengerjakan tugas.
Pengendalian dengan cara kekerasan harus ada batasnya, sebab dengan cara kekerasan dan paksaan biasanya akan menimbulkan reaksi negatif. Reaksi tersebut dapat berupa tindakan menentang pihak yang menetapkan pengendalian tersebut. Norma-norma hanya dipatuhi apabila penegak norma itu masih melakukan peranannya. Akan tetapi, apabila penegak norma lengah, pelanggar akan kembali pada perbuatan sebelumnya. Harus diingat pula bahwa paksaan yang tidak ada batasnya terus-menerus tidak akan membawa hasil yang positif. Misalnya, Bering terjadi kasus obat terlarang di Malaysia. Pembawa atau pemakai obat terlarang akan dijatuhi hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati, agar hukum dapat ditegakkan dengan baik.
Jenis-jenis pengendalian sosial dengan kekerasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kompulsif dan pervasi.
1.Kompulsif (compulsion), adalah situasi yang diciptakan sedemikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat atau patuh pada norma-norma. Misalnya seseorang yang melakukan tindak kriminal akan mendapatkan hukuman penjara.
2.Pervasi (pervasion), adalah penanaman norma-norma yang ada secara rutin dengan harapan bahwa hal itu dapat membudaya. Dengan demikian, orang tersebut akan meng ubah sikapnya. Misalnya, bimbingan yang dilakukan secara rutin akan menghasilkan perubahan sikap sesuai dengan norma yang berlaku.

D.FUNGSI PENGENDALIAN SOSIAL
Secara umum fungsi pengendalian sosial adalah untuk menegakkan norma dan nilai -nilai yang ada di dalam masyarakat agar dapat dijadikan pedoman berperilaku dan untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang.
Secara khusus fungsi-fungsi pengendalian sosial adalah sebagai berikut:
1.Untuk meyakinkan masyarakat tentang kebaikan norma. Usaha itu ditempuh melalui pendikan, baik di dalam keluarga (informal), di sekolah (formal), maupun di dalam masyarakat (nonformal). Pendidikan keluarga merupakan cara yang paling utama untuk menanamkan benih-benih dasar keyakinan terhadap norma bagi diri anak, terutama bagi anak yang masih kecil. Anak pada umumnya masih peka terhadap lingkungan yang dihadapinya. Selanjutnya masyarakat dan sekolah sangat berperan dalam menambah keyakinan terhadap norma-norma yang ada pada diri anak.
2.Untuk mempertebal kebaikan norma. Hal tersebut dilakukan dengan cara mempengaruhi alam pikiran seseorang dengan dongeng-dongeng yang berisi norma atau cerita tokoh atau pahlawan pejuang yang memiliki nilai-nilai terpuji. Begitu juga cerita perbuatan tokoh-tokoh yang sangat taat pada norma-norma dan pantas untuk dicontoh oleh masyarakat. Karya-karya orang besar mencakup penemuan teknologi yang berguna bagi kehidupan manusia.
3.Untuk mempertebal keyakinan norma-norma masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan membandingkan kelebihan norma-norma tertentu dari masyarakat lain.

E.JENIS-JENIS PENGENDALIAN SOSIAL
Pengendalian sosial dapat dilaksanakan melalui sosialisasi, tekanan sosial, Berta kekuatan dan kekuasaan dalam bentuk peraturan hukum dan hukuman formal.
1.Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan agar anggota masyarakat bertingkah laku seperti yang diharapkan tanpa paksaan. Usaha penanaman pengertian tentang nilai dan norma kepada anggota masyarakat, diberikan melalui jalur formal dan informal Secara rutin.
2.Tekanan Sosial
Tekanan sosial perlu dilakukan agar masyarakat sadar dan mau menyesuaikan diri dengan aturan kelompok. Masyarakat dapat memberi sanksi kepada orang yang melanggar aturan tersebut.
pengendalian sosial pada kelompok primer (kelompok masyarakat kecil yang sifatnya akrab dan informal seperti keluarga, kelompok bermain, dan klik), biasanya bersifat informal, spontan, dan tidak direncanakan. Alat pengendalian sosial tersebut biasanya berupa ejekan, menertawakan, pergunjingan (gosip), dan pengasingan.
Pengendalian sosial yang diberikan pada kelompok sekunder lebih bersifat formal. Kelompok sekunder ialah kelompok masyarakat yang lebih besar, yang tidak bersifat pribadi atau impersonal dan mempunyai tujuan yang khusus seperti serikat buruh, perkumpulan seniman, dan perkumpulan wartawan.
Alat pengendalian sosial berupa peraturan resmi dan tata cara yang standar, hubungan masyarakat, kenaikan pangkat, pemberian gelar, imbalan dan hadiah, sanksi, serta hukuman formal.
3.Kekuatan dan Kekuasaan dalam Bentuk Peraturan Hukum dan Hukuman Formal
Kekuatan dan kekuasaan akan dilakukan jika cara sosialisasi dan tekanan sosial gagal. Keadaan itu terpaksa digunakan pada setiap masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku dalam menyesuaikan diri dengan nilai dan norma sosial. Pengendalian sosial melibatkan pihak pengendali dan pihak yang dikendalikan. pihak pengendali yang disebut lembaga terdiri atas beberapa unsur, berikut ini:
a.Pengendalian kelompok terhadap kelompok
Pengendalian kelompok terhadap kelompok terjaji apabila suatu kelompok mengawasi perilaku kelompok yang lain. Misalnya, anggota polisi sebagai situ kesatuan dalam sektor Kecamatan Kraton, mempunya, tugas mengawasi masyarakat agar aman dan tertib.
b.Pengendalian kelompok terhadap anggota-anggotanya
Pengendalian kelompok terhadap anggota-anggotanya terjadi apabila suatu kelompok menentukan perilaku para anggotanya. Misalnya, dewan guru mendidik dan membimbing siswa-siswinya atau pengurus OSIS mengendalikan anggota -anggotanya.
c.Pengendalian pribadi terhadap pribadi lainnya
Pengendalian pribadi terhadap pribadi lainnya terjadi apabila individu mengadakan pengawasan terhadap individu lainnya. Misalnya, seorang ibu mendidik anaknya untuk menaati aturan-aturan di dalam keluarga. Proses itu sebenarnya telah biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi seringkali tidak disadari.
Perlu diperhatikan bahwa dengan adanya sistem pengendalian sosial yang baik, tidak menjamin penyimpangan dan penyelewengan tidak akan terjadi dalam masyarakat. Penyimpangan dalam masyarakat mungkin dapat saja terjadi karena beberapa hat berikut:
1.Tidak semua warga masyarakat menanggapi nilai dan norma di dalam masyarakat secara positif.
1.Manusia tidak dapat bertindak adil secara mutlak.
2.Kadang-kadang sistem pengendalian sosial tidak dapat dilestarikan karena sistem tersebut sudah tidak berlaku lagi.
3.Adanya konflik dalam masyarakat karena perbedaan kepentingan.
Penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat belum tentu selalu negatif. Kadang-kadang penyimpangan itu memang diperlukan, asal penyimpangan itu tidak berkembang menjadi penyelewengan (delik). Adanya penyimpangan biasanya merupakan suatu petunjuk dan gejala bahwa:
1.sistem norma dan nilai yang ada dalam masyarakat kurang lengkap atau sudah kadaluwarsa;
2.sistem norma dan nilai dalam masyarakat kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan tafsiran yang bermacam-macam;
3.sering terjadi kemacetan-kemacetan dalam pelaksanaan birokrasi;
4.perlu adanya lembaga-lembaga penyaluran bagi kegiatan warga masyarakat;
5.kadar ketaatan masyarakat terhadap sistem norma dan nilai dalam masyarakat menurun;
6.tingkat kesatuan masyarakat melemah.

F.PERANAN SOSIAL DALAM PENGENDALIAN SOSIAL
Dalam kehidupan masyarakat terdapat sejumlah pranata melalui aparat yang memiliki peranan mengendalikan perilaku menyimpang. Lembaga tersebut adalah polisi, pengadilan, adat serta tokoh masyarakat atau tokoh agama.
1.Polisi
Polisi merupakan salah satu unsur yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi merupakan aparat yang berperan dalam pengendalian perilaku masyarakat. Anggota masyarakat yang menyimpang merupakan pengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa contoh usaha polisi dalam pengendalian perilaku menyimpang, antara lain sebagai berikut:
a.Menjaga keamanan pada saat berlangsung suatu kegiatan penting, seperti pemilu, kunjungan tamu kenegaraan, dan perayaan hari besar umat beragama.
b.Menjaga keamanan pada saat berlangsung pertunjukan yang mengundang massa, misalnya MTQ, perayaan Sekaten, dan pesta olahraga.
c.Mengadakan patroli keamanan di tempat-tempat ramai atau di tempat-tempat sepi yang sering digunakan penjahat untuk mencari mangsanya.
2.Pengadilan
Di dalam pengadilan terdapat beberapa unsur yang berhubungan dengan pengadilan, antara lain hakim, jaksa, panitera, polisi, dan pengacara. Unsur-unsur tersebut bertugas menyelenggarakan pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum yang berlaku. Dalam persidangan, jaksa bertugas menuntut pelaku untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hakim bertugas menjatuhkan putusan berdasarkan data dan keterangan resmi yang diungkapkan dalam. persidangan. Pengacara (pembela) bertugas mendampingi terdakwa untuk memberikan pembelaan. Anggota masyarakat akan segan bahkan takut melakukan penyimpangan jika mereka radar bahwa perbuatannya itu dapat menyeretnya ke pengadilan. Di pengadilan semua orang yang dinyatakan bersalah akan dikenai hukuman sesuai dengan perbuatannya.
3.Adat
Kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dan menjadi norma dalam masyarakat disebut adat. Adat pada umumnya bersifat magis dan religius, yang mengandung nilai-nilai budaya, norma-norma hukum, aturan-aturan yang saling berkaitan dan menjadi satu dalam aturan tradisional. Adat juga dapat diartikan sebagai cara berkelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Jika seseorang melakukan pelanggaran adat, masyarakat akan mencemoohkannya atau mempergunjingkannya. Pihak yang berperan menegakkan adat adalah tokoh adat. Mereka memiliki peranan yang sangat penting untuk membina dan mengendalikan sikap serta perilaku warga masyarakat agar sesuai dengan norma adat yang berlaku. Bentuk pengendalian sosial ini, antara lain menetapkan sanksi dan biasanya berujud teguran, denda, atau pengucilan dari lingkungan adat. Pengendalian adat umumnya dilakukan melalui suatu musyawarah yang dihadiri para tokoh adat. Dalam musyawarah, tokoh adat bermufakat untuk menyelesaikan setiap masalah yang bertentangan dengan adat tersebut. Pada kenyataannya tidak semua pelanggaran adat dapat diselesaikan dengan musya warah. Perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat dapat ditangani langsung oleh aparat hukum, tanpa melalui proses adat. Misalnya, perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan tidak dapat diselesaikan secara adat sehingga dilimpahkan kelembaga hukum.
4.Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang dituakan dalam lingkungannya. Biasanya mereka terdiri atas tokoh agama, tokoh pemerintah, guru, dan sebagainya. Seseorang dianggap Tokoh karena mempunyai kelebihan tertentu dan dapat menjadi panutan di lingkungan masyarakatnya. Tokoh-tokoh itu dapat mempengaruhi orang lain di sekitarnya.

Gambar 6.2 Silaturahmi dengan tokoh masyarakat untuk membina hubungan

Pendapat para tokoh masyarakat biasanya diperhatikan oleh seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat berperan mengendalikan perilaku menyimpang. Bentuk pengendalian tokoh masyarakat, antara lain membina hubungan.

DAFTAR PUSTAKA :
Dra. Siti Waridah Q. dan Drs. J. Sukardi. 2003. Sosiologi 1. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

oleh Jamil booo…!!!!
Sepuluh sifat itu antara lain:
1. Mengeluh

Mengeluh itu seperti membuang sampah kekhawatiran, sampah kesusahan, dsb. Hanya orang yang berhati mulia dan para psikolog yang dibayar yang selalu siap menampung keluhan orang lain. Umumnuya orang tidak suka dijadikan keranjang sampah, cobalah untuk berhenti mengeluh / terlalu banyak mengeluh. Kalau tidak tahan untuk memuntahkan unek-unek segera temuilah orang yang tepat; bisa saja orang itu adalah orang yang membuat kita kesal, bisa juga orang yang akan menunjukkan jalan keluar bagi kita.

2. Tidak tahu diri

Diberi hati minta jantung, mungkin ungkapan ini yang sangat tepat untuk menggambarkan orang yang tidak tahu diri. Kalau dibantu sekali oleh orang lain maka akhirnya jadi keterusan bergantung pada bantuannya, hal ini bisa membuat kesal. Meminjam ataupun mengambil sesuatu dari tempat yang telah tersusun rapi dan dikembalikan dalam keadaan sobek / acak-acakan tanpa disertai kata maaf atau niat mengganti, bisa membuat orang kecewa. Belajarlah untuk tenggang rasa, caranya; sering-seringlah bertanya kepada diri sendiri :”Seandainya saya jadi dia, bagaimana ya perasaan saya ?”.

3. Omong besar saja

Orang yang suka omong besar biasanya mempunyai cerita atau ide yang kedengarannya Wah, suka ngobral janji yang muluk-muluk, suka menceritakan pengalaman pribadinya yang spektakuler, suka membanggakan kehebatan-kehebatan yang dimilikinya, dan lain sebagainya. Mungkin untuk sementara bisa saja orang lain terbius dan percaya serta menganggap itu semua sebagai kebenaran. Namun lama-kelamaan orang lain bisa menilai bahwasanya kalau omong besar yang disertai fakta mungkin orang terkagum-kagum; tapi… kalau hanya tong kosong nyaring bunyinya, naah lho……… kuping siapa yang nggak nyesel mendengarnya ?.

4. Menjelekkan orang lain

Menjelekkan orang lain memang terkadang bisa membuat obrolan menjadi seru dan heboh, apalagi kalau lawan bicara punya hobi ngerumpi atawa ngegosip. Tapi… menyukai gosip bukan berarti menyukai si biang gosipnya. Lagipula tidak semua orang senang mendengar cerita-cerita miring mengenai orang lain. Bahkan orang bisa berpikir : ”Sekarang kamu menjelekkan dia. Mungkin nanti tiba giliran saya yang menjadi obyek gosipmu bigos !” .

5. Egois

Orang EGOIS selalu berpusat kepada dirinya sendiri; lebih suka memikirkan atau membicarakan topik mengenai dirinya, kegiatannya, hobinya, masalahnya, dan segala hal yang menyangkut kepribadianya. Orang seperti ini kurang tertarik untuk mendengarkan, memperhatikan atau membantu orang lain. Akibatnya, orang lain segan menjalin hubungan dengannya. Berusahalah mengalihkan perhatian tidak hanya kepada diri sendiri akan tetapi juga kepada orang lain. Bagaimanapun juga untuk menjadi seorang pribadi yang utuh kita memerlukan orang lain.

6. Pelit

Hemat pangkal kaya, namun pelit bisa bisa jadi pangkal dijauhi orang. Perbedaan antara hemat dan pelit ini sangat tipis sekali; orang pelit biasanya lebih suka dibagi ketimbang berbagi atau membagi. Orang pelit lebih tega mengambil rokok temannya yang tertinggal 3 batang sementara disakunya sendiri masih ada sebungkus yang akan dihabiskannya sendirian.
Cobalah untuk berbagi dengan orang lain karena hal itu tidak akan membuat anda menjadi miskin. Mulailah dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan semampu kita dan hapuslah citra pribadi pelit di mata orang lain.

7. Keras kepala

Memang teguh pendirian atas hal-hal yang prinsipal itu sangat bagus, namun orang yang keras kepala biasanya suka ngotot untuk permasalahan yang sepele, ribut untuk urusan yang tidak penting, berdebat untuk merebut pepesan kosong, tidak mau sedikitpun mendengar nasehat orang lain, merasa dirinya paling benar, haram untuk mengalah, tidak mau mengakui kesalahannya, dsb. Cobalah untuk menghindari hal-hal tersebut. Tetaplah menjadi seorang pribadi yang teguh didalam pendirian yang benar namun fleksibel dalam hal atau urusan yang tidak prinsipil.

8. Sombong

Orang yang sombong merasa dirinya adalah superior dalam segala hal dibandingkan orang lain. Itu semua dapat tercemin dari kecendrungannya yang mudah mengkritik, mencela dan menganggap remeh orang lain; biasanya juga orang sombong suka pamer, suka bergaya ekslusif dan suka memilah atau memilih-milih dalam bergaul.
Kebanyakan orang tidak menyukai atau tertarik dengan orang yang sombong. Justru kerendahan hatilah yang dianggap sebagai salah satu sifat yang mulia yang disukai kebanyakan orang.

9. Sensitif

Orang yang sensitif sebetulnya tanpa disadarinya telah memasang pagar pemisah dengan orang lain. Perasaannya yang mudah tersinggung dan hatinya yang mudah terluka oleh ucapan atau sikap orang lain, meskipun orang lain tersebut sedikitpun tidak mempunyai maksud untuk menyerang, namun orang yang terlalu sensitif bisa saja menganggap itu semua sebagai suatu serangan yang melukai hati. Akibatnya, orang lain cenderung menjaga jarak / menjauhinya karena takut tanpa sengaja menyakitinya. Kalau mau jujur seringkali perasaan itu hanya reaksi perasaan diri sendiri yang salah mengartikan.

10. Bohong

Orang yang hobi bohong biasanya bisa menghasilkan suatu kebohongan dengan spontan, kreatif, tampak wajar bahkan dapat meyakinkan orang lain. Kebohongan terkadang cukup efektif untuk menyembunyikan atau menutupi kekurangan, untuk mencari alasan, untuk mengecoh orang lain atau untuk menghalalkan dosa. Namun kalau sudah terbongkar, sangat sulit untuk menghapus citra pembohong pada pikiran orang lain. Berusahalah untuk menghilangkan kebiasaan berbohong sebab sekali langsung keujian seumur hidup tidak akan dipercaya.

6 Pertanyaan Untuk renungan kita bersama…

1. Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ?
2. Apa yang paling jauh dari kita di dunia ?
3. Apa yang paling besar di dunia ?
4. Apa yang paling berat di dunia ?
5. Apa yang paling ringan di dunia ?
6. Apa yang paling tajam di dunia ?

Suatu hari, Imam Al Ghozali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Imam Al Ghozali bertanya….

Pertama : “Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?”.
Murid-muridnya menjawab “orang tua,guru,kawan,dan sahabatnya”. Imam Ghozali menjelaskan semua jawapan itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita adalah “MATI”. Sebab itu sememangnya janji Allah SWT bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. (Ali Imran 185)

Kedua : “Apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini?”.
Murid -muridnya menjawab “negara Cina, bulan, matahari dan bintang – bintang”. Lalu Imam Ghozali menjelaskan bahawa semua jawapan yang mereka berikan itu adalah benar. Tapi yang paling benar adalah “MASA LALU”. Walau dengan apa cara sekalipun kita tidak dapat kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Agama.

Ketiga : “Apa yang paling besar di dunia ini?”.
Murid-muridnya menjawab, “gunung, bumi dan matahari”. Semua jawapan itu benar kata Imam Ghozali. Tapi yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah “NAFSU” (Al A’Raf 179).
Maka kita harus berhati-hati dengan nafsu kita, jangan sampai nafsu membawa kita ke neraka.

Keempat : “Apa yang paling berat di dunia ini?”.
Ada yang menjawab “besi dan gajah”. Semua jawapan adalah benar, kata Imam Ghozali, tapi yang paling berat adalah “MEMEGANG AMANAH” (Al Ahzab 72).
Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah SWT meminta mereka untuk menjadi kalifah (pemimpin) di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah SWT, sehingga banyak dari manusia masuk ke neraka karena ia tidak dapat memegang amanahnya.

Kelima : “Apa yang paling ringan di dunia ini?”…
Ada yang menjawab “kapas, angin, debu dan daun-daunan”. Semua itu benar kata Imam Ghozali, tapi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan Sholat. Gara-gara pekerjaan kita meninggalkan sholat, gara-gara bermesyuarat kita meninggalkan sholat.

Keenam adalah, “Apakah yang paling tajam di dunia ini?”…
Murid-muridnya menjawab dengan serentak, “pedang”. Benar kata Imam Ghozali, tapi yang paling tajam adalah “LIDAH MANUSIA” Karena melalui lidah, Manusia selalunya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri.

40 NASEHAT SAIYIDINA ALI

Berikut adalah 40 nasihat Saiyidina Ali sebagaimana yang terdapat idalam kitab Nahjul Balagh dan Al-Bayan Wattabyeen r.a. :

1. Pendapat seorang tua adalah lebih baik daripada tenaga seorang muda.
2. Menyokong kesalahan adalah menindas kebenaran
3. Kebesaran seseorang itu bergantung dengan qalbunya yang mana adalah sekeping daging
4. Mereka yang bersifat pertengahan dalam semua hal tidak akan menjadi miskin
5. Jagailah ibu bapa kamu,niscaya anak-anakmu akan menjagai kamu
6. Bakhil terhadap apa yang ditangan adalah tidak mempunyai kepecayaan terhadap Allah
7. Kekayaan seorang bakhil akan turun kepada ahli warisnya atau keangin. Tidak ada yang terpencil dari seorang yang bakhil
8. Seorang arif adalah lebih baik daripada arif.Seorang jahat adalah lebih jahat daripada kejahatan
9. Ilmu adalah lebih baik dari pada kekayaan kerana kekayaan harus dijagai ,sedangakn ilmu menjaga kamu
10. Jagalah harta bendamu dengan mengeluarkan zakat dan angkatkan kesusahan mu dengan mendirikan sembahyang
11. Sifat menahan kemarahan adalah lebih mulia daripada membalas dendam
12. Mengajar adalah belajar
13. Berkhairatlah mengikut kemampuan mu dan janganlah kamu jadikan keluargamu hina dan miskin
14. Insan terbahagi kepada 3 :
mereka yang mengenal Allah
mereka yang mencari kebenaran
mereka yang tidak berpengetahuan dan tidak mencari kebenaran. Golongan yang terakhir inilah yang paling rendah dan tak baik sekali dan mereka akan ikut sebarang ketua dengan buta seperti kambing

15. Insan tak akan melihat kesalahan seorang yang bersifat tawadhu’ dan lemah
16. Janganlah kamu takut kepada sesiapa melainkan dosamu terhadap Allah
17. Mereka yang mencari kesilapan dirinya sendiri adalah selamat dari mencari kesilapan orang lain
18. Harga diri seseorang itu adalah berdasarkan apa yang ia lakukan untuk memperbaiki dirinya
19. Manusia sebenarnya sedang tidur tetapi akan bangun bila ia mati
20. Jika kamu mempunyai sepenuh keyakinan akan Al-Haq dan kebenaran, nescaya keyakinanmu tetap tidak akan berubah walaupun terbuka rahsia2 kebenaran itu.
21. Allah merahmati mereka yang kenal akan dirinya dan tidak melampaui batas
22. Sifat seseorang tersembunyi disebalik lidahnya
23. Seorang yang membantu adalah sayapnya seorang yang meminta
24. Insan tidur di atas kematian anaknya tetapi tidak tidur di atas kehilangan hartanya
25. Barangsiapa yang mencari apa yang tidak mengenainya nescaya hilang apa yang mengenainya
26. Mereka yang mendengar orang yang mengumpat terdiri daripada golongan mereka yang mengumpat
27. Kegelisahan adalah lebih sukar dari kesabaran
28. Seorang yang hamba kepada syahwatnya adalah seorang yang lebih hina daripada seorang hamba kepada hamba
29. Orang yang dengki marah kepada orang tidak berdosa
30. Putus harapan adalah satu kebebasan , mengharap (kepada manusia) adalah suatu kehambaan
31. Sangkaan seorang yang berakal adalah suatu ramalan
32. Seorang akan mendapat tauladan di atas apa yang dilihat
33. Taat kepada perempuan(selain ibu) adalah kejahilan yang paling besar
34. Kejahatan itu mengumpulkan kecelaan yang memalukan
35. Jika berharta, berniagalah dengan Allah dengan bersedekah
36. Janganlah kamu lihat siapa yang berkata tetapi lihat apa yang dikatakannya
37. Tidak ada percintaan dengan sifat yang berpura2
38. Tidak ada pakaian yang lebih indah daripada keselamatan
39. Kebiasaan lisan adalah apa yang telah dibiasakannya
40. Jika kamu telah menguasai musuhmu, maafkanlah mereka, kerana perbuatan itu adalah syukur kepada kejayaan yang telah kamu perolehi.

From : “hanapiah abu khalifah”

Sharifah Ennie Suhaina Syed Agel
Internal Audit
ext. 03-21602590

10 Muharram

Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda, “Seutama-utama puasa sesudah puasa bulan Ramadan ialah puasa bulan Muharram dan seutama-utama solat sesudah solat fardu ialah solat malam”. (Sahih Muslim)

Abu Musa Al Madani meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.; “Barangsiapa yang berpuasa pada hari Asyura (10 Muharram) adalah seperti berpuasa setahun dan siapa yangg bersedekah pada hari Asyura adalah bagiku bersedekah setahun.” Riwayat Albazzar

Dari Abu Qatadah Al-Anshari r.a. katanya Rasulullah s.a.w. ditanya orang tentang puasa hari arafah (9 Zulhijjah). Jawab baginda, “Semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang”. Kemudian Nabi ditanya pula tentang puasa hari asyura (10 Muharram). Jawab baginda, “semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu”. (Sahih Muslim)

Dari Aisyah r.a. katanya “Biasanya orang Quraisy pada masa jahiliah berpuasa pada hari asyura dan Nabi s.a.w. pun berpuasa. Ketika Baginda tiba di Madinah, Baginda juga berpuasa pada hari asyura dan menyuruh orang lain berpuasa juga”. (Sahih Muslim)

Dari Salamah bin Akwa r.a. dia menceritakan bahawa Rasulullah s.a.w. mengutus seorang lelaki suku Aslam pada hari Asyura dan memerintahkan kepadanya supaya mengumumkan kepada orang ramai, “Sesiapa yang belum puasa hari ini hendaklahlah dia berpuasa dan siapa yang telah terlanjur makan hendaklahlah dia puasa juga sejak mendengar pemgumuman ini sampai malam”. (Sahih Muslim)

Dari Ibnu Abbas r.a katanya, ” Penduduk Khaibar berpuasa pada hari asyura dan menjadikannya sebagai hari raya, dimana wanita mereka memakai perhiasan dan pakaian yang indah pada hari itu. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda, “Puasalah kamu pada hari itu”. (Sahih Muslim)

Dari Ibnu Abbas r.a. katanya, ketika Nabi s.a.w. tiba di Madinah, Baginda melihat orang yahudi berpuasa pada hari asyura. Nabi pun bertanya, “Hari apa ini ?”. Jawab mereka, “Hari ini ialah hari yang baik. Pada hari ini Allah melepaskan Bani Israil dari musuh mereka, kerana itu Nabi Musa berpuasa kerananya”. Sabda Nabi, “Aku lebih berhak daripada kamu dengan Musa”. Oleh itu Nabi berpuasa dan menyuruh orang lain berpuasa pada hari asyura. (Sahih Bukhari)

Rasulullah s.a.w. bersabda; “Berpuasa kamu pada hari ke sembilan dan sepuluh Muharam dan jangan meniru cara orang-orang Yahudi.” – Riwayat Al Baihaqi

Puasa hari ‘Asyura’, Tasu‘a’ dan kesebelas Muharram Puasa hari ‘Asyura’ ialah puasa sunat pada hari kesepuluh bulan Muharram. Diriwayatkan daripada Mu‘awiyah bin Abu Sufyan Radhiallahu ‘anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : Maksudnya : “Ini adalah hari ‘Ayura’ dan tidak diwajibkan ke atas kamu berpuasa sedangkan aku berpuasa. Maka barangsiapa yang hendak berpuasa maka berpuasalah dia dan barangsiapa mahu (tidak berpuasa) maka berbukalah dia (boleh tidak berpuasa).” (Hadits riwayat Bukhari) Hikmat berpuasa pada hari ‘Asyura’ sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas Radhiallahu ‘anhuma berkata : Maksudnya: “(Tatkala) Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam sampai di Madinah, baginda melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ‘Asyura’. Baginda bersabda: “Apakah ini?” Mereka menjawab : “Hari yang baik, ini adalah hari yang mana Allah menyelamatkan Bani Israil daripada musuh mereka, maka Musa berpuasa pada hari itu” Nabi bersabda : “Aku lebih berhak dengan Musa daripada kamu” Lalu Baginda berpuasa dan memerintahkan berpuasa (pada hari itu.)” (Hadits riwayat Bukhari) Kelebihan berpuasa di hari ‘Asyura’ sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Qatadah Al-Anshari berkata :

Maksudnya: “Dan ditanya (Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam) tentang berpuasa pada hari ‘Asyura’? Maka Baginda bersabda: “Ia menebus dosa setahun yang telah lalu.” (Hadits riwayat Muslim) Adalah disunatkan juga di samping berpuasa pada hari ‘Asyura’, berpuasa pada hari Tasu‘a’ iaitu hari yang kesembilan bulan Muharram berdasarkan riwayat daripada Abdullah bin Abbas Radhiallahu ‘anhuma berkata:

Maksudnya: “Dahulu, ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam berpuasa pada hari ‘Asyura’ dan Baginda memerintahkan (para sahabatnya) untuk melakukan puasa itu, mereka berkata: “Wahai Rasulullah! (Bukankah) sesungguhnya hari ‘Asyura‘ itu hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani?” Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Apabila pada tahun yang akan datang, Insya Allah kita akan berpuasa pada hari yang kesembilan” Berkata Abdullah bin Abbas: “Belum sempat menjelang tahun hadapan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah pun wafat.” (Hadits riwayat Muslim) Para ulama menyebutkan bahawa hikmat disunatkan berpuasa pada hari Tasu‘a’ (sembilan Muharram) itu dari berbagai-bagai aspek: 1. Bagi menyalahi atau membezakan amalam orang-orang Yahudi yang hanya berpuasa pada hari ‘Asyura’ (Sepuluh Muharram) sahaja. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas Radhiallahu ‘anhu berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

Maksudnya : “Berpuasalah kamu pada hari ‘Asyura’ dan buatlah perbezaan padanya (dari) orang Yahudi (dengan) berpuasa sehari sebelumnya atau sehari selepasnya.” (Hadits riwayat Ahmad) 2. Bagi maksud berhati-hati berpuasa pada hari ‘Asyura’ kerana kemungkinan berlaku kesilapan kekurangan dalam pengiraan anak bulan. Maka dengan itu hari kesembilan Muharram itu dalam pengiraan adalah hari yang kesepuluh Muharram yang sebenarnya. 3. Bagi maksud menyambung puasa hari ‘Asyura’ dengan satu hari puasa yang lain kerana tegahan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam berpuasa satu hari satu-satunya sahaja seperti berpuasa pada hari Jumaat. Walaupun begitu, tidaklah menjadi apa-apa jika hanya berpuasa sehari sahaja pada hari ‘Asyura’. (lihat I‘anah Ath-Thalibin 2/301) Oleh kerana itu disunatkan juga, jika berpuasa pada hari ‘Asyura’ tanpa berpuasa pada hari Tasu‘a’, supaya berpuasa pada hari kesebelas Muharram. Bahkan Imam Syafi‘e Rahimahullahu Ta‘ala menyebutkan di dalam Kitab Al-Umm dan Al-Imla’ disunatkan berpuasa tiga hari tersebut iaitu hari kesembilan (Tasu‘a’), kesepuluh (‘Asyura’) dan kesebelas bulan Muharram.

sumber:
Lisha Abubakar (catatan Facebook) 30 Desember 2009 jam 10:23

Oleh Janu Rahab Az-Zain

Kalo Cowok Ganteng pendiam
Cewek-Cewek Bilang: Wow, cool banget..
Kalo Cowok Jelek pendiam
Cewek-Cewek Bilang: Ih kuper..

Kalo Cowok Ganteng begaya gaul
Cewek-Cewek Bilang: Funky bo..
Kalo Cowok Jelek begaya gaul
Cewek-Cewek Bilang: Ih norak..

Kalo Cowok Ganteng jomblo
Cewek-Cewek Bilang: Pasti dia perfeksionis
Kalo Cowok Jelek jomblo
Cewek-Cewek Bilang: Sudah jelas..kagak laku!

Kalo Cowok Ganteng jadi gay
Cewek-Cewek Bilang: Karena cowo2 juga suka
Kalo Cowok Jelek jadi gay
Cewek-Cewek Bilang: Karna cewe2 uda ga berminat

Kalo Cowok Ganteng ganti2 cewe
Cewek-Cewek Bilang: Wajar, khan dikerubutin cewe2 cantik
Kalo Cowok Jelek ganti2 cewe
Cewek-Cewek Bilang: Pasti sering diputusin cewenya

Kalo Cowok Ganteng dpt cewe cantik
Cewek-Cewek Bilang: Klop..serasi banget
Kalo Cowok Jelek dpt cewe cantik
Cewek-Cewek Bilang: Pasti main dukun..atau cewenya matre

Kalo Cowok Ganteng ditolak cewe
Cewek-Cewek Bilang: Jangan sedih, khan masi ada aku…
Kalo Cowok Jelek ditolak cewe
Cewek-Cewek Bilang: (Diam,tapi telunjuknya meliuk2 dari atas kebwh)

Kalo Cowok Ganteng diputusin cewe
Cewek-Cewek Bilang: Rugi tuh cewe..tapi rejeki buat cewe yg lain
Kali Cowok Jelek diputusin cewe
Cewek-Cewek Bilang: Akhirnya terbuka juga mata hati cewe itu…

Kalo Cowok Ganteng suka merawat wajah
Cewek-Cewek Bilang: Itu memelihara asset namanya..
Kalo Cowok Jelek suka merawat wajah
Cewek-Cewek Bilang: Buang-buang waktu aja…

Kalo Cowok Ganteng ngaku Indo campuran
Cewek-Cewek Bilang: Emang mirip-mirip bule sih..
Kalo Cowok Jelek ngaku Indo campuran
Cewek-Cewek Bilang: Campuran bemo sama becak, kali..

Kalo Cowok Ganteng penyayang binatang
Cewek-Cewek Bilang: Perasaannya halus…penuh cinta kasih
Kalo Cowok Jelek penyayang binatang
Cewek-Cewek Bilang: Sesama keluarga emang hrs saling menyayangi…

Kalo Cowok Ganteng jadi atasan
Cewek-Cewek Bilang: Cocok..tampangnya aja intelek
Kalo Cowok Jelek jadi atasan
Cewek-Cewek Bilang: Ga pantes, muka jongos…

Kalo Cowok Ganteng jago main gitar
Cewek-Cewek Bilang: Most talented boy..
Kalo Cowok Jelek jago main gitar
Cewek-Cewek Bilang: Pasti tukang ngamen..

Kalo Cowok Ganteng bawa BMW
Cewek-Cewek Bilang: Matching…keren luar dalem
Kalo Cowok Jelek bawa BMW
Cewek-Cewek Bilang: Punya majikan ya…

Kalo Cowok Ganteng ngaku pernah ML
Cewek-Cewek Bilang: Iyalah,cewenya pasti ‘ngasih’…
Kalo Cowok Jelek ngaku pernah ML
Cewek-Cewek Bilang: Sama WTS mana?

Kalo Cowok Ganteng jadi biker
Cewek-Cewek Bilang: Kaya Valentino Rossi ya..
Kalo Cowok Jelek jadi biker
Cewek-Cewek Bilang: Pasti sekalian ngojek..

Kalo Cowok Ganteng kulitnya gelap
Cewek-Cewek Bilang: Si hitam Manis..
Kalo Cowok Jelek kulitnya gelap
Cewek-Cewek Bilang: Si Dakochan….

Kalo Cowok Ganteng gondrong
Cewek-Cewek Bilang: Macho..Rocker Style!
Kalo Cowok Jelek gondrong
Cewek-Cewek Bilang: Buat nutupin muka..

Kalo Cowok Ganteng suaranya bagus
Cewek-Cewek Bilang: Jadi penyanyi aja…
Kalo Cowok Jelek suaranya bagus
Cewek-Cewek Bilang: Kenapa ga jadi kenek aja..??

Kalo Cowok Gante! ng bodynya berotot
Cewek-Cewek Bilang: Wiii gila, sixpack!…seksi bo!
Kalo Cowok Jelek bodynya berotot
Cewek-Cewek Bilang: Biar orang ga mratiin tampangnya,tuh..

Kalo Cowok Ganteng males difoto
Cewek-Cewek Bilang: Pasti takut fotonya kesebar-sebar
Kalo Cowok Jelek males difoto
Cewek-Cewek Bilang: Nggak tega liat hasil cetakannya ya?..

Kalo Cowok Ganteng keringetan
Cewek-Cewek Bilang: Pasti abis olahraga..sporty boo!
Kalo Cowok Jelek keringetan
Cewek-Cewek Bilang: Abis ngangkut beras di mana?

Kalo Cowok Ganteng naik MOGE
Cewek-Cewe! k Bilang: Ow..Lorenzo Lamas, bikin lemas..
Kalo Cowok Jelek naik MOGE
Cewek-Cewek Bilang: Awas, mandragade lewat..

Kalo Cowok Ganteng jadi selebritis
Cewek-Cewek Bilang: Kalo ngga model ya bintang film..
Kalo Cowok Jelek jadi selebritis
Cewek-Cewek Bilang: Pasti pelawak atau penyanyi dangdut…

Kalo Cowok Ganteng menyendiri
Cewek-Cewek Bilang: Gak mau jadi pusat perhatian
Kalo Cowok Jelek menyendiri
Cewek-Cewek Bilang: Minder kali…

Kalo Cowok Ganteng humoris
Cewek-Cewek Bilang: Orangnya asyik ya…
Kalo Cowok Jelek humoris
Cewek-Cewek Bilang: Cari perhatian tuh..

Kalo Cowok Ganteng belagu
Cewek-Cewek Bilang: Maklum beken…
Kalo Cowok Jelek belagu
Cewek-Cewek Bilang: Muke lu jauh…!!

Kalo Cowok Ganteng romantis
Cewek-Cewek Bilang: Ooh..so sweet..
Kalo Cowok Jelek romantis
Cewek-Cewek Bilang: Urgh..you make me sick!

Kalo Cowok Ganteng pake kacamata item
Cewek-Cewek Bilang: Kereen…jadi inget film Matrix
Kalo Cowok Jelek pake kacamata item
Cewek-Cewek Bilang: Cocok..tinggal kasi tongkat aja..

Kalo Cowo! k Ganteng minta kissing
Cewek-Cewek Bilang: Boleeh..tapi yg soft ya…
Kalo Cowok Jelek minta kissing
Cewek-Cewek Bilang: Ih jijayy..sama pispot aja sana!

Kalo Cowok Ganteng berbuat jahat
Cewek-Cewek Bilang: Nobody’s perfect
Kalo Cowok Jelek berbuat jahat
Cewek-Cewek Bilang: Pantes..tampangnya aja kriminil..!!

Kalo Cowok Ganteng nuangin air kegls cewe
Cewek-Cewek Bilang: Ini baru cowo gentleman..
Kalo Cowok Jelek nuangin air kegls cewe..
Cewek-Cewek Bilang: Naluri pembantu, emang gitu..

Kalo Cowok Ganteng nolongin cewe yg diganggu preman
Cewek-Cewek Bilang: Wuih jantan..kaya difilm-film action
Kalo Cowok Jelek nolongin cewe yg diganggu preman
Cewek-Cewek Bilang: Premannya pasti temen dia…

Kalo Cowok Ganteng bersedih hati
Cewek-Cewek Bilang: Let me be your shoulder to cry on
Kalo Cowok Jelek bersedih hati
Cewek-Cewek Bilang: Cengeng amat!! Lelaki bukan sih..?!

* Catatan seorang teman…..

sumber :
Janu Rahab Az-Zain/kakakku Zainuddin, S.Fil., M.Si., (catatan Facebook) 03 Januari 2010 jam 14:15

oleh Ade Indri Ariani (catatan) 10 Januari 2010
Indahnya malam pertama Kita

Satu hal sebagai bahan renungan Kita….
Tuk merenungkan indahnya malam pertama
Tapi bukan malam penuh kenikmatan duniawi semata
Bukan malam pertama masuk ke peraduan Adam Dan Hawa
Justru malam pertama perkimpoian kita dengan Sang Maut.

Sebuah malam yang meninggalkan isak tangis sanak saudara
Hari itu…mempelai sangat dimanjakan
Mandipun…harus dimandikan
Seluruh badan Kita terbuka….
Tak Ada sehelai benang pun menutupinya. ..
Tak Ada sedikitpun rasa malu…
Seluruh badan digosok dan dibersihkan
Kotoran dari lubang hidung dan anus dikeluarkan
Bahkan lubang – lubang itu pun ditutupi kapas putih…
Itulah sosok kita….
Itulah jasad kita waktu itu

Setelah dimandikan.. ..,
Kita pun kan dipakaikan gaun cantik berwarna putih
Kain itu ….jarang orang memakainya..
Karena bermerk sangat terkenal bernama kafan
Wewangian ditaburkan ke baju kita…
Bagian kepala..,badan. .., Dan kaki diikatkan
Tataplah…. tataplah. …itulah wajah Kita
Keranda pelaminan… langsung disiapkan
Pengantin bersanding sendirian…
Mempelai di arak keliling kampung bertandukan tetangga
Menuju istana keabadian sebagai simbol asal usul
Kita diiringi langkah gontai seluruh keluarga
Serta rasa haru para handai taulan

Alunan syahdu bersyairkan adzan dan kalimah dzikir
Akad nikahnya bacaan talkin….
Berwalikan liang lahat..
Saksi – saksinya nisan-nisan. .yang tlah tiba duluan
Siraman air mawar..pengantar akhir kerinduan
Dan akhirnya…. . Tiba masa pengantin..
Menunggu Dan ditinggal sendirian…
Tuk mempertanggungjawab kan seluruh langkah kehidupan

Malam pertama bersama KEKASIH..
Ditemani rayap – rayap Dan cacing tanah
Di kamar bertilamkan tanah..
Dan ketika 7 langkah tlah pergi….
Kitapun kan ditanyai oleh sang Malaikat…
Kita tak tahu apakah akan memperoleh Nikmat Kubur…
Ataukah Kita kan memperoleh Siksa Kubur…..
Kita tak tahu…Dan tak seorangpun yang tahu….
Tapi anehnya Kita tak pernah galau ketakutan… …
Padahal nikmat atau siksa yang kan kita terima
Kita sungkan sekali meneteskan air mata…
Seolah barang berharga yang sangat mahal….
Dan Dia Kekasih itu.. Menetapkanmu ke syurga..
Atau melemparkan dirimu ke neraka..
Tentunya kita berharap menjadi ahli syurga…
Tapi…..tapi ….sudah pantaskah sikap kita selama ini…
Untuk disebut sebagai ahli syurga… :)

SUMBER:
Ade Indri Ariani (catatan di FACEBOOK) 10 Januari 2010

hy

hy

By : Jamil(2)

Oleh : Syarifuddin Jurdi(3)

PENGANTAR
Iklim politik Bima atau kita sebut saja dana Mbojo dewasa ini sudah semakin “kosmopolitan”, berbagai tanda yang menunjukkan kosmopolitan itu dapat dilihat dengan penataan kota, gaya hidup, budaya hedonisme dan konsurnerisme telah menjadi bagiar-bagian dari kehidupan sebagian masyarakat, tentu didukung oleh modernisasi alat transformasi seperti ojek, juga memasyarakatnya HP sebagai tanda modernisasi.
Pada saat yang sama kita menyaksikan praktek politik kaum elite yang sulit dibedakan (antara mereka yang berkuasa atau pun yang berusaha meraih berkuasa) antara yang sungguh-sungguh berjuang untuk memajukan dana Mbojo dengan mereka yang hanya “menumpang” untuk mecani hidup dan menggunakan seluruh simbol budaya, agama dan politik dou Mbojo untuk “menghancurkan” identitas dou Mbojo. Komitmen elite politik untuk membangun Mbojo yang lebih maju dan mensejahterakan rakyat semakin diragukan, apakah mereka yang kini berkuasa benar-benar punya ittikad baik untuk membangun dana Mbojo atau hanya sekedar bertopeng dibalik isu-isu politik “manipulatif” untuk menipu dan membodohi rakyat?
Melalui tulisan sederhana ini, saya akan menunjukkan beberapa persoalan empirik yang sedang dihadapi oleh masyarakat Mbojo, tentu apa yang akan saya tunjukkan ini belum dapat mewakili apa yang menjadi kegelisahan masyarakat Bima, juga apa yang akan saya kemukakan ini oleh sebagian dou Mbojo akan membantahnya, itu hal biasa dalam dunia Demokrasi asal dilakukan dengan cara-cara yang argumentative, rasional dan didukung oleh data-data empirik, meskipun data sekunder seperti yang digunakan oleh Geroge Junus Aditjondro dalam bukunya Membongkat Gurita Cikeas Dibalik Skandal Bank Century. Tulisan ini akan menelusuri proyek islamisasi dana Mbojo dengan pendekatan historic dengan memetakan bagaimana proses Islamisasi berlangsung di Bima, kemudian akan melihat dengan pendekatan kontekstual- khususnya pada rnasa rezim otoriter (Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru) dan usaha re-Islamisasi yang dilakukan oleh elite-elite daerah Bima dalam sepuluh tahun terakhir, diakhiri dengan usaha melihat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Apakah kebijakan pemerintah Bima dewasa ini sudah mensejahterakan rakyat atau justru membuat penderitaan bagi rakyat?

Islamisasi Masyarakat Bima: Pendekatan Historis
Dalam konteks sejarah masyarakat Bima, kita dapat menyebut proses Islamisasi generasi pertama terjadi sejak kerajaan Bima membangun kontak dengan kerajaan Tallo dan kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan, setidaknya dua kerajaan itu telah lebih dahulu terjadi Islamisasi setelah kedatangan Chatib Tuaggal (Dato ri Bandang), Chatib Sulaeman ( Dato ri Patimang) dan Chatib Bungsu (Dato ri Tiro) yang terjadi antara abad ke-14 sampai abad ke-15. Sementara Islamisasi di Bima dimulai dengan masuk Islamnya raja Bima La Ka’i yang keimudian berganti nama menjadi Sultan Abdul Kahir pada tanggal 5 Juli 1640, sejak saat itu pemerintahan di Bima menjalankan kekuasaan dengan syariat Islam. Meski pemerintahan secara resmi dijalankan diatas syariat, namun adat tetap dipertahankan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan.(4)
Proses transmisi Islam ke dalam wilayah kekuasaan membuka kemungkinan agama ini akan melakukan transmisi ke dalam kehidupan masyarakat secara cepat Dengan memahami konteks sosio‑politik Islamisasi generasi awal tersebut, Islam diterima sebagai seperangkat dogma dan nilai yang memandu kehidupan masyarakat, Islam yang diterima tidak seluruhnya berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang otentik, Islam diterima dengan sejumlah persyaratan seperti tradisi dan kebiasaan masyarakat yang telah berurat-akar tidak boleh dihilangkan begitu saja, tegasnya Islam diterima dengan modifikasi berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Pasca kepemimpinan Sultan Abdul Kahir (La Ka’i), kepemimpinan di Bima masih memiliki pola Islamisasi yang sama dengan menguatkan pencerahan bagi warga, karena itu, Islam pasca Sultan Abdul Kahir dipergunakan sebagai ideologi gerakan untuk menentang segala bentuk kolonialisme dalam bentuk apapun, termasuk kerajaan Mbojo menentang keras segala tindakan dan perilaku pemerintah Kolonial Belanda yang dengan berbagai dalih ingin masuk ke dana Mbojo. Dengan sikapnya yang tegas terhadap Kolonialisme tersebut, kerajaan Mbojo tetap dihormati dan dihargai di wilayah Indonesia Timur, selain itu, kerajaan Mbojo membangun hubungan mutualistik dengan kerajaan Gowa, kerajaan Tallo, Kerajaan Bone dan Luwu di Sulawesi Selatan.
Kendati sikap tegas dan keras pernah ditunjukkan oleh kerajaan terhadap kolonialisme, namun pada 1906, kerajaan Mbojo berhasil ditaklukkan Belanda dan mengakui kekuasaan Belanda. Sikap kerajaan pada waktu itu melahirkan gerakan perlawanan rakyat atas kerajaan dan sekaligus perlawanan terhadap Belanda yang sudah mulai menguasai dana Mbojo. Setidaknya terdapat empat Galarang yang memprotes sikap kerajaan yang ketika itu di pimpin oleh Sultan Ibrahim yaitu galarang Ngali, Kalla, Dena dan Rasanggaro. Implikasi dari sikap protes tersebut, keempat galarang tersebut terpaksa mengangkat senjata untuk melawan kolonial Belanda, maka meletuslah perang Ngali, perang Kalla (Donggo), perang Denah dan perang Rasanggaro. Di antara perang tersebut, perang Ngalilah yang paling besar.
Apa yang ternjadi dasar mengapa keempat galarang tersebut melakukan perlaewanan? Menurut keterangan sebagian dou matua dan literatur yang membahas tentang hal tersebut adalah ideologi keagamaan. Islam-lah yang menjadi dasar mengapa mereka melakukan perlawanan, mereka mengumandangkar, tasbih, tahlil, tahmid dan takbir. Di Masjid besar Ngali misalnya dilantunkan ayat -ayat suci al-Qur’an untuk mengobarkan samangat perlawanan warga, demikian pula pada perang Kalla, Dena dan Rasanggaro.(5)
Dengan sangat jelas, proyek Islamisasi yang dilakukan pra kemerdekaan yang berlangsung sejak kerajaan Mbojo menganut Islam dipandang sangat sukses, karena Islam tidak hanya menjadi simbol-simbol politik kerajaan semata, kendati kerajaan sendiri tidak lagi peduli dengan proyeknya sendiri, tetapi kesadaran ideologis dan keagamaan masyarakat Mbojo terhadap kolonialisme dan penjajahan dalam bentuk apapun telah tertanam begitu kuat dalam masyarakat, ini kita anggap sebagai keberhasilan proyek Islamisasi — yang semula mengandalkan pendekatan struktural, namun dalam perkembangannya dengan sangat meyakinkan justru pendekatan kultural telah membangunkan masyarakat dari ketertindasannya.
Islamsasi yang berlangsung di dana Mbojo harus dibaca dengan memahami proses transmisi Islam melalui proyek struktural yang secara meyakinkan berhasil mencipta masyarakat yang memiliki kesadaran teologis dan kesadaran itu telah membangkitkan mereka dari ketertindasan, Islam bagi dou Mbojo dengan meminjam Ali Syariati telah menjadikan Islam sebagai ideologi gerakan perlawanan terhadap hegemoni asing, ketidakadilan, kolonialisme dan berbagai bentuk penjajahan.
Dengan memahami posisi negara (kerajaan) dan masyarakat pada periode pra kemerdekaan, maka dapat disederhanakan bahwa proyek Islamisasi yang digagas oleh kerajaan sangat sukses dengan menciptakan sejumlah identitas lokal atau budaya lokal yang religius seperti budaya rimpu, budaya ini merupakan budaya yang sangat Islami, karena mengajarkan perernpuan untuk menutup aurat, menutup aurat menurut budaya Mbojo adalah rimpu, menutup aurat bagi masyarakat modern memakai jilbab, bagi masyarakat yang lain dengan cara yang lain pula, toh Nabi tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa model tutup aurat harus pakai jilbab. Dalam aktivisme warga yang terkait dengan kehidupannya, Islamisasi pra kemerdekaan kita harus mengakui sangat sukses.
Sebenarnya kita dapat saja mernbuat sejumlah daftar mengapa kita menyebut Islamisasi pra kemerdekaan sukses, misalnya aktivitas budaya Islami berlangsung secara merata di berbagai Desa dan pelosok dana Mbojo. Pada dekade-dekade terdahulu, kegiatan budaya berupa belajar mengaji atau membaca al-Qur’an berlangsung secara massif hingga dekade awal 1990-an. Apa yang terjadi sebenarnya merupakan realisasi dari warisan intelektual Islam yang sudah berurat-akar pada masyarakat. Banyak dou matua yang secara talus ikhlas mengajarkan anak-anak agar pandai membaca al-Qur’an tanpa dipungut biaya satu sen pun, mereka hanya mengharapkan pamrih sosial, artinya anak didiknya agar bisa baca Al-Qur’an dengan baik. Demikian pula budaya gotong royong yang merupakan warisan kemanusiaan dari budaya nusantara dan Mbojo sangat mewarnai kehidupan masyarakat kala itu. Dengan tegas saya harus menyebutkan bahwa proyek Islamisasi sangat sukses, mengangkat masyarakat dari ketertindasan, dari kebodohan, dari “kafir” atau belum Islam ke Islam yang identik dengan cahaya yang terus menerus menerangi kehidupannya dan menjadikan ideologi Islam sebagai ideologi masyarakat. Apakah masih berlangsung proyek Islamisasi atau minimal, mempertahankan warisan intelektual Islam periode pra kemerdekaan pada periode setelahnya?

Pendekatan Kontesktual Islamisasi Dana Mbojo
Sejak dekade 1950-an, nuansa Islam di Bima mulai mengalami pemudaran akibat langsung dari kondisi politik bangsa yang bergejolak, khususnya setelah peristiwa PRRI/Permesta di Sumatera Berat, kasus DI/TII di Jawa Barat, Aceh den Sulawesi Selatan. Pada periode yang sama, partai Masyumi sebagai partai yang dominan di Bima masih terus menjalankan aktivitasnya, namun kondisi politik nasional mulai mengalami perubahan yang ditandai, dengan langkah Soekarno menciptakan pra kondisi untuk memuluskan jalannya membentuk Demokrasi Terpimpin dan akhirnya 1959, Soekarno mengeluarkan dekrtit Presiden yang membubarkan Parlemen dan membentuk pemerintahan baru yang langsung dipimpin Soekarno sendiri.(6)
Sejak perubahan politik tersebut, segera bergeser pada perubahan di berbagai daerah tersebutkan disini yang terasa adalah lembaga adat dan lembaga Islam (mahkamah syariah) mengalami perubahan, bahkan sejak akhir 1950-an, Mahkamah Syariah yang selama ini sebagai lembaga politik penting pada kerajaan Bima mulai kehilangan eksistensinya, padahal itu kita sebut sebagai identitas lokal dou Mbojo yang merupakan hasil dari Islamisasi sebelumnya. Pemudaran tersebut – entah berkaitan atau tidak, dengan hilangnya Sultan Muhammad Shalahuddin. Menurut Muma (Kyai Haji Abdul Ghany Masjkur) sejak akhir dekade 1950-an, lembaga-lembaga Islam yang menjadi simbol kekuasaan islam di Bima mulai mengalami pemudaran pengaruhnya, hingga Demokrasi Terpimpin dan terus menerus terjadi pada masa Orde Baru, Mahkamah Syariah tidak lagi berfungsi sebagai lembaga yang bertugas mengawal jalannya pemerintahan.(7)
Pemudaran pengaruh Islam di dana Mbojo terus dirasakan selama periode Orde Baru, bahkan simbol-simbol budaya dan warisan kekuasaan Islam di Bima Perlahan-lahan hilang. Pada dekade 1970-an dan 1980-an, sejumlah simbol-simbol kebudayaan dou Mbojo dan warisan kerajaan diambil oleh Bupati yang berkuasa antara periode tersebut. Pada periode yang sama terjadi modernisasi yang signifikan, ditandai dengar, modernisasi pada bidang pertanian, modernisasi ini membawa manfaat dan kebaikar kepada para petani seperti pupuk, bibit dan alat-alat modern lain (mesin pembajak sawah dll.) memberi efek bagi peningkatan hasil produk pertanian. Sejalan dengan itu, industri komunikasi seperti media massa dan TV mulai menjangkau masyarakat pedesaan dan pedalaman yang menyebabkan masyarakat cepat memperoleh informasi-informasi dari berbagai kota dan belahan dunia lainnya.
Sejak Demokrasi Terpimpin hingga kejatuhan Ode Baru 1998, proses Islamisasi di dana Mbojo nyaris tidak memiliki greget lagi, bahkan pamornya mengalami pemudaran yang signifikan, secara struktural – Islamisasi mengalami kegagalan total bahkan kekuasaan selama Orde Baru memiliki varian sikap terhadap Islam, mulai dari sikap antagonis (antara 1968-1982), kemudian antara Islam dan negara mengembangkan sikap resiprokal kritis (1982-1988) dan sejak 1988, Negara mengakomodasi sejumlah aspirasi Islam. Dengan membaca konteks politik nasional tersebut, dengan watak sentralistik Orde Baru, tentu implikasi tersebut merambah ke sejumlah daerah termasuk di Bima, maka mustahil melakukan gerakan Islamisasi pada ranah struktur dan demikian pula pada ranah kultural. Kuatnya kelompok phobi Islam dalam struktur negara pada era 1970-an sampai 1980-an menyulitkan proyek Islamisasi, bahkan para ustadz yang mau khutbah harus membuat naskah khutbahnya untuk diserahkan ke Babinsa atau Kapolsek, apabila tidak menyerahkan naskah khutbahnya, akan diancam akan ditangkap dan dipenjara.
Negara termasuk negara lokal Bima tidak berpretensi melarang Islam ibadah, Islam masjid atau Islam ritual, yang mereka “musuhi” adalah Islam politik dan Islamisme yang mengusung isu negara Islam atau teokrasi. Itulah sebabnya, Islam ritual, Islam ibadah dan Islam masjid di Bima berkembang dengan baik, kegiatan mengaji dan aktivitas keagamaan berlangsung dengan baik. Inilah yang sedikit memelihara warisan kebudayaan Islam di Bima, tanpa adanya tokoh-tokoh yang gigih terus berjuang pada ranah kultural tersebut, maka tentulah sulit bagi generasi yang hidup antara 1970-an – akhir 1990-an untuk menyaksikan aktivitas keagamaan yang mengagumkan.
Kegagalan dalam proyeks Islamisasi pada masa Orde Baru, juga berimbas pada rendahnya tingkat kesejahteraan warga. Hasil-hasil pertanian yang merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakat Bima tidak cukup mengangkat kesejahteraannya, meski program pemerintah pada sektor pertanian dianggap sukses di Bima, sehingga masyarakat Bima pada masa itu surplus beras, tetapi itu tidak banyak mengangkat tingkat kesejahteraan warga, karena harga padi sangat rendah. Setidaknya dapat dikatakan bahwa hasil modernisasi membawa implikasi bagi peningkatan materi, tetapi warga kurang bahagia dalam mengamalkan dan mensosialisasikan ajaran Islam yang dipahaminya.

Re-Islamisasi or Repolitisasi: Islam di Bima 2000-2010
Pasca kejatuhan Orde Baru telah membuka Jalan bagi sejumlah gerakan Islam untuk mengembangkan aktivismenya yang selama rezim sebelumnya dibatasi ruang gerakrya. proyeks re -Islamisasi menjadi pilihan sejumlah daerah di Indonesia, di Bulukumba (Sulsel) dianggap daerah yang sukses melakukan Islamisasi dengan lahirnya sejumlah Perda syariat, demikiar pula dengan sejumlah daerah lainya di Jawa Barat dan daerah-daerah lainnya. Sejalan dengan itu, gerakan revivalisme Islam tumbuh dan berkembang, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, termasuk di dana Mbojo.
Keinginan untuk melakukan reformasi terhadap nilai-nilai lama sudah menjadi harapan umum warga, masyarakat Bima menghendaki perubahan mendasar pada level sistem dan struktur politik, khususnya sistem yang tidak mecerminkan nilai-nilai etis Islam. Keinginan untuk mengganti sistem lama yang sekuler dengan sistem baru yang Islami (nizam islami) atau Islam sebagai alternatif (al-islam ka badil) Islam adalah solusi (al-islam huwa al-hall) atau syariat sebagai solusi krisis yang sudah tertanam kuat di sebagian aktivis gerakan Islam politik.
Pada ruang inilah spirit untuk mentransmisikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Bima dikonseptualisasi dan diorganisir menjadi agenda politik yang akan diperjuangkan. Bagi para aktor gerakan Islam memandang dana Mbojo telah kehilangan identitasnya sebagai masyarakat yang religius, bahkan warisan intelektual dari proyek Islamisasi pra kemerdekaan nyaris hilang oleh arus modernisasi dan globalisasi yang begitu massif terjadi belakangan ini. Sehingga ruang publik (public sphere) yang tadinya diisi dengan aktivitas yang positif bergeser dengan aktivitas yang tidak saja merugikan, tetapi justru menunjukkan identitas lokal Bima telah hilang, sebagian kaum muda telah terjerumus ke dalam budaya permisif, hedonisme dan konsumerisme. Ini kerugian yang sangat besar, kalau tidak segera disadari oleh elite Mbojo, baik elite politik, elite agama, intelektual dan budayawan atau pun dou matua.
Untuk merespons keadaan yang bergeser secara massif tersebut, para aktivis gerakan Islam seperti Nurfarhaty, Sathur Ahmad, Ichwan Syamsuddin dan tentu saja mereka yang berkecimpung dalam orgonisasi gerakan menjadi tumpuan harapan untuk menggalang kembali gerakan kebangkitan (revivalisme) islam di bima. Apa yang kita maksudkan dengan gerakan revivalisme Islam itu adalah gerakan untuk mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai otentik islam. Menurut Dekmejian kebangkitan Islam menggambarkan tingginya kesadaran Islam di kalangan umat Islam, bentuk Islam yang merakyat ini ditunjukkan dengan menyebarnya masyarakat yang dipenuhi kebajikan dan persaudaraan dan ketaatan yang mencolok untuk mempraktekkan ajaran-ajaran Islam. Dalam aktivisme keagamaan selalu melibatkan kelompok Islam militan. Kelompok militan memiliki kesadaran politik tinggi, bermusuhan dengan negara sekular dan aparat pemerintah. Antara gerakan revivalis Islam dengan kelompok militan memiliki hubungan simbiotik dimana kelompok militan akan mudah melakukan rekruitmen anggota-anggota baru, dan mudah pula bersembunyi di balik gerakan kebangkitan islam ketika berkonfrontasi dengan penguasa. Tidak heran kalau dikatakan bahwa gerakan revivalis Islam dianggap sebagai suatu rangkaian kesatuan yang dinamis antara spiritualisme pasif-apolitis dengan militansi dan radikalisme.(8)
Kaum pergerakan di Bima memiliki orientasi politik yang sama yakni mewujudkan kehidupan masyarakat Bima yang religius. Saya melihat kaum pergerakan di dana Mbojo dapat dimasukkan ke dalam apa yang disebut Oliver Roy dengan Islamism dan neo-fundamentalis, Roy menyebut Islamism sebagai paham keagamaan Islam kontemporer yang memandang bahwa Islam adalah ideologi politik (Islamis as a political ideology) lebih dari sekedar agama sebagaimana pandangan yang berkembang di dalam masyarakat Barat(9). Sedangkan John L Esposito menyebutnya dengan upaya kembali kepada kepercayaan fundamental Islam, dalam seluruh aktivitasnya, kaum revivalis-fundamentalis mendasarkan segala aktivitasnya pada pemahaman al-Qur’an dari Sunnah secara literal. Gerakan revivalis Islam menurut Esposito tidak identik dengan ekstremisme, fanatisme, aktivisme politik, terorisme dan anti-Amerika. Karma itu Esposito lebih memilih menggunakan Islamic revivalism atau aktivisme Islam, untuk menggambarkan gerakan kebangkitan Islam kontemporer, karena terma ini dianggap memiliki akan tradisi Islam.(10)
Kita melihat gerakan kaum muda Muslim Mbojo dewaso ini termasuk dalam definisi gerakan revivalis model Esposito, mereka memiliki keinginan k.uat untuk mengajak masyarakat kembali kepada nilai-nilai otentik Islam, hanya dengan kembali mengamalkan nilai-nilai otentik Islam itulan menurut para aktor yang mempejuangkannya, dana Mbojo dapat bangkit, karena Islam sudah menjadi batu bata yang menjadi landasan masyarakat Mbojo. Dalam pesisi inilah saya melihat peluang politik terbuka luas pasca kejatuhan Orde Baru 1998, tidak laima berselang di Bima terjadi suksesi kepemimpinan daerah, kalau selama beberapa decade, Bima selalu di pimpin oleh “kolonial” dari bangsa lain, maka momentum suksesi 2000 itulah peluang untuk membangun kembali Bima. Meski bukan yang paling baik yang terpilih sebagai Bupati, tetapi semua warga memiliki optimisme yang tinggi untuk membumikan kembali nilai-nilai Islam, mulai dari struktur kekuasaan sampai ke jantung masyarakat dan pelosok-pedalaman.
Itulah sebabnya, masa depan dana Mbojo akan ditentukan oleh kebijakan-kebijakan Starategis yang diambil oleh pemerintah berkuasa. Kebijakan dengan pendekatan sosio-kultural harus dikedepankan bila dibandingkan dengan kebijakan yang hanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan administratif- birokratis. Kesejahteraan dan kemajuan hanya menjadi “mimpi” bagi masyarakat, kalau para pemimpinnya tidak sungguh-sungguh merealisasikan janji mensejahterakan rakyat, sebab kalau tidak, isu kemiskinan dan kesejahteraan akan menjadi alat politisi untuk memanipulasi dukungan rakyat yang akan dipergunakan oleh elite-elite yang mau berkuasa untuk mencari simpati masyarakat, meski dalam hati yang paling dalam, elite politik yang menjual isu kesejahteraan, memberantas kemiskinan dan kemajuan tidak memiliki kapasitas, konsep, dan kemauan untuk memajukan daerah Mbojo.
Kita semua ingat, ketika Zainul Arifin terpilih sebagai Bupati Bima pada tahun 2000, semua masyarakat Bima menaruh harapan besar agar Bupati yang berasal dari putra asli Bima tersebut meletakkan dasar praktek politik di Bima yang member harapan bagi konstruksi Bima yang lebih maju dan mensejahterakan rakyatnya yang berlandaskan nillai-nilai etis agama. Sebagian harapan masyarakat pada periode awal kepennimpinan Bima pasca reformasi, telah memberikan perhatian pada rumusan-rumusan peraturan daerah (Perda) yang mencerminkan nilai-nilai religius dalam masyarakat Bima. Terdapat sejumlah Perda yang disahkan pada periode tersebut yaitu Perda Jum’at Khusu’, Perda Pelacuran, Perda Kemaksiatan dan Minuman Keras dan berbagai Perda yang membuka ruang bagi konstruksi masyarakat Bima yang religius.
Semboyang yang digaungkan pada periode tersebut adalah BIMA IKHLAS, konsep tersebut sepenuhnya diambil dari teks Islam (Qur’an). Diatas kertas, gagasan Islamisasi masyarakat dengan pendekatan struktural tidak ada yang salah dan semua masyarakat memberikan dukungannya, karena itulah masyarakat Bima mengharapkan agar kebijakan politik tersebut dapat dilaksanakan, tidak hanya berlaku untuk rakyat, tetapi berlaku semua bagi dou Mbojo dan siapa saja yang berdomisili di Bima termasuk elite-elite berkuasa.
Gagasan Islamisasi tersebut direspons dengan baik oleh masyarakat, gerakan-gerakan sosial Islam yang telah lama memperjuangkan Islamisasi dengan pendekatan kultural menganggap kebijakan tersebut membantu mereka untuk membumikan nlai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Proyek Islamisasi berlangsung pada dua ranah yaitu pada ranah politik struktural dan pada ranah kultural dengan mengintensifkan program pemberdayaan dan penguatan dengan nilai-nilai Islam, khususnya yang dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam. Intensifnya aktivitas Islam yang dilakukan oleh pemerintah dan juga yang dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam telah memberi optimisme yang kuat di kalangan warga masyarakat secara meluas, karena itu, pemerintahan Zainul pada awalnya memperoleh sambutan dan antusiasme warga yang begitu luas, karena proyek Islamisasi yang diusungnya.
Apakah langkah Islamisasi Zainul pasca Orde Baru tersebut berhasil? Sekali lagi diatas kertas konsep-konsep Islamisasi yang dirintisnya sangat menarik untuk diteruskan, namun dalam tempo dua tahun berkuasa, pemerintahan Zainul kehilangan orientasi, entah ada motif-motif politik tertentu atau tidak, yang pasti sebagian bangunan Islamisasi yang dirumuskan pemerintah dengan pendekatan strukturalnya, justru mereka sendirilah yang melanggarkan, inilah aural delegitimasi kekuasaan Zainul. Ia tidak konsisten dengan gagasannya sendiri, masyarakat punya hak politik untuk melegifimasi atau mendelegitimasi kekuasaan siapa saja, akibatnya pada Pilkada Juni 2005, Zainul dengan sangat telah kalah dari Ferry Zulkarnaen. Padahal prediksi sejumlah pengamat dari lembaga survei, Zainul masih berpeluang besar memenangi Pilkada 2005.
Kemenangan Ferry tidak terlepas dari kegagalan Zainul dalam merealisasikan gagasan politiknya, selain itu, warga memiliki harapan yang besar terhadap kepemimpinan Ferry (Putra Mahkota [Raja Bima]) untuk merevitaiisasi konsep Islamisasi Zainul. Pada awal kekuasaannya, Ferry juga mengusung ide membumikan al-Qur’an atau bahkan proyek Bima Qur’ani, suatu konsep yang sangat baik, tentu warga Mbojo tidak punya alasan menolak gagasan tersebut. Pertanyaannya apakah gagasan Bima Qur’ani yang digagas Ferry lima tahun yang lalu terwujud atau minimal ada tanda bahwa proyek itu benar-benar digarap? Ataukah itu hanya politisasi Islam untuk kepentingan kekuasaan? Apakah tingkah laku penguasa selama lima tahun terakhir ini mengarah kepada konstruksi Bima yang religius atau Bima yang lebih maju?

Dana Mbojo: Mungkinkah Dou Mbojo Sejahtera?
Dengan menggunakan pendekatan ilmu- ilmu sosial dan pendekatan keterlibatan, maka masyarakat merupakan suatu struktur yang kait mengait dan penekanan pada konsensus, stabilitas, integrasi dan hubungan fungsional antar berbagai komponen dalam masyarakat tersebut. Setiap individu dalam masyarakat mengintegrasikan diri dengan sistem dan struktur yang ada, proses integrasi ini mengindikasikan adanya stabilitas yang didasarkan pada keharusan fungsional ataupun berdasarkan konsensus nilai-nilai yang disepakati bersama.
Dengan pendekatan ini, perubahan akan sulit terjadi, karena pendekatan ini mendukung kemapanan dan status quo, mereka yang sudah terlanjur hidup sulit dan miskin akan “dipelihara” untuk tetap terus-menerus miskin, sementara yang kaya dan elite akan terus-menerus menjadi elite dan kaya. Adanya dua kelas sosial menurut perspektif Marxis menunjukkan adanya kelas yang selain memperoleh manfaat dan keuntungan dari apa saja yang terjadi dalam masyarakat sementara kelas bawah atau proletariat akan terus menjadi kelas tertindas. Proses tindas-menindas ini berlangsung dalam sejumlah konteks dan kebijakan sehingga visi membangun masyarakat yang beradab, maju dan masyarakat sejahtera hanya ada dalam wilayah ide dan gagasan (utopia) dan tidak menjadi pemandu gerakan masyarakat, elite Mbojo hanya fokus memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya.
Gagasan menciptakari masyarakat damai dan sejahtera dalam konteks Bima harus dibaca dalam perspektif kritis, bahwa ide dan gagasan itu harus kita respons sebagai suatu gagasan yang baik, tetapi harus segera kita koreksi dan kritik secara konstruktif proses manipulasi masyarakat yang dilakukan oleh elite-elite berkuasa. Dalam kasus konflik Ngali-Renda, dengan sangat baik menunjukkan bahwa elite-elite berkuasa tidak memiliki konsep dan gagasan yang realistik menciptakan keamanan dan kedamaian dalam masyarakat, untuk merespons dan menyikapi konflik antar desa yang kecil seperti itu, elite berkuasa tidak tegas, tidak jelas dan bahkan dituduh oleh sebagian masyarakat sebagai yang sengaja diciptakan untuk suatu cause yang bagi elit berkuasa akan bernilai politis dikemudian hari.
Dalam seouluh tahun terakhir (2000-2010) elite berkuasa di Bima tidak merniliki agenda politik yang jelas, terarah dan terukur untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Banyak elite politik yang pandai mengumbar program dan janji politik, tetapi ketika mereka berkuasa – masyarakat menuntut program dan janjinya untuk segera direalisasikan, elite berkuasa memiliki dalih dan alasan yang sangat beragam untuk menunda atau bahkan mengabaikan sejumlah janji dan programnya. Pada tingkat ini, kita akan mengatakan bahwa elite politik di dana Mbojo tidak memiliki itikad baik untuk membangun daerah, program dan janjinya, mereka hanya memanfaatkan rakyat untuk memenuhi ambisi politiknya. Dalam sepuluh tahun terahir ini, kita menyaksikan politik manipulasi kaum elite terhadap rakyatnya terjadi dengan begitu baik di Bima.
Politisi yang mencari kekuasaan di Bima, insya Allah pada 2010 ini akan banyak, mereka yang berminat ingin menjadi pejabat akan mengumbar janji baik untuk membangun dana Mbojo, kita semua tidak perlu apriori atau skeptis terhadap gagasan, program atau pun visi-misi para politisi yang mencari kekuasaan tersebut, tetapi kita harus menguji program tersebut, apakah programnya realistis atau tidak untuk direalisasikan di Bima? Ataukah program, visi dan misinya hanya “topeng” untuk menipu rakyat Bima? Selain itu, kita juga harus melihat latar belakang dan jejam rekamnya, apakah sang politisi punya prestasi apa untuk merealisasikan programnya. kalau tidak memiliki prestasi apa-apa, maka kita harus waspada terhadap elite tersebut.
Hal penting lain dalam memilih pemimpin adalah memerhatikan kepribadian sang calon, apakah ketika secara berapi-api berbicara tentang masyarakat religius, membangun Bima yang maju, sejahtera, aman, damai dan seterusnya, tetapi dalam diri sang calon tidak menunjukkan sama sekali gagasan kebaikan itu, maka ini kedok saja untuk memperoleh kekuasaan. Apalagi mereka yang sudah pernah berkuasa, berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah dia lakukan selama berkuasa, maka itu kedok saja, tokh waktu diberi kesempatan tidak pernah dipergunakan untuk membangun dan mensejahterakan rakyat.
Menurut hemat saya, baru bisa kita berbicara tentang kedamaian, keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat Bima, yang perlu dibereskan terlebih dahulu adalah politisi yang sakit jiwa, politisi yang tidak memiliki kapasitas untuk memimpin, menyingkirkan politisi yang suka berbohong, berjanji bohong, suka menipu warganya sendiri dan berbagai jenis politisi busuk dan politisi bermasalah, hanya dengan cara demikian kita baru bisa berbicara dengan baik bagaimana merekonstruksi masyarakat damai dan sejahtera.
Politisi dewasa ini termasuk di Bima secara umum dan pimpinan masyarakat secara pribadi sudah tidak jujur, secara pribadi meeka pun mengidap penyakit korup. Politisi di Bima secara umum hanya mengedepankan pamrih pribadinya dan bukan pamrih politiknya, mereka hanya berorientasi pada memperkaya diri, tidak memikirkan rakyatnya, dengan demikian mereka juga akan mempergunakan segala cara untuk memenuhi ambisi pribadinya, karena itu, politik dalam masyarakat Bima telah merosot menjadi bisnis untuk memperkaya diri dan keluarganya. Politisi di Bima telah terjebak dalam suatu permainan yang menjerumuskan diri para politisi sehingga jatuh ke dalam bisnis politik yang kotor, ia mengotori tangannya demi kekuasaan politik, demi partainya, demi untuk memenangkan suatu cause, juga sekaligus mengotori dirinya sendiri, hanya pamrih kekayaan, kekuasaan dan memperkaya dirinya sendiri.
Politisi di Bima tidak banyak yang memikirkan kepentingan kolektif, mereka telah terjebak pada orientasi yang bersifat sempit, lebih sempit lagi mereka terjebak pada pengejaran kepentingan pribadi dan kelompoknya dan tidak lagi secara moral dan politik memenuhi amanah rakyat yang diwakilinya untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keamanannya. Bahkan politisi untuk memenuhi ambisinya, membiarkan konflik, kekerasan dan penderitaan rakyat untuk kepentingan politiknya. Bahkan kemiskinan sengaja dibiarkan tetap ada, karena isu kemiskinan “seksi” untuk dijual ke masyarakat.
Kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat Bima selama ini tampaknya akan sulit terpenuhi dengan komposisi elite berkuasa saat ini, mereka yang berkuasa tidak memiliki agenda aksi konkret untuk merealisasikan program kesejahteraan rakyat. Proyek sosial yang diluncurkan elite hanya sekedar “pemanis” somata, tidak memiliki landasan sosio-politik dan kultural yang kuat. Perilaku politisi di Bima dewasa ini tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Mbojo seperti yang termuat dalam maja labo dahu atau kasabua nggahi ro rawi, ini sebenarnya memiliki filosofi yang tinggi, kalau sekiranya politisi di Bima memahami dengan baik. Masihkah layak masyarakat Bima mempertahankan kekuasaan saat ini? Apakah “impian” untuk menuju masyarakat yang sehat, damai dan sejahtera dapat direalisasikan dengan mempertahankan kekuasaan saat ini? Untuk menjawahnya sederhana saja, kita kembalikan kepada masyarakat Bima. Tapi bagi masyarakat Belo Selatan (Kec. Belo – Ngali-Renda-Monta-Soki -Ncera), mungkin menyebut pemerintahan gagal menangani konflik horisontal yang terjadi, tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga menelan korban jiwa.!!!!

Agenda dan Prioritas Bagi Pembangunan Mbojo
Dengan memahami kondisi sosio-politik masyarakat Bima yang semakin tak menentu arah masa depan, apakah mungkin membentuk masyarakat religius sebagaimana yang sudah membudaya atau menggantinya dengan budaya baru yang serba tak jelas modelnya? Namun yang pasti harus segera dilakukan adalah membangun kesadaran kolektif dou Mbojo untuk merekonstruksi nilai-nilai kultur masyarakat sebagai identitas sosial politiknya yang berbeda dengan identitas politik masyarakat lainnya.
Para politisi di Bima harus segera berbenah diri dan perlahan-lahan menyingkirkan agenda politik pribadi dan kelompoknya, segera merumuskan agenda dan program bagi konstruksi Bima yang religius atau khairah ummah. Para elite dan rakyat memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara, melangsungkan dan menyempurnakan segala hal yang dianggap kurang dalam membangun Bima. Elite dan rakyat harus secara sungguh-sungguh melakukan pendidikan politik untuk menyadarkan rakyat agar mereka dapat memahami betapa penting mengutamakan kepentingan kolektif daripada kepentingan partikular dan parsial yang selama ini dirumuskan dan diperjuangkan. Konflik yang terjadi di Ngali-Renda pada dasarnya rendahnya kesadaran warga mengenai perlunya membangun kohesi sosial.
Dengan meminjam teori ashobiyah Ibn Khaldun bahwa kohesi sosial akan dapat dibangun apabila elite dapat berperan sebagai pihak yang layak didengar warganya, syarat elite agar berperan efektif dalam masyarakat yakni sang elite harus menyatu antara ucapan dengan perbuatan, bersikap takabur, sombong dan angkuh tentu tidak banyak membantu, apalagi sang elite sering berkata dusta, tidak jujur dan mengabaikan janji-janjinya kepada rakyatnya.

Waffahu a’lam bi shawab

Catatan kaki :
(1)Makalah disampaikan pada acara Pelantikan Pengurus Keluarga Pelajar dan Mahasiswa (Kepma) Bima Yogyakarta yang dirangkaikan dengan Diskusi Terbuka pada tanggal 24 Januari 2010 di Yogyakarta
(2)Salah satu mahasiswa yang ikut diskusi terbuka dalam pelantikan Pengurus Keluarga Pelajar dan Mahasiswa (Kepma) Bima Yogyakarta yang dirangkaikan dengan Diskusi Terbuka pada tanggal 24 Januari 2010 di Yogyakarta.
(3)Dosen Program Studi Sosiologi. Fakultas Elmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga; Menvelesaikan Doktor Ilmu Politik pada Sekolah Pascasariana UGM.
(4)Lihat misalnya Syarifuddin Jurdi. Islam, Masyarakat Madani dan Demokrasi di Bima (Yogyakarta: CNBS, 2007)
(5)Lihat Penjelasan mengenai Penang Ngali, perang Kalla, Dena dan Rasanggaro dalam Syarifuddin Jurdi, Op. Cit.. khususnya bab terakhir yang membahas tentang Desa dan Ruang Partisipasi warga.
(6)Sejak akhir dekade 1940-an, Soekarno hanya menjadi simbol saja, karena ia tidak langsung memimpin pemerintahan, ia hanya kepala Negara, sementara yang memimpin pemerintahan adalah Perdana Menteri yang dibentuknya sendiri, sejak dekrit dikeluarkan, maka posisi Soekarno tidak hanya sebagai kepada Negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan.
(7)Mahkamah Syariah pada masa Orde Baru berubah menjadi lembaga kultural dan tidak lagi berkaitan secara langsung dengan kekuasaan, lembaga tersebut hanya mengurusi kegiatan dakwah Islam, meresmikan para Lebe Na’E di sejumlah Desa, mengatur hak-hak Lebe Na’E seperti tanah bengkok dll. Wawancara dengan Muma (KH. Abdul Ghany Masjkur) di kediaman beliau di Bima pada 30 Desember 2007.
(8)Shiren T. Hunter, Politik Kebangkilan Islam Keagamaan dan Kesatuan, terj. Ajat Sudrajat (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2001). hlm. 3
(9)Oliver Roy. The Failure of Political Islam (London: I.B. Turis Publishers, 1994), him. ix
(10)John L. Esposito, “The Islamic Threat Myth or Reality (Oxford Oxford University Press, 1192), hlm.7-8

Daftar Bacaan :
Esposito, John L., 1992, The Islamic Threat Myth or Reality Oxford: Oxford University Press
Hunter, Shireen T., 2001, Politik Kebangkitan Islam Keagamaan dan Kesatuan, terj. Ajat Sudrajat Yogyakarta: Tiara Wacana
Jurdi, Syarifuddin, 2007, Islam, Masyarakat Madani dan Demokrasi di Bima, Yogyakarta, CNBS
Kuntowijoyo, 1994, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, Yogyakarta, Shalahuddin Press & Pustaka Pelajar Magnis-Suseno, Frans, 1994, Filsafat Kebudayaan Politik., Jakarta, Gramedia
Mulkhan, Abdul Munir, 1994, Runtuhnya Mitos Politik Santri, Yogyakarta, Sipres.
Roy, Oliver, 1994, The Failure of Political Islam London: I.B. Turis Publishers, 1994

Oleh M. Jamil

MIDTERM TEST
CENTER FOR LANGUAGE
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
APRIL 2010

A.LISTENING COMPREHENSION

PART A.
Directions: You will hear questions in English. The questions will not be repeated. After you hear each question, read four possible answers in your test sheet and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen.
Now begin work on the questions!
Questions 1 – 5
1.So, what does your father do for a living?
(A)He lives in Yogyakarta
(B)His name is Muhammad
(C)He is a teacher
(D)He loves UIN SUKA very much

Kunci Jawabannya = A

2.How many………….are in your family?
(A)There are five people in my family
(B)My father has two brothers
(C)My sister is not married
(D)We are a harmonious family

Kunci Jawabannya = C

3.How………….. is your…………..?
(A)Since 1978
(B)She turned 10 in May
(C)They are seventeen
(D)She is a university student

Kunci Jawabannya = B

4.Where …………..?
(A)They are both lawyers
(B)They live in Yogyakarta
(C)They are from Kalimantan
(D)They love Arabic very much

Kunci Jawabannya = D

5.How many …………..?
(A)I am single
(B)I live with my brothers
(C)I have two sisters
(D)I study in Tarbiyah Department

Kunci Jawabannya = D

PART B
Directions: You will hear a narration in English. The narration will not be repeated. After you hear the narration, read the questions and four possible answers in your book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen.
Now begin work on the questions!
Questions 6 – 10
6. Being on time is……………
(A)import
(B)importing
(C)important
(D)imported

Kunci Jawabannya = A

7. You should ….. 5 to 10 minutes early for meetings and appointments.
(A)attend
(B)alive
(C) arise
(D) arrive

Kunci Jawabannya = D

8. Arrive 5 to 10 minutes early for job ……..
(A)interviews
(B)interlined
(C)reviews
(D)internets

Kunci Jawabannya = B

9. What you respect when you arc on time?
(A)books of others
(B)others
(C)houses of others
(D)the time of others

Kunci Jawabannya = B

10. What will probably happen if you are late for an interview?
(A)it may be cancelled
(B)everybody will be happy
(C)you will be satisfied
(D)it may be rewarded

Kunci Jawabannya = E

B.STRUCTURE
Time: 25 minutes (including the reading of the directions). Now set your clock for 25 minutes.
Direction : Choose one best answer among the five options.

11. Assalamu’alaikum Faza, how’s everything?
A.Everything is mine
B.Wa’alaikumussalam, I am Digit
C.Wa’alaikumussalam, I am here
D.Wa’alaikumussalam, let us go
E.Wa’alaikumussalam, not bad. How are you?

Kunci Jawabannya = E

12. Tsaqif! Please tell me about UIN Sunan Kalijaga!
A.My Brother studies at UIN Sunan Kalijaga
B.I love UIN Sunan Kalijaga very much
C.The Rector of UIN (Prof. Dr. H. Amin Abdullah, M.A.) comes from East Java
D.Let us go to UIN now
E.UTN Sunan Kalijaga has seven faculties; it is located in Jl. Marsda Adisucipto.

Kunci Jawabannya = E

13. Tata : Ma’sum, who are the two girls over there?
Isa : Oh,…… names are Septiani and Zahro
A.her
B.your
C.hers
D.their
E.theirs

Kunci Jawabannya = D

14. Minan : Hi, Emma, This is Nadia. …. from South Kalimantan
A.She were
B.She has
C.She are
D.She is
E.She.

Kunci Jawabannya = D

15. Dawud : Where …….you study, Mita?
Mita : I study at Department of Psychology of Faculty of Social and Humanity
A.did
B.are
C.does
D.have
E.do

Kunci Jawabannya = E

16. Fithrah : Wulan, who is the man standing there?
Wulan : Oh,……name is Munif
A.their
B.his
C.he
D.her
E.your

Kunci Jawabannya = B

17. Andi : Ubaidah, what …..you do?
Ubaidah : I am a lecturer
A.are
B.did
C.do
D.your
E.he

Kunci Jawabannya = C

18. Fahrul : Nabil, what did you do last weekend ?
Nabil : Oh, I ……do anything special.
A.were not
B.don’t
C.wasn’t
D.am not
E.didn’t

Kunci Jawabannya = E

19. Khodijah : Diana, did you go somewhere yesterday ?
Diana : Yes, I went shopping and I ……. some clothes.
A.buy
B.buying
C.buys
D.am buying.
E.bought

Kunci Jawabannya = E

20. Arifin :
Mani : I went to Surabaya by bus.
A.How did you go to Surabaya ?
B.Why did you go to Surabaya ?
C.How do you go to Surabaya ?
D.What did you do in Surabaya ?
E.When, did you go?

Kunci Jawabannya = A

21. Ria Ari, where ….. you born ?
Ari I was born in Palembang.
A.are
B.was
C.is
D.were
E.do

Kunci Jawabannya = D

22. Ayu : Nita, how…….your last holiday ?
Angga : It was terrific. I and my family had a picnic.
A.is
B.were
C.was
D.did
E.do

Kunci Jawabannya = C

23. Allah…….Prophet Muhammad to spread Islam.
A.sending
B.to send
C.Send
D.was vent
E.sell

Kunci Jawabannya = E

24. Febri : I am a guide. I take people on tours around Indonesia.
Valent : That sounds …….
A.interested
B.interests
C.interest
D.of interest
E.interesting

Kunci Jawabannya = E

25. “Yes, it is a great and challenging job. I…….
A.hate it
B.curse it
C.leave it
D.hide it
E.love it

Kunci Jawabannya = E

26.I am……. and I have a part-time job, too.
A.students
B.a student
C.a students
D.the students
E.a study

Kunci Jawabannya = B

27. Shoff : How do you spend your day, Najib?
Najib : Well, on weekdays I get up around ten…….the paper for an hour
A.Then I read
B.But I read
C.Although I read
D.Otherwise I read
E.Otherwise I read

Kunci Jawabannya = A

28. Nabawi : ……
Tesda : I start work at three.
A.Where do you work?
B.What time do you finish your work?
C.How do you go to work?
D.Why do you go to work?
E.What time do you go to work?

Kunci Jawabannya = E

29. Beni : Do women usually work after
Anisah : No, a lot of women stay home and take care of their families. But some work.
A.get they married?
B.married they get?
C.get they married?
D.married get they?
E.they get married?

Kunci Jawabannya = A

30. ……gets married before the age of 20.
A.Mary women
B.A lot of men
C.Most of Indonesians
D.No one
E.Some Europeans

Kunci Jawabannya = D

31. Susi and Sara …… the concert next week.
A.will see
B.saw
C.have seen
D.see
E.will sees

Kunci Jawabannya = A

32. The Quran is the literal word of God, which He ….. His Prophet Muhammad through the Angel Gabriel.
A.reveals to
B.reveals to
C.revealed to
D.revealing to
E.will reveal to

Kunci Jawabannya = C

33. I am going to the meeting and …..
A.so does Dave
B.so goes Dave
C.so is Dave
D.Dave is so
E.too is David

Kunci Jawabannya = C

34. ….. that there is no God but Allah SWT, they surrender to Him Alone.
A.Muslims was believing
B.Muslims believing
C.Muslims believe
D.Muslims belief
E.Muslims are believe

Kunci Jawabannya = C

35. My mother is the woman whom I love very much in my life,…….
A.I have a dream
B.We love English
C.He is great
D.They are happy
E.She is my superhero

Kunci Jawabannya = E

36. The town…….is not so big, but tidy, beautiful, and clean.
A.that I from
B.from which I am
C.whose I am from
D.from where I am
E.where I am from

Kunci Jawabannya = E

37. Pusat Bahasa UIN (UIN’s Center for Language) has three thousand students each semester.
A.It is a wonderful day
B.I am a student of UIN
C.UIN applies Quality Assurance
D.It’s a big number
E.E. It’s nice to be a student

Kunci Jawabannya = D

38. The religion………….that there is no god but Allah SWT is Islam.
A.teaches
B.teaching
C.is teaching
D.who teaches
E.whom teaches

Kunci Jawabannya = A

39. Muslims, the people who follow the religion of Islam, pray in a Holy place …………..the Masjid.
A. calls
B. is calling
C. calling
D. call
E. called

Kunci Jawabannya = E

40. UIN Sunan Kalijaga …… for the past flew years. There tire new buildings now. Sonic general disciplines are also available in the university.
A.Changes
B.Has changed
C.Is changing
D.Was changed
E.Changed

Kunci Jawabannya = B

READING COMPREHENSION
Time: 25 minutes (including the reading of the directions). Now set your clock for 25 minutes.
Direction: In this section you will read several passages. Each one is followed by several questions about it, you are to choose the one best answer, (A), (B), (C), (D) or (E), to each question. Then on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen.

Questions 41-50.
The word Islam comes from the Arabic word that means “surrender.” Therefore the religion Islam means “submission to Allah”. The way to submit to Allah is through worshipping Him, obeying Him, following the rules in the Qur’an, and trying to follow the life of the prophet Muhammad.
People who follow this religion are called Muslims. They believe in only one God, That God is called Allah, which is the Arabic phrase for “the (only) God”. Muslims read a holy book called the Qur’an. Muslims also look at the Sunnah and Hadith as important guides to understand. Muhammad was the last messenger of God who spread Islam in ancient Arabia in the 7th century. Like two other religions today, Judaism and Christianity Islam is thought to be an Abrahamic religion, because the three religions are believed to have been started by Abraham. In all three religions, Abraham is one of God’s earliest messengers. Islam is now the second largest religion in the world with about one and a half billion followers.

41. The word Islam which means “surrender” derives from……
A. Sanskrit word
B. Persian word
C. French word
D. Greek word
E. Arabic word

Kunci Jawabannya = E

42. What is the author’s main point in the first paragraph?
A.The meaning of Holy Qur’an
B.The meaning of Islam
C.The religion embraced by Arabians.
D.The Arabic Word
E.Prophet Muhammad

Kunci Jawabannya = B

43. Which of the following is NOT mentioned as the way to submit to Allah?
A.By following the life of the prophet Muhammad.
B.By obeying Him
C.By worshipping Him
D.By following the rules in the Qur’an
E.By doing harm to others.

Kunci Jawabannya = E

44. The word “rules” in line 3 is closest in meaning to
A.Commands
B.Confessions
C.C. revelations
D.D. understandings
E.Memories

Kunci Jawabannya = A

45. The phrase “this religion” in line 4 refers to…..
A.Holy Qur’an
B.Islam
C.Allah SWT The only God.
D.D. All are wrong
E.Submission to Allah SWT.

Kunci Jawabannya = B

46. What can be inferred about Allah SWT described in the second paragraph?
A.He is the Most Compassionate and the Most Merciful
B.He is All-Seeing and All-Hearing
C.There is no God but Allah SWT.
D.Allah S WT is the Creator of universe.
E.All sent Muhammad to all humankinds.

Kunci Jawabannya = C

47. According to the passage, besides Holy Qur’an sent by Allah to Prophet Muhammad, Sunnah and Hadith are
A.The guides for the Ancient Arabians
B.The sources of Islam
C.The heritage of Prophet Muhammad
D.The sayings of earliest apostles
E.The miracles from prophet Muhammad

Kunci Jawabannya = B

48. Where in the passage does the author mention the faith of Muslims?
A.Lines 1-2
B.Lines 4 -5
C.Lines 5-6
D.Lines 9-10
E.Line 3

Kunci Jawabannya = B

49. According to the passage, the followers of Islam now are…….
A.less than I billion people
B.one billion people
C.more than one billion people
D.a half billion people
E.small numbers of people

Kunci Jawabannya = C

50. Which of the following would be most probably discussed in the following passage?
A.The followers of Islam
B.The Abrahamic Religion
C.The Sunnah and Hadits
D.The ancient Arabia
E.The recognized religions

Kunci Jawabannya = A

Questions 51-55
One day Nasruddin Hoja borrowed a pot from his neighbor Ali. The next day he brought it back with another little pot inside. “That’s not mine,” said Ali. “Yes, it is,” said Nasruddin Hoja. “While your pot was staying with me, it had a baby.”
Some time later Nasruddin Hoja asked Ali to lend him a pot again. Ali agreed, hoping that he would once again receive two pots in return. However, days passed and Nasruddin Hoja had still not returned the pot. Finally Ali lost patience and went to demand his property. “I am sorry,” said Nasruddin Hoja. “I can’t give you back your pot, since it has died.” “Died!” screamed Ali, “how can a pot die?” “Well,” said Nasruddin Hoja, “you believed me when I told you that your pot had had a baby.”

51. Who was the owner of the pot?
A.Nasruddin Hoja
B.no body owns it.
C.the baby
D.Ali’s neighbor
E.Ali

Kunci Jawabannya = E

52. How many times did Nasruddin Hoja borrow the pot?
A.once
B.four times
C.three times
D.never
E.twice

Kunci Jawabannya = E

53. How many pots did he give back the first time?
A.none
B.one
C.two
D.three
E.four

Kunci Jawabannya = C

54. Why was the neighbor happy to lend his pot a second time?
A.He wanted to sell it.
B.He was a good neighbor.
C.He had lots of spare pots.
D.He needed money
E.He was greedy.

Kunci Jawabannya = E

55. How many pots did Nasruddin Hoja return the second time?
A.None
B.three
C.two
D.four
E.one

Kunci Jawabannya = A

56. What probably happened to the pot?
A.It died.
B.The neighbor took it back.
C.Nasruddin Hoja kept it.
D.The neighbor broke it.
E.Nas,-uddin sold it

Kunci Jawabannya = C

Questions 57-60.
Motivation is a desire to achieve a goal, combined with the energy to work towards that goal. Students who are motivated have a desire to undertake their study and complete the requirements of their course.
A motive is an impulse that causes a person to act. Motivation is an internal process that makes a person move toward a goal. Motivation, like intelligence, can’t be directly observed. Instead, motivation can only be inferred by noting a person’s behavior.
Being a motivated student doesn’t mean you are always excited or fully committed to your study, but it does mean you will complete the tasks set for you even when assignments or practical’s are difficult, or seem uninteresting.

57. Motivation is understood as ……
A.an energy
B.a goal
C.a person’s behavior
D.personal intention
E.a desire to achieve a goal

Kunci Jawabannya = E

58. The first paragraph discusses which of Me following?
A.The meaning of motivation
B.The factors of motivation.
C.a person’s behavior
D.Students’ motivation
E.The requirements of the course.

Kunci Jawabannya = A

59. The best title of the passage is……………
A.Achieving a goal
B.Motivation
C.An impulse
D.Intelligence
E.The Desire

Kunci Jawabannya = B

60. The word “it” (It does not mean you will complete the tasks) in line 8 refers to …………
A.the students
B.the tasks
C.difficult assignments
D.uninteresting tasks
E.being a motivated student

Kunci Jawabannya = E

GOOD LUCK!!!

Sumber:
…….….., 2010, Kisi-Kisi Soal Bahasa Inggris Ujian Tengah Semester, Pusat Bahasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.460 pengikut lainnya.