Latest Entries »

kebersamaan

Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah, mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. (Imam Ghozali)

Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya kolektifitas merupakan sikap yang tertanam dalam diri pribadi seseorang yang memiliki rasa kebersamaan dalam melalukan segala sesuatu, baik bernilai positif atau negatif. Maksud dalam tulisan kali ini, yaitu  mengandung pentingnya membangun suatu kebersamaan agar tercapai suatu tujuan yang baik atau suatu tujuan yang bernilai positif.
Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Manusia tersebut pasti memerlukan suatu kebersamaan atau bantuan dari seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapai, walau ada juga sebagian yang bisa dilakukan sendiri namun dalam suatu kehidupan pasti lebih banyak suatu kebutuhan untuk memenuhi tuntutan hidupnya memerlukan bantuan dari orang lain.

Dalam suatu remaja, pemuda/mahasiswa, maupun masyarakat pada umumnya, nilai kebersamaan dewasa ini sangatlah kurang. Terbukti dari tindakan segala sesuatu semata karena ingin mengunggulkan diri mereka, kelompok mereka, organisasi mereka, dan lain sebagainya. Itulah keegoisan yang telah tertanam membatu dalam pribadi seseorang atau suatu kelompok. Sejatinya sikap demikian harus dihindari bahkan kita harus dihilangkan agar dalam setiap gerak gerik langkah kita terbangun rasa kebersamaan dalam setiap segi hidup dan kehidupan bermasyarat, berbangsa dan bernegara.

Kebersamaan di Masa Remaja

Masa remaja adalah masa yang berapi-api, masa dimana sangat mudah untuk dipengaruhi pola pikir dan tingkahnya. Pada masa remaja pola pikirnya masih labil. Apapun yang ditransfer atau yang telah dia amati akan menjadi patokan dalam berpikir dan bertindak. Jika yang diamati atau diperoleh dalam pergaulan, di suatu lembaga formal pendidikan, atau yang diperolehnya dari tokoh panutan masyarakat merupakan sesuatu yang baik (nilai moral, kebersamaan, kesederhanaan, menghargai, budi pekerti, kerja keras, tanpa pamrih, rendah hati, suka menolong, dll), maka itulah yang akan menjadi landasan berpikirnya (mind set). Demikian pula sebaliknya  jika yang mereka peroleh dalam kesehariannya adalah suatu kejanggalan perilaku (berkelahi, berjudi, minum-minuman beralkohol, berzina dll), maka yang demikian akan menjadi mind set-nya pula.

Terkadang, ada anggapan bahwa perilaku tidak senonoh merupakan perilaku yang wajar baginya karena itu merupakan cerminan dari apa yang mereka lihat dan amati dalam pergaulan. Parahnya, mind set mereka sudah tertanam bahwa tindakan demikian sebagai bentuk pengakuan diri bahwa mereka hadir dan ada. Dan itu butuh pengakuan dengan cara-cara yang tak wajar menurut etika dan norma masyarakat, namun hal yang lumrah baginya. Tak peduli, tindakan itu berdampak buruk atau tidak bagi dirinya dan orang lain.
Membangun pola pikir (mind set) remaja agar mempunya rasa atau keinginan untuk bersama-sama dalam hal kebaikan, perlu ada dorongan atau didikan dari berbagai pihak, baik didikan dalam rumah tangga, didikan lingkungan sekolah, maupun didikan dari lingkungan masyarakat pada umunya.

Dedikan di rumah tangga yang diperankan orang tua, memberikan pemahaman dasar pada anak-anaknya agar nilai religius dan pentingnya membangun kebersamaan bila berada dalam  suatu lingkungan tertanam dengan baik dalam pribadi dan tingkah laku anak-anaknya. Didikan di lingkungan sekolah yang dilakoni para guru, sepatutnya mendidik anak-anak didiknya dengan hati. Mendidik dengan hati akan melunakkan kekerasan yang dominan diperankan kaum remaja. Apabila seorang guru mendidik dengan hati, sekeras atau sebandel apapun anak didiknya dalam lingkup sekolah, maka akan luluh dengan didikan hati seorang guru yang penuh kasih sayang. Pada dasarnya remaja ingin mendapatkan transferan ilmu dari para gurunya dengan cara yang lebih santun dan penuh kesabaran, dengan harapan anak remaja mampu menyerap dengan indah apa-apa yang guru sampaikan dan selalu mereka ingat pancaran nilai-nilai tersebut sampai kapan pun dan dimanapun.

Didikan masyarakat, melibatkan semua unsur masyarakat. Remaja, seberapa bandel pun mereka, pastilah ada keinginan dalam hatinya mengambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat. Tinggal diarahkan melalui apa yang mereka bisa dan apa yang mereka mampu lakukan.

Seorang tokoh masyarakat yang mempunyai ilmu tentang keagamaan (guru ngaji) misalnya, dapat memainkan peran didikan bagi remaja untuk mengajarkan bagaimana membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Kontribusi guru ngaji sangan besar dalam suatu masyarakat kita, karena kemurahan hati dan kegigihan mereka mengajarkan baca Al-Qur’an kepada remaja-remaja dalam suatu masyarakat sangat besar. Buah kegigihan mereka jualah, banyak remaja yang sudah mahir mengaji.

Dalam suatu masyarakat, perlu juga membangun suatu wadah pemersatu bagi remaja yang berada dalam suatu masyarakat. Wadah tersebut dapat berupa komunitas atau organisasi remaja. Para orang tua dan tokoh masyarakat hanya perlu mengarahkan, terutama dalam agenda-agenda yang mereka lakukan yaitu agenda-agenda yang bisa membangkitkan rasa persaudaraan mereka sesama remaja. Misalnya, jika ada Pekerjaan Rumah (PR) dari sekolah, para remaja dapat mengerjakannya secara bersama melalui organisasi remaja yang mereka bentuk.

Bila ada suatu penyelesaian soal-soal atau pekerjaan rumah tersebut dirasa sulit untuk dikerjakan sendiri, disitulah wadah untuk mendiskusikan semua persoalan-persoalan yang dihadapi, karena seberapa besarpun suatu persoalan kalau dikerjakan secara bersama maka akan terasa mudah. Begitu juga sebaliknya, sesederhana apa pun suatu pekerjaan kalau dikerjakan sendirian akan terasa sulit adanya. Seperti halnya sapu lidi. Sapu lidi merupakan gabungan dari puluhan atau ratusan lidi. Jika satu lidi dipakai untuk menyapu batu sebesar genggaman tangan, maka patahlah ia karena satu lidi punya tingkat kerapuhan yang tinggi. Sebaliknya, jika batang lidi-lidi tersebut digabungkan jadi satu dalam satu ikatan akan menjadi sapu lidi dan juga akan bisa menyapu batu yang besarnya sebesar genggaman tangan tersebut. Oleh karena itu, makna atau hasil yang didapat dari suatu kebersamaan itu akan bernilai tinggi adanya.

Kebersamaan Pemuda/Mahasiswa

Pemuda/mahasiswa merupakan agen pengontrol (agent of control) dan agen perubahan (agent of change). Di tangan pemuda/mahasiswa bisa membuat atau menciptakan suatu perubahan dalam suatu lingkup masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia. Sifat dan karakter mahasiswa yang sejatinya masih murni dari kendali atau pengaruh siapapun (independent), dengan kemurnian hati dan pikiran seorang mahasiswa bisa merangkul dari aspirasi semua kalangan, lebih-lebih untuk kepentingan masyarakat menengah ke bawan. Bahkan seorang Soekarno pernah berkata “berikan saya sepuluh pemuda, maka saya akan bisa mengguncangkan dunia”.

Itulah sejatinya prestasi yang akan diraih oleh pemuda/mahasiswa bilamana mereka menyatukan ide, pikiran, gagasan, dan bersama-sama melangkah melakukan perubahan untuk masyarakat, bangsa dan negara tercinta ini, maka suatu perubahan yang nyata akan terlihat atau terpampang dengan jelas dari buah tangan atau karya pemuda/mahasiswa.

Seperti halnya masyarakat Desa Ncera yang memiliki banyak pemudanya yang melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Hampir 90% remaja yang telah lulus SMA melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, bahkan orang yang telah berkeluarga merasa terpanggil hatinya berkeinginan mengambil bagian untuk melanjutkan studi. Di lihat dari sebaran daerah tujuan studi sangat beragam,  ada yang tetap tanah kelahiran (kabupaten/kota Bima), ada juga yang merantau lebih jauh ke Lombok, Mataram, Bali, Semarang, Malang, Surabaya, Bandung, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kalimantan, kota Gudeg Yogyakarta, dan bahkan di luar negeri.

Sudah menjadi rutinitas tiap tahunnya, bila mendekati liburan panjang kuliah, para mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari desa Ncera yang kuliah diberbagai penjuru kota di Indonesia, mereka yang tergabung dalam organisasi daerah. Di Mataram mereka berkumpul bersama menyatukan ide dan pikiran mereka dan merencanakan terkait program yang akan mereka laksanakan di kampung halaman nanti bila musim libur panjang kuliah tiba, begitu juga yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi Ncera yang berada di Makasar, Jakarta, Yogyakarta, dan kota-kota lainnya. Masing-masing kota mempunyai program kerja yang dilaksanakan untuk kebaikan tanah kelahiran.

Tak sedap rasanya kegiatan mereka dilakukan berjalan sendiri-sendiri. Sikap demikian menunjukkan pada masyarakat bahwa mahasiswa yang notabene kalangan muda terlihat tidak kompak dan satu pikiran. Sikap dan tindakan demikian layaknya dicari jalan bersama agar pandangan masyarakat dalam melihat gerak gerik pemuda/mahasiswa menyatu dalam satu kesatuan dan bingkai kebersamaan yang utuh.

Sikap demikian bukanlah tidak bagus, hanya tidak indah dipandang karena terlihat tidak adanya kekompakan pada semua elemen pemuda/mahasiswa. Sudah saatnya semua elemen pemuda/mahasiswa tersebut duduk bersama menyatukan ide, pikiran, gagasan, dan dijalankan secara bersama-sama. Tidak ada lagi mengatasnamakan organisasi dan melaksanakan kegiatan tanpa koordinasi dan kebersamaan seluruh unsur pemuda dan mahasiswa. Mari kita bersama menyatu dengan indah layaknya lidi-lidi yang berserakan dikumpulkan jadi satu, membentuk satu kekuatan yang utuh, yaitu kekuatan untuk membangun suatu masyarakat, bangsa dan negara. Malu rasanya sikap dan sifat individual seperti itu dipertahankan, terlebih mengingat kiprah sejarah pemuda/mahasiswa tahun 1998 yang kala itu berhasil menumbangkan rezim lalim berkat kekuatan dari kebersamaan dan persaudaraan yang menyatu.

Kebersamaan dalam Masyarakat

Hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat syarat akan nilai kebersamaan. Itulah sejatinya hidup dalam bermasyarakat yang telah menjadi tradisi dari masa ke masa sejak ribuan tahun silam. Kebersamaan tersebut terpatri melalui nilai-nilai yang tertanam dalam pribadi-pribadi masyarakat. Di antaranya gotong royong, musyawarah mufakat, dan senasib sepenanggungan, ramah tamah, dll. Dalam suatu masyarakat syarat akan rasa gotong royong yang tinggi, sebagai contoh, bila mana ada suatu pembangunan untuk keperluan bersama, maka masyarakat yang berada disekitar berbondong-bondong datang dan mengekspresikan rasa kebersamaan mereka dengan bentuk yang mereka bisa.

Pembangunan masjid misalnya masyarakat terbiasa berbondong-bondong datang untuk melakukan apa yang mereka bisa, ada yang menyumbangkan ide, gagasan, tenaga, atau menyumbangkan sejumlah uang untuk pembangunan tersebut. Begitupun halnya jika ada persoalan dalam suatu kehidupan bermasyarakat, maka musyawarah mufakat haruslah dikedepankan.

Itulah sikap-sikap kolektifitas yang harus tertanam dalam hidup dan kehidupan dalam suatu masyarakat. Tatkala kita ingin menggapai tujuan yang mulia sejatinya kita harus melaksakan tujuan tersebut secara bersama-sama agar suatu persoalan sesulit apapun dapat diselesaikan secara bersama-sama. Semoga penggalan tulisan ini menjadi bahan bacaan untuk kita renungkan bersama-sama bahwasannya nilai kebersamaan (kolektifitas) sangatlah tinggi manfaat dan kegunaan yang bisa didapat dalam menggapai tujuan mulia.[M. Jamil].

NB: Tulisan ini telah diterbitkan di Buletin FIMNY Edisi Spesial Idul Fitri 1434 H (8-10 Agustus 2013) yang akan disebarkan di tiap-tiap masjid di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, NTB

 

A.    LATAR BELAKANG
Pelajar dan Mahasiswa sebagai civitas dan pelaku pendidikan merupakan sumber daya potensial yang secara bertanggung jawab di tuntut harus menyiapkan diri dan mengembangkan diri selaku kader penerus dan pelaku pembangunan dimasa yang akan datang. Berkenaan dengan itu, sebagai generasi muda harus siap menghadapai tantangan dan perkembangan jaman serta kemajuan teknologi yang semakin pesat. Dengan mengembangkan potensi diri yang dirasa ini belum maksimal dikembangkan sehingga kemudian dapat dimanfaatkan dan di gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Potensi diri tersebut mencakup dalam bidang pengembangan Intelektual dan juga kemampuan di bidang olahraga. Dua hal di atas kita semua menyadari bahwa betapa pentingnya Potensi intelektual dan pengembangan olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan olahraga yang teratur maka akan berakibat positif terhadap tingkat perkembangan daya pikir manusia serta mampu meningkatkan kecerdasan emosional seseorang.
Mengingat betapa besar peranan pelajar dan mahasiswa dalam kancah pembangunan mendatang, maka dalam menyiapkan dan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkualitas. Dengan ini Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakata (FIMNY) Bima yang bertujuan mewadahi terciptanya pemuda dalam mengembangkan kreatifitas Intelektual dan hubungan tali Persaudaraan di kota merantau yang berada di Yogyakarta, khususnya warga Bima NTB serta mahasiswa pada umumnya bisa berbaur dengan masyarakat Yogyakarta (Pribumi).
Oleh karena itu, kami dari Forum ini ingin membahana di Bumi Yogyakarta yang ramah akan lingkungan, Kota Pendidikan, Kota Budaya dan Miniatornya Indonesia. Maka kami ingin membangun kreatifitas dengan mengadakan sebuah Pentas Budaya, Pelatihan Jurnalis Turnamen Futsal, Turnamen Catur, Turnamen Bola Mini, Refleksi HUT FIMNY dan Doa Bersama dengan semangat Pengembangan Intelektual, Semangat Persaudaraan, Semangat junjung tinggi Sportifitas, Solidaritas dan sebagainya. Atas dasar pemikiran diatas, untuk meningkatkan prestasi pelajar dan mahasiswa Bima NTB serta mahasiswa pada umumnya yang berada di Yogyakarta sebagai aset potensial untuk Masyarakat, Agama, Bangsa dan Negara. Kami mengadakan beberapa kegiatan dengan tema : “Menciptakan Kreatifitas Dan Meningkatkan Semangat Intelektual Serta Nilai-Nilai Kebangsaan”, dengan tema ini kami benar-benar mengharapkan pemuda yang potensial dan kreatifitas yang bijaksana dalam mengembankan tugas dan tangung jawab dalam segala bidang.

B.    NAMA KEGIATAN
Peringatan HUT Ke-6 Forum Intelektual Mahasiswa Ncera Yogyakarat (FIMNY) Bima-Yogyakarta

C.    TEMA KEGIATAN
“Menciptakan Kreatifitas Dan Meningkatkan Semangat Intelektual Serta Nilai-Nilai Kebangsaan”

D.    TUJUAN KEGIATAN
1.    Mewujudkan pemuda intelektual yang mempunyai wawasan keilmuan.
2.    Meningkatkan rasa kebersamaan di kota merantau dalam berkreatifitas dan inofasi.
3.    Mempererat tali silaturrahmi antar saudara-saudari se-Nusantara yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarata.
4.    Mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa dan umum yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarata.
5.    Kawara Angi (Saling Mengingatkan)
6.    Menciptakan Pribadi yang Maja Labo Dahu (malu dan takut)
7.    Melahirkan para Jurnalis muda yang berbakat

E.    BENTUK KEGIATAN DAN BENTUK PELAKSANAAN
1.    Pelatihan Jurnalis dilakasanakan pada :
Hari/Tanggal    : 26 April 2014
Tempat     : Ruang Teatrikal Fakultas Syariah Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tema        : “Melahirkan Pemuda Dengan Jiwa Jurnalis Dalam Mengawal Demokrasi”.
Target Peserta : 100 orang

2.    Turnamen Catur dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal     : Sabtu dan Minggu, 3 dan 4 Mei 2014
Tempat    : Aula Asrama Bima Sultn Salahudin
Target Peserta : 20 peserta

3.    Turnamen Bola Mini dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal     : Kamis – Minggu, 1 sampai 4 Mei 2014
Tempat    : Komplek Brimob Yogyakarta
Target Peserta : 16 tim

4.    Turnamen Futsal dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal     : Sabtu dan Minggu, 10-11 Mei 2014
Tempat    : Lapangan Futsal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Target Peserta : 32 tim

5.    Pentas Budaya dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal     : Sabtu, 24 Mei 2014
Tempat    : Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta
Target Peserta : 20 tim

6.    Refleksi HUT FIMNY dan Do’a Bersama
Hari/Tanggal     : Senin, 02 Juni 2013
Tempat    : Aula Asrama Mahasiswa Sultan Abdul Kahir Bima Yogyakarta
Pemateri:
a.    Zainudin, S.Fil., M.Si. (Staff Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri/Pembina FIMNY)
b.    Neni Iryani, S.Si. (Pembina FIMNY)

F.    SASARAN KEGIATAN
Kegiatan ini diikuti oleh semua Keluarga Pelajara Mahasiswa Se-Nusantara di Yogyakarata dan umum

 

 

CATATAN:

1. Bagi para donatur yang ingin menyumbang, silakan ambil proposal lengkapnya di sini (KLIK PROPOSAL LENGKAP)

2. Info lanjut bisa hubungi 087777792666 / 085226001936

Kolektivitas Sukseskan Pemilihan Umum 2014

GambarKolektivitas merupakan sikap yang tertanam dalam diri pribadi seseorang yang memiliki rasa kebersamaan, keterpaduan, serta tindak kebersamaan dalam melalukan segala sesuatu, baik segala sesuatu itu bernilai positif maupun bernilai negatif, namun maksud dalam tulisan kali ini yaitu  mengandung pentingnya membangun suatu kebersaan agar tercapai suatu tujuan yang baik atau suatu tujuan yang bernilai positif.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam berkehidupan di suatu masyarakat, bangsa dan Negara, manusia tersebut pasti memerlukan suatu kebersamaan atau bantuan dari seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dia capai, walau ada juga sebagian yang bisa dilakukan sendiri namun dalam suatu kehidupan pasti lebih banyak suatu kebutuhan untuk memenuhi tuntutan hidupnya memerlukan bantuan dari orang lain.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan “Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 22E Ayat 1. Kita tahu bersama bahwasannya masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) akan berakhir tahun ini, dan dalam beberapa minggu lagi pesta Pemilu 2014 akan menghampiri kita. Dalam setiap pemilu, baik Pemilu Kepala Desa di tingkat Desa, Pemilu Bupati/Walikota ditingkat Kabupaten/Kota, Pemilu Gubernur ditingkat Provinsi, Pemilu Legislatif di tingkat DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, maupun Pemilu Presiden pasti sarat akan konflik-konflik atau suatu permasalahan. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita semua untuk mensukseskan Pemilu tersebut agar tidak terjadi atau meminimalisir konflik-konflik atau suatu permasalahan tersebut.

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan alat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, kita sebagai warga negara yang baik, harus turut andil untuk mensukseskan Pemilu tersebut, agar apa yang dicita-citakan bersama yakni terpilihnya wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab.

Mensukseskan Pemilu 2014 adalah cita-cita kita bersama, cita-cita dari semua lapisan, cita-cita para Calon Legislatif (calon anggota Dewan), cita-cita Pemerintah, cita-cita Penegak Hukum, serta cita-cita masyarakat indonesia, untuk menggapai cita-cita tersebut kita harus berperan serta dan berjuang bersama-sama.

Peran Pemerintah
Untuk memperlancar berjalannya Pemilihan Umum, Pemerintah telah membentuk Komisi Pemilihan Umum yang bersifat independent. Seperti yang terpartri dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 22E ayat (5) berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum yang diamanahkan oleh Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretatiat Umum Komisi Pemilihan Umum, adalah sebagai berikut: (1) merencanakan dan mempersiapkan pemilihan umum; (2) menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum; (3) membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS; (4) menetapkan jumlah kursi anggota  DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan; (5) menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum disemua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; (6) mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta  data hasil pemilihan umum; (7) memimpin tahapan pemilihan umum. Dengan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, semoga Komisi Pemilihan Umum menggunakan sebaik-baiknya, agar tercipta Pemilu 2014 yang sukses dambaan bersama.

Peran Penegak Hukum
Penegak Hukum yang berperan aktif menangani permasalahan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat saat Pemilu adalah Kepolisian Republik Indonesia. Mengingat amandemen kedua Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 30 Ayat (4) menyebutkan bahwasannya “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” demi untuk pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Peran Kepolisian sangat besar karena pihak Kepolisian berperan aktif untuk keamanan dan ketertiban mulai sebelum dilakukan pesta demokrasi sampai saat pelaksanaan demokrasi (Pemilu), agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga meresahkan masyarakat.

Peran Para Calon Anggota Dewan,
Calon anggota Dewan yang dimaksud disini adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diwilayah Kabupaten/Kota, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di wilayah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di tingkat Nasional. Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten, mereka akan berjuang dengan keras untuk mendapatkan suara di daerah pemilihannya, tentu dalam menjaring suara dilakukan dengan cara dan taktik yang tidak bertentangan dengan etik dan tingkahlaku masyarakat serta undang-undang. Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di tingkat wilayah Provinsi, mereka akan berjuang dengan keras untuk mendapatkan suara di daerah pemilihannya, tentu dalam menjaring suara dilakukan dengan cara dan taktik yang tidak bertentangan dengan etik dan tingkahlaku masyarakat serta undang-undang. Begitu juga dengan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketika saat Pemilu berlangsung dan saat hasilnya telah diketahui, maka Anggota Dewan yang terpilih dalam merayakan kemenangannya tidak dilakukan dengan berlebihan yang mungkin dengan cara itu menyebabkan para calon yang tidak menang merasa tersinggung dan yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, apabila telah diketahui hasilnya tidak sesuai dengan harapan (kemenangan), maka ia juga menerima dengan hati yang lapang akan kekalahan yang dialaminya, kalaupun ada kejanggalan dalam proses pelaksanaan Pemilu, maka dilalui dengan jalur yang diatur oleh undang-undang. Dalam hal adanya suatu sengketa Pemilu, yakni perselisihan tentang hasil pemilihan umum, maka akan diadili di Lembaga Mahkamah Konstitusi, seperti amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 24C Ayat (1) berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Peran Masyarakat Umum
Hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat syarat akan nilai kebersamaan, itulah sejatinya hidup dalam bermasyarakat yang telah menjadi tradisi dari masa ke masa sejak ribuan tahun silam, yang mana kebersamaan tersebut dibuktikan dengan adanya nilai-nilai yang tertanam dalam pribadi-pribadi masyarakat, diantaranya seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan lain sebagainya. Sikap kebersamaan (kolektifitas) tersebut juga harus terpartri dalam mensukseskan Pemilu, karena beberapa minggu lagi kita dihadapkan dengan Pemilu 2014, maka semua lapisan masyarakat harus berperan aktif untuk mensukseskannya, yang bisa dilakukan masyarakat adalah ketika para calon Legislatif turun di masyarakat mengubarkan janji-janji manisnya, maka masyarakat harus jeli dan cerdas dalam menyikapinya, jangan sampai orang yang di pilih tidak mewakili aspirasi-aspirasi masyarakat hingga sebaliknya yang terjadi kelak bila telah terpilih jadi Anggota Dewan yakni menyimpangi dari tanggungjawab yang harus Anggota Dewan lakukan. Bila mana dalam lapangan ada Calon Legislatif yang menyuap masyarakat, yakinlah dan percayalah, orang-orang semacam itu tidak akan mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya bila telah menjadi Anggota Dewan. Karena ketika telah menjadi Anggota Dewan yang paling pertama  dia pikirkan adalah, bagaimana caranya untuk mengembalikan uang-uang yang telah mereka keluarkan, dan dengan kewenangannya yang besar, mereka bisa dengan leluasa memanfaatkannya untuk menggunakan dana agar uang yang dia keluarkan semasa kampanye cepat kembali dan bahkan mengambil sebanyak-banyaknya untuk memperkaya dirinya dan keluarganya.

Peran Pemuda/Mahasiswa
Pemuda/Mahasiswa merupakan agen pengontrol (agent of control) dan agen perubahan (agent of change), yang mana ditangan mahasiswa bisa membuat atau menciptakan suatu perubahan dalam suatu lingkup masyarakat, bangsa, Negara, bahkan dunia, karena dengan sifat dan karakter mahasiswa yang sejatinya masih murni dari kendali atau pengaruh siapapun (independent), dengan kemurnian hati dan pikiran seorang mahasiswa bisa merangkul dari aspirasi semua kalangan, lebih-lebih untuk kepentingan masyarakat menengah kebawan. Seperti selogan yang pernah digembar-gemborkan oleh sang pendiri bangsa (funding father) kita yaitu Soekarno, tentang besarnya pengaruh pemuda/mahasiswa bila mereka bersatu, beliau pernah mengatakan dengan lantang “berikan saya sepuluh pemuda, maka saya akan bisa mengguncangkan dunia”, itulah sejatinya prestasi yang akan diraih oleh pemuda/mahasiswa bila mana mereka menyatukan ide, pikiran, gagasan, dan bersama-sama melangkah melakukan perubahan untuk masyarakat, bangsa dan Negara tercinta ini, maka suatu perubahan yang nyata akan terlihat atau terpampang dengan jelas dari buah tangan atau karya pemuda/mahasiswa.

Peran mahasiswa dalam mensukseskan Pemilu 2014 sangat diharapkan, karena karakter mahasiswa yang sejatinya masih murni dari kendali atau pengaruh siapapun (independent). Mahasiswa harus berperan aktif membantu mengawas dan mengontrol berjalannya Pemilu agar terbebas dari hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang.

Sejatinya kita semua harus menyatu dengan indah seperti halnya lidi-lidi yang berserakan dikumpulkan jadi satu, membentuk satu kekuatan yang utuh, yaitu kekuatan untuk membangun suatu masyarakat, bangsa dan Negara. Karena  seberapa besarpun suatu persoalan kalau dikerjakan secara bersama maka akan terasa mudah, begitu juga sebaliknya, sesederhana apa pun suatu pekerjaan kalau dikerjakan sendirian akan terasa sulit adanya, seperti halnya sapu lidi, sapu lidi merupakan gabungan dari puluhan atau ratusan lidi, bila satu lidi ingin menyapu batu yang besarnya sebesar genggam tangan maka lidi tersebut tidak akan bisa menyapu batu itu, begitu juga sebaliknya, bila mana lidi-lidi tersebut digabungkan jadi satu dalam satu ikatan akan menjadi sapu lidi dan juga akan bisa menyapu batu yang besarnya sebesar genggaman tangan tersebut. Oleh karena itu, makna atau hasil yang didapat dari suatu kebersamaan itu akan bernilai tinggi adanya. Itulah sikap-sikap kolektifitas yang harus tertanam dalam hidup dan kehidupan dalam suatu masyarakat, bangsa dan Negara, yang mana bila kita ingin menggapai tujuan yang mulia sejatinya kita harus melaksakan tujuan tersebut secara bersama-sama biar suatu persoalan sesulit apapun bisa dilakukan atau disa dipecahkan secara bersama-sama. Begitu juga apabila kita semua ingin mensukseskan Pemilu 2014 yang sebentar lagi akan diselenggarakan, kita harus bahu membahu membentuk satu kekuatan yang utuh untuk mensukseskannya.  

Oleh : M. Jamil
Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
[Ketua II Bagian Eksternal Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Yogyakarta (DPC PERMAHI Yogyakarta)]

GambarPerempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminism (bersifat kewanitaan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perempuan bermakna (1) orang (manusia) yg mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita; (2) istri; bini: — nya sedang hamil; (3) betina (khusus untuk hewan), sedangkan kata wanita bermakna perempuan dewasa: kaum — , kaum putri (dewasa).

Sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran perempuan sudah dalam dunia politik sudah ada, karena Sejarah Indonesia mencatat seorang tokoh bernama Gayatri Rajapatni (Ratu di atas segala Ratu) yang wafat pada tahun 1350 yang diyakini sebagai perempuan di balik kebesaran Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Budha yang di mata banyak orang tidak mungkin memberikan ruang bagi perempuan untuk berpolitik. Tetapi hasil kajian yang dilakukan oleh mantan Dubes Canada untuk Indonesia (Earl Dark, ia juga sebagai sejarawan) membuktikan, bahwa puncak kejayaan Majapahit tercapai karena peran sentral Gayatri, istri Raden Widjaya, ibunda ratu ketiga Majapahit, Tribhuwanatungga-dewi, sekaligus nenek dari Hayamwuruk, raja terbesar di sepanjang sejarah Kerajaan Majapahit. Gayatri tidak pernah menjabat resmi sebagai ratu, tetapi peran politiknya telah melahirkan generasi politik yang sangat luar biasa di Nusantara kala itu.

 Di era Kolonialisme Belanda kita mengenal RA Kartini, ia lahir sebagai pemimpin perempuan yang memperjuangkan kebebasan dan peranan perempuan melalui emansipasi dalam bidang pendidikan. Berkat pemikiran-pemikiran yang ia lahirkan, sehingga sampai saat ini pemikirannya masih menjadi bahan kajian para Kartini masa kini. Tokoh Supeni, dikenal sebagai politikus wanita yang menduduki berbagai jabatan penting di Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR sekaligus anggota Konstituante melalui partai PNI. Sebagai diplomat, ia pernah menjabat sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Amerika Serikat dan duta besar keliling di zaman Presiden Soekarno. Sebagai salahsatu contoh lagi yakni Dra. Khofifah Indar Parawansa, ia  adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Persatuan Nasional. Adapun karir politiknya yakni: (1) Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI (1992-1997); (2) Pimpinan Komisi VIII DPR RI (1995-1997); (3) Anggota Komisi II DPR RI (1997-1998); (4) Wakil Ketua DPR RI (1999); (5) Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI (1999); (6) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-2001); (7) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1999-2001); (8) Ketua Komisi VII DPR RI (2004-2006); (9) Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004- 2006); (10) Anggota Komisi VII DPR RI (2006).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, itu juga telah diamanatkan oleh konstitusi kita Undang-undang Dasar Tahun 1945, pada penggalan Pasal 28D ayat 1 berbunyi “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum, berperan dalam politik, berpran dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan, dan berperan dalam bentuk apa pun pemi kemajuan dan keutuhan negara tercinta yakni Negara Nesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 amandemen kedua mengamanatkan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Pastilah kita kenal tokoh perempuan yang pertama menjadi Presiden Perempuan di Indonesia, ia adalah Ibu Megawati Soekarnoputri, menteri juga banyak dari kalangan perempuan, salahsatunya Ibu Siti Fadilah Supari, pernah menjadi Mentri Kesehatan Republik Indonesia, ditingkat Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten, bahkan yang jadi Walikota dari kalangan perempuan bisa dibilang banyak jumlahnya di Indonesia ini. Mengenai persamaan yang di amanahkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ada juga di Pasal 28H ayat (2) yakni berbunyi “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Jadi, tidak ada yang bisa menyangkal bahwasannya permpuan juga bisa berperan dalam berbagai bidang yang biasananya dilakukan para lelaki, karena itu semua sudah dijamin dan di khidmad oleh konstitusi kita serta dalam kenyataannya juga telah terbukti.

Didalam bingkai kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia secara umum memberikan ruang yang luas dan ramah bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam politik, termasuk menjadi pemimpin. Bahkan kesempatan ini terus diberikan, termasuk penetapan kuota 30% perempuan di parlemen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari perspektif historis, nampak bahwa sepanjang sejarah Indonesia, pemimpin perempuan telah muncul silih-berganti. Rahim Ibu Indonesia telah membuktikan diri sebagai rahim yang subur bagi lahirnya para pemimpin perempuan terkemuka di bumi pertiwi, sungguh mulia jasamu pasa ibu, karena engan tangan lebutmu engkau rawat anak-anak mu hingga besar dan berprestasi, karena dengan kasih sayang mu  engkau didik anak-anakmu jadi seorang pemimpin.

Adanya partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Dalam artian menjunjung tinggi “kebebasan” dalam berucap, bersikap, berbuat, bertingkah serta berpolitik. Menjunjung tinggi “kesetaraan” dalam bentuk apapun, termasuk kesetaraan dalam mengambil bagian dan berkompetisi dalam dunia politik. Menjunjung tinggi kebersamaan dalam membangun bangsa, agar bangsa indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang adil, bangsa yang bermartabat serta menjadikan bangsa yang mandiri, bagian ini tidak hanya dilakukan oleh para laki-laki, namun para perempuan pun harus turut andil didalamnya. Menjunjung tinggi “kejujuran”, kejujuran itu sangat-sangat tinggi nilainya di mata masyarakat, karena kalau kita telah jujur maka kita akan dipercayai selamanya, para perempuan pasti telah mengenyam nilai-nilai kejujuran itu, karena hati dan jiwa perempuan itu lembut dan selalu mengutamakan hati nurani dalam setiap tingkah-lakunya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 8 Ayat (2) berbunyi “partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan”. Pasal 8 Ayat (2) Poin e berbunyi “menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Jadi, keterwakilan perempuan dalam konstitusi itu telah dijamin. Pada Pasal 15 Poin d berbunyi “surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lebih lanjut pada Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan “di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”. Lebih lanjut pada Pasal 55 menyebutkan bahwasannya “daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.

Pada saat Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, di Pasal 58 Ayat (1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Pasal 58 Ayat (2) menyebutkan bahwasannya “KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Pada Pasal 58 Ayat (3) “KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Pasal 59 Ayat (2) berbunyi “dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut”. Dalam bunyi Pasal 62 Ayat (6) menyatakan “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional”. Pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak selama 1 (satu) hari dan pada 1 (satu) media elektronik selama 1 (satu) hari.

Lebih lanjut dalam Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional”. Pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak selama 1 (satu) hari dan pada 1 (satu) media elektronik selama 1 (satu) hari. Lebih lanjut pada Pasal 215 Ayat b menyebutkan “dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan”.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Sejak Pemilu 2004, melalui Undang-undang Partai Politik No. 31 tahun 2002, telah berubah beberapakali yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengatur perihal keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan kuota pencalonan legislatif perempuan sebanyak 30%. Meski upaya penerapan kuota telah dilakukan, namun pada Pemilu 2009 belum menunjukkan angka keberhasilan yang signifi kan karena baru mencapai 18.04% (101 orang dari 560 orang anggota) keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). sementara keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mencapai 26.52% (35 orang dari 132 orang anggota). Untuk menopang terwujudnya kuato 30% tersebut perlu pemikiran yang matang dan keseriusan yang penuh bagi para perempuan yang memilih dan meniti karirnya di dunia politik tersebut. Dengan keseriusan dan semangatnya untuk mensosialisasikan sampai ke akar rumput, maka cita-cita pencapaian 30% itu akan terpenuhi di kompetisi bulan April 2014 nanti.

Negara-negara seperti di eropa  pemenuhan hak-hak politik perempuan dilakukan secara incremental,  bertahap dan melalui perjuangan yang keras. Hak memilih bagi perempuan yang paling awal di dunia Barat dinikmati oleh perempuan New Zeland. Hanya 10 minggu setelah gubernur Lord Glasgow menandatangani the Electoral Act 1893, sebanyak 109. 461 perempuan New Zeland tercatat menggunakan hak memilihnya pada pemilu 1893. Sudah tentu ini tidak berarti bahwa perempuan Indonesia tidak dihadapkan pada persoalan-persoalan sebagaimana banyak perempuan di dunia alami. Dalam bidang politik, persoalan rendahnya partisipasi dan representasi kaum perempuan, terutama di lembaga-lembaga publik, termasuk di parlemen merupakan masalah serius di Indonesia.

Perempuan juga, berdasarkan realita objektif persoalan rendahnya dan buruknya kualitas partisipasi dan representasi merupakan bagian dari persoalan demokrasi Indonesia yang belum selesai dan masih terus mencari bentuk, dan bukan merupakan persoalan perempuan semata-mata. Masih banyak kelompok dalam masyarakat Indonesia dihadapkan pada kedua persoalan ini. Kaum petani, dan nelayan, misalnya, menghadapi masalah ini sama seriusnya dengan kaum perempuan. Demikian pula dengan kaum buruh. Karenanya, persoalan partisipasi dan representasi yang buruk ini harus diselesaikan sebagai agenda politik kolektif sebuah bangsa, bukan dibatasi sebagai medan pergulatan gender situasi inilah yg terjadi di Indonesia.

Dengan adanya konstitusi yang mengatur tentang keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan kuota pencalonan legislatif perempuan sebanyak 30%, harapan penulis kepada semua kaum perempuan, tidak bereforia dengan terjaminnya hak itu oleh konstitusi, sehingga hak-hak lainnya yang juga tidak kalah penting terabaikan begitu saja. Salah satu contohnya, bila perempuan yang sudah berkeluarga, bilamana ingin berproses dan ingin mengambil bagian yang jamin konstitusi tersebut, harus dulu menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan sebagai istri yang baik, mengurus dulu keperluan anak-anaknya, agar anak-anaknya kelak beranjak dewasa menjadi orang terdidik dan menjadi pemimpin yang tangguh serta mengurus dulu kewajibannya sebagai seorang istri.

Oleh : M. Jamil
 [Ketua II Bagian Eksternal Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Yogyakarta (DPC PERMAHI Yogyakarta)]

PenipuanPenipuan merupakan sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.

R. Sugandhi (1980 : 396-397) menjelaskan Penipuan merupakan tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan idak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

 

Kasus Penipuan Via SMS/Telepon

Kemarin pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2013 pukul 08:15 saya dikejutkan dengan datangnya sms dari nomor 081554441788 yang berbunyi : “Saya Bapak Rizal Qosim (Pudek III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Kami sampaikan kepada sauda Anjar (nama samaran atau yang disamarkan), diharapkan menghubungi Bapak Prof. Dr. Musa Asyari (HP: 08161622116), sehubungan anda ditunjuk mengikuti Seminar Nasional DITJEN DIKTI, Perihal ; Undangan peserta Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter Mahasiswa, Penelitian dan Pemberian Bantuan Dana Usaha 2013, yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Juli 2013 di Hotel Borobudur Jakarta”. Karena saya tidak membalasnya, sehingga berulang kali sms tersebut masuk dengan bunyi sms yang sama, dan yang kesekian kalinya masuk lagi sms dari nomor 081554441788 (nomor yang sama seperti nomor yang yang disebutkan diatas), isi sms-nya seperti ini : “Saya Bapak Rizal Qosim (Pudek III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Kami sampaikan kepada sauda Anjar (nama samaran atau yang disamarkan), diharapkan menghubungi Bapak Prof. Dr. Musa Asyari (HP: 08161622116), sehubungan anda ditunjuk mengikuti Seminar Nasional DITJEN DIKTI, Perihal ; Undangan peserta Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter Mahasiswa, Penelitian dan Pemberian Bantuan Dana Usaha 2013, yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Juli 2013 di Hotel Borobudur Jakarta”. (kok tanggal pelaksanaannya beda yach? Yang pertama tertera “pelaksanaannya pada tanggal 20-21 Juli 2013 di Hotel Borobudur Jakarta” sedangkan bunyi sms yang lain “dilaksanakan tanggal 18-19 Juli 2013 di Hotel Borobudur Jakarta”, Bertanya dalam hati), pasti ini cuman sms penipuan, begitu kuberucap dalam hati.

Beberapa saat kemudian, karena melihat saya tidak menghiraukan (tidak merespon) sms tersebut, saya dikejutkan dengan datangnya telepon dari nomor yang sms tersebut (081554441788), lalu dengan santunnya dia membawa salam, dan memperkenalkan namanya “Pak Rizal Qosim (Pudek III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, dengan lincahnya sang penipu tersebut menjelaskan perihal dari maksud dia menghubingi atau menelepon saya, dia menjelaskan bahwa saya adalah salahsatu dari 5 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditunjuk untuk mengikuti Seminar Nasional DITJEN DIKTI, Perihal ; Undangan peserta Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter Mahasiswa, Penelitian dan Pemberian Bantuan Dana Usaha 2013, yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Juli 2013 di Hotel Borobudur Jakarta”, dan penelepon tersebut menjelaskan bahwasannya semua akomodasi, transportasi dan lain sebagainya tersebut akan ditanggung oleh pihak DITJEN DIKTI, dana untuk itu semua akan ditransferkan ke rekening para peserta yang diundang tersebut senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah dia menjelaskan panjang lebar terkait tujuannya tersebut lalu yang penelepon tersebut berbesar agar segera meelepon Bapak Prof. Dr. Musa Asyari (HP: 08161622116), setelah itu dia berpesan lagi, jangan lupa hubungi secepatnya yach, lalu saya menjawabnya “ia pak, nanti saya telepon beliau, saya pergi isi pulsa dulu”, lalu dia bawa salam tanda dia menutup perbincangan tersebut, saya menjawab salamnya, lalu teleponnya di matikan. Hehehe, (lugu sekali yach saya menjawabnya), berpikir dalam hati, masa ia seorang rektor mau menelepon langsung mahasiswa-mahasiswa kalau hanya emang terkait masalah itu. Yach mungkin aja cih benar, apa salahnya tak coba tuk telpon beliau, begitu saya berpikir dalam hati.

Bergegas saya pergi ke counter untuk membeli pulsa, gak usah isi banyak-banyak dech, isi 5 ribu aja (berpikir dalam hati, hehe). Sesampainya di counter lalu saya mengisi pulsa, usai mengisi pulsa lalu saya menghubungi 08161622116 (yang mengatasnamakan rektor UIN SUKA tersebut), sang pemilik nomor tersebut mengangkatnya dan saya memberi salam lalu sang penipu tersebut menjawab salam tersebut, lalu saya menanyakan “apakah benar ini dengan Bapak Musa Asyari”,  ini saya Anjar (nama samaran atau yang disamarkan), saya dapat informasi dari pak Rizal Qosim (Pudek III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), bahwasannya saya ditunjuk sebagai salahsatu Undangan peserta mengikuti Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh DITJEN DIKTI, acara tersebut terkait Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter Mahasiswa, Penelitian dan Pemberian Bantuan Dana Usaha 2013, yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Juli 2013 di Hotel Borobudur Jakarta. Apakah itu benar, saya bertanya pada seseorang yang mengaku diri rektor uin tersebut, lalu orang tersebut menjawabnya, “ia bener sekali, sudah dari kemarin-kemarin saya menunggu telepon dari Anjar (nama samaran atau yang disamarkan), kok baru sekarang teleponnya? Dia bertanya”, oh iya pak, saya baru dapat informasi tadi pagi, makanya baru saya hubungi bapak sekarang (begitu saya menjawab), oh begitu ceritanya, lalu dia menambahkan “emang benar perihal undangan tersebut”, sang penipu itu menjawab, dia melanjutkan obrolannya “kebetulan ini saya lagi bersama panitia dari acara Seminar Nasional DITJEN DIKTI tersebut, ini lagi saya los spikier dan mendengarkan bersama-sama dengan pihak DITJEN DIKTI, tersebut menambahkan penjelasannya bahwasannya semua akomodasi, transportasi dan lain sebagainya tersebut akan ditanggung oleh pihak DITJEN DIKTI, dana untuk itu semua akan ditransferkan ke rekening para peserta yang diundang tersebut senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)” oleh karena itu saudara Anjar (nama samaran atau yang disamarkan) diharapkan ikut diacara tersebut, lalu saya menjawab, “insya Allah saya akan ikut, karena kebetulan pada tanggal tersebut saya tidak ada acara”, lalu dia menjawab lagi “ok, kalau begitu sebutkan nomor rekeningmu, karena saat ini pihak DITJEN DIKTI juga mendengar suaramu dan obrolan kita ini akan direkam”, lalu dengan lugunya saya menyebutkan nomor rekeningku, berlanjut dia menanyakan, “berapa saldo didalam rekeningmu saat ini sebelum nanti dari pihak DITJEN DIKTI mentransfer uang tersebut?”, saya bertanya dalam hati, haah, apa-apaan ini, kok Tanya-tanya saldo juga, hhmmm…dari obrolan tersebut, udah semakin bertambah ketidakyakinan dengan semua ini. Lalu pulsa saya habis, dan obrolan lewat telepon itupun terputus, kemudian saya mengirim pesan via sms ke nomor 08161622116 (yang mengatasnamakan rektor UIN SUKA tersebut), “pulsa saya saat ini sudah habis, nanti saya akan kroscek langsung ke fakultas dan kerektorat terkait informasi yang saya peroleh ini”.

Dikarenakan pagi kemarin (hari Jumat Tanggal 12 Juli 2013) saya ada kesibukan lain, sehingga paginya saya belum bisa kroscek di kampus, tiba waktunya sore hari dan kesibukan lain hari itu tidak ada lagi, lalu saya bergegas menuju kampus menanyakan terkait masalah itu di Dekanat Syariah dan Hukum, ternyata pelayanan kantor di bulan Ramadhan telah ditutup jam 1 siang, kemudian saya bergegas turun (karena kantor dekanat berada di lantai 2), setelah saya sampai dilantai 1 lalu bergegas kehalaman depan timur Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di halaman fakultas saya bertemu dengan beberapa sahabat-sahatku, ternyata kedatangan mereka dikampus mengalami kasus yang sama, yaitu kasus penipuan yang seperti saya uraikan diatas. Dikarenakan pelayanan di fakultas dah tutup, lalu saya dan beberapa sahabat yang mengalami kasus serupa tersebut berinisiatif mendatangi gedung rektorat dan menanyakan langsung terkait informasi tersebut, lalu sampainya di gedung rektorat, ternyata masih sama, hamper semua karyawan sudah tidak ada lagi, lalu bergegas di ruang bagian akademik, ternyata masih ada beberapa karyawan yang masih menyelesaikan pekerjaannya, dan langsung kami menyamperi salahsatu karyawan bagian akademik tersebut, lalu kami menceritakan tentang kejadian tersebut, lalu bapak tersebut menjawab, “kalau terkait informasi tersebut didak benar adanya, masa seorang rektor menghubungi langsung mahasiswanya mengenai hal yang demikian?, tapi agar lebih menyakinkan kalian lagi, alangkah baiknya kalian kroscek di fakultas atau coba hubungi pembantu dekan atau dekan via telepon”, okelah kalau informasinya seperti itu, nanti kami akan coba menghubungi dekan atau Pudek menanyakan terkait informasi tersebut.

Usai menghadap digedung rektor (menanyakan kejelasan informasi tersebut), lalu saya telepon salahsatu sahabat saya, dan meminta nomor telepon dekan atau pembantu dekan, lalu sahabat saya tersebut menjawab, oke, nanti saya cek dulu di hand phone saya, nanti kalau ada, saya sms ke sampean (begitulah sahabat saya berucap via telepon), lalu beberapa menit kemudian ada sms dari sahabat saya yang saya telepon barusan, ternyata isi sms tersebut informasi nomor hand phone dekan, setelah saya mendapatkan nomor telepon dekan tersebut, lalu saya langsung menelepon dekan tersebut, dan menanyakan terkait informasi yang telah beredar tersebut. Lalau dekan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sambil ketawa-keta, “itu kasusnya sama dengan beberapa mahasiswa yang menghadap saya tadi pagi, informasi tersebut tidak benar adanya, itu jelas-jelas orang yang berusaha menipu, jadi harapannya kepada seluruh mahasiswa agar berhati-hati bilamana mendapatkan informasi yang seperti demikian”.

 

Penutup dan Saran:


Itulah serangkain pencarian informasi yang saya lakukan, untung saya mempunyai kecurigaan dari awal, sehingga belum terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, dengan adanya informasi-informasi yang didapatkan disumber yang tepat tersebut, lalu saya meresa lega. Oleh karena itu, harapan saya kepada seluruh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh warga Indonesia, apabila mendapatkan informasi-informasi dengan modus atau iming-iming memberikan uang atau mendapatkan hadiah sesuatu, dan mengharuskan teman-teman semuanya untuk mentransferkan sejumlah uang, saya harapkan jangan, jangan sekali-kali terpedaya dengan informasi manis yang mereka sampaikan, agar teman-teman tidak menyesal dikemudian hari, maka, apabila mendapatkan informasi, sebelum bertindak, alangkah lebih baik dan eloknya bila kita mengkroscek dulu kebenaran-kebenaran dari informasi yang mereka sampaikan, krosceklah ke orang yang tepat atau di sumber yang terpercaya sesuai dengan dimana informasi tersebut, misalnya seperti contoh yang saya uraikan diatas, maka krosceklah langsung ke pihak dekanat atau pihak rektorat terlebih dahulu, sebelum melakukan segala sesuatu. Akhir kata, mudah-mudahan uraian diatas sedikit bisa memberi pencerahan dan mudah-mudahan kita lebih berhati-hati lagi bila menghadapi persoalan seperti yang demikian. Trimakasih.

PERINGATAN HUT KE-5 FIMNY

 

LANDASAN PEMIKIRAN:

Pelajar dan Mahasiswa sebagai civitas dan pelaku pendidikan merupakan sumber daya potensial yang secara bertanggung jawab di tuntut harus menyiapkan diri dan mengembangkan diri selaku kader penerus dan pelaku pembangunan dimasa yang akan datang. Berkenaan dengan itu, sebagai generasi muda harus siap menghadapai tantangan dan perkembangan jaman serta kemajuan teknologi yang semakin pesat. Dengan mengembangkan potensi diri yang dirasa ini belum maksimal dikembangkan sehingga kemudian dapat dimanfaatkan dan di gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Potensi diri tersebut mencakup dalam bidang pengembangan Intelektual dan juga kemampuan di bidang olahraga. Dua hal di atas kita semua menyadari bahwa betapa pentingnya Potensi intelektual dan pengembangan olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan olahraga yang teratur maka akan berakibat positif terhadap tingkat perkembangan daya pikir manusia serta mampu meningkatkan kecerdasan emosional seseorang.

Mengingat betapa besar peranan pelajar dan mahasiswa dalam kancah pembangunan mendatang, maka dalam menyiapkan dan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkualitas. Dengan ini Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakata (FIMNY) Bima yang bertujuan mewadahi terciptanya pemuda dalam mengembangkan kreatifitas Intelektual dan hubungan tali Persaudaraan di kota merantau yang berada di Yogyakarta, khususnya warga Bima NTB serta mahasiswa pada umumnya bisa berbaur dengan masyarakat Yogyakarta (Pribumi).

Oleh karena itu, kami dari Forum ini ingin membahana di Bumi Yogyakarta yang ramah akan lingkungan, Kota Pendidikan, Kota Budaya dan Miniatornya Indonesia. Maka kami ingin membangun kreatifitas dengan mengadakan sebuah Seminar Nasional, Turnamen Futsal, Turnamen Voly, Turnamen Bola Mini, Refleksi HUT FIMNY dan Doa Bersama dengan semangat Pengembangan Intelektual, Semangat Persaudaraan, Semangat junjung tinggi Sportifitas, Solidaritas dan sebagainya. Atas dasar pemikiran diatas, untuk meningkatkan prestasi pelajar dan mahasiswa Bima NTB serta mahasiswa pada umumnya yang berada di Yogyakarta sebagai aset potensial untuk Masyarakat, Agama, Bangsa dan Negara. Kami mengadakan beberapa kegiatan dengan tema : “Meningkatkan Semangat dan Kreatifitas Intelektual Serta Nilai-Nilai Kebersamaan”, dengan tema ini kami benar-benar mengharapkan pemuda yang potensial dan kreatifitas yang bijaksana dalam mengembankan tugas dan tangung jawab dalam segala bidang.

TUJUAN KEGIATAN

  1. Mewujudkan pemuda intelektual yang mempunyai wawasan keilmuan.
  2. Meningkatkan rasa kebersamaan di kota merantau dalam berkreatifitas dan inofasi.
  3. Mempererat tali silaturrahmi antar saudara-saudari Bima NTB yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarata.
  4. Mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa dan umum yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarata.
  5. Kawara Angi (Saling Mengingatkan)

BENTUK KEGIATAN DAN BENTUK PELAKSANAAN

  1. 1.      Seminar Nasional  dilakasanakan pada :

Hari/Tanggal         : 18 Mei 2013

Tempat      : Ruang Convention Hall UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tema                     : “Membuka Tabir Hitam Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia”.

Pemateri :

  1. Rudianto, Bc.IP.,SH.,M.Hum (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta) [OK]
  2. Eko Prasetyo,SH (Ketua PUSHAM UII) [OK]
  3. Rio Rama Baskara,SH (Pengacara Kasus LP Cebongan) [OK]

Moderator :

Sugiarto (Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta) (OK)

 

Target Peserta : 200 orang

  1. 2.      Turnamen Bola Voly dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal              : Sabtu dan Minggu, 25 dan 26 Mei 2013

Tempat                      : Komplek Brimob Yogyakarta

Target Peserta : 8 tim Putra dan 8 tim putri

  1. 3.      Turnamen Bola Mini dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal              : Sabtu dan Minggu, 25 dan 26 Mei 2013

Tempat                      : Komplek Brimob Yogyakarta

Target Peserta : 16 tim

  1. 4.      Turnamen Futsal dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal              : Sabtu dan Minggu, 01-02 Juni 2013

Tempat                      : Lapangan Futsal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Target Peserta : 32 tim

  1. 5.      Refleksi HUT FIMNY dan Do’a Bersama

Hari/Tanggal             : Minggu, 02 Juni 2013

Tempat                     : Aula Asrama Mahasiswa Sultan Abdul Kahir Bima Yogyakarta

Pemateri:

  1. Zainudin, S.Fil., M.Si. (Staff Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri/Pembina FIMNY)
  2. Neni Iryani, S.Si. (Pembina FIMNY)

SASARAN KEGIATAN

Kegiatan ini diikuti oleh semua Keluarga Pelajara Mahasiswa Bima-NTB-Yogyakarata, dan semua mahasiswa yang berada di yogyakarta pada umumnya.

TAWARAN UNTUK DONATUR/SPONSORSIP:

Dengan begitu banyak kegiatan yang rencana kami lakukan, sangat berharap ada para donator yang sudi kiranya membantu melancarkan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, dan tentunya dengan bapak/ibu danai kegiatan kami, pasti banyak manfaat yang bisa diuntungkan untuk mempromosi produk-produk usaha bapak/ibu pada acara tersebut. Untuk proposalnya bisa di lihat di link lampiran proposal di bawah ini.

LAMPIRAN PROPOSAL:

KLIK LINK PROPOSAL DI SINI

( http://jamilkusuka.files.wordpress.com/2013/04/proposal-hut-ke-5-fimny.pdf )

BAGI TEMAN-TEMAN YANG INGIN MELIHAT KALENDER AKADEMIK UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PERIODE 2012-2013 BISA DI KLIK DI SINI ATAU KUNJUNGI DI WEB RESMI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA WWW.UIN-SUKA.AC.ID

 

 

semoga bermanfaat. amin

AKU DAN SAYA?

AKU DAN SAYA?

 

Oleh : M. Jamil UH[1]

 

Dewasa ini makna AKU dan SAYA hampir tidak lagi ditempatkan ditempat yang seharusnya, berbicara dengan sapaan aku pada seseorang yang umurnya di atas kita bahkan jauh lebih tua dari kita, itu pun masih banyak yang melontarkan sapaannya dengan kata AKU. Apakah teman-teman tahu apa itu perbedaan dari kata AKU dan kata SAYA ? mungkin secara sederhana pasti semua tahu apa itu makna sapaan dengan kata AKU dan kata SAYA. Apabila ada teman-teman atau adik-adik yang belum tahu sepenuhnya menempatkan kata aku dan kata saya, kini penulis akan mencoba menjawab sebisa penulis, dan bila ada kesalahan atau pun kekeliruan dalam mendefinisikan kata AKU dan kata SAYA, mohon teman-teman beri masukan atau perbaiki kata-kata saya nantinya. Okey…

Agar lebih bisa kita bedakan kata AKU dan kata SAYA, maka penulis mencoba uraikan sebagai berikut:

  1. Menurut Penulis bahwasannya kata AKU itu biasanya sapaan seseorang karib pada seseorang karib lainnya yang seumuran dengannya, atau sapaan seseorang kepada orang yang dibawah umurnya. Gimana ? Apakah teman-teman atau adik-adik mengerti apa yang saya uraikan diatas? Kalau belum mengerti yang saya maksudkan di atas sungguh TERLALUU,,hehe.. bercanda,,,, gini maksudnya perkataan AKU biasanya atau sewajarnya atau selayaknya itu kita lontarkan kepada teman sebaya kita, atau sapaan kita untuk para adik-adik kita (yang umurnya dibawah umur kita).
  2. Sedangkan kata SAYA, menurut penulis kata saya itu biasanya sapaan seseorang pada seseorang yang umurnya diatas umur kita, atau sapaan seseorang kepada orang yang lebih tua dari kita. Gimana ? Apakah teman-teman atau adik-adik mengerti dengan apa yang penulis uraikan diatas? Kalau belum mengerti juga bahwasannya kata SAYA itu sapaan kita kepada kakak kita, bapak kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita, paman kita, bibi kita, dan lain-lain yang umurnya di atas kita.

Itulah uraian sederhana yang bisa penulis suguhkan terkait makna AKU dan SAYA, mudah-mudahan dengan uraian sederhana yang penulis paparkan diatas, paling tidak bisa sedikit kita membedakan penempatan kata AKU dan kata SAYA dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari.

Ada beberapa kasus yang sering penulis jumpai dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. KASUSNYA SEPERTI INI, pada suatu hari ketika dalam ruangan kuliah, dalam keasikan mendengarkan ceramah yang diuraikan oleh salah satu dosen pada saat kuliah, setelah dosennya menjelaskan pancang lebar terkait materi tersebut lalu dosen itu untuk sementara menyudahi ceramahnya lalu menanyakan pada para mahasiswa-mahasiswanya. Mahasiswa-mahasiswi ku sekalian apakah dalam penyampaian materi yang saya jelaskan dari tadi masih ada yang belum jelas atau masih ada yang ingin kalian tanyakan terkait masalah itu?? Penanya pertama mengangkat tangan tanda dia ingin menanyakan[2] sesuatu, gini pak, SAYA mau tanya sama bapak terkait apa yang bapak jelaskan dari tadi di atas…………. (dan seterusnya…). Setelah beberapa saat kemudian, lalu angkat tangan salah satu mahasiswa lagi, tanda bahwasannya dia juga ingin menanyakan sesuatu, lalu dia bertanya, seraya dia berdiri, pak AKU tuh mau bertanya ke bapak, gini pak AKU masih bingung dengan penjelasan bapak dengan poin yang ini[3]…………….(dan seterusnya….), coba jelaskan lagi agar AKU bisa memahaminya.

Itulah segelintir kasus yang sering penulis jumpai dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, kalau kita menilainya sekejap dari kasus diatas tentu tidak ada suatu masalah yang perlu dibincangkan, tetapi kalau kita menelaah lebih teliti dari apa yang penulis sampaikan diatas, pastilah ada suatu perbedaan yang sangat tinggi nilainya, tutur katanya, cara penyampaian bahasanya.

Dalam bahasa keseharian dikampung[4] halaman saya bahwasannya perbedaan antara makna AKU (nahu[5]) dan SAYA (mada) itu sangan kental pemaknaannya, karna dari cara tutur sapa yang akan dilontarkan, itulah yang akan jadi penilaian tersendiri dalam hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat di masyarat Bima.

Akhir kata, harapan penulis, semoga dari apa yang penulis gambarkan diatas bisa menyadarkan diri saya pribadi dan semua orang yang akan membaca ini. Terimakasih dan sampai jumpa di tulisan-tulisan saya selanjutnya.


[1] Adalah salah satu Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga sebagai darah kelahiran Bima NTB, aktif diberbagai organisasi Intra dan Ekstra Kampus, diantaranya : Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (BEM-PS IH UIN SUKA)., Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Himpunan Mahasiwa Hukum Indonesia (PERMAHI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Rayon Ashram Bangsa), Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY), dan Forum Intelektual Mahasiswa Bima Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (FIMBi UIN SuKa).

[2] Dalam tulisan kali ini penulis tidak bermaksud menjelaskan apa yang ditanyakan dalam kasus ini, tetapi penulis lebih menitikberatkan dari cara seseorang mahasiswa yang mengajukan pertanyaan kepada dosenya.

[3] Ibid.

[4] Penulis adalah kelahiran Indonesia bagian timur, tepatnya di Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tentunya masih diwilayah Indonesia, hehe.

[5] Nahu (bahasa daerah Bima) dalam arti bahasa Indonesia-nya AKU, biasanya orang Bima memakai kata tersebut ketika berbicara dengan karib kerabatnya yang seumuran, atau pada saat berbicara dengan orang-orang yang dibawah umurnya, tetapi kebanyakan juga walaupun berbicara dengan karib kerabatnya yang seumuran atau pada saat berbicara dengan adik-adiknya tetap menggunakan kata SAYA (dalam bahasa Bima-nya mada), itu merupakan bahasa halusnya, agar adik-adik terdidik dari awal bahwasannya dalam tingkah laku dalam hidup dan kehidupan itu ada tata karma dan sopan santunnya.

SINOPSIS BUKU

SINOPSIS BUKU [1]

“HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA”

PENULIS                  : R. WIYONO, SH

PENERBIT               : SINAR GRAFIKA

KOTA PENERBIT : JAKARTA

TAHUN TERBIT    : 2007

TEBAL BUKU         : XII + 362 HALAMAN

 

hukum-acara-peradilan-tata-usaha-negara-edisi-kedua- (1)

Klik Sumber Gambar

Oleh : M. Jamil UH [2]

Setiap keputusan tata usaha negara rentan menimbulkan sengketa antara pejabat tata usaha negara dengan individu atau badan hukum perdata. Agar sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan baik, tentu diperlukan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang bagaimana menjalankan proses beracara pada pengadilan tata usaha negara.

Buku “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” karangan R. Wiyono, SH sampai sekarang sudah mengalami beberapa cetakan lanjutan, tapi sinopsis kali ini menyajikan cetakan pertamanya pada saat tahun 2007. Bahan dasar dari penulisan buku ini merupakan pelajaran yang pernah diberikannya  dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, penyajiannya lebih banyak dilakukan dari sudut praktik daripada sudut teori.

Diantara keistimewaan yang akan di dapatkan dalam buku ini adalah penulisannya dibuat dengan metode yang unik berupa penafsiran undang-undang, pembahasannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta berisikan contoh-contoh kasus dan putusan hakim yang penting dalam penegakan hukum acara peradilan tata usaha negara.

 Dari buku ini tentunya banyak pelajaran yang akan kita dapat terkait  teori dan praktek dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan membaca buku ini kita bisa mengasah dan memperdalam pengetahuan kita tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Ada pun isi dalam buku tersebut terdiri dari tujuh belas bab, ditambah Daftar Pustaka dan Lampiran, yakni pada bab pertama berisikan “Pendahuluan” yang menyajikan secara umum tentang isi buku. Pada bab kedua berisi “Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara”, diantaranya menyajikan masalah kekuatan Absolut (Kompetensi Absolut) dan Kekuasaan Relatif (Kompetensi Relatif). Sajian pada bab ketiga berupa “Keputusan Tata Usaha Negara”, dalam penyajiannya menjelaskan secara gamblang tentang pengertian, perkecualian dan perluasan dalam Keputusan Tata Usaha Negara. Penyajian dalam bab empat menjelaskan “Para Pihak” yakni penggugat dan tergugat. Penggagasan pada bab kelima yaitu menyajikan “Keikutsertaan Pihak Ketiga” dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara. Pada sesi bab keenam  penyajiannya tentang “Bantuan Hukum”, dalam bab ini banyak yang akan kita dapatkan pengetahuan dalam praktik dunia peradilan dewasa ini. Bab ketujuh kita akan menemukan penyajian mengenai “Dasar Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara”, dalam bab ini juga diuraikan tentang Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pada bab delapan dalam buku ini menyajikan tentang “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara” berupa upaya administratif, gugatan dan perdamaian dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Penyajian dalam bab sembilan yakni tentang “Pemeriksaan Sidang Pengadilan di Tingkat Pertama” dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, diantaranya membahas pemanggilan para pihak, konsekuensi ketidakhadiran para pihak serta tahap-tahap pemeriksaan para pihak. Bab sepuluh dalam buku ini membahas tentang “Acara Pemeriksaan Biasa” meliputi pengajuan gugatan, penelitian administratif, rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan. Pada bab selanjutnya yaitu bab sebelas menyajikan tentang “Acara Pemeriksaan Singkat”. Bab duabelas membahas terkait “Acara Pemeriksaan Cepat”m dalam bab ini penyajiannya terkait pengajuan gugatan, penelitian administratif serta rapat permusyawaratan. Penyajian dalam bab tigabelas terkait “Hukum Pembuktian” yakni bahasan mengenai ajaran pembuktian dan alat bukti, berupa keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak serta pengetahuan hakim. Pada bab empatbelas menyajikan perihal “Putusan”, yakni membahas terkait jenis putusan, isi putusan, sistematika putusan dan kekuatan hukum dari putusan. Isi pada bab limabelas buku ini yaitu perihal “Upaya Hukum”, yakni perlawanan terhadap putusan dismissal, banding, kasasi, peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum. Pengklarifikasian dalam bab enambelas yakni terkait “Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara”, serta bab terakhir dalam buku ini yaitu bab tujuhbelas membahas terkait “Eksekusi Putusan Pengadilan”, cakupannya yakni putusan yang dapat di eksekusi, cara eksekusi putusan, penentuan ganti rugi, rehabilitasi, serta pengawasan eksekusi.

Dengan kehadiran buku ini tentu sangat membantu dalam pembaharuan hukum di negara ini, terutama dalam hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Akhir kata, selamat membaca dan semoga bermanfaat. Amin.


[1] Penulis baru kali ini menulis sebuah synopsis, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari para pembaca sekalian. Trimakasih.

[2] Adalah salah satu Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga sebagai darah kelahiran Bima NTB, aktif diberbagai organisasi Intra dan Ekstra Kampus, diantaranya : Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (BEM-PS IH UIN SUKA)., Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Himpunan Mahasiwa Hukum Indonesia (PERMAHI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Rayon Ashram Bangsa), Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY), dan Forum Intelektual Mahasiswa Bima Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (FIMBi UIN SuKa).

SEMUA MATERI ADVOKATUR YANG DIKIRIM DOSEN ADVOKATUR (ARYANTO, SH)

ISI FILE MATERINYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
1. Contoh Jawaban dan Eksepsi.docx
2. Contoh Pledoi.docx
3. dasar Hukum & Pengertian Somasi.docx
4. Eksepsi.docx
5. GUGATAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA.rtf
6. HUKUM PEMBUKTIAN.docx
7. KUASA.rtf
8. Lampiran (contoh memori Banding).docx
9. lampiran (contoh memori kasasi).docx
10. MATERI KESIMPULAN.rtf
11. PERDAMAIAN.docx
12. PLEIDOI.rtf
13. PROSES PENUNTUTAN.docx
14. S U R A T   K U A S A (Lampiran 2).docx
15. S U R A T  K U A S A (lampiran 3).docx
16. SURAT DAKWAAN.rtf
17. SURAT KUASA (lampiran 1).docx
18. TATA CARA MELAKUKAN UPAYA HUKUM BANDING.docx

 

SILAKAN TEMAN2 DOWLOAD DAN SEBARKAN KE TEMAN2 YANG LAIN. OKEYY….

 

LEBIH LENGKAPNYA KLIK DI SINI

PEMBAGIAN KELOMPOK HES

 

Hello teman-teman Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2009, dan lebih khususnya teman-teman yang mengambil matakuliah HUKUM EKONOMI SYARIAH yang di ampu oleh Ibu Dian Nuriah, bahwasannya minggu ini sudah mulai Presentasi Makalah. Untuk itu, bagi teman-teman  yang belum tahu kelompoknya dan belum tahu tema apa yang akan dipresentasikan kelompoknya. Untuk nama-nama kelompok dan TEMA makalah yang akan di presentasikan silakan KLIK di bawah ini:

 

UNTUK LEBIH JELASNYA KLIK DI SINI

 

 

hello sobat IH angkatan 2009, saya di amanahkan untuk menyampaikan materi praktek perancangan peraturan peundang-undangan yang telah dikirim oleh bapak pembimbing (Heru Purnomo,SH). untuk itu, apabila teman2 menginginkan materi-materi tersebut bisa di undul dibawah ini.

adapun isinya adalah :

1. NASKAH AKADEMIK RAPERDA

2. pp 72 tahun 2005

3. UU_12_2011_Lamp. II

LEBIH LENGKAPNYA KLIK DI SINI

 

 

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASAR UU 12 TAHUN 2011

PEMBENTUKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN BERDASAR UU 12 TAHUN 2011

KULIAH UMUM LEGAL DRAFTING

MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

JURUSAN ILMU HUKUM

Heru Purnomo, SH
Senin, 16 April 2012

UNTUK SELENGKAPNYA SILAKAN KLIK DISINI

DAFTAR BARU PEMBAGIAN KEL PRAKTIK PER UU AN -ILMU HUKUM 2012

PRAKTEK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (P4/LEGAL DRAFTING)

KELOMPOK/KELAS : A
HARI/TANGGAL PRAKTEK : Senin, 16,23,25 April 2012 :pukul : 08.30-11.30.Wib.
DOSEN PENDAMPING PRAKTEK : Ibu Santi Mediana Panjaitan,SH., M.H.
TEMPAT : Ruang Rapat Atas

KELOMPOK/KELAS : B
HARI/TANGGAL PRAKTEK : Senin, 16 April 2012 :pk.13.00-15.00 Wib.
Senin, 23 April 2012 : pk.09.00-11.Wib.
DOSEN PENDAMPING PRAKTEK : Serafina Shinta Dewi., SH.
TEMPAT : R.Legal Drafting.

KELOMPOK/KELAS : C
HARI/TANGGAL PRAKTEK : Seni,16, 23,25 April 2012 (pk.08,30-11.30 WIB
DOSEN PENDAMPING PRAKTEK : R.Septyarto,SH
TEMPAT : R.Aula

KELOMPOK : D
HARI/TANGGAL PRAKTEK : Senin, 16,23,25 April 2012 (Pk. 13.00-15.00 WIB)
DOSEN PENDAMPING PRAKTEK : NOVA ASMIRAWATI,SH., LLM.
TEMPAT : R.RAPAT ATAS

KELOMPOK/KELAS : E
HARI/TANGGAL PRAKTEK : Senin, 16, 23, 25 April 2012 (pk.13.00-15.00 Wib).
DOSEN PENDAMPING PRAKTEK : HERIBERTUS ANDRI ARIAJI,SH.
TEMPAT : R. LEGAL DRAFTER

KELOMPOK/KELAS : F
HARI/TANGGAL PRAKTEK : Senin,16,23,25 April 2012 (pk.13.00-15.00 WIB).
DOSEN PENDAMPING PRAKTEK : HERU PURNOMO,SH.
TEMPAT : R.AULA

UNTUK NAMA-NAMA KELOMPOKNYA SILAKAN DI DOWLOAD DENGAN KLIK INI

ASPEK-ASPEK HUKUM DAN TEKNIK PERANCANGAN KONTRAK

PENDAHULUAN
•KONTRAK :

  Suatu Persetujuan yang memuat janji-janji yang bertimbal-balik, yang secara hukum mengikat pihak-pihak pembuatnya, dan karena itu pelaksanaan janji-janji itu dapat dilaksanakan berdasarkan hukum.

UNTUK SELENGKAPNYA SILAKAN KLIK DI SINI

BEBERAPA KLAUSULA KONTRAK UMUM

 

CONDITIONS
*Pasal-pasal dalam kontrak yang dibuat untuk menetapkan hal atau keadaan atau persyaratan tertentu untuk memicu pelaksanaan suatu kewajiban atau terbitnya hak;
*Dalam negosiasi, hampir selalu ada conditions yang berhadapan di antara para pihak;
*Kecenderungan: sesedikit mungkin objective conditions dan sebanyak mungkin subjective conditions;

UNTUK SELENGKAPNYA SILAKAN KLIK DI SINI

VARIASI SUBSTANSI KONTRAK DAN KRITERIA PELAKSANAAN KONTRAK
PENDAHULUAN
•Kebebasan Berkontrak & Variasi Jenis dan Substansi Kontrak;
•Perancang Kontrak menempatkan diri sebagai Tailor  untuk mengekspresikan dan mengakomodasi maksud dan tujuan bisnis para pihak ke dalam dokumen tertulis;
•Intinya: kontrak bisnis selalu Mutualistik

UNTUK SELENGKAPNYA SILAKAN KLIK DI SINI

TEKNIK PERANCANGAN KONTRAK BISNIS
POKOK-POKOK PERANCANGAN BISNIS
Luas Lingkup Kontrak Bisnis :
*Jual beli
*Sewa-menyewa
*Sewa beli
*Ekspor impor
*dll

UNTUK SELENGKAPNYA SILAKAN KLIK DI SINI

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN DAN AKIBAT TIDAK SAHNYA PERJANJIAN

DIATUR DI DALAM KUH PERDATA
*BUKU KESATU TENTANG ORANG
*BUKU KEDUA TENTANG KEBENDAAN
*BUKU KETIGA TENTANG PERIKATAN
*BUKU KEEMPAT TENTANG PEMBUKTIAN

UNTUK SELENGKAPNYA SILAKAN KLIK DI SINI

POKOK-POKOK PEMIKIRAN TENTANG TEKNIK NEGOSIASI SUATU PENDEKATAN DARI SEGI HUKUM EKONOMI

 

1.   Bargaining continuum (proses Offer dan Acceptance dalam rangkaian tawar menawar)
•Menggambarkan hubungan antara penawaran-penawaran dari dua negosiator.
•Kita buka dengan titik masuk kita; titik dimana kita bergerak adalah titik keluar.
•Jika titik keluar kita saling numpang tindih, maka kita dapat menempati daerah di sekitar tempat yang saling tumpang tindih tersebut. Tempat ini disebut daerah penyelesaian.

 

UNTUK SELENGKAPNYA SILAKAN KLIK DI SINI

KLAUSUL-KLAUSUL STANDAR (perancang kontrak)

 

PENDAHULUAN
Walaupun isi & Persyaratan Kontrak berbeda-beda tergantung esensi dari transaksi yang melatarbelakanginya, namun ada masalah-masalah yang selalu dianggap perlu diatur dengan cara yang kurang lebih sama di dalam kontrak (bisnis) apapun;

 Disebut Boilerplates (boilerplate clauses)

UNTUK SELENGKAPNYA SILAKAN KLIK DI SINI

BEBERAPA TIPS UMUM PERANCANGAN KONTRAK BISNIS

 

PENDAHULUAN

TujuanPerancangan/Drafting Kontrak: menghasilkan dokumen kontrak yang dapat difahami oleh ahli hukum & orang awam;
¢Apa yang dirumuskan di dalam kontrak akan berlaku atas dan/atau menegaskan kehendak dan janji-janji para pihak;
¢Perumusan pasal-pasal secara presisi dan dengan bahasa yang lugas & sederhana;

ELEMEN-ELEMEN KONTRAK BISNIS

 

PENDAHULUAN
•Dalam pokok bahasan ini, yang dimaksud dengan elemen-elemen kontrak bisnis adalah unsur-unsur yang secara umum membentuk kerangka dasar (basic frame) dari suatu kontrak bisnis;
•Urutan pembahasan tidak otomatis mencerminkan susunan/tata-urutan suatu kontrak dalam kenyataan;
•Sistematik dan tata urutan elemen-elemen kontrak banyak ditentukan oleh gaya/style si perancang kontrak

ASPEK-ASPEK HUKUM PERANCANGAN & PENGELOLAAN KONTRAK BISNIS

 

KEBEBASAN BERKONTRAK

•Prinsip Utama Hukum Kontrak – Diakui di hampir semua sistem hukum
•Kebebasan Berkontrak meliputi kebebasan untuk:
–Menetapkan dengan siapa kontrak akan dibuat;
–Menetapkan isi dan persyaratan kontrak
–Menetapkan bentuk kontrak;
–Menetapkan  cara pelaksanaan, perubahan dan pengakhiran kontrak
–Dalam kontrak2 Int’l, menetapkan hukum yang berlaku atas kontrak (choice of law)
–Menetapkan forum/pengadilan dalam penyelesaian perselisihan
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
•PERDAGANGAN BEBAS adalah suatu perdagangan antarnegara, baik yang berkenaan dengan impor maupun ekspor, yang tidak dibatas-batasi atau diintervensi dengan pengenaan tariffs, kuota, subsidi, kontrol nilai tukar, dan lain-lain batasan dan intervensi yang merupakan proteksi dan dapat menghambat arus perdagangan, di mana dengan perdagangan bebas tersebut, pertukaran antara permintaan dan penawaran barang atau jasa menjadi bebas tanpa diatur-atur

•Perkembangan yang semakin pesat mengakibatkan areal perdagangan semakin meluas, dan terjadi spesialisasi perdagangan untuk masing-masing negara sesuai dengan sumber daya yang tersedia di negara yang bersangkutan, yang dapat menimbulkan keuntungan komparatif, dan pada gilirannya akan menimbulkan iklim perdagangan yang lebih produktif dan efisien.

Kerangka Peraturan Per-UU

 

Terdiri atas:

A.Bagian penamaan /judul.
B.Bagian Pembukaan/
C.Batang Tubuh/Isi Peraturan
D. Penutup.
E. Penjelasan ( bila perlu).
F. Lampiran  ( bila perlu).

MATERI EKSEPSI

MATERI EKSEPSI

  1. Menyangkut kompetensi (absolute dan relative):
  2. Non kompetensi antara lain:
    1. Gugatan kabur;
    2. Para pihak kurang lengkap;
    3. Prematur;
    4. Kadaluarsa;
    5. Nebis in idem;

Dll.

CONTOH EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

  • Kewenangan jenis Pengadilan Negeri/ Agama atau Militer atau Tata Usaha Negara, atas sengketa perebutan lahan parkir di sepanjang Jalan Malioboro yang ada?
  • Bahkan perlu diperhatikan tentang kompetensi atau kewenangan perselisihan hubungan industrial masuk sengketa perdata atau sengketa ketenagakerjaan?

CONTOH MENGENAI KOMPETENSI RELATIF

  • Menyangkut kewenangan pengadilan sejenis wilayah hukum mana untuk memeriksa perkara yang ada, seperti Pengadilan Agama, Negeri, PTUN, Militer;
  • Benar merupakan kewenangan pengadilan Agama ketika menyangkut sengketa perceraian atau warisan sesama muslim dan/atau pewaris yang beragama muslim, adalah Pengadilan Agama Sleman atau Yogyakarta;

 

 

 

UNTUK SELENGKAPNYA SILAKAN KLIK DI SINI

POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Sengketa Tata Usaha Negara:
 Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antata orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( pasal 1 angka 10 Undang—undang Nomor 51 Tahun  2009.

UNTUK SELENGKAPNYA SILAKAN KLIK DI SINI

10 LANGKAH PROSES PENDAFTARAN PERKARA DI PTUN YOGYAKARTA

1.Pihak berperkara (Penggugat) datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan membawa :

Surat Gugatan

Apabila dikuasakan membawa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Kuasanya dengan Fotocopy Keputusan Advokad kuasa hukum yang bersangkutan.

Ø Fotocopy Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, kecuali apabila obyek sengketa berupa Keputusan Fiktif-Negatif atau apabila obyek sengketa tidak dikuasakan oleh penggugat.

UNTUK SELENGKAPNYA SILAKAN KLIK DI SINI

SURAT KUASA

SURAT KUASA

 

LANDASAN TEORI:

Surat kuasa terbagi atas surat kuasa umum yang peruntukkan adalah general dan biasanya lebih dari satu perbuatan hukum yang dilimpahkan sedangkan surat kuasa khusus hanya menyangkut satu atau dua saja perbuatan hukum yang dilakukan, yang diberikan oleh pemberi kuasa.

 

Untuk mewakili klien dimuka persidangan seorang kuasa harus memiliki “Surat Kuasa Khusus”. Tentang Surat Kuasa Khusus ini diatur dalam pasal 123 HIR, 147 RBG, yang lazimnya disebut BIJZONDERE SCHRIFTELIJKE MATCHTIGING. Surat kuasa diatur di dalam  pasal 1795 KUHPerdata sampai dengan pasal 1819 KUHPerdata sedangkan untuk kuasa yang bersifat khusus diatur pasal 123 HIR, 147 Rbg.

 

SYARAT-SYARAT KUASA KHUSUS (diatur dalam SEMA tanggal 23 Januari 1971):

ü  Harus berbentuk tertulis

  1. Bisa berbentuk surat di bawah tangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan catatan apabila pemberi kuasa tidak dapat bertandatangan maka dapat dicap jempol, pemberi kuasa harus dilegalisir di Notaris atau dikepaniteraan pengadilan;
  2. Dibuat oleh panitera pengadilan, dilegalisir oleh KPN atau Hakim
  3. Berbentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris

ü  Menyebut secara jelas spesifikasi surat kuasa untuk berperan di Pengadilan Negeri

ü  Harus menyebut identitas para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat)

ü  Menyebut Secara Tegas Obyek dan Kasus yang diperkarakan

  1. Menyebutkan hal apa yang diperkarakan
  2. Menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dipersengketakan

Syarat-syarat tersebut diatas adalah berbentuk komulatif, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan:

  1. Surat kuasa cacat/ tidak sah
  2. Kedudukan Kuasa sebagai pihak formal, menjadi tidak sah
  3. Segala tindakan hukum yang dilakukan kuasa adalah tidak sah dan tidak mengikat
  4. Gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima

 

MACAM-MACAM SURAT KUASA:

  1. Surat Kuasa Umum

Diatur dalam pasal 1795 KUHPerdata. Kuasa umum bertujuan untuk:

  • Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa;
  • Pengurusan itu, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya

Dengan demikian titik berat kuasa umum hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

  1. Surat Kuasa Khusus untuk beracara di Pengadilan (123 HIR, 147 RBG)

Pemberian Kuasa hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih.

 

ISI SURAT KUASA:

  1. Identitas para pihak:
    1. Pemberi Kuasa
    2. Penerima Kuasa
    3. Obyek sengketa (Materi/ Pokok Masalah)
    4. Kompetensi:
      1. Absolut
      2. Relatif
      3. Ruang lingkup

 

 

SUMBER:

ARIYANTO (Dosen Advokatur),  MATERI KULIAH ADVOKATUR, ILMU HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2012

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.461 pengikut lainnya.